MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus menggenjot realisasi program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayahnya.

Program ini ditargetkan menjangkau 11 kecamatan di daerah berjuluk Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung tersebut.

Upaya percepatan pembangunan turut mendapat dukungan penuh dari jajaran TNI, khususnya Kodim 0419/Tanjab yang terlibat dalam proses identifikasi lahan hingga pengawasan progres pembangunan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tanjab Timur, Hermantoni, bersama Pabung Kodim 0419/Tanjab, Ahmad Riadh, melakukan peninjauan ke sejumlah titik pembangunan di Kecamatan Muarasabak Barat dan Kecamatan Geragai.

Dari hasil evaluasi sementara, pembangunan KDKMP telah berjalan di 32 lokasi.

Sementara itu, 39 lokasi lainnya sudah terverifikasi namun belum memasuki tahap konstruksi.

Kabupaten Tanjab Timur sendiri memiliki 73 desa dan 20 kelurahan.

Dua desa di Kecamatan Rantau Rasau diputuskan akan berbagi satu lokasi koperasi karena jumlah penduduk yang relatif sedikit.

Dengan skema tersebut, total KDKMP yang direncanakan berdiri mencapai 92 unit.

Saat ini, total lokasi yang sudah masuk tahap progres dan terverifikasi mencapai 71 titik. Artinya, masih ada 21 lokasi yang belum lolos verifikasi.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

• Lokasi berada di tanah desa atau aset pemerintah yang dinilai kurang strategis

• Luas lahan di bawah ketentuan minimal 1.000 meter persegi

• Penyesuaian administrasi hibah lahan dari masyarakat

Sesuai regulasi, setiap KDKMP wajib berdiri di atas lahan minimal 1.000 meter persegi agar dapat menunjang operasional dan pengembangan usaha ke depan.

Pemkab Tanjab Timur berharap kehadiran KDKMP mampu menjadi pusat penggerak ekonomi lokal.

Produk unggulan desa dan kelurahan nantinya akan dipasarkan melalui gerai koperasi tersebut, sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Program ini juga diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui sistem koperasi yang berkelanjutan.

Di akhir kunjungan, pihak Dinas Koperasi dan UKM menyampaikan apresiasi kepada Kodim 0419/Tanjab atas dukungan aktif dalam proses identifikasi lahan, pengawalan pembangunan, hingga pengawasan di lapangan.(*)

BANYUWANGI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyuwangi menghadapi dinamika di lapangan.

Sejumlah sekolah dilaporkan memilih tidak menerima penyaluran MBG bagi siswanya.

Informasi tersebut disampaikan oleh beberapa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pertemuan koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

Laporan itu diterima langsung oleh Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, yang menyebut bahwa penolakan datang terutama dari sekolah-sekolah dengan kategori tertentu, termasuk sekolah yang dinilai memiliki latar belakang ekonomi siswa yang relatif mampu.

Menurut Nanik, sikap tersebut tidak menjadi persoalan dalam pelaksanaan program nasional.

Ia menegaskan bahwa MBG tidak bersifat wajib dan penerimaannya sepenuhnya bergantung pada kesediaan sekolah maupun orang tua murid.

“Para Kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG, misalnya karena siswanya berasal dari keluarga yang mampu, itu tidak masalah,” ujar Nanik, Minggu (25/1/2026).

Ia menjelaskan bahwa tujuan utama program MBG adalah memastikan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, terutama bagi kelompok yang membutuhkan dukungan nutrisi tambahan.

Namun demikian, pemerintah tetap menghormati keputusan sekolah dan keluarga siswa yang memilih tidak ikut serta.

Nanik juga mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar menghindari pendekatan yang bersifat memaksa atau intimidatif dalam menjalankan program.

Menurutnya, cara tersebut justru dapat menciptakan citra negatif terhadap MBG, yang sejatinya dirancang sebagai bentuk bantuan sosial dan kesehatan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keputusan sekolah menolak MBG tidak bisa diartikan sebagai penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Hal itu merupakan pilihan masing-masing pihak dan tidak memengaruhi keberlanjutan program secara nasional.

BGN, kata Nanik, tetap berkomitmen menjalankan MBG dengan pendekatan persuasif dan sukarela, sambil memastikan akses makanan bergizi tetap tersedia bagi anak-anak yang membutuhkan di berbagai daerah di Indonesia.(*)

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi mengambil peran aktif dalam pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.

Keterlibatan ini dilakukan untuk memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.

Kepala BPOM Provinsi Jambi, Musthofa Anwari, menyampaikan bahwa BPOM memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga kualitas makanan bergizi gratis, khususnya pada pelaksanaan di tingkat daerah.

BPOM turut bergabung dalam struktur koordinasi bersama pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

Program MBG di Provinsi Jambi dijalankan melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta tim percepatan MBG yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota.

“BPOM menjadi bagian dari struktur tersebut di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota,” kata Musthofa.

Salah satu tugas utama BPOM Jambi dalam program ini adalah memberikan pelatihan kepada relawan yang bertugas memasak di dapur MBG.

Pelatihan tersebut meliputi aspek keamanan pangan, penanganan bahan makanan yang benar, serta upaya pencegahan risiko keracunan makanan.

“Selain pelatihan, BPOM Jambi juga melakukan pengawasan rutin dan pengambilan sampel terhadap makanan yang digunakan dalam program MBG,” sebutnya.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh makanan yang disajikan aman dan layak dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Di Kota Jambi sendiri, hingga tahun 2026 ditargetkan terbentuk sebanyak 74 dapur SPPG. Seluruh dapur tersebut akan menjadi sasaran pembinaan dan pelatihan relawan masak oleh BPOM Jambi secara bertahap.

Program MBG juga melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia produk pendukung.

Produk UMKM yang dapat digunakan dalam program ini adalah produk yang telah memiliki izin edar dari BPOM, sehingga keamanan pangannya lebih terjamin.

Musthofa menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Jambi saat ini sudah berjalan.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat sebagai konsumen cerdas dalam memilih makanan yang aman dan berkualitas.

Dalam pengawasan obat dan makanan, terdapat tiga pilar utama, yakni industri, pemerintah, dan konsumen.

Masyarakat diimbau untuk selalu menerapkan prinsip Cek KLIK, yaitu Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa guna menghindari risiko makanan yang dapat membahayakan kesehatan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Elviana, menegaskan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Elviana saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program MBG Kota Jambi yang dipimpin langsung Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, di Aula Bappeda Kota Jambi, Rabu (15/1).

Menurut Elviana, langkah Wali Kota Jambi yang menginisiasi rapat lintas sektor merupakan contoh konkret bagaimana kebijakan pusat harus diterjemahkan secara serius di daerah.

“Ini memang rapat yang seharusnya dilakukan oleh kepala daerah. Programnya pusat, tapi dampaknya langsung dirasakan masyarakat di daerah yang mereka pimpin,” ujar Elviana.

Ia menilai, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada konsep nasional.

Tetapi juga kesiapan daerah dalam mengelola dapur, distribusi bahan pokok, hingga dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Elviana mengungkapkan bahwa berbagai masukan dan persoalan teknis yang muncul dalam rapat tersebut akan menjadi bahan penting baginya untuk disampaikan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam agenda koordinasi berikutnya.

“Apa yang terjadi di lapangan ini harus disampaikan ke pusat. Jangan sampai kebijakan bagus, tapi pelaksanaannya menyulitkan daerah. Masukan dari Kota Jambi ini akan saya bawa ke tingkat nasional,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap target Pemerintah Kota Jambi dalam mempercepat pelaksanaan MBG, khususnya terkait penambahan jumlah dapur dan perluasan penerima manfaat.

“Saya mendukung penuh. Harapannya, Juni 2026 seluruh dapur MBG di Kota Jambi bisa berjalan tanpa kendala dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tambah Elviana.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan mempercepat implementasi MBG melalui penguatan komunikasi antar stakeholder.

Mulai dari BGN, koordinator wilayah, SPPI, SPPG, mitra investor, distributor bahan pokok, hingga unsur RT dan kelurahan.

Maulana menegaskan, Pemkot Jambi menargetkan peningkatan signifikan jumlah dapur MBG yang beroperasi di kota ini.

“Target kita bulan Juni nanti, dari 38 dapur yang sudah berjalan, menjadi 74 dapur aktif. Jumlah penerima manfaat juga kita dorong dari sekitar 94 ribu menjadi 274 ribu orang, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil,” ujar Maulana.

Ia mengakui bahwa tantangan di lapangan cukup kompleks, mulai dari ketersediaan bahan pokok, potensi inflasi, hingga pengelolaan limbah dapur MBG.

Karena itu, Pemkot Jambi akan membentuk kelompok kerja khusus untuk menangani masing-masing persoalan secara terfokus.

“Kalau bahan pokok tidak siap, inflasi bisa terjadi dan masyarakat yang terdampak. Maka semua harus disiapkan dari sekarang, termasuk SOP dan pendekatan berbasis kearifan lokal,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, memimpin langsung Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Jambi yang digelar di Aula Bappeda Kota Jambi, Rabu (15/1).

Rapat ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kota Jambi untuk mempercepat pelaksanaan program strategis nasional tersebut agar berjalan efektif dan tepat sasaran di tingkat daerah.

Dalam arahannya, Maulana menegaskan bahwa rakor ini merupakan inisiatif langsung kepala daerah untuk memperkuat komunikasi lintas sektor, mengingat pelaksanaan MBG melibatkan banyak pihak dan memiliki tantangan yang cukup kompleks di lapangan.

“Hari ini saya menginisiasi rapat koordinasi percepatan MBG di Kota Jambi. Kita mempertemukan seluruh stakeholder yang terlibat langsung di lapangan agar komunikasi lebih intens, terarah, dan permasalahan bisa diselesaikan bersama,” ujar Maulana.

Rakor ini dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), koordinator wilayah, SPPI, SPPG, mitra investor, hingga distributor bahan pokok.

Selain itu, dibahas pula peran tenaga kerja di setiap dapur SPPG yang rata-rata melibatkan sekitar 47 orang, termasuk rantai distribusi pangan yang menopang keberlangsungan program MBG.

Maulana menekankan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kesiapan bahan pokok dan stabilitas pasokan. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan dapat berdampak pada inflasi dan ketersediaan kebutuhan pokok di pasar.

“Kalau bahan pokok tidak siap, bisa memicu inflasi. Pasar kekurangan bahan, masyarakat terdampak. Karena itu, semua aspek mulai dari SOP, filosofi program, hingga kondisi riil di lapangan kita bahas secara menyeluruh,” jelasnya.

Pemkot Jambi juga membuka ruang lahirnya kebijakan berbasis kearifan lokal, yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Maulana bahkan menyebut, kebijakan daerah tersebut berpotensi menjadi referensi bagi kebijakan nasional di kemudian hari.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan memfasilitasi pembentukan kelompok kerja kecil sesuai dengan isu yang dihadapi, seperti ketersediaan bahan pangan, regulasi, hingga koordinasi dengan RT, lurah, dan unsur masyarakat lainnya.

Aspek lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan sampah dari operasional dapur MBG, turut menjadi perhatian utama.

“Target kita Juni nanti, dapur MBG yang aktif meningkat dari 38 menjadi 74 dapur. Jumlah penerima manfaat juga kita dorong dari 94 ribu menjadi 274 ribu orang, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil,” tegas Maulana.

Sementara itu, Anggota DPD RI, Elviana, mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Jambi dalam mengawal program MBG di daerah.

Menurutnya, meskipun MBG merupakan program pemerintah pusat, dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.

“Program pusat dijalankan di daerah, dan kepala daerah memang harus hadir memastikan semuanya berjalan baik. Apa yang dibahas hari ini sangat penting untuk keberhasilan MBG,” ujar Elviana.

Ia menambahkan, berbagai masukan dari rakor tersebut akan menjadi bahan yang akan ia sampaikan langsung kepada Kepala BGN dalam pertemuan selanjutnya.

“Kita berharap Juni 2026 nanti seluruh dapur MBG di Kota Jambi bisa berjalan tanpa kendala. Itu harapan kita bersama,” pungkasnya.(*)