JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Nanik S Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Di balik keputusan tersebut, Nanik juga mengungkap sosok yang disebut akan menggantikan posisinya memimpin lembaga tersebut.

Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu (22/7/2026), Nanik menyebut calon penggantinya merupakan sosok yang sudah dikenalnya dengan baik.

“Insyaallah pengganti saya adalah ‘adik saya’, yang bisa saya jewer kalau misalnya terjadi hal-hal yang menyimpang,” tulis Nanik.

Meski demikian, Nanik tidak mengungkap identitas sosok yang dimaksud maupun memastikan kapan pergantian jabatan Kepala BGN akan diumumkan secara resmi.

Nanik menjelaskan bahwa keputusan mengundurkan diri diambil karena dirinya harus menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.

Sebelum berangkat, ia telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Dengan berat hati akhirnya saya pamit kepada Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan di luar negeri untuk jantung saya. Rencananya hari ini, Rabu 22 Juli 2026, saya berangkat,” ujar Nanik.

Ia menegaskan, keputusannya menjalani pengobatan di luar negeri bukan karena meragukan kemampuan tenaga medis di Indonesia.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh second opinion atas kondisi kesehatannya.

“Ini bukan karena tidak percaya dokter yang hebat di Indonesia, tetapi untuk mendapatkan second opinion. Kebetulan ada kawan yang merekomendasikan rumah sakit di tempat yang akan saya tuju,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Nanik juga membagikan pesan yang disampaikan Presiden Prabowo saat dirinya menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai Kepala BGN.

“Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN demi kesehatan saya. Karena Presiden prihatin dengan kondisi saya, Presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa meski tidak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik masih akan dilibatkan dalam proses pengawasan dan pengembangan program-program BGN, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Nanik S Deyang resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Keputusan tersebut diambil karena alasan kesehatan, yakni untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri.

Kabar pengunduran diri tersebut dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, di Jakarta, Rabu.

“Hari ini Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,” ujar Dirgayuza.

Menurut Dirgayuza, meski baru sekitar satu setengah bulan memimpin BGN, Nanik telah melakukan berbagai langkah pembenahan dan meletakkan fondasi reformasi di tubuh lembaga tersebut.

Sejumlah langkah yang telah dilakukan antara lain mengevaluasi hampir 28.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengklasifikasikan sekitar 3.000 dapur berdasarkan standar mutu, serta menghentikan ekspansi dapur di wilayah yang dinilai sudah jenuh.

Selain itu, BGN juga menemukan 414 SPPG bermasalah. Temuan tersebut disebut berdampak pada penyelamatan anggaran negara hingga ratusan miliar rupiah yang kembali ke kas negara.

Tak hanya itu, selama memimpin BGN, Nanik juga membentuk 11 tim reformasi, memfokuskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada kelompok penerima manfaat yang paling membutuhkan, serta melibatkan tenaga profesional dari berbagai kementerian dan lembaga.

Dalam unggahan di media sosial pribadinya, Nanik menjelaskan bahwa dirinya akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri dan dijadwalkan berangkat pada hari yang sama.

“Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN demi kesehatan saya. Karena Presiden prihatin dan kasihan dengan saya, Presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN,” ujar Nanik.

Nanik juga mengungkapkan adanya kemungkinan Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Dewan Pengawas Badan Gizi Nasional dan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyebut dirinya berpeluang dipercaya menjadi ketua dewan pengawas tersebut.

Meski tidak lagi menjabat sebagai Kepala BGN, Nanik menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan sektor gizi nasional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Gubernur Jambi Al Haris menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang wajar dalam sistem pemerintahan.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bagian dari hak prerogatif presiden dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran pemerintah.

Al Haris mengatakan setiap kebijakan yang diambil Presiden tentu melalui berbagai pertimbangan dan evaluasi mendalam, termasuk melihat perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

“Program ini sudah berjalan dan tentu ada banyak evaluasi yang dilakukan. Presiden pasti menerima berbagai masukan, laporan masyarakat, serta melihat langsung kondisi yang terjadi selama pelaksanaannya,” kata Al Haris, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, pergantian pejabat merupakan hal yang lazim dalam pemerintahan dan tidak perlu disikapi secara berlebihan.

Evaluasi terhadap kinerja pembantu presiden merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah.

“Ini sesuatu yang normatif. Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan pergantian apabila dianggap perlu demi meningkatkan kinerja pemerintahan. Kita harus menyikapinya secara bijak,” ujarnya.

Al Haris berharap kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional mampu memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Ia menekankan pentingnya pemerataan program hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Kita berharap program ini semakin baik, lebih efektif, dan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk saudara-saudara kita yang berada di wilayah 3T,” katanya.

Menurut Al Haris, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan program tersebut dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.

“Harapan kita ke depan program ini semakin luas cakupannya, semakin merata, dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan serta kualitas kesehatan masyarakat,” tutupnya.(*)

TOKYO, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, di Istana Akasaka, Tokyo, Selasa (31/3/2026).

Pertemuan ini menegaskan posisi Jepang sebagai mitra strategis utama Indonesia dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, investasi, dan energi.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pemerintah Jepang dan pertemuannya sebelumnya dengan Kaisar Naruhito.

“Yang Mulia Perdana Menteri Takaichi yang saya banggakan, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas sambutan hangat dari Yang Mulia, dari pemerintah Jepang, dan juga saya diterima dengan sangat baik oleh Sri Baginda Kaisar Naruhito kemarin,” ujar Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Jepang dibangun atas dasar kepercayaan dan saling menghormati, menjadikan kedua negara sahabat dekat dan mitra strategis.

Dalam diskusi bilateral, kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis, termasuk kerja sama ekonomi, investasi, serta peran Indonesia dan Jepang dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang kompleks.

“Di tengah dinamika geopolitik dunia yang sangat kompleks, Indonesia dan Jepang harus menjadi bagian dari stabilitas dan solusi,” kata Prabowo.

Pemerintah optimistis, pertemuan ini akan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral, mendorong investasi, memperkuat industri nasional, dan memperluas kerja sama energi.

Dengan pertemuan ini, Indonesia dan Jepang menegaskan kembali komitmen sebagai sahabat dekat sekaligus mitra strategis, menghadapi tantangan global, dan memperkuat posisi kedua negara di kawasan Indo-Pasifik.(*)

TOKYO, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pemerintah akan mulai menerapkan pencampuran biodiesel berbasis sawit hingga 50% (B50) pada tahun 2026.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Dalam pidatonya di Indonesia-Japan Business Forum di Tokyo, Presiden Prabowo menegaskan bahwa porsi penggunaan biodiesel akan ditingkatkan dibanding program sebelumnya.

“Tahun ini kita akan memproduksi bahan bakar diesel dari kelapa sawit dengan porsi meningkat dari 40% menjadi 50%,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Menurut Presiden, langkah ini strategis di tengah ketidakpastian global, khususnya terkait kondisi geopolitik di Timur Tengah.

“Kebijakan ini mendesak karena situasi geopolitik memberikan ketidakpastian bagi keamanan energi kita. Oleh karena itu, kita bertekad memaksimalkan sumber daya domestik dan mengamankan energi terbarukan,” lanjutnya.

Program B50 merupakan kelanjutan dari B40 yang sebelumnya telah dijalankan.

Peningkatan ini diharapkan dapat menekan impor bahan bakar, mendorong penggunaan sumber daya lokal, dan memperkuat industri kelapa sawit nasional.

Sebagai produsen sawit terbesar dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung implementasi B50.

Namun, pemerintah tetap menekankan pentingnya persiapan teknis dan infrastruktur, termasuk uji coba untuk meminimalkan risiko terhadap sektor otomotif dan distribusi energi.

Dengan target penerapan B50 pada tahun ini, pemerintah menegaskan komitmen dalam mempercepat transisi energi nasional sekaligus menjaga stabilitas pasokan di tengah dinamika global yang tidak menentu.(*)

TOKYO, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI Prabowo Subianto berhasil mengamankan komitmen investasi dari Jepang senilai lebih dari Rp380 triliun dalam kunjungan resminya ke Negeri Sakura.

Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat meningkatnya kepercayaan investor global terhadap Indonesia.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyatakan bahwa besarnya nilai investasi ini menunjukkan Indonesia kian menjadi tujuan utama investasi dunia.

“Ini bukti nyata bahwa Indonesia menjadi magnet investasi dunia. Selain itu, kondisi di Indonesia semakin mantap untuk dijadikan tempat berinvestasi,” ujar Teddy usai mendampingi Presiden menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Jepang, Senin (30/3/2026).

Investasi tersebut merupakan bagian dari kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Jepang yang terus diperkuat.

Teddy menjelaskan, Presiden Prabowo juga dijadwalkan bertemu dengan 12 pengusaha terbesar Jepang bersama Menteri Investasi dan Menteri ESDM, mirip dengan pertemuan serupa yang pernah dilakukan di Amerika.

“Kesimpulannya, investasi sebesar Rp380 triliun ini adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi nasional,” tambah Teddy.

Kunjungan kerja Presiden di Jepang berlangsung selama beberapa hari, termasuk pertemuan dengan Kaisar Naruhito dan forum bisnis yang menghasilkan komitmen investasi besar.

Selain itu, Presiden Prabowo juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, serta sejumlah pengusaha besar Jepang untuk memperkuat realisasi proyek investasi.

Pemerintah menilai pencapaian ini menjadi momentum penting untuk:

• Mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional

• Membuka lapangan kerja baru

• Memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi global

Dengan keberhasilan ini, Indonesia semakin menunjukkan daya tarik investasi internasional sekaligus mempererat hubungan strategis dengan Jepang di berbagai sektor ekonomi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait insiden yang terjadi dalam proses impor minyak dari Singapura.

Dua kapal pengangkut minyak yang telah berangkat ke Indonesia justru diminta kembali oleh pihak penjual.

Bahlil menjelaskan bahwa minyak tersebut dibeli melalui mekanisme tender oleh Pertamina melalui pihak trader. Kapal pengangkut kargo minyak bahkan sudah memasuki perairan Indonesia sebelum akhirnya diminta kembali.

“Tiga-dua hari lalu kita sudah membeli minyak dari Singapura, sudah berangkat ditenderkan oleh Pertamina lewat trader sudah berangkat, sudah masuk laut Indonesia, kemudian disuruh kembali lagi dua kargo,” tutur Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Menurut Menteri ESDM, kondisi pasar minyak global saat ini sedang tidak stabil sehingga mekanisme perdagangan tidak berjalan seperti biasanya.

Kelangkaan pasokan membuat persaingan untuk mendapatkan minyak semakin ketat.

“Jadi sekarang perekonomian sekarang untuk urusan minyak ini Pak hukum normalnya sudah tidak berlaku. Karena siapa ada cuan dia beli karena barang susah ini,” ujarnya.

Menanggapi insiden tersebut, pemerintah langsung berkoordinasi dengan Pertamina untuk menyampaikan protes resmi kepada pihak penjual.

Bahlil menegaskan bahwa jika kesepakatan pengiriman tidak dipenuhi, Indonesia siap mengambil langkah hukum.

“Nah untuk dua kapal itu kami melakukan koordinasi dengan Pertamina, kami telah melakukan complain dan tanggal 18 (Maret) sudah ada pengembaliannya Bapak, dua kargo itu. Kalau tidak, kita gugat,” kata Bahlil.

Pemerintah juga menegaskan akan terus memantau situasi pasar energi global, terutama di tengah ketidakpastian akibat konflik geopolitik di sejumlah wilayah.

Meskipun sempat terjadi kendala dalam impor minyak, pemerintah memastikan pasokan energi nasional tetap aman agar kebutuhan dalam negeri tidak terganggu.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin membahas perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang belakangan mengalami peningkatan ketegangan.

Informasi mengenai komunikasi antara kedua pemimpin tersebut disampaikan melalui akun resmi X milik Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Dalam keterangannya disebutkan bahwa pembicaraan menyoroti eskalasi militer yang sedang terjadi di kawasan tersebut serta potensi dampaknya terhadap stabilitas global.

Menurut pernyataan tersebut, Putra Mahkota Mohammed bin Salman dan Presiden Prabowo meninjau perkembangan situasi keamanan yang semakin memanas di Timur Tengah.

Kondisi ini dinilai dapat memberikan dampak serius terhadap keamanan regional maupun internasional.

Dalam percakapan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya langkah cepat untuk meredakan ketegangan yang sedang berlangsung.

Ia menekankan bahwa penghentian aksi militer menjadi langkah mendesak guna mencegah situasi semakin memburuk.

Pemerintah Indonesia menilai bahwa eskalasi konflik yang terus meningkat berpotensi memicu ketidakstabilan yang lebih luas di kawasan.

Karena itu, upaya diplomasi dan dialog dinilai menjadi jalan terbaik untuk mengurangi risiko konflik berkepanjangan.

Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia secara konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai.

Sikap tersebut kembali ditegaskan oleh Presiden Prabowo dalam pembicaraan dengan Mohammed bin Salman yang menyoroti pentingnya menjaga stabilitas kawasan serta keamanan internasional.

Percakapan antara kedua pemimpin ini menunjukkan adanya perhatian bersama terhadap dinamika geopolitik di Timur Tengah yang saat ini menjadi sorotan dunia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBi.ID – Pemerintah mengungkap fakta serius terkait kerusakan kawasan konservasi di Indonesia.

Dalam lebih dari satu dekade terakhir, sekitar 4 juta hektare hutan lindung dan taman nasional dilaporkan beralih fungsi akibat perkebunan kelapa sawit ilegal.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan praktik tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan di sejumlah kawasan hutan, sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Dalam rentang 10 sampai 15 tahun terakhir, jutaan hektare kawasan hutan lindung dan taman nasional telah dikuasai secara ilegal oleh perkebunan sawit. Ini dilakukan oleh pengusaha-pengusaha nakal yang memanfaatkan lemahnya perlindungan kawasan,” ujar Hashim, Jumat (6/2/2026).

Ia menegaskan bahwa dampak dari alih fungsi ilegal tersebut sangat besar, mulai dari kerusakan ekosistem, hilangnya habitat satwa liar, hingga meningkatnya ancaman bencana lingkungan di berbagai wilayah.

Sebagai langkah tegas, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan kebijakan besar untuk memperkuat pengamanan hutan.

Salah satu langkah utamanya adalah penambahan drastis jumlah Polisi Hutan.

“Presiden telah memutuskan untuk meningkatkan jumlah Polisi Hutan dari sekitar 5.000 menjadi 70.000 personel,” ungkap Hashim.

Penambahan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan patroli, memperketat pengawasan, serta memperkuat penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di kawasan hutan konservasi.

Pemerintah juga akan meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga agar penertiban berjalan lebih efektif.

Selain penindakan, pemerintah disebut tengah menyiapkan program pemulihan kawasan hutan yang telah terlanjur rusak akibat aktivitas ilegal tersebut.

Restorasi lingkungan dinilai penting untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan dan penjaga keseimbangan iklim.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memperbaiki tata kelola kehutanan nasional sekaligus menjaga komitmen Indonesia terhadap perlindungan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjadi perhatian publik setelah dikabarkan sempat pingsan saat menghadiri agenda resmi.

Informasi tersebut dengan cepat menyebar dan memicu beragam reaksi, terutama di media sosial, mengingat padatnya aktivitas kerja yang dijalani sang menteri belakangan ini.

Kabar tersebut menimbulkan kekhawatiran luas terkait kondisi kesehatan Trenggono.

Sejumlah tokoh publik, kolega pemerintahan, hingga masyarakat menyampaikan doa dan dukungan agar ia segera pulih dan dapat kembali menjalankan tugas negara.

Menanggapi hal itu, Trenggono akhirnya memberikan klarifikasi langsung melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, ia memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan baik dan tengah mendapatkan penanganan yang diperlukan.

Trenggono juga menyampaikan apresiasi atas perhatian yang datang dari berbagai pihak, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengungkapkan bahwa Presiden secara langsung menghubunginya untuk menanyakan kondisi kesehatannya.

Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Trenggono melalui akun Instagram @swtrenggono, Minggu (25/1/2026), yang sekaligus menegaskan bahwa dirinya tetap dalam kondisi stabil dan terpantau.

Respons Presiden Prabowo yang langsung menghubungi Trenggono dinilai mencerminkan perhatian pimpinan negara terhadap kesehatan para menteri di tengah tuntutan kerja yang tinggi.

Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik terkait pentingnya menjaga kondisi fisik pejabat negara.

Meski demikian, Trenggono tidak merinci penyebab dirinya sempat pingsan. Ia hanya menegaskan bahwa tidak ada kondisi serius yang perlu dikhawatirkan dan meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi berlebihan.

Sejumlah pengamat menilai insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya keseimbangan antara beban kerja dan kesehatan, khususnya bagi pejabat publik yang memiliki tanggung jawab strategis.

Trenggono sendiri dikenal aktif terlibat dalam berbagai agenda kelautan dan perikanan, mulai dari kebijakan pengelolaan sumber daya laut hingga koordinasi lintas sektor.

Sementara itu, hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai perubahan agenda kerja Menteri KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan seluruh program dan aktivitas tetap berjalan dengan dukungan jajaran internal.

Publik pun berharap Trenggono dapat memanfaatkan waktu pemulihan secara optimal agar dapat kembali menjalankan amanah dengan kondisi kesehatan yang prima.(*)