MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Kantor Cabang Muara Bungo terus menunjukkan komitmennya mendukung program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.

RM KPR BRI Muara Bungo, Mutahar Sy, mengatakan program KPR subsidi tersebut merupakan bentuk dukungan BRI terhadap program Presiden terkait pemenuhan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Alhamdulillah, ada program KPR subsidi BRI sebagai bank yang mendukung program Presiden untuk pemenuhan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Mutahar.

Ia menjelaskan, BRI Muara Bungo telah membuka pelayanan KPR subsidi bagi masyarakat dengan sejumlah kemudahan. Salah satunya suku bunga sebesar 5 persen selama tenor kredit.

Selain itu, BRI juga memberikan promo berupa bebas biaya asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Jangka waktu kredit maksimal mencapai 20 tahun.

“Untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa mengambil KPR subsidi dengan jangka waktu sampai 20 tahun. Wiraswasta maupun ASN juga dapat dilayani di BRI,” jelasnya.

Mutahar menyebut, pelayanan KPR subsidi di BRI Muara Bungo juga diupayakan berlangsung cepat.

Khusus nasabah yang menerima gaji melalui payroll BRI, proses keputusan kredit dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.

Ia mengimbau masyarakat yang ingin memiliki rumah subsidi agar memanfaatkan layanan KPR subsidi melalui BRI Muara Bungo.

“Pelayanan kami cepat, apalagi yang payroll bisa satu hari sudah mendapatkan putusan. Pilihlah hunian yang terbaik dari segi kualitas yang baik dan lokasi sangat strategis sehingga rumah tersebut dapat memberikan kenyamanan saat ditempati,” pesannya.

Saat ini, BRI BO Muara Bungo juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah developer besar perumahan subsidi yang berada di Kabupaten Bungo

Kerja sama tersebut diharapkan untuk mempermudah masyarakat memilih rumah subsidi sesuai dengan harapan mereka yang bisa mereka beli melalui pembiayaan KPR BRI.(*)

BATAM, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi membawa pulang penghargaan tingkat nasional setelah dinilai berhasil mengimplementasikan Program 3 Juta Rumah.

Penghargaan tersebut sekaligus membuka ruang bagi program perbaikan hunian masyarakat melalui target bedah 250 rumah.

Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Regional Sumatera itu diterima langsung Gubernur Jambi Al Haris dalam acara yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ballroom Hotel Radisson Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu 12 Agustus 2026 malam.

Jambi dinilai menunjukkan komitmen dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Salah satu capaian yang menjadi bagian dari penilaian adalah pelaksanaan program bedah rumah yang menyasar masyarakat membutuhkan.

Bagi Pemprov Jambi, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan atas kinerja.

Al Haris menegaskan capaian itu harus menjadi pemicu agar pemerintah daerah bekerja lebih keras menjawab persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.

“Ini menjadi motivasi dan semangat untuk kami semua untuk bekerja lebih giat ke depannya,” ujar Al Haris.

250 Rumah Jadi Target Bedah

Program perumahan menjadi salah satu perhatian Pemprov Jambi setelah penghargaan tersebut diraih.

Sebanyak 250 unit rumah menjadi target program bedah rumah dalam rangka mendukung implementasi Program 3 Juta Rumah.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama warga yang membutuhkan.

Al Haris mengatakan persoalan pelayanan dasar masih menjadi pekerjaan yang harus terus dibenahi.

Selain sektor perumahan, ia menyebut akses pendidikan, lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan sebagai sejumlah bidang yang perlu mendapat perhatian.

“Terutama dengan akses pendidikan, kemudian juga layanan rumah bagi warga miskin, kemudian juga lingkungan hidup dan persampahan,” katanya.

Menurut Al Haris, penghargaan yang diterima Jambi tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri.

Justru apresiasi tersebut harus menjadi dorongan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Ke depan, kita kembali membenahi apa-apa yang perlu dibenahi di lapangan nantinya menyangkut apa-apa yang menjadi urgent di tengah masyarakat,” tegasnya.

Jambi Tak Sendirian

Prestasi Jambi di tingkat provinsi juga diikuti sejumlah pemerintah daerah di dalam wilayahnya.

Pada ajang yang sama, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci turut menerima apresiasi dari pemerintah pusat.

Al Haris memberikan apresiasi terhadap capaian ketiga daerah tersebut. Secara khusus, ia menyoroti Kota Sungai Penuh yang kembali memperoleh penghargaan.

“Saya juga bangga dengan Kota Sungai Penuh, Kota Jambi dan Kerinci yang bekerja luar biasa sehingga menerima apresiasi. Ini Kota Sungai Penuh sudah yang kedua kalinya,” ujarnya.

Dinilai dari Kebijakan hingga Tata Kelola Hunian

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Ariansyah, menjelaskan penghargaan kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah diberikan berdasarkan sejumlah aspek.

Penilaian tidak hanya melihat pembangunan fisik rumah, tetapi juga komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak melalui kebijakan, percepatan pembangunan perumahan serta tata kelola permukiman.

“Penilaian mencakup dukungan kebijakan daerah, percepatan penyediaan perumahan serta tata kelola pembangunan permukiman yang berkelanjutan,” kata Ariansyah.

Menurutnya, inovasi pemerintah daerah juga menjadi salah satu nilai tambah dalam menghadirkan solusi penyediaan hunian yang melibatkan berbagai pihak dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Kemendagri Dorong Daerah Bersaing dalam Pelayanan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penghargaan pemerintah daerah berprestasi dirancang bukan hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai dorongan agar pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja.

Pemerintah pusat, kata Tito, ingin menciptakan kompetisi yang sehat antardaerah sehingga peningkatan kinerja tidak berhenti pada capaian administratif, tetapi berujung pada pembangunan yang dirasakan masyarakat.

“Ini dalam rangka memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang berprestasi,” ujar Tito.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni sebelumnya menjelaskan, penilaian dilakukan secara regional dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Skema tersebut diharapkan membuat persaingan antardaerah berlangsung lebih proporsional sekaligus mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Bagi Jambi, penghargaan tersebut kini menyisakan pekerjaan lanjutan: memastikan program perumahan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan, termasuk merealisasikan target bedah 250 rumah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat atas pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat.

Jambi meraih Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah.

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Batam, Rabu 12 Agustus 2026) malam.

Gubernur Jambi Al Haris menerima langsung penghargaan tersebut. Selain apresiasi, Pemprov Jambi juga memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp5 miliar yang akan diarahkan untuk program bedah rumah.

Anggaran itu ditargetkan membantu 250 unit rumah milik masyarakat yang membutuhkan perbaikan sehingga kualitas hunian warga dapat ditingkatkan.

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah, terutama melalui penyediaan hunian yang layak dan pembangunan permukiman yang berkelanjutan.

Penilaian pemerintah pusat mencakup dukungan kebijakan daerah, percepatan penyediaan perumahan, tata kelola pembangunan permukiman serta inovasi yang mampu menghadirkan solusi perumahan secara kolaboratif.

Al Haris: Penghargaan Jadi Motivasi

Al Haris menyambut penghargaan tersebut sebagai dorongan bagi Pemprov Jambi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak menjadi salah satu persoalan yang harus terus mendapat perhatian pemerintah.

“Alhamdulillah malam hari ini, kami dalam rangka apresiasi penghargaan daerah yang dinilai oleh Mendagri berprestasi,” kata Al Haris.

Ia menilai dukungan anggaran Rp5 miliar untuk bedah rumah dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan hunian lebih layak.

Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang aman dan memenuhi standar kelayakan.

Bukan Hanya Pemprov Jambi

Dalam ajang penghargaan tersebut, sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Jambi juga mendapat apresiasi.

Daerah yang disebut Al Haris antara lain Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi.

Menurut Al Haris, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Ia berharap penghargaan yang diterima tidak berhenti sebagai pencapaian administratif, tetapi menjadi pemicu untuk memperkuat program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

“Ini menjadi motivasi dan semangat bagi kami semua untuk bekerja lebih giat ke depannya. Terutama menyangkut akses pendidikan, layanan rumah bagi warga miskin, pendidikan, lingkungan hidup dan persampahan,” ujarnya.

250 Rumah Jadi Sasaran Bedah Rumah

Dengan dukungan Rp5 miliar, sebanyak 250 unit rumah ditargetkan masuk program bedah rumah.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menjadi bagian dari implementasi Program 3 Juta Rumah di daerah.

Al Haris juga menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi atas capaian masing-masing.

Ia secara khusus menyoroti Kota Sungai Penuh yang kembali mendapatkan apresiasi.

“Saya juga bangga dengan Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi yang telah bekerja luar biasa sehingga menerima apresiasi. Ini Sungai Penuh dua kali, luar biasa. Selamat untuk semuanya,” tutup Al Haris.

Bagi Pemprov Jambi, penghargaan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan perumahan sekaligus memastikan dukungan pemerintah pusat dapat diterjemahkan menjadi manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menghadirkan terobosan besar di sektor perumahan dengan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol rupiah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah pertama.

Kebijakan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Jambi dalam membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.

“BPHTB nol rupiah ini kami hadirkan agar masyarakat, khususnya MBR, tidak lagi terbebani biaya tambahan saat membeli rumah pertama,” ujar Maulana.

Menurutnya, persoalan utama yang sering dihadapi masyarakat dalam memiliki rumah bukan hanya harga properti, tetapi juga biaya administrasi dan pajak yang cukup tinggi.

Karena itu, penghapusan BPHTB dinilai menjadi solusi konkret.

Selain insentif tersebut, Pemkot Jambi juga mempercepat proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar satu jam.

Kebijakan ini semakin mempermudah proses pembangunan dan kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Maulana menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah, sekaligus upaya mempercepat pemerataan hunian layak di daerah.

“Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya punya rumah, tetapi juga tinggal di lingkungan yang sehat, tertata, dan didukung infrastruktur yang memadai,” jelasnya.

Ia juga menyoroti tingginya kebutuhan hunian di Kota Jambi seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat.

Kondisi ini, kata dia, harus direspons dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil.

“Kami fokus agar pembangunan perumahan benar-benar tepat sasaran, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Dalam forum yang digelar oleh Real Estate Indonesia Jambi tersebut, Maulana juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pengembang dalam mewujudkan target penyediaan rumah.

Dengan adanya insentif BPHTB nol rupiah dan kemudahan perizinan, Pemerintah Kota Jambi optimistis kepemilikan rumah bagi MBR akan meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam mempercepat pembangunan sektor perumahan sebagai bagian dari strategi besar “Kota Tangguh” yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam forum yang digelar oleh Real Estate Indonesia Jambi, belum lama ini.

Dalam paparannya, Maulana menekankan bahwa sektor properti memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjawab tantangan meningkatnya kebutuhan hunian.

“Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, kebutuhan rumah layak juga meningkat. Karena itu, pemerintah hadir dengan kebijakan konkret agar masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah, bisa memiliki hunian,” ujar Maulana.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkot Jambi telah menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol rupiah untuk kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat kurang mampu.

Tak hanya itu, proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga dipercepat secara signifikan, dari yang sebelumnya memakan waktu lama kini hanya membutuhkan sekitar satu jam.

Menurut Maulana, langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah, sekaligus upaya menciptakan ekosistem properti yang lebih inklusif dan kompetitif.

“Kami ingin menghadirkan hunian yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga didukung lingkungan yang sehat, akses air bersih, dan kawasan bebas banjir. Ini bagian dari visi Kota Jambi Bahagia,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan pengembang sangat penting agar pembangunan perumahan tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi yang luas,” tambahnya.

Lebih lanjut, Maulana mengungkapkan bahwa sektor properti turut memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membuka peluang ekonomi baru di berbagai sektor turunan.

Sementara itu, kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya, meski fokus utama diskusi mengarah pada penguatan peran sektor properti dalam pembangunan daerah.

Melalui berbagai kebijakan yang telah disiapkan, Pemerintah Kota Jambi optimistis kebutuhan hunian masyarakat dapat terpenuhi secara bertahap, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan sosialisasi Jaminan Produk Halal serta evaluasi Program 3 Juta Rumah secara virtual, Rabu (18/02).

Kegiatan yang digelar dari Ruang MPC Bappeda tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh.

Rakor ini terhubung melalui Zoom Meeting bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan diikuti sejumlah pemerintah daerah di Indonesia.

Fokus utama pembahasan meliputi stabilitas harga pangan, percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, serta kesiapan daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

Usai mengikuti rapat, Wabup A. Khafidh menyampaikan bahwa kondisi pasar di wilayah Kabupaten Merangin masih relatif kondusif.

Harga sembilan bahan pokok (sembako) disebut masih berada dalam batas wajar dan belum mengalami lonjakan signifikan.

“Kondisi pasar di Kabupaten Merangin untuk sembilan bahan pokok masih stabil,” ujarnya.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Merangin tetap melakukan langkah antisipatif.

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diinstruksikan untuk terus memantau pergerakan harga agar tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mencegah potensi kenaikan harga, pemerintah daerah juga meminta pihak Bulog segera mendistribusikan komoditas strategis seperti Minyak Kita dan beras ke mitra-mitra pasar, khususnya di wilayah Kecamatan Bangko dan kecamatan lainnya.

TPID yang terdiri dari unsur Ketahanan Pangan, Perindagkop, dan Dinas Pertanian dijadwalkan turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi riil harga sesuai ketentuan HET.

Selain isu inflasi, rakor tersebut juga membahas evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.

Pemkab Merangin menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan pembangunan rumah rakyat sesuai arahan pemerintah pusat.

Tak kalah penting, sosialisasi Jaminan Produk Halal turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah diharapkan mendorong pelaku UMKM segera mengurus sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing produk lokal.

Melalui koordinasi intensif ini, Pemkab Merangin berharap stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga, pasokan pangan aman, serta program strategis nasional dapat berjalan optimal di daerah.(*)