JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Penahanan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi, Nela Ervina, dalam perkara dugaan korupsi mendorong Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, meminta pemerintah kota mengevaluasi pelaksanaan program dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Kemas Faried menilai, persoalan hukum yang menjerat mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi tersebut harus menjadi pembelajaran bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), terutama dalam menjalankan program yang menggunakan anggaran pemerintah.

Ia menekankan pentingnya kehati-hatian, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap peraturan agar setiap kegiatan pemerintah berjalan sesuai tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini harus menjadi pembelajaran bagi teman-teman di OPD maupun ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan program-program yang telah dicanangkan,” ujar Kemas Faried.

Menurutnya, Pemkot Jambi perlu meninjau pelaksanaan program di setiap perangkat daerah untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik.

Evaluasi juga penting untuk mengidentifikasi persoalan dalam pelaksanaan kegiatan sekaligus menentukan langkah perbaikan.

Tak hanya meminta evaluasi program, Kemas Faried juga mendorong Pemkot Jambi memastikan setiap perangkat daerah memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan profesional.

Ia menyarankan pemerintah kota segera mengevaluasi dinas yang pelaksanaan programnya tidak berjalan sesuai harapan.

Penempatan pejabat, menurutnya, harus mempertimbangkan kemampuan, kompetensi, dan rekam jejak.

“Kami menyarankan kepada Pemkot Jambi untuk melakukan kajian dan memberikan perhatian terhadap program-program yang berjalan,” sebutnya.

“Jika ada dinas terkait yang pelaksanaan programnya tidak berjalan dengan baik, segera lakukan evaluasi dan tempatkan orang-orang yang tepat, mumpuni, serta profesional,” tegasnya.

Kemas Faried berharap langkah evaluasi tersebut dapat memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemerintah daerah.

Ia juga mengingatkan bahwa, pengelolaan anggaran membutuhkan kepatuhan terhadap aturan serta tanggung jawab dari setiap pejabat yang terlibat.

Terkait perkara yang menjerat Nela Ervina, Kemas Faried mengaku prihatin.

Namun, ia menegaskan bahwa proses hukum harus dihormati dan seluruh pihak perlu menunggu hasil penyidikan serta proses peradilan.

“Prinsipnya, kami prihatin dengan kejadian dan apa yang dialami mantan Kepala BPPRD Kota Jambi. Kami menghargai proses hukum yang berjalan dan mendoakan agar yang bersangkutan diberikan kekuatan dalam menghadapi proses ini. Kita tunggu hasilnya,” katanya.

Nela saat ini menjabat sebagai Kepala Disperindag Kota Jambi. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi belanja konsultasi pemutakhiran pajak daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024, ketika ia masih memimpin BPPRD.

Dalam perkara yang sama, penyidik juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Tiga di antaranya berasal dari pihak rekanan.

Penyidik menduga proyek pemutakhiran pajak daerah tersebut mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Perkara itu berkaitan dengan pengelolaan anggaran pemerintah daerah dan upaya memperbarui data pajak.

Penahanan terhadap para tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan.

Penetapan status tersangka tidak menghapus hak mereka untuk memperoleh proses peradilan yang adil, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Kemas Faried berharap persoalan tersebut menjadi momentum bagi Pemkot Jambi untuk memperkuat evaluasi program, meningkatkan pengawasan, dan memastikan aparatur menjalankan tugas secara profesional serta sesuai ketentuan hukum.(*)

MUARABUNGO , SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Bungo, H. Dedy Putra, melantik dan mengambil sumpah 59 pejabat Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

Pelantikan ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penguatan kinerja birokrasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati H. Dedy Putra menekankan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam sistem pemerintahan.

Selain sebagai pembinaan aparatur sipil negara, langkah ini bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah.

“Pelantikan ini merupakan bagian dari kebutuhan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan. Saya berharap para pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, profesional, serta berintegritas,” ujar Bupati.

Ia juga menekankan agar seluruh pejabat baru mampu bekerja maksimal, disiplin, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Jabatan yang diemban bukan sekadar kedudukan, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,” tegas Bupati.

Pejabat yang dilantik terdiri dari pejabat Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) dengan berbagai posisi strategis di perangkat daerah, mulai dari camat, kepala bidang, hingga kepala bagian di RSUD dan Dinas Lingkungan Hidup.

Pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarunit kerja serta mendukung program pembangunan Kabupaten Bungo.

Dengan pelantikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bungo menargetkan para pejabat baru dapat segera beradaptasi, bekerja optimal, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sejalan dengan visi misi daerah untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari pejabat administrator (Eselon III) dan pejabat pengawas (Eselon IV) dengan rincian sebagai berikut:

Pejabat Pengurus (Eselon III)

Iqra Sugandi, S.STP., MIL – Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Sobirin, SE – Camat Pelepat Ilir

Zamroni, S.Sos – Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah

Riki Zulkarnain, SE – Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD

Maisyaroh, SH., M.Kn – Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD

Dheny Okta Fratama, S.STP., M.Si – Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan BKPSDMD

Janawer, SP – Camat Tanah Tumbuh

Zulkarnain, S.IP., M.Si – Sekretaris Kecamatan Bungo Dani

Despi Ishak, ST., MT – Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup

Refli, S.Sos – Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Dwi Herwindo Theresiento, ST – Sekretaris Dinas PUPR

Agustian, S.Sos – Camat Rimbo Tengah

Hasyandi Indra Putra, SS – Sekretaris Kecamatan Rimbo Tengah

Zenhendri B, S.Sos., M.Si – Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan

Haris, S.Kom., MM – Camat Pasar Muara Bungo

Heri Mulyadi Makmur, SE – Camat Tanah Sepenggal

Sujarhadi, S.Sos – Camat Bungo Dani

Indrayani, S.Pd., MM – Sekretaris Kecamatan Muko-Muko Bathin VII

Selci Marthatila, S.STP., M.AP – Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfotik

Yully, SS – Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dusun Dinas PMD

Sri Rahayu S, S.Sos – Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan

Hj. Suryana Hendrawati, SE., ME – Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD H. Hanafie

Alfred Maheri, SE., Akt – Kepala Bagian Keuangan RSUD H. Hanafie

Eli Suryani, S.Kep – Kepala Bagian Tata Usaha RSUD H. Hanafie

dr. Mohd. Redza Kurniawan, Sp.THT-KL – Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD H. Hanafie

Toni Dafiaputra, S.Farm., Apt – Kepala Bidang Penunjang Medis RSUD H. Hanafie

Tonny Apriansyah, SE., ME – Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda

Darmawan, S.Sos – Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pejabat Pengawas (Eselon IV)

M. Kamal, S.Sos – Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan Jujuhan

Elita Yeni, S.Sos – Lurah Manggis Kecamatan Bathin III

Muhammad Joni, S.Sos – Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan Pelepat Ilir

Agung Nur Rahmat, S.Sos – Lurah Sungai Binjai Kecamatan Bathin III

Hadi Andra Agustian, S.STP – Lurah Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo

Rio Dian Purniawan, S.Tr.IP – Lurah Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III

M. Dodihenfi, S.Sos – Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan Bathin II Pelayang

Adia Rizki Pratama, S.STP – Lurah Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo

Lutfiah Geazani Adlian, S.Tr.IP – Lurah Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani

Fajriyah, S.IP – Lurah Cadika Kecamatan Rimbo Tengah

Irman Adi Irawan, S.Sos – Kepala Seksi Perekonomian Kecamatan Rimbo Tengah

Defryanto, S.STP – Lurah Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo

Jupri, S.Sos – Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Rimbo Tengah

Adi Saputra, S.Sos – Lurah Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo

Watini Waizatun, SE – Sekretaris Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo

Rika Rahayu, S.IP – Sekretaris Kelurahan Batang Bungo Kecamatan Pasar Muara Bungo

Nelvira Olivia, S.Sos – Sekretaris Kelurahan Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo

Rika Susila Rahmawati, SP – Sekretaris Kelurahan Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo

Aliyah Fithri Lubis, SH – Kepala Seksi Sosial Budaya Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani

Marjohan, S.IP – Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Pasar Muara Bungo

Ahmad Pudaili, S.IP – Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas

Arjon Tamba, SE – Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Kecamatan Pelepat

Mahyarudin, SM – Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bathin II Babeko

Herman Plani, S.Sos – Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Dinas Perhubungan

Zulkifli, S.Sos – Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan

Ade Chandra, S.IP – Kepala Seksi Pemungutan dan Pengawasan Perparkiran Dinas Perhubungan

Andi Setiawan, S.Pd – Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP dan Damkar

Muhammad Yusuf, S.IP – Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran Satpol PP dan Damkar

Rohmi Hidayah, SE – Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP

Muhammad Padli, S.IP – Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah

Faiz Maas, SE – Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah BPKAD.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Setelah resmi dilantik dan menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, memberikan arahan kepada seluruh pegawai agar bekerja profesional, disiplin, dan maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Dalam sambutannya, Bupati Agus menekankan bahwa status sebagai ASN merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Oleh karena itu, setiap PPPK paruh waktu diminta untuk menampilkan kinerja terbaik, loyalitas tinggi, serta etos kerja yang konsisten, demi pelayanan publik yang optimal.

“PPPK paruh waktu harus mampu bekerja secara profesional sesuai tupoksi yang telah ditetapkan,” sebutnya.

“Tunjukkan etos kerja yang baik, karena kinerja saudara akan menjadi bahan penilaian,” tegas Agus Rubiyanto.

Bupati Agus juga mengingatkan bahwa kinerja PPPK paruh waktu akan dievaluasi setiap tahun, yang menjadi dasar keberlanjutan kontrak kerja.

Dengan evaluasi rutin, setiap pegawai dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kinerja secara berkesinambungan.

“Dengan kehadiran PPPK paruh waktu, diharapkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di setiap perangkat daerah meningkat,” kata dia.

“Sinergi antara ASN dan PPPK akan membuat roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih optimal,” ujarnya.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi para PPPK paruh waktu untuk mengabdikan diri kepada daerah dan masyarakat dengan integritas serta dedikasi tinggi.

Bupati Agus berharap seluruh pegawai mampu membawa perubahan positif dan mendukung program pembangunan di Kabupaten Tebo.(*)