JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menyatakan kesiapan untuk mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto terkait gerakan nasional penggantian atap seng menjadi genteng tanah liat atau program gentengisasi.

Namun demikian, penerapan kebijakan tersebut di daerah masih menunggu arahan teknis dan regulasi lanjutan dari pemerintah pusat.

Wali Kota Jambi, Maulana, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah yang membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengelolaan persampahan hingga penataan wajah permukiman nasional.

“Dalam Rakornas dibahas beberapa poin penting, termasuk persoalan persampahan yang di Kota Jambi sudah berjalan, serta dorongan Presiden terkait gentengisasi. Presiden ingin tampilan rumah-rumah di Indonesia lebih rapi dan indah, terutama dari sisi atap,” ujar Maulana.

Menurut Maulana, Presiden Prabowo menyoroti masih banyaknya rumah warga yang menggunakan atap seng dalam kondisi berkarat.

Selain dinilai kurang estetis, atap seng juga dianggap berdampak pada kenyamanan dan kesehatan penghuni karena menyerap panas berlebih serta mudah rusak.

“Presiden menilai atap seng yang berkarat itu tidak sehat dan kurang nyaman. Kalau nantinya ini menjadi program nasional, tentu akan kita dorong penerapannya di Kota Jambi,” jelasnya.

Sebagai langkah awal, Pemkot Jambi berencana menyiapkan imbauan serta surat edaran kepada jajaran terkait, mulai dari camat dan lurah hingga pengembang perumahan.

Namun, kebijakan tersebut baru akan diterapkan setelah petunjuk teknis dan regulasi resmi dari pemerintah pusat diterbitkan.

“Kita akan siapkan edaran yang mengacu pada kebijakan pusat, termasuk untuk pengembang yang membangun perumahan baru agar menyesuaikan dengan aturan yang ditetapkan,” kata Maulana.

Ia menambahkan, penerapan program gentengisasi juga perlu mempertimbangkan kesiapan daerah, terutama terkait ketersediaan bahan baku dan jenis genteng yang akan digunakan.

Berdasarkan informasi sementara, genteng tanah liat seperti yang dicontohkan Presiden belum diproduksi di Kota Jambi.

“Dari paparan Presiden, genteng yang dimaksud adalah genteng tanah liat. Di Kota Jambi produksinya belum ada, dan memang ada kendala ketersediaan tanah liat yang cocok. Karena itu, kita masih menunggu arahan lebih lanjut terkait spesifikasi genteng yang akan digunakan,” ungkapnya.

Selain membahas program gentengisasi, Maulana juga menegaskan komitmen Pemkot Jambi dalam menjaga kebersihan dan ketertiban kota.

Ia menyebutkan bahwa koordinasi lintas instansi terus dilakukan, termasuk bersama kepolisian dan kejaksaan.

“Untuk kebersihan dan ketertiban, kita sudah berkoordinasi dengan Kapolda, Kejati, dan unsur terkait lainnya melalui gerakan kebersihan, salah satunya program Jumat Bersih,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong lahirnya gerakan nasional penggantian atap seng menjadi genteng tanah liat sebagai upaya mempercantik wajah permukiman sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Gagasan tersebut disampaikan saat membuka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Presiden juga mengusulkan agar program gentengisasi nasional melibatkan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai basis produksi genteng di daerah.

Melalui program tersebut, Presiden berharap dalam dua hingga tiga tahun ke depan wajah permukiman di Indonesia dapat berubah menjadi lebih tertata, sehat, dan nyaman.(*)

BOGOR, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menegaskan komitmennya untuk mendukung program prioritas Presiden demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno (BBS), bersama Wakil Bupati Junaidi Mahir, hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati BBS menyampaikan pentingnya forum nasional untuk memperoleh arahan langsung terkait kebijakan pembangunan, penguatan pelayanan publik, pengelolaan anggaran, serta langkah-langkah konkret mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Keikutsertaan Pemkab Muaro Jambi di Rakornas menunjukkan komitmen kami untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Kami berharap hasil Rakornas menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan, serta berdampak nyata bagi masyarakat Muaro Jambi,” ujar Bupati BBS.

Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam arahannya menekankan bahwa seluruh pemimpin daerah harus memahami perannya sebagai pelayan rakyat.

“Rakyat ingin hidup dalam ketenangan dan harmonis. Mereka membutuhkan pemimpin yang adil, jujur, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat,” tegas Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh kepala daerah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam agar pemanfaatannya optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Rakornas ini menjadi momentum strategis bagi Pemkab Muaro Jambi untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga program prioritas nasional dapat diimplementasikan dengan maksimal di tingkat kabupaten.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan lebih dari 1.200 rektor, guru besar, dekan, dan pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta dari seluruh Indonesia dalam pertemuan strategis di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Forum berskala besar ini menjadi salah satu pertemuan paling komprehensif antara kepala negara dan dunia akademik sejak awal pemerintahannya, dengan fokus pada arah kebijakan pendidikan tinggi, penguatan sumber daya manusia, serta tantangan geopolitik global.

Pertemuan yang bertajuk “Taklimat Presiden Republik Indonesia dengan Rektor serta Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Tahun 2026” berlangsung sejak pagi hingga siang hari.

Presiden Prabowo tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga membuka ruang dialog dengan para pemimpin kampus untuk menyerap masukan terkait kebijakan pendidikan, riset, dan inovasi.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari pola komunikasi Presiden dengan berbagai elemen bangsa, terutama kalangan akademik.

“Ini bagian dari agenda Bapak Presiden untuk berdiskusi dan menyampaikan pandangan beliau, update kondisi negara, serta rencana besar ke depan. Hari ini kebetulan fokusnya berdiskusi dengan rektor, guru besar, perguruan tinggi negeri dan swasta,” ujar Prasetyo Hadi melalui Tim Media Presiden.

Pemerintah menekankan pendidikan tinggi sebagai tulang punggung Indonesia Emas 2045, khususnya dalam meningkatkan daya saing, kemandirian teknologi, dan kualitas SDM.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi kampus, industri, dan pemerintah, agar riset tidak berhenti di jurnal ilmiah, tetapi benar-benar berdampak pada pembangunan nasional.

Beberapa isu strategis yang dibahas antara lain:

• Peningkatan kualitas dan reputasi perguruan tinggi Indonesia di tingkat global

• Penguatan ekosistem riset dan inovasi nasional

• Kebutuhan tenaga profesional dan medis berkualitas

• Upaya menjaga keterjangkauan biaya pendidikan tanpa mengorbankan mutu akademik

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menambahkan bahwa pemerintah juga ingin memberi ruang lebih besar bagi ilmu sosial dan humaniora, tidak hanya STEM. Menurutnya, kebijakan publik yang baik membutuhkan landasan akademik dari berbagai disiplin ilmu.

Forum ini juga menyinggung dinamika geopolitik global, terutama terkait persaingan teknologi, keamanan maritim, dan posisi Indonesia di kancah internasional.

Presiden Prabowo ingin perguruan tinggi berperan aktif dalam menghasilkan kajian strategis yang mendukung kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional.

Sejumlah pengamat menilai forum ini mencerminkan gaya kepemimpinan Prabowo yang intensif merangkul dunia akademik, dan komunikasi langsung dengan pimpinan kampus penting untuk menyelaraskan visi pembangunan jangka panjang.

Meski tertutup untuk umum, hasil pertemuan ini diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pendidikan tinggi, riset, dan pengembangan SDM dalam beberapa tahun ke depan.

Pemerintah dan perguruan tinggi kini dihadapkan pada tantangan yang sama: memastikan Indonesia mampu bersaing di tengah disrupsi teknologi dan perubahan global yang semakin cepat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Amerika Serikat (AS) disebut meminta Indonesia membeli drone pengawasan maritim buatan AS sebagai bagian dari pembicaraan dalam negosiasi tarif perdagangan bilateral antara kedua negara.

Permintaan ini memicu perdebatan karena dianggap mencampurkan isu perdagangan dengan pertahanan dan geopolitik.

Informasi ini dilaporkan media internasional yang mengutip dokumen pembicaraan pejabat AS dan Indonesia.

Dalam dokumen tersebut, Washington menawarkan penurunan tarif impor Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen di sejumlah produk, dengan catatan adanya komitmen untuk mengakuisisi drone maritim yang dapat meningkatkan kemampuan pengawasan laut, termasuk patroli perairan dan pemantauan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Kesepakatan final tarif dijadwalkan diteken pada Januari 2026, bertepatan dengan lawatan Presiden RI Prabowo Subianto ke AS untuk bertemu Presiden Donald Trump.

Namun, negosiasi ini juga menyentuh isu lain di luar perdagangan.

Dokumen tertanggal 10 Oktober 2025 menyebut bahwa AS meminta Indonesia menyesuaikan sikap terkait Laut China Selatan, termasuk komitmen untuk melindungi hak kedaulatan, memastikan keselarasan dengan hukum internasional, serta meningkatkan kerja sama regional.

Permintaan ini dinilai sensitif karena Indonesia menegaskan posisi bebas aktif dan tidak menjadi pihak dalam sengketa klaim teritorial di Laut China Selatan, meskipun memiliki kepentingan strategis di Natuna Utara.

Menanggapi hal ini, Kementerian Pertahanan RI (Kemenhan) menegaskan bahwa setiap pengadaan alutsista, termasuk drone maritim, didasarkan pada kepentingan nasional dan kebutuhan operasional, bukan tekanan dari negara lain.

Pemerintah juga menegaskan bahwa posisi Indonesia terkait Laut China Selatan tetap berlandaskan UNCLOS 1982 dan prinsip diplomasi damai.

Pengamat menilai, permintaan AS mencerminkan upaya Washington memperkuat pengaruh di Indo-Pasifik melalui kombinasi instrumen ekonomi dan keamanan.

Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan menyeimbangkan kepentingan perdagangan dengan kedaulatan kebijakan luar negeri dan pertahanan.

Perkembangan negosiasi ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, mengingat implikasinya tidak hanya bagi hubungan dagang Indonesia–AS, tetapi juga bagi dinamika geopolitik kawasan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle atau perombakan terhadap lima posisi menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (8/9/2025).

Kelima posisi menteri yang mengalami pergantian adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) kini dipimpin oleh Budi Gunawan

2. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tetap dijabat oleh Dito Ariotedjo

3. Kementerian Keuangan sebelumnya dijabat Sri Mulyani, kini digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa

4. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dari Abdul Kadir Karding digantikan oleh Mukhtarudin

5. Kementerian Koperasi, sebelumnya dipimpin Budi Arie Setiadi, kini dijabat oleh Fery Juliantono

“Lima kementerian mengalami perubahan, yaitu Kemenko Polhukam, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga,” ujar Prasetyo Hadi dalam konferensi pers.

Selain reshuffle lima posisi menteri, Presiden Prabowo juga melantik satu kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah, yang sebelumnya berbentuk Badan Pengelola Haji (BP Haji).

Nomenklatur baru ini menandai langkah strategis dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah secara lebih terstruktur.

“Satu kementerian adalah nomenklatur baru, dan lima lainnya adalah perubahan pejabat yang menjabat. Pelantikan akan dilaksanakan sore hari ini di Istana Negara,” kata Prasetyo.

Pelantikan seluruh pejabat baru akan digelar secara resmi di Istana Negara, Senin sore (8/9), sebagai bentuk konsolidasi pemerintahan di masa awal kepemimpinan Prabowo.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu sorotan tajam terhadap Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Immanuel, yang ditunjuk sebagai wakil menteri di Kementerian Ketenagakerjaan, terjaring OTT pada Kamis dini hari (21/8) atas dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3.

Kasus ini mencoreng kabinet baru yang sebelumnya dipuji karena melibatkan berbagai kalangan dari partai politik hingga profesional.

Di tengah kasus tersebut, berikut ini adalah susunan lengkap menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih 2024–2029, yang merupakan kabinet terbesar sepanjang sejarah Indonesia, terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri, total 104 pejabat.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan susunan lengkap Kabinet Merah Putih 2024–2029 pada malam pelantikannya di Istana Merdeka, Jakarta.

Pengumuman ini berlangsung beberapa jam setelah pelantikan dirinya sebagai Presiden ke-8 RI, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kabinet terbaru ini terdiri dari 48 menteri dan 56 wakil menteri, menjadikannya sebagai kabinet terbesar sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia dengan total 104 pejabat.

Nama “Kabinet Merah Putih” dipilih melalui musyawarah bersama antara ketua umum partai-partai koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran.

Struktur kabinet kali ini mengalami perombakan signifikan, dengan kehadiran 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian, termasuk sejumlah kementerian baru hasil pemisahan dari struktur sebelumnya.

Contohnya adalah pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian PUPR menjadi dua entitas berbeda.

Beberapa kementerian koordinator baru meliputi:

• Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

• Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Langkah ini diambil untuk meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor serta mempercepat implementasi program nasional.

Sebelum diumumkan, proses pemilihan menteri dan wakil menteri berlangsung ketat dan rahasia.

Presiden Prabowo memanggil lebih dari 100 kandidat ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, selama 15–18 Oktober 2024.

Pengumuman resmi pada 20 Oktober menjadi bentuk konfirmasi akhir dari nama-nama yang bersedia mengemban tanggung jawab tersebut.

Kabinet Merah Putih mencerminkan keseimbangan antara kekuatan politik dan kalangan profesional. Partai Golkar mendapatkan alokasi terbesar dengan 8 kursi menteri, disusul Gerindra dan PAN yang masing-masing mendapat 6 kursi. Beberapa posisi strategis juga diisi oleh tokoh nonpartai berdasarkan keahlian dan rekam jejak.

Dengan struktur besar dan kompleks, tantangan utama kabinet ini adalah koordinasi antar kementerian, efisiensi birokrasi, dan implementasi program-program prioritas seperti program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ekonomi nasional.

Pelantikan resmi menteri dan wakil menteri berlangsung pada 21 Oktober 2024 dalam dua sesi di Istana Negara.

Setelah pelantikan, kabinet langsung menggelar rapat kerja dan menyusun roadmap kerja lima tahun ke depan sesuai visi-misi Prabowo-Gibran.

Daftar Menteri Koordinator:

1. Budi Gunawan – Menko Politik dan Keamanan

2. Yusril Ihza Mahendra – Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan

3. Airlangga Hartarto – Menko Perekonomian

4. Pratikno – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

5. Agus Harimurti Yudhoyono – Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

6. Muhaimin Iskandar – Menko Pemberdayaan Masyarakat

7. Zulkifli Hasan – Menko Pangan

Menteri Inti dan Kementerian Utama:

8. Prasetyo Hadi – Menteri Sekretaris Negara

9. Tito Karnavian – Menteri Dalam Negeri

10. Sugiono – Menteri Luar Negeri

11. Safrie Samsoedin – Menteri Pertahanan

12. Nazaruddin Umar – Menteri Agama

13. Supratman Andi Agtas – Menteri Hukum

14. Natalius Pigai – Menteri Hak Asasi Manusia

15. Agus Andrianto – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

16. Sri Mulyani Indrawati – Menteri Keuangan

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan:

17. Abdul Muti – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

18. Brian Yuliarto – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

19. Fadli Zon – Menteri Kebudayaan

Bidang Kesehatan dan Sosial:

20. Budi Gunadi Sadikin – Menteri Kesehatan

21. Saifullah Yusuf – Menteri Sosial

22. Yassierli – Menteri Ketenagakerjaan

23. Abdul Kadir Karding – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Bidang Perekonomian dan Industri:

24. Agus Gumiwang Kartasasmita – Menteri Perindustrian

25. Budi Santoso – Menteri Perdagangan

26. Bahlil Lahadalia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

27. Rosan Roeslani – Menteri Investasi dan Hilirisasi (BKPM)

28. Budi Arie Setiadi – Menteri Koperasi

29. Maman Abdurrahman – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Bidang Infrastruktur dan Pembangunan:

30. Dodi Hanggodo – Menteri Pekerjaan Umum

31. Maruarar Sirait – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman

32. Yandri Susanto – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

33. Iftitah Suryanagara – Menteri Transmigrasi

34. Dody Purwagandhi – Menteri Perhubungan

35. Meutya Hafid – Menteri Komunikasi dan Digital

Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam:

36. Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian

37. Raja Juli Antoni – Menteri Kehutanan

38. Sakti Wahyu Trenggono – Menteri Kelautan dan Perikanan

39. Nusron Wahid – Menteri Agraria dan Tata Ruang (BPN)

40. Hanif Faisol Nurrofiq – Menteri Lingkungan Hidup

Bidang Perencanaan dan Aparatur Negara:

41. Rahmat Pambudi – Menteri PPN/Bappenas

42. Rini Widyantini – Menteri PAN-RB

43. Erick Thohir – Menteri BUMN

44. Wihaji – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

45. Widyanti Putri – Menteri Pariwisata

46. Teuku Rifki Harsya – Menteri Ekonomi Kreatif

47. Arifatul Choiri Fauzi – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

48. Dito Ariotedjo – Menteri Pemuda dan Olahraga

Pejabat Setingkat Menteri:

49. ST Burhanudin – Jaksa Agung

50. Herindra – Kepala BIN

51. AM Putranto – Kepala Staf Kepresidenan

52. Hasan Nasbi – Kepala Kantor Komunikasi Presiden

53. Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet

Daftar wakil menteri dan wakil kepala badan:

1. Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinasi Bidang Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan
3. Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara
4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara
5. Bima Aria, Wakil Menteri Dalam Negeri
6. Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri
7. Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri
8. Armanatta Kristiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri
9. Arif Hafasugroseno, Wakil Menteri Luar Negeri
10. Donny Ermawan, Wakil Menteri Pertahanan
11. Muhammad Syafii, Wakil Menteri Agama
12. Edward Omar Syarief Hiariej, Wakil Menteri Hukum
13. Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
14. Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
15. Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan
16. Suahasil, Wakil Menteri Keuangan
17. Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan
18. Fajar Riza Ulhaq, Wakil Menteri Pendidikan
19. Atit Latifulayat, Wakil Menteri Pendidikan
20. Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
21. Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
22. Giring Ganesha, Wakil Menteri Kebudayaan
23. Dante Saksonoharbuono, Wakil Menteri Kesehatan
24. Agus Jabopriono, Wakil Menteri Sosial
25. Imannuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan
26. Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/ Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
27. Zulfikar Ahmad Tawala, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
28. Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian
29. Diah Roroesti, Wakil Menteri Perdagangan
30. Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
31. Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum
32. Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Perkumiman
33. Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
34. Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi
35. Suntana, Wakil Menteri Perhubungan
36. Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
37. Nezar Patria, Waakil Menteri Komunikasi dan Digital
38. Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian
39. Sulaeman Umar, Wakil Menteri Kehutanan
40. Didit Erdiawan Asyaf, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
41. Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional
42. Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Wakil Kepala Badan Perencanaan Nasional
43. Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
44. Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara
45. Aminuddin Maruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara
46. Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara
47. Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Wakil Kepala Badan dan Keluarga Berencana Nasional
48. Diaz Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup
49. Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
50. Ferry Joko Yuliantono, Wakil Menteri Koperasi
51. Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
52. Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Pariwisata
53. Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif
54. Veronica Tan, Wakil Menteri PPPA
55. Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
56. Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris, melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 5 Jambi yang berada di Sentra Alyatama, Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Rabu (20/08/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk memantau secara langsung proses belajar mengajar serta aktivitas siswa di Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari Program Pendidikan Nasional gagasan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris berdialog langsung dengan para siswa, menanyakan kegiatan harian mereka serta mendengarkan aspirasi dan pengalaman belajar mereka di sekolah tersebut.

Para siswa penerima manfaat menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo atas fasilitas pendidikan yang lengkap dan dukungan nyata terhadap kemajuan pendidikan di daerah.

“Kami sangat bersyukur bisa belajar di sini. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo atas program Sekolah Rakyat yang membuat kami semangat belajar dan meraih cita-cita,” ungkap salah satu siswa.

Sekolah ini menyediakan fasilitas lengkap, mulai dari ruang kelas, alat tulis, makan siang bergizi, hingga layanan kesehatan.

Hal ini dinilai sangat membantu siswa-siswi yang berasal dari berbagai latar belakang ekonomi.

Gubernur Al Haris juga menyampaikan apresiasi atas program ini serta memberikan motivasi kepada para siswa agar terus belajar dengan sungguh-sungguh.

“Pak Presiden ingin semua anak-anak di Indonesia bisa mengakses pendidikan berkualitas. Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah pusat. Kita harus bersyukur dan manfaatkan sebaik mungkin,” tegas Al Haris.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendukung penuh sektor pendidikan, baik dalam hal peningkatan sarana prasarana, bantuan operasional sekolah, hingga beasiswa bagi siswa berprestasi.(*)

MAGELANG, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, SE, MA, tiba di Kompleks Akademi Militer (Akmil) Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis, 27 Februari 2025.

Ia bergabung dengan Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, MKM, untuk mengikuti kegiatan retreat yang diadakan di sana.

Dalam keterangannya melalui sambungan telepon, Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa acara retreat ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, termasuk gubernur, wali kota, dan bupati dari seluruh Indonesia.

Mereka pertama kali mendaftar di Kompleks Rindam IV/Diponegoro sebelum melanjutkan perjalanan menuju Akademi Militer untuk mengikuti retret dan pembekalan.

Baca juga: Keakraban Walikota Maulana dan Gibran Rakabuming dalam Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang

Baca juga: Walikota Jambi Maulana, Ikuti Retreat di Akademi Militer Magelang Pasca Dilantik

“Peserta retreat diberangkatkan dengan bus menuju Akmil untuk menerima pengarahan langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto, serta beberapa menteri terkait. Kami berdua, bersama Wakil Wali Kota Diza, sudah tiba dan siap mengikuti acara,” ujar Maulana.

Diza menambahkan bahwa kegiatan retreat ini merupakan bagian dari kewajiban bagi pejabat publik untuk mengikuti pembekalan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan.

“Sebagai pejabat publik, kami memiliki tanggung jawab untuk mengikuti kegiatan ini guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” jelas Diza.

Selama satu minggu, para peserta retret akan mendapatkan berbagai materi terkait kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, serta kebijakan nasional yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pejabat dalam menjalankan tugasnya.

Diza juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang mendukung acara tersebut.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mempererat hubungan antar kepala daerah dan memperluas wawasan kebangsaan,” ujarnya.

Menurut jadwal yang diterima dari Sekretariat Retret Magelang 2025, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin Parade Senja di Akademi Militer pada sore hari ini, 27 Februari 2025, yang dimulai pukul 17.00 hingga 18.15 WIB. (*)