Ketua DPRD Kota Jambi Apresiasi Sinergi Pemkot dan BPJS Lindungi Pekerja Rentan

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Jambi yang kembali menghadirkan program perlindungan sosial bagi masyarakat melalui fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan gratis untuk ribuan pekerja rentan.

Program tersebut diluncurkan dalam agenda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi Pekerja Rentan Kota Jambi Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi.

Menurut Kemas Faried, kebijakan tersebut menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kelompok pekerja informal yang selama ini memiliki kontribusi besar terhadap roda perekonomian daerah, namun belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan kerja.

“Atas nama DPRD Kota Jambi, kami sangat mengapresiasi Pemerintah Kota Jambi dan seluruh pihak yang telah bersinergi menghadirkan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Kemas Faried.

Ia menyebut pekerja rentan seperti buruh harian lepas, pelaku UMKM, pengemudi ojek, marbot masjid, hingga operator kebersihan memiliki risiko kerja cukup tinggi sehingga perlu mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Karena itu, DPRD Kota Jambi mendukung penuh keberlanjutan program tersebut agar cakupan penerima manfaat dapat terus diperluas pada tahun-tahun berikutnya.

Menurutnya, kehadiran jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya memberikan rasa aman bagi pekerja, tetapi juga mampu mencegah munculnya persoalan sosial baru ketika terjadi kecelakaan kerja maupun musibah dalam keluarga pekerja.

“Program seperti ini sangat penting dan harus terus dilanjutkan karena manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya pekerja informal yang rentan terhadap risiko kerja,” katanya.

Kemas Faried juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kecil.

Sementara itu, Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2026 memfasilitasi sebanyak 3.996 pekerja rentan untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan gratis.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3.000 penerima manfaat.

Program tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan dan kepastian bagi pekerja informal di Kota Jambi agar dapat menjalankan aktivitas dengan lebih aman dan tenang.)(*)




Walikota Maulana Akui Peran Besar Wartawan dalam Membangun Kota Jambi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa keberadaan wartawan dan insan pers memiliki kontribusi besar.

Khususnya, dalam membantu pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk melalui kritik yang bersifat membangun demi kemajuan daerah.

Hal itu disampaikan Maulana saat menjamu makan malam Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, bersama rombongan tim penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Mandiri PWI Kota Jambi Tahun 2026, Selasa malam (19/5/2026).

Dalam suasana penuh keakraban tersebut, Maulana mengaku Pemerintah Kota Jambi selama ini sangat merasakan manfaat dari peran media dan jurnalis dalam menyebarluaskan berbagai program pembangunan kepada masyarakat.

Menurutnya, wartawan bukan hanya sekadar penyampai informasi, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan edukasi sekaligus kontrol sosial yang positif.

“Kami merasakan betul kontribusi wartawan maupun jurnalis di Kota Jambi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, termasuk membantu menyampaikan program-program pemerintah. Bahkan kritik yang diberikan juga menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah,” ujar Maulana.

Ia menambahkan, pers memiliki posisi penting di tengah masyarakat karena mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik.

Karena itu, Maulana berharap hubungan baik antara Pemerintah Kota Jambi dan insan pers dapat terus terjalin dengan harmonis serta saling mendukung demi pembangunan daerah yang lebih baik.

“Harapan kami sinergi dan silaturahmi ini terus terbangun dengan baik ke depannya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan Wali Kota Jambi kepada rombongan PWI Pusat dan tim penguji UKW Mandiri PWI Kota Jambi 2026.

Menurut Akhmad Munir, hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan pers menjadi modal penting dalam menciptakan iklim informasi yang sehat serta bermanfaat bagi masyarakat.

“Pers dan pemerintah harus terus bersinergi. Pers juga memiliki fungsi kontrol sosial melalui kritik, namun tentu kritik yang disampaikan harus bersifat konstruktif,” katanya.

Jamuan makan malam tersebut berlangsung hangat dan penuh nuansa silaturahmi antara Pemerintah Kota Jambi dengan jajaran PWI Pusat serta insan pers yang hadir di Kota Jambi.(*)




Wali Kota Jambi Maulana Jamu Ketum PWI Pusat, Bahas Peran Strategis Pers untuk Daerah

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menggelar jamuan makan malam bersama Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, serta rombongan tim penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Mandiri PWI Kota Jambi Tahun 2026, Selasa malam (19/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara Pemerintah Kota Jambi dengan insan pers nasional maupun daerah yang hadir dalam pelaksanaan UKW Mandiri di Kota Jambi.

Dalam sambutannya, Maulana menyampaikan apresiasi atas kedatangan Ketua Umum PWI Pusat beserta tim penguji UKW ke Kota Jambi.

Ia menilai wartawan memiliki posisi penting sebagai penyampai informasi sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Maulana, keberadaan media dan jurnalis selama ini memberikan kontribusi besar dalam mendukung penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat secara luas.

“Pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Bahkan kritik yang diberikan juga menjadi bahan evaluasi dan masukan yang sangat konstruktif,” ujar Maulana.

Ia juga berharap hubungan baik antara pemerintah daerah dan insan pers dapat terus terjalin demi mendukung kemajuan Kota Jambi ke depan.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengaku terkesan dengan sambutan hangat yang diberikan Pemerintah Kota Jambi kepada rombongan PWI Pusat dan tim penguji UKW.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan pers menjadi faktor penting dalam menciptakan pembangunan daerah yang sehat dan transparan.

“Kehadiran pers harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Pers juga memiliki fungsi kontrol sosial, namun kritik yang disampaikan harus tetap konstruktif dan bertanggung jawab,” kata Akhmad Munir.

Ia menambahkan, hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan media diharapkan mampu menciptakan iklim informasi yang positif sekaligus edukatif bagi masyarakat Kota Jambi.(*)




Orientasi PPPK, Wawako Diza: ASN Didorong Lebih Profesional

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, resmi membuka kegiatan orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi tahun 2026.

Kegiatan yang digelar di BKPSDM Kota Jambi pada Selasa (14/4/2026) ini diikuti sebanyak 1.040 peserta yang terdiri dari tenaga guru dan tenaga kesehatan.

Orientasi ini menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023, yang menegaskan peran ASN baik PNS maupun PPPK sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Digelar Hingga Juli 2026

Program orientasi dijadwalkan berlangsung hingga 23 Juli 2026 dan dibagi dalam 26 angkatan, dengan masing-masing angkatan berjumlah 40 peserta.

Dalam sambutannya, Diza Hazra Aljosha menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jambi terus melakukan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Pembenahan terus kami lakukan, mulai dari administrasi, pengelolaan keuangan daerah hingga digitalisasi pelayanan publik,” ujarnya.

PPPK Didorong Tingkatkan Kompetensi

Diza juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi seluruh ASN, termasuk PPPK, melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

Menurutnya, meskipun sebagian PPPK telah memiliki pengalaman kerja, proses orientasi tetap penting sebagai bekal pemahaman terhadap tugas, fungsi, serta etika sebagai aparatur negara.

“Orientasi ini penting untuk memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai ASN dan meningkatkan profesionalisme dalam bekerja,” tegasnya.

Peluang Karier PPPK Semakin Terbuka

Dalam kesempatan tersebut, Diza turut menyinggung peluang karier bagi PPPK di masa depan.

Ia menyebutkan, gelombang pensiun PNS dalam beberapa tahun ke depan membuka ruang bagi PPPK untuk berkembang dan mengambil peran strategis.

Bahkan, menurutnya, sejumlah PPPK telah mendapatkan kepercayaan menduduki jabatan penting, seperti kepala sekolah.

Target ASN BerAKHLAK

Melalui orientasi ini, peserta diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Sementara itu, perwakilan BKPSDM Kota Jambi menyebutkan bahwa dari total ribuan PPPK di Kota Jambi, masih ada ribuan lainnya yang akan mengikuti orientasi secara bertahap.

Di akhir program, peserta akan menjalani evaluasi menyeluruh yang mencakup aspek akademik, sikap, serta pemahaman etika dalam pemerintahan.(*)




Kampung Bahagia Berjalan Baik di RT 16, Wali Kota Jambi: Ada Penguatan Ekonomi dan UMKM

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, mengapresiasi keberhasilan warga RT 16 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, dalam menerapkan Program Kampung Bahagia.

Kunjungan Maulana ke wilayah tersebut dilakukan bersama sejumlah pejabat terkait sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap gerakan pembangunan berbasis masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Maulana menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas keseriusan warga RT 16 dalam menjalankan program tersebut.

“Saya berada di RT 16 Kelurahan Pematang Sulur didampingi beberapa pihak. Saya sangat bersyukur karena RT 16 sukses menerapkan Program Kampung Bahagia. Ada unsur penguatan kelembagaan, penguatan ekonomi, serta bantuan UMKM yang berjalan secara optimal,” ujar Maulana.

Ia menegaskan bahwa capaian yang ditunjukkan RT 16 merupakan hasil dari kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang terus diperkuat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.

Apa Itu Program Kampung Bahagia?

Program Kampung Bahagia adalah salah satu inovasi Pemerintah Kota Jambi yang bertujuan mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, tertata, mandiri, dan berdaya secara sosial maupun ekonomi.

Program ini menekankan tiga aspek utama:

  1. Penguatan Kelembagaan Masyarakat
    RT dan perangkat lingkungan dibekali kemampuan untuk meningkatkan tata kelola wilayah, transparansi, partisipasi warga, dan penguatan koordinasi antarwarga.

  2. Pemberdayaan Ekonomi dan UMKM
    Warga didorong mengembangkan usaha mikro melalui pendampingan, bantuan usaha, pelatihan manajemen keuangan, serta pemasaran berbasis digital.

  3. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Sosial
    Mendorong kebersihan lingkungan, pembangunan fasilitas umum berbasis swadaya, hingga kegiatan sosial seperti posyandu, pendidikan keluarga, dan kegiatan pemuda.

Program ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, namun juga menciptakan masyarakat yang bahagia, produktif, dan saling mendukung.

Di RT 16 Pematang Sulur, sejumlah kegiatan telah menunjukkan hasil nyata.

Selain penguatan kelembagaan RT, warga juga mendapatkan dukungan UMKM, pelatihan keterampilan masyarakat, serta pengembangan kegiatan ekonomi tingkat lingkungan.

Partisipasi aktif warga menjadi salah satu faktor utama keberhasilan program di wilayah tersebut.

Maulana berharap keberhasilan RT 16 dapat memberikan motivasi bagi RT lain di Kota Jambi agar turut berinovasi dan memperkuat gerakan pemberdayaan berbasis masyarakat.

“Capaian RT 16 ini harus menjadi contoh. Pemerintah siap hadir memperkuat, tetapi kunci utamanya adalah partisipasi masyarakat. Jika kebersamaan tetap terjaga, Kampung Bahagia akan berkembang di seluruh Kota Jambi,” tambahnya.

Dengan adanya program ini, Pemkot Jambi menargetkan terciptanya lingkungan permukiman yang lebih mandiri, produktif, aman, serta memberikan rasa nyaman kepada seluruh warganya.(*)




881 UMKM Kota Jambi Terlibat dalam Program Bank Harkat! Akses Permodalan Usaha dan Bunga Ringan

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program Bank Harkat, gagasan Wali Kota Jambi dr Maulana dan Wawako Diza.

Program ini bertujuan memberikan akses permodalan dengan bunga ringan bagi pelaku usaha kecil agar lebih berdaya dan mandiri.

Kepala Bidang UMKM Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Jambi, Rian, mengatakan hingga saat ini terdapat 881 UMKM binaan yang masuk dalam program tersebut.

Dari jumlah itu, sebanyak 399 UMKM telah diajukan untuk mendapatkan pinjaman permodalan melalui Bank Harkat.

“Data awal dari para ketua kelompok UMKM kami serahkan ke bagian ekonomi untuk diverifikasi, sebelum diajukan ke bank yang bekerja sama dalam program ini,” ujar Rian, Jumat (31/10/2025).

Ia menjelaskan, skema pembiayaan dilakukan melalui beberapa bank mitra, di antaranya Bank Jambi dan Bank BTN.

Program Kredit Bahagia yang hanya tersedia di Bank Jambi memberikan plafon pinjaman antara Rp2 juta hingga Rp10 juta dengan bunga ringan sekitar 3 persen per tahun.

Sementara pinjaman dengan nilai antara Rp10 juta hingga Rp30 juta diarahkan ke Bank BTN.

Namun, menurut Rian, tidak menutup kemungkinan Bank Jambi juga menyalurkan kredit dengan plafon serupa sesuai hasil verifikasi bank.

“Setelah data diterima, pihak bank akan melakukan survei kelayakan, termasuk riwayat keuangan dan kemampuan bayar calon debitur. Semua proses ini menjadi kewenangan penuh pihak bank,” jelasnya.

Rian menambahkan, dari 399 UMKM yang diajukan, Bank Jambi telah melaporkan beberapa permohonan yang disetujui.

Sementara itu, laporan dari Bank BTN masih dalam proses penyelesaian.

Ia juga mengakui masih terdapat kendala di lapangan, terutama karena sebagian pelaku UMKM masih masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) akibat gagal bayar saat pandemi Covid-19.

Kondisi ini menyebabkan sebagian pengajuan belum bisa diproses.

“Ke depan, kami akan menggelar rapat koordinasi dengan pihak perbankan untuk mencari solusi agar pelaku UMKM yang terdampak bisa kembali mendapatkan akses permodalan,” tutup Rian.(*)