JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  – Gubernur Jambi Al Haris menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang wajar dalam sistem pemerintahan.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bagian dari hak prerogatif presiden dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran pemerintah.

Al Haris mengatakan setiap kebijakan yang diambil Presiden tentu melalui berbagai pertimbangan dan evaluasi mendalam, termasuk melihat perkembangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

“Program ini sudah berjalan dan tentu ada banyak evaluasi yang dilakukan. Presiden pasti menerima berbagai masukan, laporan masyarakat, serta melihat langsung kondisi yang terjadi selama pelaksanaannya,” kata Al Haris, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, pergantian pejabat merupakan hal yang lazim dalam pemerintahan dan tidak perlu disikapi secara berlebihan.

Evaluasi terhadap kinerja pembantu presiden merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah.

“Ini sesuatu yang normatif. Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan pergantian apabila dianggap perlu demi meningkatkan kinerja pemerintahan. Kita harus menyikapinya secara bijak,” ujarnya.

Al Haris berharap kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional mampu memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Ia menekankan pentingnya pemerataan program hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Kita berharap program ini semakin baik, lebih efektif, dan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk saudara-saudara kita yang berada di wilayah 3T,” katanya.

Menurut Al Haris, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan program tersebut dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.

“Harapan kita ke depan program ini semakin luas cakupannya, semakin merata, dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan serta kualitas kesehatan masyarakat,” tutupnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kejaksaan Agung resmi menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tak hanya Dadan, penyidik juga menetapkan dua mantan Wakil Kepala BGN, yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Pengumuman status hukum ketiganya disampaikan Kejagung pada Rabu (3/6/2026).

Pantauan di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, memperlihatkan Dadan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda saat keluar dari ruang pemeriksaan.

Dengan tangan terborgol, ia kemudian dibawa menggunakan kendaraan tahanan menuju lokasi penahanan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik mengumpulkan alat bukti yang dinilai memenuhi ketentuan hukum.

Menurut Kejagung, kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang dikelola Badan Gizi Nasional sepanjang periode 2025 hingga 2026.

Dalam penyidikan, aparat menemukan adanya dugaan keterkaitan sejumlah yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan para tersangka.

Yayasan-yayasan tersebut diduga memperoleh keuntungan besar meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra resmi program.

Penyidik menduga afiliasi tersebut dilakukan melalui pihak lain yang bertindak sebagai perantara, sehingga hubungan dengan para tersangka tidak terlihat secara langsung dalam dokumen formal.

Selain menelusuri hubungan yayasan mitra, Kejagung juga mengungkap indikasi penyimpangan pada proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN.

Penyidik menduga terjadi intervensi dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang mengakibatkan pengadaan tidak disusun berdasarkan kebutuhan aktual di lapangan.

Tidak hanya itu, penyidik turut menemukan dugaan penggelembungan harga pada sejumlah proyek pengadaan yang berpotensi menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Beberapa proyek yang menjadi fokus penyidikan antara lain pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, lebih dari 31.000 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci

Seluruh proyek tersebut diduga mengandung unsur mark up dan pelanggaran prosedur pengadaan.

Sebelum menetapkan tersangka, tim penyidik Kejagung juga melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang berlokasi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dari kegiatan tersebut, sejumlah dokumen dan barang bukti turut diamankan untuk kepentingan penyidikan.

Kasus ini juga menyeret perhatian publik karena muncul di tengah pergantian pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional.

Sehari sebelum pengumuman tersangka, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN.

Pada saat yang sama, dua wakil kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, juga dicopot dari posisinya.

Pemerintah kemudian menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Sementara jabatan Wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih terus mengembangkan penyidikan guna menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program strategis nasional tersebut.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menerima dan menyalurkan Bantuan Kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa satu ekor sapi kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Bantuan tersebut diserahkan melalui Masjid Raya Al Muttaqin Kuala Tungkal pada Kamis pagi (28/5/2026) dan disaksikan langsung oleh masyarakat serta jamaah yang hadir di lokasi.

Sapi kurban yang disalurkan merupakan jenis Brahman Cross dengan bobot mencapai 848 kilogram.

Hewan tersebut kemudian dilakukan prosesi penyembelihan sesuai ketentuan ibadah kurban dan disambut antusias oleh masyarakat sekitar masjid.

Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas perhatian kepada masyarakat daerah melalui bantuan hewan kurban tersebut.

“Alhamdulillah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menerima Bantuan Kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa hewan kurban yang disalurkan melalui Masjid Raya Al Muttaqin Kuala Tungkal,” ujar Anwar Sadat.

Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di momentum Hari Raya Iduladha.

“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga menjadi amal ibadah dan membawa keberkahan bagi masyarakat,” tambahnya.

Penyerahan hewan kurban tersebut turut didampingi sejumlah pejabat daerah, di antaranya Plh Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kasat Pol PP, serta Bagian Kesra Setda Tanjab Barat.

Sementara itu, Ketua Pengurus Masjid Raya Al Muttaqin, H. Lamsur, turut menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan.

Menurutnya, hewan kurban tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Semoga bantuan ini menjadi berkah dan membawa manfaat bagi masyarakat Kuala Tungkal,” ujarnya.

Selain prosesi penyerahan, Bupati Anwar Sadat juga menyerahkan bantuan cairan disinfektan kepada pengurus masjid untuk menjaga kebersihan lingkungan pascapenyembelihan hewan kurban.

Langkah tersebut menjadi bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memastikan pelaksanaan kurban berjalan tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Perjalanan hukum seorang pengemudi ojek online (ojol) di Jambi, Muhammad Iqbal (45), kembali menjadi sorotan setelah putusan kasasi Mahkamah Agung mengubah vonis bebas yang sebelumnya ia terima di Pengadilan Negeri Jambi.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jambi sempat memutuskan Iqbal bebas murni dari dakwaan pencurian sepeda motor Honda Scoopy milik tetangganya karena minim alat bukti.

Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa.

Putusan tersebut membuat Iqbal yang sempat menikmati kebebasan selama lima bulan kembali harus menjalani masa tahanan.

“Saya mendapat kabar kalau saya kembali ke penjara dan dihukum 2 tahun,” ujar Iqbal.

Iqbal mengaku bingung dan kecewa atas putusan tersebut. Ia juga menyampaikan permohonan keadilan kepada sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, serta Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra.

“Barang bukti motor dan kunci tidak pernah dihadirkan di persidangan. Saya tidak pernah mencuri. Kami selalu diajarkan hidup jujur,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan pihak keluarga yang menegaskan bahwa Iqbal tidak pernah diajarkan untuk melakukan tindakan melanggar hukum, meski hidup dalam keterbatasan ekonomi.

Kuasa hukum Muhammad Iqbal, M. Amin, menyebut perkara ini sejak awal dipenuhi sejumlah kejanggalan dalam proses pembuktian di persidangan.

Ia menjelaskan, pada putusan tingkat pertama tanggal 6 Januari 2026, majelis hakim PN Jambi membebaskan terdakwa karena tidak terpenuhinya unsur pembuktian yang sah.

Menurutnya, dalam persidangan tidak pernah dihadirkan barang bukti utama berupa sepeda motor maupun kunci asli kendaraan yang dilaporkan hilang.

Selain itu, rekaman CCTV di lokasi kejadian juga disebut tidak memperlihatkan wajah terdakwa secara jelas, sementara sejumlah keterangan saksi dipersoalkan validitasnya.

Kuasa hukum juga menduga adanya ketidaksesuaian dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta potensi keterangan saksi yang tidak sesuai fakta.

M. Amin menilai, pengajuan kasasi terhadap putusan bebas murni tersebut menimbulkan persoalan hukum tersendiri, terutama terkait ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Ia menyebut, dalam regulasi terbaru yang diklaim melalui Pasal 299 KUHP baru atau UU Nomor 20 Tahun 2025, putusan bebas murni seharusnya bersifat final dan tidak dapat diajukan kasasi.

Saat ini, pihak kuasa hukum tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan berupa Peninjauan Kembali (PK) dengan bukti baru, serta rencana pelaporan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung.(*)

MAGELANG, SEPUCUKJAMBI.ID — Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengikuti kegiatan Retreat Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Akademi Militer Magelang, pada 15–19 April 2026.

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Ketua DPRD se-Indonesia dan difokuskan pada penguatan wawasan kebangsaan, kepemimpinan strategis, serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebelum pelaksanaan retreat, para peserta juga mengikuti rangkaian rapat teknis yang difasilitasi oleh Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) sebagai persiapan kegiatan.

Kemas Faried mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para pimpinan DPRD untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan sekaligus memperdalam pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan.

“Dari Senin kita sudah dikumpulkan ADEKSI untuk melaksanakan rakernis guna persiapan retreat ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga dirancang untuk memperkuat sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Menurutnya, materi yang diberikan dalam retreat mencakup kepemimpinan, wawasan kebangsaan, hingga strategi pembangunan daerah yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan pemerintahan saat ini.

“Ini penting untuk memperkuat kapasitas dan menyamakan visi antara pusat dan daerah,” kata Kemas Faried.

Ia juga menyebutkan bahwa kegiatan tersebut dijadwalkan akan dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Kamis (16/4/2026).

“Besok rencananya Presiden Prabowo Subianto akan membuka sekaligus memberikan arahan,” pungkasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk membahas penguatan kerja sama strategis, khususnya di sektor energi dan pasokan minyak.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa agenda ini merupakan langkah penting pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas energi nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.

Menurutnya, kerja sama dengan Rusia diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi Indonesia, terutama dalam menjamin ketersediaan pasokan minyak yang stabil.

“Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah Rusia, termasuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).

Teddy menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan melakukan pertemuan langsung secara empat mata dengan Presiden Vladimir Putin dalam agenda kunjungan tersebut.

Ia menegaskan bahwa pertemuan tingkat tinggi ini memiliki nilai strategis, terutama di tengah kondisi geopolitik global yang terus berubah dan penuh ketidakpastian.

“Situasi global saat ini menuntut adanya penguatan kerja sama internasional yang lebih solid, termasuk di sektor energi,” tambahnya.

Selain membahas isu energi, kedua pemimpin juga akan bertukar pandangan terkait perkembangan situasi geopolitik dunia serta upaya menjaga stabilitas dan perdamaian internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga akan menegaskan posisinya sebagai negara yang aktif mendorong stabilitas global melalui pendekatan diplomasi dan kerja sama strategis.

Pertemuan ini sekaligus menjadi bagian dari langkah pemerintah Indonesia dalam memperluas kemitraan dengan negara-negara produsen energi, guna memastikan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi secara berkelanjutan.

Di tengah ketegangan global yang berdampak pada sektor energi dan ekonomi dunia, penguatan kerja sama internasional dinilai menjadi kunci penting bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Prabowo Subianto menginstruksikan langkah tegas kepada seluruh aparat negara untuk menghentikan praktik penyelundupan yang dinilai masih marak terjadi di Indonesia.

Perintah tersebut ditujukan langsung kepada jajaran strategis, mulai dari Panglima TNI, Kapolri, hingga Menteri Keuangan, agar memaksimalkan kewenangan dalam menindak aktivitas ilegal tersebut.

“Gunakan seluruh wewenang yang ada untuk menghentikan penyelundupan,” tegas Prabowo saat memberikan arahan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga agar penegakan hukum berjalan lebih efektif dan terintegrasi di semua tingkatan.

Menurutnya, hingga saat ini tantangan dalam memberantas penyelundupan masih besar dan membutuhkan kerja keras yang konsisten.

“Pekerjaan kita masih berat, kebocoran masih terjadi, penyelundupan juga masih berlangsung,” ujarnya.

Prabowo menilai praktik penyelundupan menjadi ancaman serius karena dapat menggerus potensi kekayaan negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku, dan penegakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu.

“Tidak ada pengecualian, siapa pun yang terlibat akan ditindak tegas,” katanya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional dari dampak aktivitas ilegal.

Dengan instruksi tersebut, diharapkan sinergi antar aparat dapat semakin solid dalam menutup celah penyelundupan serta mengamankan potensi penerimaan negara.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBi.ID – Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia tengah memasuki fase kebangkitan besar yang akan menarik perhatian dunia internasional.

Ia bahkan menyebut dalam waktu dekat, Indonesia akan menghadirkan kejutan yang signifikan di panggung global.

Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian pabrik perakitan kendaraan komersial listrik milik PT VKTR Sakti Industries di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi berada dalam posisi sebagai “raksasa tidur”.

Ia menggambarkan kondisi saat ini sebagai momentum kebangkitan nasional yang nyata.

“Tahun depan kita akan membuat dunia terkejut. Indonesia sedang bangkit, kita bukan lagi negara yang tertidur, kita sedang bergerak maju,” ujarnya.

Prabowo juga menanggapi berbagai pandangan negatif yang menilai kondisi Indonesia sedang tidak baik. Ia menilai anggapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Menurutnya, persepsi suram terhadap Indonesia justru muncul dari sudut pandang yang tidak objektif.

Ia menegaskan bahwa kondisi Indonesia saat ini berada dalam arah yang positif dan penuh harapan.

Lebih lanjut, ia menyoroti besarnya potensi yang dimiliki Indonesia, mulai dari kekayaan sumber daya alam hingga peluang pengembangan industri modern seperti energi terbarukan dan teknologi.

Prabowo pun mengajak seluruh masyarakat untuk tetap optimistis serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi pesimistis.

Ia menekankan pentingnya kerja sama seluruh elemen bangsa untuk memaksimalkan potensi tersebut.

Dengan berbagai faktor pendukung tersebut, ia meyakini Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi kekuatan besar dunia dalam waktu dekat.(*)

SEOUL, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kenegaraan ke Korea Selatan dan bertemu langsung dengan Presiden Lee Jae-myung di Istana Kepresidenan Blue House, Rabu (1/4/2026).

Kedatangan Presiden Prabowo disambut dengan upacara kenegaraan lengkap, menegaskan kedekatan hubungan bilateral kedua negara.

Pada momen penyambutan, kedua pemimpin terlihat berjabat tangan dan berpelukan hangat, menandai suasana persahabatan sekaligus sinyal positif bagi hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan.

Lagu kebangsaan kedua negara dikumandangkan dan diikuti inspeksi pasukan kehormatan serta pengenalan delegasi masing-masing negara.

Dari pihak Indonesia, rombongan didampingi oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Setelah prosesi penyambutan resmi, kedua kepala negara melanjutkan pertemuan tatap muka (small group meeting), yang kemudian diikuti pertemuan bilateral bersama seluruh delegasi.

Agenda pertemuan membahas kerja sama strategis di berbagai sektor, termasuk ekonomi, teknologi, energi, dan perdagangan.

Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian lawatan luar negeri Presiden Prabowo setelah menyelesaikan agenda di Jepang.

Selain pertemuan dengan Presiden Lee, rencananya akan dilakukan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara untuk memperluas kerja sama bilateral.

Pemerintah menekankan, kunjungan ini diharapkan semakin mempererat hubungan persahabatan dan kemitraan strategis Indonesia-Korea Selatan.

Sekaligus membuka peluang investasi dan kolaborasi di bidang teknologi, infrastruktur, energi, dan perdagangan untuk masa depan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah resmi menetapkan kebijakan baru bagi aparatur sipil negara (ASN), yakni bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini akan diberlakukan setiap hari Jumat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa aturan tersebut berlaku untuk ASN di instansi pusat maupun daerah.

“Penerapan work from home bagi ASN dilakukan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).

Menurut Airlangga, kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendorong transformasi layanan publik berbasis digital di lingkungan pemerintahan.

Selain itu, kebijakan WFH ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), menyusul dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi pasokan energi global.

Sebelumnya, Airlangga telah mengisyaratkan bahwa kebijakan tersebut segera diumumkan usai diputuskan dalam rapat pemerintah bersama Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan memberikan imbauan kepada pemerintah daerah setelah pengumuman resmi dilakukan.

Pemerintah Pastikan Harga BBM Tetap Stabil

Di tengah isu global terkait energi, pemerintah juga memastikan tidak akan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

“Pemerintah bersama Kementerian ESDM dan Pertamina memastikan bahwa harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, belum akan mengalami penyesuaian,” jelas Prasetyo.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya terkait kenaikan harga BBM.

Selain harga yang tetap, pemerintah juga menjamin ketersediaan BBM dalam kondisi aman.

“Tidak perlu resah, ketersediaan BBM kami jamin dan tidak ada penyesuaian harga,” tegasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.(*)