JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua TP PKK Kota Jambi, Nadiyah Maulana, resmi melantik dan memimpin serah terima jabatan pengurus TP PKK Kecamatan Alam Barajo dan Telanaipura. Prosesi berlangsung di Aula PKK Kota Jambi, Selasa (3/3/2026).

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan serta pengukuhan Bunda PAUD dan TP Posyandu tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Jambi.

Hadir dalam acara itu Kepala Dinas DPMPPA Kota Jambi Noverintiwi Dewanti, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Sugiyono, serta para camat.

Dalam arahannya, Nadiyah menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan dinamika yang wajar dalam pemerintahan, terutama ketika pejabat memasuki masa purna tugas.

Ia meminta seluruh pengurus yang baru dilantik segera beradaptasi dan memahami peran strategis masing-masing.

Menurutnya, salah satu agenda prioritas yang harus segera dijalankan adalah mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat. Ia menilai peran TP Posyandu sangat krusial dalam memastikan program tersebut tepat sasaran.

“Segera lakukan pendataan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah masing-masing agar manfaat Program MBG benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Selain mendukung MBG, TP PKK juga diminta terus memperkuat pemberdayaan keluarga sebagai fondasi terwujudnya keluarga sehat dan sejahtera.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian penting dalam percepatan penurunan angka stunting di Kota Jambi.

Kepada para Bunda PAUD yang baru dikukuhkan, Nadiyah menekankan pentingnya pelaksanaan program wajib PAUD satu tahun sebelum masuk Sekolah Dasar, khususnya bagi anak usia 5–6 tahun.

Ia menyoroti masih adanya pandangan di masyarakat yang menganggap PAUD tidak terlalu penting.

“Tidak boleh ada anak yang melewatkan PAUD. Edukasi kepada masyarakat harus terus kita lakukan agar kesadaran akan pentingnya pendidikan usia dini semakin meningkat,” ujarnya.

Di akhir kegiatan, Nadiyah menyampaikan apresiasi kepada para pengurus sebelumnya atas dedikasi dan kontribusi selama masa bakti mereka.

Ia berharap kepengurusan yang baru mampu melanjutkan program kerja dengan semangat kolaborasi demi kemajuan Kota Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperluas cakupan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memasukkan balita usia 6–59 bulan.

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dan mulai diterapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan tahun 2026.

Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Ermia Sofiyessi, menyampaikan bahwa penambahan kelompok usia tersebut merupakan langkah strategis, bukan sekadar perubahan administratif.

Menurutnya, intervensi gizi pada usia balita sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak.

“Anak 6–59 bulan itu menerima. Ini menjadi tantangan karena usia tersebut cukup kritis untuk menerima asupan makanan yang tepat,” ujarnya di Jakarta, Jumat.

Fokus 1.000 Hari Pertama Kehidupan

Program MBG kini diarahkan untuk menyasar fase paling penting dalam siklus kehidupan manusia, yaitu 1.000 hari pertama kehidupan.

Periode ini mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, yang menjadi fondasi kesehatan fisik dan perkembangan kognitif jangka panjang.

Kelompok sasaran yang dikenal sebagai 3B ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dinilai memiliki dampak langsung terhadap upaya penurunan stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BGN menegaskan bahwa penguatan intervensi gizi pada fase awal kehidupan akan berkontribusi pada pembentukan generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Distribusi Hingga Wilayah Terpencil

Data terbaru menunjukkan jumlah penerima manfaat MBG dari kategori 3B terus meningkat.

Program ini dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor, melibatkan satuan pelayanan pemenuhan gizi, puskesmas, hingga jaringan posyandu di berbagai daerah.

Pendekatan tersebut dirancang agar distribusi makanan bergizi dapat menjangkau masyarakat secara merata, termasuk di wilayah terpencil.

BGN juga membuka opsi fleksibilitas pengambilan bantuan, seperti melalui kader kesehatan atau jadwal khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan orang tua.

Langkah ini diharapkan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh balita dan ibu yang membutuhkan.

Investasi Jangka Panjang Ketahanan Gizi

Perluasan sasaran MBG dipandang sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional.

Fokus pada balita usia dini dianggap sebagai investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas generasi mendatang.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk membangun fondasi kesehatan masyarakat sejak usia paling awal, demi mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sengeti.

Menyusul dugaan keracunan massal yang menimpa siswa, anak-anak, guru, hingga orang tua murid di Kecamatan Sekernan, setelah mengonsumsi menu soto dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (30/1/2026).

Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, mengatakan penutupan sementara dilakukan sambil menunggu hasil investigasi lapangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi sumber keracunan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Koordinator SPPG. Mulai hari ini sampai hasil investigasi keluar, operasional SPPG Sengeti resmi dihentikan sementara,” ujar Budhi, Sabtu (31/1/2026).

Budhi menjelaskan, seluruh sampel makanan telah diamankan dan dikirim ke laboratorium untuk dilakukan uji kelayakan dan keamanan pangan.

Proses investigasi melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah dan unsur terkait lainnya.

“Hasil pemeriksaan nantinya akan dilaporkan ke BGN pusat. Kewenangan penentuan sanksi maupun kelanjutan operasional SPPG sepenuhnya ada di BGN,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah hanya berperan membantu proses pengumpulan data dan penanganan di lapangan.

“Keputusan akhir tetap berada di tangan BGN,” tambah Budhi.

Dalam kesempatan itu, Budhi juga mengungkapkan bahwa SPPG Sengeti berada di bawah naungan Yayasan Aziz Rukiyah Amanah.

Namun, pada tahap awal investigasi, pemerintah daerah belum memperoleh informasi lengkap mengenai struktur kepemilikan yayasan.

“Untuk detail kepemilikan yayasan, saat ini masih kami telusuri,” katanya.

Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan memanggil seluruh pengelola SPPG, pihak ketiga, serta investor yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.

“Senin mendatang seluruh SPPG di Muaro Jambi akan kami panggil. Ini sebagai evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Budhi.

Saat ini, fokus utama pemerintah daerah diarahkan pada penanganan medis dan pemulihan korban dugaan keracunan.

“Kesehatan anak-anak dan masyarakat yang terdampak menjadi prioritas utama kami,” pungkasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, Yayasan Aziz Rukiyah Amanah mengelola empat SPPG di wilayah Muaro Jambi, yaitu:

• SPPG Sengeti, RT 13 Kelurahan Sengeti

• SPPG Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam

• SPPG Niaso, RT 04 Desa Niaso

• SPPG Bukit Baling, RT 03 Desa Bukit Baling

Yayasan tersebut diketahui dimiliki oleh Muhammad Subki.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekitar 120 orang di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi hidangan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 30 Januari 2026, dan mayoritas korban merupakan anak-anak dari berbagai jenjang pendidikan, mulai PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA, termasuk balita dan sejumlah orang tua siswa.

Direktur RSUD Ahmad Ripin Sengeti, Agus Subekti, mengatakan seluruh korban telah mendapat penanganan medis.

Berdasarkan data sementara, sebagian besar pasien mengalami gejala ringan hingga sedang.

“Data sementara yang masuk sekitar 120 orang, terdiri dari anak-anak, guru, dan balita,” ujar Agus saat dikonfirmasi Jumat malam.

Dua orang pasien yang kondisinya memerlukan penanganan lebih lanjut dirujuk ke RSUD Raden Mattaher, Kota Jambi.

Sementara 106 pasien menjalani perawatan inap di RSUD Ahmad Ripin Sengeti, dan 12 lainnya menjalani rawat jalan serta diperbolehkan pulang.

Agus memastikan kondisi rumah sakit masih terkendali, dengan kapasitas ruangan dan stok obat-obatan yang memadai untuk menangani pasien.

“Untuk saat ini, kapasitas ruangan dan stok obat-obatan masih memadai,” tambah Agus.

Pemerintah daerah dan Satgas MBG Muaro Jambi telah menghentikan sementara distribusi makanan dari dapur Sengeti.

Sementara sampel makanan sedang diperiksa laboratorium. Investigasi juga dilakukan di lapangan untuk memastikan penyebab keracunan dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemkab Muaro Jambi menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kelurahan Sengeti menyusul dugaan permasalahan pada makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.

Saat ini, sampel makanan tengah diperiksa laboratorium, disertai investigasi lapangan oleh pihak terkait.

Sekretaris Daerah (Sekda) Muaro Jambi yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG, menegaskan bahwa penghentian sementara dilakukan sebagai langkah kehati-hatian untuk menjamin keselamatan masyarakat.

“Sampel makanan MBG sedang diperiksa di laboratorium. Badan Gizi Nasional bersama Satgas Pemda juga turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelusuran,” ujar Sekda, Jumat (30/1/2026).

Hasil investigasi awal mengungkap dugaan kelalaian Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dalam penerapan standar kebersihan, higienitas, dan sterilisasi bahan makanan.

Sekda menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, yang jika dijalankan konsisten, seharusnya mencegah kejadian seperti ini.

Sebagai langkah antisipasi, Satgas MBG telah mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh SPPG.

Khususnya yang berada di Sengeti, agar mematuhi SOP mulai dari pengolahan, penggunaan bahan baku, hingga penyajian makanan.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa keselamatan dan kualitas gizi penerima manfaat menjadi prioritas utama.

Hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi lapangan akan dilaporkan kepada pemerintah pusat, yang nantinya akan menentukan apakah program MBG di Sengeti dapat dijalankan kembali.

Evaluasi menyeluruh juga dijadwalkan untuk memastikan program MBG ke depan berjalan sesuai standar dan mencegah terulangnya masalah serupa.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) melayangkan peringatan tegas kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menolak pasokan bahan pangan dari petani, peternak, nelayan kecil, serta pelaku usaha mikro dan kecil.

Penolakan terhadap produk lokal dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap regulasi pemerintah.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa kewajiban penggunaan produk dalam negeri telah diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden. Karena itu, seluruh mitra pelaksana MBG diminta patuh tanpa pengecualian.

“Dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 sudah ditegaskan bahwa penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis harus memprioritaskan produk dalam negeri serta melibatkan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, BUMDesa, dan pelaku ekonomi rakyat lainnya,” ujar Nanik dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, program MBG sejak awal tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga dirancang sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat lokal.

Oleh karena itu, praktik dapur MBG yang menolak pasokan dari petani dan pelaku usaha kecil dianggap bertentangan dengan semangat program tersebut.

Nanik juga mengingatkan para pengelola dapur MBG agar tidak bertindak sepihak dalam memilih pemasok bahan pangan.

“Kepala SPPG dan para mitra jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena,” tegasnya.

Peringatan ini disampaikan menyusul adanya laporan bahwa sejumlah dapur MBG lebih memilih bekerja sama dengan pemasok besar, bahkan diduga memicu praktik monopoli pasokan pangan di beberapa daerah.

BGN menilai kondisi tersebut berpotensi merugikan pelaku usaha kecil sekaligus mencederai prinsip keadilan ekonomi yang diusung pemerintah.

BGN memastikan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada SPPG atau mitra MBG yang terbukti melanggar ketentuan.

“Jika melanggar, akan saya suspend. Ini berarti melawan Peraturan Presiden,” kata Nanik.

Sanksi yang disiapkan mencakup penghentian sementara operasional dapur, evaluasi menyeluruh, hingga pemutusan kerja sama bagi pelanggaran yang dilakukan secara berulang atau disengaja.

Selain itu, BGN juga mengajak masyarakat, orang tua siswa, tenaga pendidik, serta pemangku kepentingan lainnya untuk turut mengawasi pelaksanaan program MBG di lapangan.

Pengawasan publik dinilai penting guna memastikan program berjalan transparan dan tepat sasaran.

Melalui penegasan ini, BGN berharap dapur Makan Bergizi Gratis benar-benar berfungsi sebagai ekosistem yang adil tidak hanya menyediakan makanan sehat bagi penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal di berbagai daerah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pembangunan 33.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2026 sebagai bagian dari perluasan layanan pemenuhan gizi nasional.

Target ini mencakup dapur di wilayah perkotaan, kawasan aglomerasi, hingga daerah terpencil dan terluar.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan sebagian besar dapur akan dibangun berbasis aglomerasi, melayani beberapa sekolah atau komunitas dalam satu kawasan, sementara sisanya difokuskan untuk wilayah sulit dijangkau.

“Kami targetkan di 2026 ini ada minimal 27.000 SPPG aglomerasi, ditambah dengan 8.558 di daerah terpencil. Jadi total akan ada sekitar 33.000 SPPG,” tutur Dadan di Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

Model aglomerasi dipilih agar distribusi makanan lebih efisien, biaya operasional terkendali, dan kualitas layanan mudah diawasi.

Sementara pembangunan SPPG di daerah terpencil memastikan anak-anak dan masyarakat di wilayah tertinggal tetap mendapatkan akses pangan bergizi.

Program MBG telah dimulai sejak awal Januari 2026 dengan belasan ribu dapur beroperasi di berbagai daerah, dan jumlahnya akan terus bertambah hingga mencapai target 33.000 unit sepanjang tahun.

Selain menambah jumlah dapur, BGN fokus pada peningkatan kualitas layanan, mulai dari standar kebersihan, nilai gizi menu, hingga pelatihan tenaga dapur.

Edukasi gizi bagi penerima manfaat dan masyarakat sekitar menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Dengan perluasan SPPG yang masif, BGN berharap program MBG dapat menjangkau lebih banyak anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya.

Langkah ini diharapkan menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Elviana, menegaskan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Elviana saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program MBG Kota Jambi yang dipimpin langsung Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, di Aula Bappeda Kota Jambi, Rabu (15/1).

Menurut Elviana, langkah Wali Kota Jambi yang menginisiasi rapat lintas sektor merupakan contoh konkret bagaimana kebijakan pusat harus diterjemahkan secara serius di daerah.

“Ini memang rapat yang seharusnya dilakukan oleh kepala daerah. Programnya pusat, tapi dampaknya langsung dirasakan masyarakat di daerah yang mereka pimpin,” ujar Elviana.

Ia menilai, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada konsep nasional.

Tetapi juga kesiapan daerah dalam mengelola dapur, distribusi bahan pokok, hingga dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Elviana mengungkapkan bahwa berbagai masukan dan persoalan teknis yang muncul dalam rapat tersebut akan menjadi bahan penting baginya untuk disampaikan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam agenda koordinasi berikutnya.

“Apa yang terjadi di lapangan ini harus disampaikan ke pusat. Jangan sampai kebijakan bagus, tapi pelaksanaannya menyulitkan daerah. Masukan dari Kota Jambi ini akan saya bawa ke tingkat nasional,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap target Pemerintah Kota Jambi dalam mempercepat pelaksanaan MBG, khususnya terkait penambahan jumlah dapur dan perluasan penerima manfaat.

“Saya mendukung penuh. Harapannya, Juni 2026 seluruh dapur MBG di Kota Jambi bisa berjalan tanpa kendala dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tambah Elviana.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan mempercepat implementasi MBG melalui penguatan komunikasi antar stakeholder.

Mulai dari BGN, koordinator wilayah, SPPI, SPPG, mitra investor, distributor bahan pokok, hingga unsur RT dan kelurahan.

Maulana menegaskan, Pemkot Jambi menargetkan peningkatan signifikan jumlah dapur MBG yang beroperasi di kota ini.

“Target kita bulan Juni nanti, dari 38 dapur yang sudah berjalan, menjadi 74 dapur aktif. Jumlah penerima manfaat juga kita dorong dari sekitar 94 ribu menjadi 274 ribu orang, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil,” ujar Maulana.

Ia mengakui bahwa tantangan di lapangan cukup kompleks, mulai dari ketersediaan bahan pokok, potensi inflasi, hingga pengelolaan limbah dapur MBG.

Karena itu, Pemkot Jambi akan membentuk kelompok kerja khusus untuk menangani masing-masing persoalan secara terfokus.

“Kalau bahan pokok tidak siap, inflasi bisa terjadi dan masyarakat yang terdampak. Maka semua harus disiapkan dari sekarang, termasuk SOP dan pendekatan berbasis kearifan lokal,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris meminta percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak di Provinsi Jambi.

Hingga kini, program MBG baru menjangkau sekitar 305 ribu anak dari target 1,1 juta penerima, sehingga pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi prioritas utama.

Hal itu disampaikan Al Haris saat menghadiri groundbreaking SPPG Polri secara serentak di Polsek Telanaipura, Kota Jambi, Senin (29/12/2025).

“Dari 590 titik SPPG yang ada, 390 berada di wilayah aglomerasi, 190 di daerah 3T, dan 15 berdiri di atas lahan milik Pemda,” sebutnya.

“Masih banyak yang harus kita kejar untuk memastikan seluruh anak di Jambi menerima manfaat MBG,” kata Al Haris.

Program MBG menyasar anak-anak mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK, hingga pondok pesantren, dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak.

Al Haris menekankan percepatan pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) karena distribusi pangan yang sulit dan harga kebutuhan pokok yang tinggi berdampak pada gizi anak-anak.

“Yang paling mendesak adalah daerah 3T. Di sana distribusi sulit, harga mahal, dan ini berdampak pada gizi anak-anak,” ujar Al Haris.

Selain pembangunan SPPG, Gubernur juga mendorong sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, Polri, TNI, hingga dinas terkait.

Ia menekankan pentingnya koordinasi ketersediaan bahan baku pangan, seperti telur, daging, dan cabai, agar program MBG berjalan lancar.

Saat ini, sembilan SPPG telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap pembangunan.

Al Haris berharap seluruh elemen turut mendukung percepatan MBG, sesuai arahan Presiden agar anak-anak segera menerima manfaat program gizi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI, Prabowo Subianto, menjenguk korban kecelakaan mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di RSUD Koja, Jakarta Utara.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi pasien sekaligus memberikan dukungan moril kepada korban dan keluarga.

Dalam kesempatan itu, Presiden menemui tiga korban yang masih menjalani perawatan intensif.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa Prabowo berkomunikasi langsung dengan pasien.

“(Presiden) menengok tiga pasien yang masih dirawat sekalian berkomunikasi dengan ketiganya,” kata Dadan.

Prabowo berbincang dengan korban dan keluarga, menanyakan kondisi kesehatan serta proses pemulihan.

Ia juga berdialog dengan tenaga medis untuk memastikan seluruh pasien menerima penanganan terbaik.

Menurut Dadan, kunjungan ini menunjukkan perhatian Presiden terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui SPPG.

Insiden kecelakaan ini menjadi bahan evaluasi agar standar keselamatan operasional transportasi program pemerintah dapat diperkuat ke depannya.

Presiden juga memberikan motivasi kepada korban agar tetap semangat menjalani perawatan dan segera pulih.

Ia menegaskan pentingnya keselamatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program pemerintah dan meminta agar kejadian serupa tidak terulang.

Kecelakaan mobil SPPG sebelumnya menimpa siswa dan seorang guru sekolah dasar di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

Sejumlah korban mengalami luka dan harus menjalani perawatan medis di rumah sakit.

Pemerintah memastikan akan terus memantau kondisi para korban serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keselamatan transportasi dalam distribusi layanan pemenuhan gizi.(*)