Lewat Telepon, Prabowo Bahas Ketegangan Timur Tengah dengan MBS

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin membahas perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang belakangan mengalami peningkatan ketegangan.

Informasi mengenai komunikasi antara kedua pemimpin tersebut disampaikan melalui akun resmi X milik Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Dalam keterangannya disebutkan bahwa pembicaraan menyoroti eskalasi militer yang sedang terjadi di kawasan tersebut serta potensi dampaknya terhadap stabilitas global.

Menurut pernyataan tersebut, Putra Mahkota Mohammed bin Salman dan Presiden Prabowo meninjau perkembangan situasi keamanan yang semakin memanas di Timur Tengah.

Kondisi ini dinilai dapat memberikan dampak serius terhadap keamanan regional maupun internasional.

Dalam percakapan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya langkah cepat untuk meredakan ketegangan yang sedang berlangsung.

Ia menekankan bahwa penghentian aksi militer menjadi langkah mendesak guna mencegah situasi semakin memburuk.

Pemerintah Indonesia menilai bahwa eskalasi konflik yang terus meningkat berpotensi memicu ketidakstabilan yang lebih luas di kawasan.

Karena itu, upaya diplomasi dan dialog dinilai menjadi jalan terbaik untuk mengurangi risiko konflik berkepanjangan.

Sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia secara konsisten mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai.

Sikap tersebut kembali ditegaskan oleh Presiden Prabowo dalam pembicaraan dengan Mohammed bin Salman yang menyoroti pentingnya menjaga stabilitas kawasan serta keamanan internasional.

Percakapan antara kedua pemimpin ini menunjukkan adanya perhatian bersama terhadap dinamika geopolitik di Timur Tengah yang saat ini menjadi sorotan dunia.(*)




Indonesia Gabung Board of Peace, PBNU Nilai Langkah Strategis dan Tepat

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang membawa Indonesia menjadi anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian, sebuah forum internasional yang berfokus pada upaya perdamaian dan pemulihan di Gaza, Palestina.

Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut ditandai dengan penandatanganan piagam Board of Peace oleh Presiden Prabowo dalam pertemuan internasional beberapa waktu lalu.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen diplomasi aktif Indonesia dalam mendukung penyelesaian konflik berkepanjangan yang dialami rakyat Palestina.

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menilai keputusan tersebut sebagai langkah yang tepat dan strategis.

Menurutnya, Indonesia perlu terus memperluas peran dan kehadirannya di berbagai forum global agar kontribusinya bagi perdamaian Palestina tidak berhenti pada pernyataan moral semata.

“Keputusan Presiden untuk bergabung di dalam Board of Peace ini, saya kira adalah keputusan yang tepat berdasarkan komitmen yang abadi untuk membantu Palestina,” ujar Gus Yahya kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2026).

Gus Yahya menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa bersikap pasif jika benar-benar ingin membantu Palestina keluar dari konflik yang telah berlangsung lama.

Ia menilai kehadiran Indonesia di berbagai platform internasional justru penting agar suara yang memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina tetap terdengar.

Menurutnya, meskipun keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace menuai perdebatan dan dianggap kontroversial oleh sebagian pihak, langkah tersebut harus dilihat sebagai bagian dari strategi jangka panjang diplomasi perdamaian.

“Kalau kita memang sungguh ingin berbuat sesuatu untuk membantu Palestina menemukan jalan keluar dari masalahnya, maka kita harus hadir di semua arena, apa pun arenanya dan apa pun platform-nya,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers.

Respons PBNU ini muncul di tengah diskusi publik terkait efektivitas Board of Peace serta implikasi diplomatik dari keanggotaan Indonesia.

Namun PBNU menilai langkah tersebut justru memperluas ruang gerak Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten mendorong perdamaian global, khususnya di kawasan Gaza.(*)