JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menghadirkan terobosan besar di sektor perumahan dengan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol rupiah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah pertama.

Kebijakan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Jambi dalam membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.

“BPHTB nol rupiah ini kami hadirkan agar masyarakat, khususnya MBR, tidak lagi terbebani biaya tambahan saat membeli rumah pertama,” ujar Maulana.

Menurutnya, persoalan utama yang sering dihadapi masyarakat dalam memiliki rumah bukan hanya harga properti, tetapi juga biaya administrasi dan pajak yang cukup tinggi.

Karena itu, penghapusan BPHTB dinilai menjadi solusi konkret.

Selain insentif tersebut, Pemkot Jambi juga mempercepat proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar satu jam.

Kebijakan ini semakin mempermudah proses pembangunan dan kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Maulana menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah, sekaligus upaya mempercepat pemerataan hunian layak di daerah.

“Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya punya rumah, tetapi juga tinggal di lingkungan yang sehat, tertata, dan didukung infrastruktur yang memadai,” jelasnya.

Ia juga menyoroti tingginya kebutuhan hunian di Kota Jambi seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat.

Kondisi ini, kata dia, harus direspons dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil.

“Kami fokus agar pembangunan perumahan benar-benar tepat sasaran, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Dalam forum yang digelar oleh Real Estate Indonesia Jambi tersebut, Maulana juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pengembang dalam mewujudkan target penyediaan rumah.

Dengan adanya insentif BPHTB nol rupiah dan kemudahan perizinan, Pemerintah Kota Jambi optimistis kepemilikan rumah bagi MBR akan meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam mempercepat pembangunan sektor perumahan sebagai bagian dari strategi besar “Kota Tangguh” yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam forum yang digelar oleh Real Estate Indonesia Jambi, belum lama ini.

Dalam paparannya, Maulana menekankan bahwa sektor properti memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjawab tantangan meningkatnya kebutuhan hunian.

“Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, kebutuhan rumah layak juga meningkat. Karena itu, pemerintah hadir dengan kebijakan konkret agar masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah, bisa memiliki hunian,” ujar Maulana.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkot Jambi telah menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol rupiah untuk kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat kurang mampu.

Tak hanya itu, proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga dipercepat secara signifikan, dari yang sebelumnya memakan waktu lama kini hanya membutuhkan sekitar satu jam.

Menurut Maulana, langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah, sekaligus upaya menciptakan ekosistem properti yang lebih inklusif dan kompetitif.

“Kami ingin menghadirkan hunian yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga didukung lingkungan yang sehat, akses air bersih, dan kawasan bebas banjir. Ini bagian dari visi Kota Jambi Bahagia,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan pengembang sangat penting agar pembangunan perumahan tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi yang luas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Maulana mengungkapkan bahwa sektor properti turut memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membuka peluang ekonomi baru di berbagai sektor turunan.

Sementara itu, kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya, meski fokus utama diskusi mengarah pada penguatan peran sektor properti dalam pembangunan daerah.

Melalui berbagai kebijakan yang telah disiapkan, Pemerintah Kota Jambi optimistis kebutuhan hunian masyarakat dapat terpenuhi secara bertahap, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan sosialisasi Jaminan Produk Halal serta evaluasi Program 3 Juta Rumah secara virtual, Rabu (18/02).

Kegiatan yang digelar dari Ruang MPC Bappeda tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh.

Rakor ini terhubung melalui Zoom Meeting bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan diikuti sejumlah pemerintah daerah di Indonesia.

Fokus utama pembahasan meliputi stabilitas harga pangan, percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, serta kesiapan daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

Usai mengikuti rapat, Wabup A. Khafidh menyampaikan bahwa kondisi pasar di wilayah Kabupaten Merangin masih relatif kondusif.

Harga sembilan bahan pokok (sembako) disebut masih berada dalam batas wajar dan belum mengalami lonjakan signifikan.

“Kondisi pasar di Kabupaten Merangin untuk sembilan bahan pokok masih stabil,” ujarnya.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Merangin tetap melakukan langkah antisipatif.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diinstruksikan untuk terus memantau pergerakan harga agar tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mencegah potensi kenaikan harga, pemerintah daerah juga meminta pihak Bulog segera mendistribusikan komoditas strategis seperti Minyak Kita dan beras ke mitra-mitra pasar, khususnya di wilayah Kecamatan Bangko dan kecamatan lainnya.

TPID yang terdiri dari unsur Ketahanan Pangan, Perindagkop, dan Dinas Pertanian dijadwalkan turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi riil harga sesuai ketentuan HET.

Selain isu inflasi, rakor tersebut juga membahas evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Pemkab Merangin menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan pembangunan rumah rakyat sesuai arahan pemerintah pusat.

Tak kalah penting, sosialisasi Jaminan Produk Halal turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah diharapkan mendorong pelaku UMKM segera mengurus sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing produk lokal.

Melalui koordinasi intensif ini, Pemkab Merangin berharap stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga, pasokan pangan aman, serta program strategis nasional dapat berjalan optimal di daerah.(*)