JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak diberikan secara otomatis.

Insentif tersebut dapat dihentikan sewaktu-waktu jika fasilitas dapur tidak memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan.

Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN, Rufriyanto Maulana Yusuf, menjelaskan bahwa kebijakan ini mengacu pada prinsip disiplin layanan.

“Pendekatannya adalah no service, no pay. Jika layanan tidak berjalan sesuai standar, maka tidak ada pembayaran,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Menurutnya, hak mitra atas insentif akan langsung gugur apabila dapur tidak beroperasi atau gagal memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan.

BGN juga menetapkan sejumlah indikator ketat terkait kualitas operasional dapur. Beberapa di antaranya meliputi kebersihan air, kelancaran sistem limbah, kondisi penyimpanan bahan makanan, hingga kelengkapan sertifikasi kesehatan.

Jika ditemukan pelanggaran, seperti kontaminasi bakteri E. coli pada air, sistem IPAL bermasalah, kerusakan mesin pendingin yang menyebabkan bahan pangan rusak, atau tidak adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Kementerian Kesehatan, maka insentif akan langsung dihentikan pada hari yang sama.

Rufriyanto menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pembenahan dalam program MBG yang masih terus dikembangkan.

Ia menilai, transformasi dalam tata kelola program publik membutuhkan proses penyesuaian berkelanjutan, termasuk dalam memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa kebijakan tersebut bukan semata soal keuntungan finansial, tetapi bagian dari upaya kolektif untuk membangun sistem pemenuhan gizi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dengan penerapan aturan ini, BGN berharap seluruh mitra pengelola dapur dapat menjaga standar operasional secara konsisten, sehingga program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menyoroti salah satu program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), dalam forum internasional World Economic Forum (WEF) 2026.

Ia memaparkan bahwa produksi makanan dari program ini kini mencapai skala besar dan berpotensi melampaui jumlah porsi harian jaringan restoran global McDonald’s.

Dalam pidatonya di hadapan para pemimpin dunia, akademisi, dan pelaku ekonomi internasional, Prabowo menekankan pertumbuhan MBG yang luar biasa sejak program dimulai pada 6 Januari 2025.

“Awalnya kami memiliki 190 dapur yang menghasilkan sekitar 570.000 porsi per hari. Saat ini, jumlah dapur telah meningkat menjadi lebih dari 21.000 unit yang melayani masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Prabowo, Kamis (22/1/2026).

Jumlah Porsi Makanan Capai 59,8 Juta per Hari

“Hingga tadi malam, kami memproduksi 59,8 juta porsi makanan untuk 58,9 juta anak-anak, ibu hamil dan menyusui, serta lansia yang hidup sendiri. Dalam waktu sekitar sebulan lagi, kami akan melampaui McDonald’s dengan 68 juta porsi per hari,” kata Prabowo.

Ia menekankan bahwa pencapaian ini hanya membutuhkan waktu satu tahun lebih, sementara McDonald’s membutuhkan lebih dari lima dekade untuk mencapai kapasitas produksi serupa.

Target 2026 dan Dampak Ekonomi

Prabowo juga menyebut target pemerintah untuk meningkatkan kapasitas MBG hingga 82,9 juta porsi per hari pada akhir 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan gizi nasional bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.

Selain itu, program MBG membantu mengintegrasikan puluhan ribu UMKM ke dalam rantai pasok makanan bergizi, sekaligus menciptakan peluang kerja di berbagai daerah di Indonesia.

“MBG bukan hanya soal jumlah porsi makanan, tetapi juga tentang dampak ekonomi dan sosial yang luas. Ini bagian dari strategi pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif,” tambah Prabowo.

Pernyataan ini mendapat sorotan global karena disampaikan di panggung internasional yang prestisius, menegaskan komitmen Indonesia dalam menjadikan program gizi nasional sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.(*)