JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia menempati peringkat pertama dunia sebagai negara dengan masyarakat paling bahagia, berdasarkan hasil survei global yang melibatkan hampir 200 negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada Perayaan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (5/1/2026) malam.

“Dari hampir 200 negara, negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia, negara paling nomor satu di dunia sekarang rakyat yang mengatakan rakyatnya bahagia adalah bangsa Indonesia,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Presiden mengaku terharu dengan hasil survei tersebut, mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup dalam kondisi sederhana dan belum sepenuhnya sejahtera secara ekonomi. Menurutnya, kebahagiaan rakyat Indonesia tidak semata-mata diukur dari aspek materi.

“Ini mengharukan bagi saya karena saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat sederhana,” kata Prabowo.

Ia menekankan bahwa kebahagiaan masyarakat Indonesia tumbuh dari rasa syukur, persaudaraan, persatuan, dan optimisme dalam menjalani kehidupan.

Prabowo menjelaskan bahwa survei tersebut merupakan riset kolaboratif antara Harvard University, Baylor University, dan Gallup, yang mengukur tingkat kebahagiaan masyarakat berdasarkan respons langsung warga di berbagai negara.

Hasilnya menunjukkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi berdasarkan persepsi masyarakatnya sendiri.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti pentingnya menjaga persatuan nasional dan stabilitas sosial di tengah situasi global yang masih penuh ketidakpastian.

Menurutnya, kondisi Indonesia yang relatif aman, damai, dan bersatu menjadi salah satu faktor utama yang mendukung tingkat kebahagiaan masyarakat.

Pernyataan ini mendapat perhatian luas dari media nasional karena menyoroti dimensi psikologis dan sosial dalam menilai kesejahteraan bangsa.

Survei kebahagiaan global umumnya mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kesehatan mental, hubungan sosial, serta persepsi subjektif masyarakat terhadap kehidupannya.

Respons publik pun beragam. Sebagian menilai pernyataan tersebut sebagai kabar positif yang mencerminkan optimisme bangsa.

Sementara sebagian lain mengingatkan bahwa kebahagiaan subjektif tidak selalu mencerminkan kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa kebahagiaan rakyat merupakan modal penting dalam membangun bangsa yang kuat dan bersatu.

Pemerintah, lanjutnya, tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat agar kebahagiaan tersebut dapat berjalan seiring dengan kemajuan nyata.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, meskipun pemerintah belum menetapkan status bencana nasional.

Penegasan itu disampaikan Prabowo saat kunjungan kerja di Aceh, Kamis (1/1/2026).

Presiden menjelaskan bahwa keputusan tidak menetapkan status bencana nasional bukan berarti pemerintah menganggap remeh dampak bencana.

Menurutnya, penetapan status tersebut bergantung pada kemampuan negara dalam menangani bencana yang terjadi.

“Masih ada yang mempertanyakan kenapa tidak ditetapkan bencana nasional. Kita ini punya 38 provinsi, dan bencana ini berdampak di tiga provinsi. Selama negara masih mampu menangani, kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan, status bencana nasional biasanya diberlakukan jika suatu bencana telah melampaui kapasitas negara, baik dari sisi sumber daya, logistik, maupun anggaran.

Selama pemerintah masih dapat mengerahkan kekuatan yang ada, fokus utama adalah penanganan langsung di lapangan.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah memandang bencana di Sumatera sebagai persoalan yang sangat serius.

Hal itu dibuktikan dengan kehadiran sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara di wilayah terdampak.

“Ini bukan berarti kita tidak serius. Faktanya, banyak menteri turun langsung. Ada yang di Aceh Utara, ada sekitar 10 menteri di Aceh hari ini, dan lainnya di wilayah terdampak lain,” katanya.

Selain pengerahan personel, pemerintah pusat juga telah menyiapkan anggaran besar untuk penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.

Bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam upaya pemulihan.

“Kita akan habis-habisan membantu. Anggaran sudah disiapkan untuk memastikan masyarakat terdampak bisa segera pulih,” tegas Prabowo.

Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk terus memperkuat koordinasi agar penanganan bencana berjalan cepat, efektif, dan tepat sasaran, dengan keselamatan warga sebagai prioritas utama.(*)

TAPSEL, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memilih menghabiskan malam pergantian Tahun Baru 2026 bersama warga terdampak banjir di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Kehadiran Presiden di posko pengungsian menjadi simbol nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

Prabowo tiba di kawasan Batang Toru pada Rabu malam, 31 Desember 2025. Tanpa agenda perayaan mewah, Presiden merayakan tahun baru secara sederhana bersama para pengungsi.

Ia tampak berbaur, makan malam bersama warga, serta menyapa anak-anak yang berada di lokasi pengungsian.

Menjelang detik-detik pergantian tahun, suasana hangat dan penuh kebersamaan tercipta di posko. Presiden mengikuti hiburan sederhana yang disiapkan relawan dan aparat setempat.

Tepat saat tahun berganti, Prabowo bersama warga menyanyikan lagu kebangsaan sebagai simbol solidaritas dan penguatan semangat di tengah situasi darurat.

Dalam sambutannya, Prabowo mengajak masyarakat untuk tetap tegar menghadapi cobaan. Ia menekankan pentingnya semangat gotong royong sebagai kekuatan utama bangsa.

“Kita menghadapi kesulitan, musibah, dan tantangan. Tapi kita harus tetap kuat, tegar, dan saling bergotong royong menghadapi semua ini bersama-sama,” ujar Prabowo di hadapan para pengungsi.

Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus hadir membantu rakyat. Menurutnya, tugas utama pemerintah adalah memastikan masyarakat tidak menghadapi kesulitan sendirian.

“Percaya dan yakinlah bahwa pemerintah dengan seluruh kekuatan yang ada bertekad membantu rakyat mengatasi kesulitan. Itu tujuan dan tanggung jawab kami,” tegasnya.

Selain memberikan dukungan moral, Prabowo turut menyampaikan perkembangan penanganan bencana di Sumatera Utara. Ia menyebut bahwa proses pemulihan menunjukkan kemajuan signifikan.

“Dilaporkan kepada saya, di Tapanuli Selatan sudah tidak ada lagi desa yang terisolasi. Secara umum, di Sumatera Utara sebagian besar wilayah sudah mengalami perbaikan,” ungkapnya.

Banjir yang melanda Tapanuli Selatan merupakan bagian dari bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra pada akhir 2025.

Ribuan warga terpaksa mengungsi akibat kerusakan permukiman dan infrastruktur, serta terganggunya aktivitas ekonomi.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan logistik, layanan kesehatan, serta dukungan infrastruktur darurat.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, pemerintah daerah, dan para relawan atas kerja keras mereka sejak awal bencana.

Kunjungan Presiden ke posko pengungsian ini menutup tahun 2025 dengan pesan kuat tentang solidaritas dan kepedulian.

Tahun Baru 2026 pun disambut tanpa kemeriahan, namun penuh makna kebersamaan dan kehadiran negara di tengah rakyatnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghabiskan malam pergantian Tahun Baru 2026 di Provinsi Aceh bersama masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Kunjungan tersebut menjadi bentuk empati dan kehadiran langsung pemerintah di tengah warga yang tengah berjuang memulihkan kondisi pascabencana.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan berada di Aceh pada malam pergantian tahun.

Pernyataan tersebut disampaikan Qodari kepada awak media usai bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Menurut Qodari, Presiden ingin merayakan malam tahun baru bersama rakyat Aceh sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

Namun, hingga kini belum ada rincian resmi terkait agenda kegiatan Presiden selama berada di Aceh.

Qodari menyebut salah satu daerah yang berpotensi dikunjungi Presiden adalah Kabupaten Bener Meriah, yang tercatat sebagai salah satu wilayah dengan dampak bencana hidrometeorologi cukup parah.

Meski demikian, jadwal dan lokasi kunjungan masih bersifat tentatif.

Rencana Presiden Prabowo menghabiskan malam tahun baru di Aceh mendapat sorotan luas dari media nasional.

Langkah ini dinilai sebagai simbol kuat kehadiran negara di tengah rakyat, terutama pada momen yang biasanya identik dengan perayaan, namun kini diwarnai duka akibat bencana.

Kunjungan tersebut juga dipandang sebagai pesan politik dan sosial bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada seremoni, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan.

Presiden memilih berada di lokasi terdampak bencana ketimbang merayakan tahun baru di ibu kota atau pusat perayaan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyampaikan bahwa Presiden berencana mengunjungi sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera menjelang akhir tahun, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Langkah Presiden Prabowo ini sejalan dengan upaya pemerintah yang mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui kerja sama lintas sektor.

Di berbagai daerah, pemerintah daerah bahkan menyesuaikan perayaan tahun baru dengan membatasi pesta dan kembang api sebagai bentuk solidaritas terhadap korban bencana.

Dengan memilih Aceh sebagai lokasi menghabiskan malam Tahun Baru 2026, Presiden Prabowo dinilai ingin menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu hadir bersama rakyat.

Terutama di saat-saat sulit, sekaligus memperkuat semangat pemulihan nasional.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pengembangan wilayah Papua sebagai kawasan penanaman kelapa sawit guna mendukung program swasembada energi nasional.

Kelapa sawit dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber bioenergi yang dapat diolah menjadi bahan bakar minyak (BBM) nabati, sehingga mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.

Usulan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah dari Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, pada 16 Desember 2025.

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan pentingnya setiap daerah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan energi dan pangan secara mandiri.

“Nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam lima tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pemanfaatan komoditas lokal seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk menekan impor energi.

Selama ini, impor BBM disebut menguras anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Jika daerah mampu memproduksi energi sendiri, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk pembangunan sektor lain.

Selain mendorong kemandirian energi, pengembangan perkebunan sawit di Papua juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Namun, wacana ini memunculkan perhatian dan perdebatan dari berbagai kalangan, terutama terkait dampak lingkungan dan tata kelola lahan.

Sejumlah anggota DPR RI, khususnya dari Komisi IV, menekankan perlunya kajian lingkungan yang komprehensif sebelum kebijakan tersebut direalisasikan.

Mereka mengingatkan agar pengembangan sawit tidak mengorbankan fungsi hutan sebagai penyangga ekosistem dan daerah resapan air.

Organisasi lingkungan juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Papua dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.

Sehingga perluasan perkebunan sawit dikhawatirkan dapat mengancam habitat alami serta ruang hidup masyarakat adat jika tidak direncanakan dengan cermat.

Pemerintah menyatakan akan mempertimbangkan seluruh masukan dari berbagai pihak.

Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa swasembada energi tetap menjadi prioritas nasional, dengan komitmen menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pejabat negara tidak boleh menjadikan lokasi bencana sebagai ajang wisata bencana.

Pernyataan ini disampaikan saat arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025), di tengah penanganan bencana yang masih berlangsung di beberapa daerah.

Prabowo menyoroti praktik sebagian pejabat dan tokoh publik yang datang ke lokasi bencana hanya untuk pencitraan atau foto-foto tanpa tujuan konkret

“Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan membantu mengatasi masalah. Rakyat di situ jangan dijadikan objek,” tegasnya.

Presiden menegaskan setiap kunjungan ke daerah terdampak bencana harus dilandasi empati dan tanggung jawab.

Serta fokus pada upaya membantu masyarakat secara nyata. Kegiatan pejabat di lokasi bencana seharusnya digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak.

Hingga memastikan bantuan tersalurkan efektif, dan mempercepat pengambilan keputusan di lapangan.

Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga etika komunikasi publik terkait bencana.

Pejabat diminta menyampaikan informasi faktual, menenangkan, dan berpihak pada korban, tanpa mengeksploitasi penderitaan warga terdampak.

Presiden juga menyatakan komitmennya untuk memantau penanganan bencana secara langsung, minimal satu minggu sekali, agar proses tanggap darurat, pemulihan pascabencana, dan mitigasi bencana berjalan optimal.

Arahan ini menegaskan standar etika bagi pejabat publik dalam merespons bencana: hadir dengan empati, tindakan nyata, dan bukan sekadar menunjukkan kehadiran di tengah musibah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas praktik pembalakan liar yang dinilai memperparah kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana alam.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul rangkaian bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi aktivitas penebangan hutan ilegal, terutama yang merusak daerah aliran sungai dan kawasan hutan lindung.

Ia menyebutkan bahwa langkah penertiban terhadap pembalakan liar telah dimulai dan akan terus diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum.

“Pembalakan liar akan kita tertibkan. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut keselamatan rakyat dan masa depan lingkungan kita,” ujar Prabowo.

Presiden menilai kerusakan hutan akibat aktivitas ilegal telah memperburuk dampak bencana hidrometeorologi.

Khususnya banjir bandang dan tanah longsor yang menimbulkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur.

Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan profesional tanpa pandang bulu terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan.

Selain penegakan hukum, Prabowo juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Ia meminta para kepala daerah untuk memperketat pengawasan di wilayah masing-masing dan memastikan tidak ada pembiaran terhadap praktik penebangan hutan ilegal.

Menurutnya, lemahnya pengawasan di tingkat daerah kerap menjadi celah bagi maraknya pembalakan liar.

Dalam konteks penanganan bencana, Presiden menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap fokus pada pemulihan wilayah terdampak, termasuk perbaikan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa upaya pemulihan harus dibarengi dengan langkah pencegahan jangka panjang agar bencana serupa tidak terus berulang.

Pernyataan Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa isu lingkungan dan perlindungan hutan menjadi perhatian serius pemerintah.

Penindakan pembalakan liar dipandang tidak hanya sebagai agenda penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengurangi risiko bencana dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Pemerintah berharap langkah tegas tersebut dapat memberikan efek jera sekaligus mendorong semua pihak untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID –  Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan penghapusan utang bagi petani di sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak bencana alam.

Langkah ini terutama menyasar Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini menjadi beban finansial petani, sekaligus menjadi bentuk respons pemerintah dalam meredam dampak ekonomi akibat banjir, longsor, dan kerusakan lahan pertanian.

Prabowo menegaskan bahwa, keputusan ini diambil karena situasi yang dihadapi petani merupakan keadaan darurat yang tidak dapat dihindari.

“Utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, kita akan hapus. Jadi petani jangan khawatir tidak bisa mengembalikan utang, karena ini bukan kelalaian, tetapi keadaan terpaksa,” ujar Prabowo.

Selain penghapusan utang, pemerintah juga menyiapkan program rehabilitasi lahan pertanian, termasuk perbaikan sawah, jaringan irigasi, serta infrastruktur penunjang lainnya.

Upaya ini bertujuan agar petani bisa kembali berproduksi dan memulihkan ketahanan pangan di wilayah terdampak.

Kebijakan tersebut disambut positif oleh para petani. Banyak di antara mereka yang sebelumnya khawatir tidak mampu membayar utang karena lahan rusak kini merasa terbantu dan lebih optimistis menghadapi masa pemulihan.

Pemerintah turut memastikan bahwa distribusi pangan dari wilayah lain tetap berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama proses perbaikan.

Namun, kebijakan ini juga menuai perhatian. Sejumlah aktivis lingkungan menilai pemerintah perlu memperbaiki tata kelola hutan dan lahan.

Mereka menyoroti dugaan deforestasi dan izin pemanfaatan hutan yang dinilai longgar sehingga memperparah dampak bencana di beberapa wilayah Sumatera.

Para ahli menilai, pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan langkah penting untuk mencegah bencana serupa di masa mendatang.

Melalui kebijakan penghapusan utang ini, pemerintah berharap petani dapat pulih secara ekonomi dan kembali meningkatkan produktivitas pertanian.

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bukti komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada petani yang rentan terhadap risiko bencana alam.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam kepada Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang diketahui sedang menunaikan ibadah umrah saat wilayahnya dilanda banjir bandang dan longsor.

Kritik tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu malam, 7 Desember 2025.

Dalam forum yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan para kepala daerah di Aceh itu, Prabowo menyoroti tindakan Mirwan yang dinilai meninggalkan tanggung jawabnya di tengah situasi darurat.

“Kalau ada yang mau lari, ya silakan. Tapi kalau perlu dicopot Mendagri bisa, diproses,” tegas Prabowo.

Ia kemudian mencontohkan disiplin militer dalam menghadapi situasi kritis.

“Kalau di tentara itu namanya desersi. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, itu tidak bisa diterima. Saya nggak mau tanya partai mana,” lanjutnya.

Keberangkatan Mirwan ke Arab Saudi pada 2 Desember 2025 sebelumnya menuai kritik publik karena dilakukan tepat saat bencana melanda sejumlah kecamatan di Aceh Selatan.

Pemkab Aceh Selatan berdalih bahwa situasi sudah stabil ketika ia berangkat, namun penjelasan itu tetap memicu polemik.

Setelah pernyataan Prabowo mencuat, Partai Gerindra langsung menjatuhkan sanksi internal, dengan memberhentikan Mirwan dari posisi Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menyatakan siap melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan kelalaian tugas sebagai kepala daerah.

Kasus ini memantik diskusi luas soal komitmen pejabat publik dalam menghadapi krisis.

Sindiran keras Prabowo disebut sebagai sinyal bahwa, pemerintah pusat menuntut kedisiplinan dan kehadiran penuh para kepala daerah, terutama ketika bencana mengancam keselamatan masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi dipilih oleh DPRD kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan dukungannya.

Gagasan ini pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, pada peringatan HUT ke-61 Golkar, 5 Desember 2025.

Dalam pidatonya, Prabowo menilai bahwa biaya politik dalam pilkada langsung kini terlalu tinggi, baik bagi negara maupun kandidat.

Menurutnya, diperlukan sistem yang lebih efisien serta mampu menekan praktik politik uang.

“Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Kita harus menekan ongkos politik agar tidak hanya orang berduit yang bisa berkompetisi. Politik yang mahal ini adalah sumber korupsi yang sangat besar,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menegaskan bahwa sejumlah negara demokratis menerapkan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui parlemen daerah.

Karena itu, menurutnya, pelimpahan mandat kepada DPRD untuk memilih gubernur, bupati, atau wali kota bukanlah hal baru.

Jika rakyat sudah memilih DPRD, maka DPRD dapat diberi kewenangan untuk memilih kepala daerah demi efisiensi pemilu.

Di sisi lain, PDIP menyatakan belum mengambil sikap resmi. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa perubahan sistem pemilu tidak boleh dilakukan tanpa kajian mendalam.

Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek konstitusional serta suara masyarakat sebelum mengambil keputusan.

Namun, penolakan muncul dari kelompok masyarakat sipil dan beberapa partai politik. Mereka menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi mengurangi ruang partisipasi rakyat dalam demokrasi.

Kritikus menyebutnya sebagai langkah mundur dari agenda reformasi yang menempatkan pemilihan langsung sebagai pilar partisipasi publik.

Sejumlah pengamat juga memperingatkan bahwa meski biaya politik mungkin menurun, politik uang tidak otomatis hilang.

Mereka memperkirakan dinamika lobi dan transaksi politik justru bisa semakin terkonsentrasi di ruang tertutup DPRD.

Meski muncul pro dan kontra, wacana perubahan sistem pilkada ini terus bergulir dan menjadi sorotan publik.

Keputusan akhir kini berada di tangan pemerintah dan parlemen, apakah Indonesia akan mempertahankan sistem pemilihan langsung atau kembali ke pola pemilihan melalui DPRD seperti sebelum era reformasi.(*)