JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris, menghadiri peresmian 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Acara yang digelar di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin ini menjadi momen haru bagi Al Haris, karena mengingat kembali perjalanan hidupnya saat masih kecil.

Di tengah ribuan anak dari keluarga kurang mampu yang kini mendapatkan kesempatan bersekolah dengan fasilitas layak, Al Haris merasa tersentuh.

Ia melihat masa lalunya sendiri pada wajah-wajah polos para siswa Sekolah Rakyat.

“Saya sangat terharu menyaksikan anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung mendapatkan kesempatan bersekolah dengan fasilitas lengkap, gizi yang cukup, serta kurikulum yang modern,” ujar Al Haris, dikutip dari akun Instagram resminya @alharisjambi.

Gubernur Jambi itu mengenang masa kecilnya yang penuh keterbatasan, termasuk berangkat sekolah dengan baju pinjaman dan sering hanya makan satu kali sehari atau bahkan tidak makan sama sekali.

“Sekilas saya teringat masa kecil saya, ketika bersekolah dengan baju yang dipinjamkan oleh salah satu keluarga. Kadang kami hanya makan satu kali sehari, bahkan pernah juga tidak makan sama sekali,” tambah Al Haris.

Al Haris menekankan bahwa program Sekolah Rakyat menjadi jawaban bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan oleh kondisi ekonomi, membuka kesempatan belajar, dan memberikan harapan baru untuk masa depan mereka.

“Semoga program ini memberikan manfaat bagi anak-anak yang kurang mampu, sehingga mereka bisa tersenyum, bahagia, dan mendapatkan masa depan cerah,” tutupnya.

Peresmian 166 Sekolah Rakyat tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo, menandai komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.(*)

KALIMANTAN SELATAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A, menghadiri peresmian Sekolah Rakyat (SR) yang digelar di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Acara peresmian secara nasional ini dilakukan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan mencakup 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan konsep sekolah berasrama lengkap fasilitas mulai dari pembelajaran, asrama, layanan kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik.

Dukungan Pemkot Jambi untuk Pendidikan Berkualitas

Dalam keterangannya, Wakil Wali Kota Diza Hazra menekankan bahwa Pemkot Jambi siap mendukung program nasional ini demi mencetak generasi masa depan yang berkompeten dan berdaya saing.

“Kami menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menekankan pendidikan inklusif dan merata,” bebernya.

“Sekolah Rakyat ini hadir untuk anak-anak kurang mampu desil 1 dan 2, sehingga kesempatan belajar mereka setara dengan anak-anak lainnya,” ujar Diza.

Diza juga menyampaikan kebanggaannya karena Kota Jambi menjadi salah satu lokasi program Sekolah Rakyat, tepatnya di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo.

Ia berharap Sekolah Rakyat segera berdiri di Kota Jambi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Program ini memiliki fasilitas lengkap dari SD, SMP, hingga SMA, sehingga dapat membantu anak-anak mencapai cita-cita dan memutus rantai kemiskinan,” ujarnya.

“Kami berharap Sekolah Rakyat menjadi solusi konkret meningkatkan kualitas SDM di Kota Jambi,” tegasnya.

Presiden Prabowo Targetkan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pembangunan 166 Sekolah Rakyat merupakan langkah awal dari target pemerintah 500 Sekolah Rakyat hingga 2029.

Setiap sekolah dirancang menampung hingga 1.000 murid, sehingga total peserta didik yang dijangkau bisa mencapai 500 ribu anak.

Harapan untuk Generasi Muda Kota Jambi

Dengan ditetapkannya Kota Jambi sebagai lokasi Sekolah Rakyat, Pemkot Jambi berkomitmen terus bersinergi dengan pemerintah pusat agar program ini berjalan efektif.

Diharapkan anak-anak Kota Jambi mendapatkan akses pendidikan berkualitas gratis, fasilitas lengkap, dan tenaga pendidik profesional, sehingga tercipta generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pemerintah akan kembali menyita lahan sawit bermasalah seluas 4 hingga 5 juta hektare pada tahun 2026.

Pernyataan itu disampaikan saat acara panen raya di Kabupaten Karawang, Rabu, di hadapan petani dan pejabat negara.

Prabowo menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama seluruh pihak dalam menegakkan hukum serta memberantas korupsi.

“Kita sudah menguasai dan menyita 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum. Tahun 2026, kita akan sita tambahan 4–5 juta lagi,” ujar Presiden.

Selain itu, pemerintah juga telah menindak ratusan tambang ilegal, yang berhasil menyelamatkan triliunan rupiah untuk negara

“Masih banyak yang bocor, terus kita kejar, karena uang rakyat harus dinikmati seluruh bangsa Indonesia. Tidak boleh sepeser pun tidak sampai ke rakyat. Ini tekad saya sebagai Presiden,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan, penyitaan 4 juta hektare lahan sawit yang diumumkan akhir tahun 2025 baru permulaan.

Masih banyak kawasan hutan yang dikuasai ilegal oleh pengusaha nakal, dengan potensi kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Menurut Prabowo, praktik penguasaan ilegal ini berlangsung lama karena sebagian pengusaha merasa aman dengan menyuap aparat dan pejabat negara.

“Mereka berani melecehkan negara, menganggap pejabat bisa dibeli dan disogok,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memberikan arahan kepada Satgas PKH untuk menjaga integritas, kejujuran, dan dedikasi, serta menghindari lobi-lobi yang dilakukan oleh pengusaha nakal.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum secara tegas, melindungi kepentingan rakyat, dan memastikan seluruh potensi kerugian negara akibat penguasaan lahan ilegal dapat diminimalkan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto meminta peningkatan disiplin prosedur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara ketat.

Arahan ini disampaikan menyusul masih ditemukannya sejumlah kendala teknis selama pelaksanaan program nasional tersebut sepanjang Desember 2025.

Permintaan Presiden disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, usai mengikuti Taklimat Awal Tahun 2026 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

“Beliau menghendaki agar disiplin prosedur ditingkatkan. Berdasarkan catatan Kepala BGN, di bulan Desember masih ada sekitar 15 kejadian yang tidak sesuai standar. Presiden meminta semaksimal mungkin agar hal ini tidak terulang,” jelas Prasetyo.

Program MBG merupakan salah satu prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan.

Program ini menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, menjadi instrumen penting untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Meski distribusi program berjalan luas, Presiden menekankan bahwa kualitas pelaksanaan dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) harus menjadi perhatian utama.

Insiden yang terjadi, meskipun terbatas, menjadi peringatan agar seluruh pelaksana di lapangan lebih disiplin dan cermat.

Arahan Presiden menegaskan keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari keamanan, ketepatan, dan konsistensi pelaksanaan.

Pemerintah tidak ingin kesalahan teknis mengurangi kepercayaan publik terhadap program strategis ini.

Prasetyo menambahkan bahwa seluruh pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah, diminta memperkuat pengawasan dan evaluasi berkala.

Langkah ini diharapkan mencegah kejadian yang tidak diinginkan serta memastikan distribusi makanan bergizi berjalan sesuai ketentuan.

Program MBG telah dialokasikan anggaran besar dalam APBN 2026 dan menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo.

Dengan penguatan disiplin prosedur, pemerintah berharap program ini berjalan lebih efektif, aman, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.

Presiden Prabowo Subianto meminta peningkatan disiplin prosedur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara ketat.

Arahan ini disampaikan menyusul masih ditemukannya sejumlah kendala teknis selama pelaksanaan program nasional tersebut sepanjang Desember 2025.

Permintaan Presiden disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, usai mengikuti Taklimat Awal Tahun 2026 di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

“Beliau menghendaki agar disiplin prosedur ditingkatkan. Berdasarkan catatan Kepala BGN, di bulan Desember masih ada sekitar 15 kejadian yang tidak sesuai standar. Presiden meminta semaksimal mungkin agar hal ini tidak terulang,” jelas Prasetyo.

Program MBG merupakan salah satu prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan.

Program ini menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, menjadi instrumen penting untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Meski distribusi program berjalan luas, Presiden menekankan bahwa kualitas pelaksanaan dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) harus menjadi perhatian utama.

Insiden yang terjadi, meskipun terbatas, menjadi peringatan agar seluruh pelaksana di lapangan lebih disiplin dan cermat.

Arahan Presiden menegaskan keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari keamanan, ketepatan, dan konsistensi pelaksanaan.

Pemerintah tidak ingin kesalahan teknis mengurangi kepercayaan publik terhadap program strategis ini.

Prasetyo menambahkan bahwa seluruh pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah, diminta memperkuat pengawasan dan evaluasi berkala.

Langkah ini diharapkan mencegah kejadian yang tidak diinginkan serta memastikan distribusi makanan bergizi berjalan sesuai ketentuan.

Program MBG telah dialokasikan anggaran besar dalam APBN 2026 dan menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo.

Dengan penguatan disiplin prosedur, pemerintah berharap program ini berjalan lebih efektif, aman, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia menempati peringkat pertama dunia sebagai negara dengan masyarakat paling bahagia, berdasarkan hasil survei global yang melibatkan hampir 200 negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada Perayaan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (5/1/2026) malam.

“Dari hampir 200 negara, negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia, negara paling nomor satu di dunia sekarang rakyat yang mengatakan rakyatnya bahagia adalah bangsa Indonesia,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Presiden mengaku terharu dengan hasil survei tersebut, mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup dalam kondisi sederhana dan belum sepenuhnya sejahtera secara ekonomi. Menurutnya, kebahagiaan rakyat Indonesia tidak semata-mata diukur dari aspek materi.

“Ini mengharukan bagi saya karena saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat sederhana,” kata Prabowo.

Ia menekankan bahwa kebahagiaan masyarakat Indonesia tumbuh dari rasa syukur, persaudaraan, persatuan, dan optimisme dalam menjalani kehidupan.

Prabowo menjelaskan bahwa survei tersebut merupakan riset kolaboratif antara Harvard University, Baylor University, dan Gallup, yang mengukur tingkat kebahagiaan masyarakat berdasarkan respons langsung warga di berbagai negara.

Hasilnya menunjukkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi berdasarkan persepsi masyarakatnya sendiri.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti pentingnya menjaga persatuan nasional dan stabilitas sosial di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian.

Menurutnya, kondisi Indonesia yang relatif aman, damai, dan bersatu menjadi salah satu faktor utama yang mendukung tingkat kebahagiaan masyarakat.

Pernyataan ini mendapat perhatian luas dari media nasional karena menyoroti dimensi psikologis dan sosial dalam menilai kesejahteraan bangsa.

Survei kebahagiaan global umumnya mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kesehatan mental, hubungan sosial, serta persepsi subjektif masyarakat terhadap kehidupannya.

Respons publik pun beragam. Sebagian menilai pernyataan tersebut sebagai kabar positif yang mencerminkan optimisme bangsa.

Sementara sebagian lain mengingatkan bahwa kebahagiaan subjektif tidak selalu mencerminkan kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa kebahagiaan rakyat merupakan modal penting dalam membangun bangsa yang kuat dan bersatu.

Pemerintah, lanjutnya, tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat agar kebahagiaan tersebut dapat berjalan seiring dengan kemajuan nyata.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa sejumlah pihak swasta menunjukkan minat untuk membeli dan memanfaatkan lumpur sisa banjir yang melanda berbagai wilayah di Pulau Sumatera.

Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan Presiden untuk meninjau penanganan pascabanjir sekaligus mengikuti rapat koordinasi dengan pemerintah daerah di Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (2/1/2026).

Menurut Prabowo, laporan dari para gubernur menunjukkan adanya pihak swasta yang siap memanfaatkan lumpur akibat banjir bandang dan longsor

Lumpur menumpuk di berbagai lokasi, termasuk sungai, persawahan, dan permukiman, sehingga mengganggu aktivitas warga dan meningkatkan risiko banjir susulan.

“Gubernur melaporkan ke saya, ada pihak-pihak swasta yang tertarik, dia bisa memanfaatkan lumpurnya di mana-mana. Jadi, tidak hanya di sungai, tapi yang di sawah dan sebagainya,” ujar Presiden.

Prabowo menegaskan pemerintah terbuka terhadap keterlibatan sektor swasta dalam pemanfaatan lumpur tersebut.

Langkah ini dianggap dapat mempercepat pembersihan wilayah terdampak sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi daerah.

“Kalau ada swasta mau beli ya monggo, (keuntungannya) silakan langsung dinikmati oleh daerah-daerah. Ya kan? Wah, Gubernur-Bupati ada semangat kalau tahu begitu. Pokoknya kita kerahkan semua upaya kita,” kata Prabowo.

Pemanfaatan lumpur, menurut Presiden, tidak hanya berfokus pada pengangkatan material dari sungai, tetapi juga dari area persawahan dan lokasi terdampak lainnya.

Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi penanganan pascabanjir tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.

Prabowo juga menyoroti pentingnya normalisasi sungai dan muara yang mengalami pendangkalan akibat endapan lumpur.

Penanganan kondisi ini dianggap krusial agar fungsi sungai kembali optimal dan risiko banjir di masa mendatang dapat ditekan.

“Jadi, saya kira ini bagus sekali. Jadi, silakan tolong ini didalami dan kita laksanakan. Pendangkalan kuala-kuala, pembersihan kuala-kuala, membuka (peluang), itu saya kira bagus sekali. Akses sungai-sungai bisa bermanfaat bagi kita,” ujarnya.

Pernyataan Presiden ini mendapat perhatian publik luas. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah pragmatis untuk meringankan beban pemerintah dalam penanganan pascabanjir.

Meski pengamat mengingatkan agar pemanfaatan lumpur dilakukan dengan kajian teknis dan lingkungan yang memadai, mengingat potensi kandungan zat berbahaya.

Sementara itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus melanjutkan upaya pemulihan pascabanjir di Sumatera, termasuk pembersihan lumpur, perbaikan infrastruktur, dan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI Prabowo Subianto meninjau progres pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Kunjungan ini menegaskan fokus pemerintah dalam pergeseran penanganan bencana dari fase darurat menuju pemulihan, terutama percepatan penyediaan hunian sementara yang aman dan layak.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, COO BPI Danantara Dony Oskaria, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Rombongan juga ditemani Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro dan Direktur Operasional II Gunadi.

Mereka meninjau area huntara dan fasilitas pendukung untuk memastikan kesiapan dasar hunian transisi bagi warga terdampak.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah serius menangani bencana dan berkomitmen meringankan beban warga.

Ia juga mengapresiasi percepatan pembangunan huntara oleh BPI Danantara dan menekankan pentingnya koordinasi dengan BNPB dan pemerintah daerah.

“Saya mengapresiasi Danantara yang berhasil membangun hunian sementara dengan cepat dan berkualitas. Koordinasi dengan BNPB dan pemerintah daerah harus dijalankan ketat agar penanganan berjalan tertib,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam percepatan pemulihan, termasuk pemulihan layanan dasar seperti sekolah dan puskesmas agar aktivitas warga kembali normal.

Pembangunan Huntara Aceh Tamiang dilakukan melalui program kolaborasi beberapa BUMN Karya, dengan pembangunan dimulai sejak 24 Desember 2025.

Saat ini, 198 unit Huntara dari target 600 unit telah selesai dibangun, dan sisanya akan diselesaikan secara bertahap sesuai rencana pemerintah.

Huntara berada di Jl. Banda Aceh–Medan, Kebun Tj. Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, dan dirancang sebagai hunian transisi yang memenuhi standar minimum BNPB.

Setiap unit Huntara dilengkapi fasilitas dasar seperti toilet, dapur umum, air bersih, mushola, internet, dan akses internal untuk mendukung kebutuhan sehari-hari warga.

“Kami siap bersinergi dengan semua pihak untuk menghadirkan Huntara berkualitas, membantu warga terdampak memulai kembali kehidupan yang layak,” sebut Direktur Utama Hutama Karya, Koentjoro.

Pembangunan Huntara ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan hunian sementara yang aman, nyaman, dan mendukung pemulihan warga pasca-banjir.

Kolaborasi antara BUMN Karya, BPI Danantara, dan BP BUMN diharapkan memastikan percepatan pembangunan serta pemanfaatan Huntara sesuai kebutuhan warga.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghabiskan malam pergantian Tahun Baru 2026 di Provinsi Aceh bersama masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Kunjungan tersebut menjadi bentuk empati dan kehadiran langsung pemerintah di tengah warga yang tengah berjuang memulihkan kondisi pascabencana.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan berada di Aceh pada malam pergantian tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan Qodari kepada awak media usai bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Menurut Qodari, Presiden ingin merayakan malam tahun baru bersama rakyat Aceh sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

Namun, hingga kini belum ada rincian resmi terkait agenda kegiatan Presiden selama berada di Aceh.

Qodari menyebut salah satu daerah yang berpotensi dikunjungi Presiden adalah Kabupaten Bener Meriah, yang tercatat sebagai salah satu wilayah dengan dampak bencana hidrometeorologi cukup parah.

Meski demikian, jadwal dan lokasi kunjungan masih bersifat tentatif.

Rencana Presiden Prabowo menghabiskan malam tahun baru di Aceh mendapat sorotan luas dari media nasional.

Langkah ini dinilai sebagai simbol kuat kehadiran negara di tengah rakyat, terutama pada momen yang biasanya identik dengan perayaan, namun kini diwarnai duka akibat bencana.

Kunjungan tersebut juga dipandang sebagai pesan politik dan sosial bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada seremoni, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan.

Presiden memilih berada di lokasi terdampak bencana ketimbang merayakan tahun baru di ibu kota atau pusat perayaan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan bahwa Presiden berencana mengunjungi sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera menjelang akhir tahun, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Langkah Presiden Prabowo ini sejalan dengan upaya pemerintah yang mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui kerja sama lintas sektor.

Di berbagai daerah, pemerintah daerah bahkan menyesuaikan perayaan tahun baru dengan membatasi pesta dan kembang api sebagai bentuk solidaritas terhadap korban bencana.

Dengan memilih Aceh sebagai lokasi menghabiskan malam Tahun Baru 2026, Presiden Prabowo dinilai ingin menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu hadir bersama rakyat.

Terutama di saat-saat sulit, sekaligus memperkuat semangat pemulihan nasional.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik enam Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia dalam upacara kenegaraan yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan duta besar RI.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta pejabat tinggi TNI dan Polri

Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan para duta besar yang akan menjalankan misi diplomatik Indonesia di berbagai negara sahabat.

Dalam pengambilan sumpah, Presiden Prabowo menegaskan komitmen para dubes untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian menaati peraturan perundang-undangan, serta menjalankan tugas diplomatik dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika jabatan.

Para duta besar yang dilantik menyatakan kesiapan untuk melaksanakan seluruh perintah dan kebijakan pemerintah pusat, serta menjalankan tugas perwakilan negara secara profesional demi kepentingan bangsa dan negara.

Adapun enam Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dilantik Presiden Prabowo Subianto, yakni:

• Yusron Bahauddin Ambary sebagai Duta Besar RI untuk Aljazair

• Okto Dorinus Manik sebagai Duta Besar RI untuk Papua Nugini merangkap Kepulauan Solomon

• Gina Yoginda sebagai Duta Besar RI untuk Korea Utara

• Rediyanto Heru Nurcahyo sebagai Duta Besar RI untuk Slowakia

• Hari Prabowo sebagai Duta Besar RI untuk Thailand sekaligus Perwakilan Tetap RI pada UN-ESCAP

• Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir sebagai Duta Besar RI untuk Jepang merangkap Federasi Mikronesia

Sebelum dilantik, keenam duta besar tersebut telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI.

Pemerintah berharap para dubes mampu memperkuat hubungan bilateral dan multilateral Indonesia, serta meningkatkan peran strategis Indonesia di kancah internasional.

Pelantikan ini menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat diplomasi aktif Indonesia dan menjaga kepentingan nasional di tingkat global.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI, Prabowo Subianto, menjenguk korban kecelakaan mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di RSUD Koja, Jakarta Utara.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi pasien sekaligus memberikan dukungan moril kepada korban dan keluarga.

Dalam kesempatan itu, Presiden menemui tiga korban yang masih menjalani perawatan intensif.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa Prabowo berkomunikasi langsung dengan pasien.

“(Presiden) menengok tiga pasien yang masih dirawat sekalian berkomunikasi dengan ketiganya,” kata Dadan.

Prabowo berbincang dengan korban dan keluarga, menanyakan kondisi kesehatan serta proses pemulihan.

Ia juga berdialog dengan tenaga medis untuk memastikan seluruh pasien menerima penanganan terbaik.

Menurut Dadan, kunjungan ini menunjukkan perhatian Presiden terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui SPPG.

Insiden kecelakaan ini menjadi bahan evaluasi agar standar keselamatan operasional transportasi program pemerintah dapat diperkuat ke depannya.

Presiden juga memberikan motivasi kepada korban agar tetap semangat menjalani perawatan dan segera pulih.

Ia menegaskan pentingnya keselamatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program pemerintah dan meminta agar kejadian serupa tidak terulang.

Kecelakaan mobil SPPG sebelumnya menimpa siswa dan seorang guru sekolah dasar di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

Sejumlah korban mengalami luka dan harus menjalani perawatan medis di rumah sakit.

Pemerintah memastikan akan terus memantau kondisi para korban serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keselamatan transportasi dalam distribusi layanan pemenuhan gizi.(*)