Data Jadi Kunci Kebijakan, Maulana Resmikan Pendataan Door to Door Sensus Ekonomi 2026

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menegaskan pentingnya akurasi data sebagai fondasi pembangunan daerah.

Komitmen itu ditunjukkan dengan dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang ditandai Apel Pencanangan Siaga Sensus Ekonomi di halaman Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi, Jumat 19 Juni 2026.

Apel dipimpin langsung Wali Kota Jambi, Maulana, dan diikuti sekitar 400 petugas sensus yang akan melakukan pendataan di 11 kecamatan dan 68 kelurahan se-Kota Jambi.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota bersama Kepala BPS Kota Jambi Kuswan Gunanto serta unsur Forkopimda menandatangani piagam pencanangan sekaligus meluncurkan pelaksanaan pendataan lapangan secara door to door yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Maulana mengatakan, hasil sensus ekonomi akan menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan daerah pada masa mendatang.

Karena itu, ia meminta masyarakat memberikan data yang benar dan terbuka kepada petugas sensus.

“Data yang akurat sangat dibutuhkan pemerintah untuk menyusun berbagai program pembangunan, khususnya di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Maulana.

Menurutnya, seluruh ketua RT di Kota Jambi telah diberikan informasi terkait pelaksanaan sensus agar proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid.

Ia menilai sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan statistik, melainkan langkah strategis untuk memetakan kondisi riil ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

“Sensus ini menjadi bagian penting untuk mencatat potensi dan aktivitas ekonomi masyarakat Kota Jambi menuju kota yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.

Maulana juga mengajak masyarakat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.

Ia menegaskan data yang terkumpul akan menjadi dasar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Selain itu, pelaksanaan sensus tahun ini dinilai lebih efektif karena sudah memanfaatkan sistem digital yang memudahkan proses verifikasi dan validasi data di lapangan.

“Sekarang sensus sudah berbasis digital sehingga data yang masuk lebih mudah diverifikasi dan lebih akurat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Maulana juga memberikan motivasi kepada para petugas sensus yang akan bertugas di lapangan selama lebih dari dua bulan.

Ia mengakui proses pendataan terhadap sekitar 250 ribu rumah tangga bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan kesabaran serta dedikasi tinggi.

“Tugas ini penuh tantangan. Berhadapan dengan ratusan ribu rumah tentu tidak mudah, tetapi saya yakin dengan kerja keras dan dukungan masyarakat, sensus ini bisa berjalan sukses,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Jambi Kuswan Gunanto menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Kota Jambi terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Menurutnya, keberhasilan sensus akan sangat menentukan kualitas data yang nantinya digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di berbagai sektor.

“Data yang lengkap dan akurat sangat penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” kata Kuswan.

Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan gambaran komprehensif mengenai kondisi perekonomian Kota Jambi, sekaligus menjadi pijakan dalam merancang program pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.(*)




DPRD Muaro Jambi Sampaikan Hasil Reses 2026, Infrastruktur Jadi Sorotan

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan laporan hasil reses masa persidangan I tahun sidang 2026, Kamis (29/1), di Ruang Sidang Utama DPRD.

Rapat ini menjadi momen strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan (Dapil) dan merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, didampingi Wakil Ketua I dan II, serta dihadiri Sekretaris Daerah, Forkopimda, kepala OPD, dan seluruh anggota DPRD.

Dalam laporan yang disampaikan para juru bicara masing-masing Dapil, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat. Usulan yang mengemuka meliputi:

  • Perbaikan jalan lingkungan

  • Peningkatan sarana irigasi pertanian

  • Pembenahan fasilitas kesehatan di tingkat desa

Juru bicara Dapil I, Edison, menekankan bahwa hasil reses mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

“Ini suara langsung dari warga. Pemerintah daerah harus memprioritaskan usulan-usulan strategis ini dalam rencana pembangunan mendatang,” tegas Edison.

Sementara Juru Bicara Dapil II, Usman Khalik, menyoroti penguatan ekonomi kerakyatan dan dukungan sektor pertanian.

Menurutnya, program pembangunan tahun 2026 harus menyentuh akar rumput untuk menekan kemiskinan sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Muaro Jambi.

“Kami berharap semua aspirasi masyarakat diakomodir dan direalisasikan tepat sasaran,” ujar Usman.

Rapat paripurna ini menjadi bukti komitmen DPRD Muaro Jambi agar aspirasi yang dihimpun selama reses tidak sekadar menjadi catatan, tetapi diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program konkret yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.(*)