SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi resmi menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru, Jumat (1/5/2026).

Momentum ini langsung dijadikan titik awal konsolidasi dan penguatan mesin partai menuju target besar Pemilu 2029.

Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi, Cek Endra, didampingi Sekretaris Ivan Wirata.

SK tersebut diterima oleh Ketua DPD II Golkar Muaro Jambi, H. Asikin bersama jajaran pengurus.

Dalam arahannya, Cek Endra menegaskan bahwa SK bukan sekadar formalitas, melainkan perintah untuk langsung bergerak di tengah masyarakat.

“Tidak ada lagi alasan untuk tidak bekerja. Semua pengurus harus turun dan bekerja nyata untuk rakyat,” tegasnya.

Golkar Muaro Jambi pun memasang target ambisius pada Pemilu 2029, yakni meningkatkan perolehan kursi DPRD sekaligus merebut posisi pimpinan DPRD sebagai tujuan utama.

Ketua DPD II, H. Asikin, menegaskan komitmen seluruh pengurus untuk bekerja maksimal sesuai tugas masing-masing.

“Jangan hanya nama di struktur. Kita harus buktikan siap bekerja dan berjuang bersama membesarkan Golkar,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Golkar Muaro Jambi akan menggelar rapat kerja (raker) untuk menyusun strategi politik dan memperkuat soliditas internal partai.

Langkah lanjutan juga akan difokuskan pada konsolidasi hingga tingkat kecamatan dan desa, sekaligus menginventarisasi calon legislatif potensial dari berbagai kalangan.

Tak hanya legislatif, Golkar Muaro Jambi juga menargetkan peran besar dalam kontestasi pemilihan kepala daerah mendatang.

Dengan struktur baru yang telah terbentuk, partai berlambang pohon beringin ini optimistis mampu tampil lebih solid, progresif, dan menjadi kekuatan politik yang semakin diperhitungkan di Muaro Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Target besar langsung dicanangkan usai pelantikan pengurus baru DPD PAN Kota Jambi periode 2024–2029.

Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Jambi menargetkan perolehan 10 kursi DPRD Kota Jambi pada Pemilu 2029 mendatang.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam momentum pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, yang sekaligus mengukuhkan Maulana sebagai Ketua DPD PAN Kota Jambi.

Dengan target tersebut, PAN optimistis tidak hanya meningkatkan perolehan kursi, tetapi juga merebut posisi Ketua DPRD Kota Jambi.

“Target kita jelas, 10 kursi DPRD. Dengan kerja keras, kerja kompak, dan kerja cerdas seluruh kader, InsyaAllah target itu bisa tercapai,” tegas Sekretaris PAN Kota Jambi, Naim.

Dalam kepengurusan baru ini, Maulana didampingi oleh:

• Sekretaris: Naim
• Bendahara: M Luthi Amri Azis
• Ketua Bappilu: M Saleh Aziz

Seluruh jajaran pengurus DPD PAN Kota Jambi turut dilantik dan dikukuhkan dengan membawa arah baru serta semangat baru untuk memenangkan kontestasi politik ke depan.

Ketua DPD PAN Kota Jambi, Maulana, menyatakan kesiapan penuh untuk langsung bergerak melakukan konsolidasi internal dan penguatan struktur partai hingga tingkat bawah.

Menurutnya, kemenangan tidak bisa diraih tanpa kerja bersama seluruh kader.

“Kami akan fokus membangun kekuatan dari bawah, merangkul semua elemen, dan memastikan PAN hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya soliditas kader sebagai kunci utama dalam mencapai target politik yang telah ditetapkan.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dalam arahannya menegaskan pentingnya loyalitas dan kerja nyata kader dalam memenangkan hati masyarakat.

Ia juga mendorong seluruh pengurus untuk aktif membantu masyarakat melalui program nyata, khususnya di sektor ekonomi dan pangan.

Pelantikan ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Hatta Rajasa dan Edi Suparno, serta ribuan kader PAN dari seluruh Provinsi Jambi.

Momentum ini menjadi titik awal bagi PAN Kota Jambi untuk memperkuat mesin partai dan menatap target besar pada Pemilu 2029.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, resmi dilantik sebagai Ketua DPD PAN Kota Jambi oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, dalam pelantikan serentak pengurus DPW dan DPD PAN se-Provinsi Jambi, Kamis (30/04/2026).

Prosesi pelantikan berlangsung di Abadi Convention Center dan dirangkai dengan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I DPW PAN Provinsi Jambi.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan bahwa perjalanan panjang PAN dalam mendukung Prabowo Subianto bukanlah hal instan.

“Tiga kali maju, baru kali ini berhasil. Ini bukan kebetulan, tapi hasil dari kesetiaan, loyalitas, dan perjuangan panjang,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga arah perjuangan bangsa sesuai amanat konstitusi, khususnya terkait kedaulatan ekonomi dan pangan.

“Kita harus kembali pada semangat Pasal 33 UUD 1945. Swasembada pangan adalah harga diri bangsa,” tegasnya.

Zulkifli Hasan turut mengajak seluruh kader PAN untuk aktif membantu masyarakat, mulai dari memastikan distribusi pupuk hingga memperkuat koperasi desa sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional.

Sementara itu, Gubernur Jambi yang juga Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, Al Haris, berharap kepengurusan baru mampu memperkuat peran partai dalam mengawal kebijakan pemerintah.

“Sebagai partai koalisi, PAN harus hadir memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Usai dilantik, Maulana menyampaikan komitmennya untuk membawa PAN Kota Jambi menjadi lebih maju dan solid.

Ia menegaskan kesiapan seluruh jajaran pengurus untuk bekerja maksimal dalam membesarkan partai sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Kami siap menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, memperkuat PAN, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Pelantikan ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Hatta Rajasa dan Edi Suparno, serta ribuan kader PAN dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Momentum ini menjadi titik awal konsolidasi besar PAN di Jambi dalam menghadapi dinamika politik ke depan, sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional dan daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi, Cek Endra, resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD II Partai Golkar Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada jajaran pengurus baru yang dipimpin oleh Syufrayogi Syaiful, Kamis (30/04/2026).

Penyerahan SK ini menjadi yang pertama dilakukan pasca Musyawarah Daerah (Musda), sekaligus menandai dimulainya konsolidasi dan penguatan mesin politik Partai Golkar di daerah tersebut.

Dalam arahannya, Cek Endra menegaskan bahwa SK ini bukan sekadar seremoni, melainkan sinyal kuat agar seluruh jajaran pengurus segera bergerak aktif, terstruktur, dan solid menghadapi agenda politik ke depan.

“Ini bukan formalitas. Setelah SK diterima, mesin partai harus langsung bekerja untuk memperkuat basis dan meraih kemenangan,” tegasnya.

Cek Endra juga mematok target ambisius bagi kepengurusan baru, yakni meningkatkan perolehan kursi DPRD Tanjung Jabung Barat dari empat menjadi enam kursi pada Pemilu mendatang.

Menurutnya, peningkatan jumlah kursi sangat penting agar Partai Golkar dapat masuk dalam unsur pimpinan DPRD, sehingga memiliki peran lebih besar dalam menentukan arah kebijakan daerah.

“Kalau kursi bertambah, posisi tawar kita juga meningkat. Ini penting untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Selain target politik, Cek Endra menekankan tiga kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh setiap kepengurusan yang menerima SK, yaitu:

• Menandatangani fakta integritas
• Menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan HUT Golkar
• Menuntaskan formatur kepengurusan secara lengkap

Langkah ini, kata dia, penting untuk memastikan organisasi berjalan tertib, profesional, dan akuntabel.

Sementara itu, Ketua DPD II Golkar Tanjab Barat, Syufrayogi Syaiful, menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan amanah yang diberikan.

Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran pengurus akan langsung bekerja sesuai arahan DPD I, termasuk mengejar target politik yang telah ditetapkan.

“Kami siap bergerak cepat dan bekerja maksimal untuk membesarkan Partai Golkar di Tanjab Barat,” ujarnya.

Ia juga menyinggung kesiapan menghadapi kontestasi politik ke depan, termasuk peluang menuju kursi kepala daerah yang disebutnya mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Penyerahan SK tersebut turut didampingi oleh Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi, Ivan Wirata, beserta jajaran pengurus lainnya.

Momentum ini diharapkan menjadi titik awal penguatan organisasi dan konsolidasi Partai Golkar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menghadapi dinamika politik mendatang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Lembaga Inisiasi Membangun Bumi Agar Hijau (L.I.M.B.A.H) di depan Gedung DPRD Kota Jambi, Senin (27/4/2026), mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly.

Aksi yang diikuti sekitar 20 massa tersebut menyoroti dugaan manipulasi dokumen dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Jambi atas nama Hasto Pratikno.

Koordinator lapangan aksi, Habib Ahmad Syukri Baraqbah dan Ruswandi Idrus, menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya dugaan pemalsuan dokumen yang kini tengah dalam proses penyelidikan oleh Satreskrim Polresta Jambi.

Massa menyebut, dokumen yang digunakan sebagai syarat pencalonan diduga telah menjadi objek penyelidikan pidana, sebagaimana tertuang dalam SP2HP tertanggal 6 April 2026.

Selain itu, mereka juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran aturan terkait larangan rangkap jabatan bagi anggota partai politik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2025.

Dalam orasinya, massa juga menegaskan bahwa proses pelantikan PAW tidak boleh dilanjutkan selama masih terdapat sengketa hukum yang berjalan, baik pidana maupun perdata.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi apapun terkait proses PAW tersebut.

Ia menjelaskan, DPRD masih mempelajari dokumen yang disampaikan oleh partai pengusung serta menunggu hasil verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“DPRD Kota Jambi sampai saat ini belum mengeluarkan rekomendasi kepada Wali Kota maupun Gubernur. Kami masih menunggu hasil verifikasi dari KPU dan juga perkembangan proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.

Faried juga menyebut bahwa DPRD telah melakukan komunikasi resmi dengan KPU untuk memastikan kelengkapan administrasi calon pengganti, termasuk meminta klarifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diajukan.

Menurutnya, keputusan terkait PAW tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena harus mempertimbangkan aspek hukum dan administratif secara menyeluruh.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak pengunjuk rasa, kasus ini tengah bergulir di dua jalur hukum sekaligus, yakni pidana dan perdata.

Pada ranah pidana, laporan dugaan pemalsuan dokumen masih dalam tahap penyelidikan oleh Polresta Jambi.

Penyidik dikabarkan telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dan berencana menyita dokumen terkait sebagai barang bukti.

Sedangkan pada ranah perdata, gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jambi dengan tuntutan pembatalan rekomendasi partai serta ganti rugi miliaran rupiah.

Dengan kondisi tersebut, proses pelantikan PAW hingga kini masih tertunda.

Faried menegaskan bahwa DPRD akan bersikap hati-hati dan tidak akan mengambil langkah yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Semua keputusan nantinya akan menunggu hasil verifikasi resmi dan putusan yang berkekuatan hukum,” tegasnya.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib hingga selesai, dengan pengawalan aparat keamanan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Provinsi Jambi berlangsung hangat dan penuh pesan strategis.

Forum konsolidasi yang digelar serentak di Hotel Rumah Kito, Kota Jambi, Sabtu (28/3) ini menjadi titik penting persiapan partai menuju Pemilu 2029.

Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, hadir secara virtual dari Jakarta dan memberikan peringatan tegas kepada seluruh kader.

Ia menekankan bahwa politik tidak boleh dijalankan secara dangkal.

“Kalau berpikir dangkal, berarti belum siap menjadi politisi. Kita harus matang dan siap bertanding,” tegas Mardiono.

Dalam arahannya, Mardiono juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dan memberi contoh nyata.

Pemimpin, menurutnya, harus hadir di tengah masyarakat, memberikan manfaat nyata, dan menghindari penyebaran isu yang memecah belah.

“Pemimpin harus optimis, menjadi suri teladan seperti Rasulullah, dan hadir untuk rakyat,” ujarnya.

Ketua DPW PPP Jambi, Mhd Fadhil Arief, menambahkan bahwa kekompakan kader merupakan kunci kebangkitan partai.

Ia mengajak seluruh pengurus, dari DPW hingga ranting, bekerja serius untuk mengembalikan kekuatan PPP di parlemen.

“Kita punya tujuan besar. Pilih pemimpin yang benar-benar punya komitmen membesarkan partai,” tegasnya.

Muscab juga menjadi momentum strategis menjelang verifikasi partai pada 2027 dan Pemilu 2029.

Mardiono meminta seluruh kader di tingkat PAC dan ranting untuk segera mempersiapkan dokumen serta memperkuat basis pemilih.

“Fokus kita adalah elektoral. Suara terbanyak di TPS harus kita menangkan,” katanya.

Mardiono menilai soliditas kepengurusan PPP di Jambi dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Ia menekankan, kader daerah tidak boleh terpengaruh isu pusat, melainkan fokus berjuang di wilayah masing-masing.

“Biarkan pusat menyelesaikan persoalan. Kader di daerah fokus saja berjuang,” tegasnya.

Dengan semangat kebersamaan, Muscab PPP Jambi diharapkan menjadi titik awal kebangkitan partai.

“Takdir kemenangan tidak akan datang tanpa perjuangan,” pungkas Mardiono menutup sambutannya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPRD Kota Jambi dari PDI Perjuangan, Djokas Siburian, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tetap kuat mendukung pelaksanaan Pilkada secara langsung.

Menurutnya, survei menunjukkan lebih dari 77 persen rakyat ingin memilih kepala daerah langsung, sehingga suara rakyat harus dihormati.

Djokas mengingatkan, jika ada wacana mengalihkan mekanisme Pilkada melalui DPRD, hal itu berpotensi menimbulkan resistensi publik dan dianggap sebagai paksaan politik.

Situasi ini bisa menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial, serta memengaruhi iklim investasi dan dunia usaha di daerah.

“Stabilitas politik adalah kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.

Meski mendukung Pilkada langsung, Djokas mengakui adanya tantangan, terutama tingginya biaya politik.

Untuk itu, PDI Perjuangan telah melakukan kajian internal guna mencari solusi perbaikan sistem tanpa mencabut hak rakyat memilih langsung.

Beberapa solusi yang diusulkan antara lain:

1. Memetakan dan mengurangi pos-pos pengeluaran Pilkada yang bisa dihemat.

2. Menerapkan e-voting sebagai inovasi teknologi untuk menekan biaya penyelenggaraan sekaligus meningkatkan efisiensi.

Djokas menekankan bahwa partainya terbuka terhadap inovasi, meski bukan partai penguasa, dan siap memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan Pilkada yang lebih hemat dan modern.

“E-voting bisa menjadi solusi revolusioner untuk menjawab tudingan bahwa Pilkada langsung itu boros. Kami terbuka dengan teknologi demi efisiensi dan transparansi,” tegasnya.

PDI Perjuangan menegaskan sikapnya konsisten mendukung Pilkada langsung, sebagai wujud menghormati aspirasi rakyat, sejarah demokrasi, serta semangat transparansi dan partisipasi publik dalam pemilihan kepala daerah.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Nama Usman Halik, anggota DPRD Muaro Jambi dari Fraksi PDI Perjuangan, menjadi perhatian publik setelah beredarnya sebuah video di media sosial yang menampilkan tumpukan sertifikat tanah.

Video tersebut memicu berbagai tanggapan warganet dan mengarahkan sorotan pada data harta kekayaan yang pernah dilaporkannya.

Sorotan tersebut selaras dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Usman Halik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019.

Dalam laporan tersebut, total harta kekayaannya tercatat mencapai Rp 3,126 miliar tanpa adanya kewajiban utang.

Berdasarkan data LHKPN, porsi terbesar kekayaan Usman Halik berasal dari aset tanah dan bangunan.

Total nilai properti yang dimilikinya mencapai Rp 2,73 miliar dan tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi serta Kota Jambi.

Usman tercatat memiliki setidaknya sepuluh bidang tanah. Sebagian besar berada di Kabupaten Muaro Jambi dengan luas yang bervariasi, mulai dari belasan ribu hingga puluhan ribu meter persegi.

Meski memiliki luas cukup besar, beberapa bidang tanah tersebut dilaporkan dengan nilai relatif rendah, berkisar antara Rp 30 juta hingga Rp 160 juta per bidang.

Sementara itu, aset properti dengan nilai tertinggi tercatat berada di Kota Jambi.

Salah satunya berupa tanah dan bangunan seluas 733 meter persegi dengan bangunan seluas 150 meter persegi yang ditaksir senilai Rp 900 juta.

Selain itu, terdapat pula sebidang tanah seluas 675 meter persegi dengan nilai sekitar Rp 800 juta.

Selain aset properti, Usman Halik juga melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin senilai Rp 140 juta.

Aset tersebut terdiri dari satu unit mobil Toyota Calya tahun 2018 serta sepeda motor Yamaha tahun 2018. Ia juga mencatat harta bergerak lainnya dengan nilai Rp 256 juta.

Dalam laporan tersebut, tidak tercantum kepemilikan surat berharga, kas dan setara kas, maupun jenis harta lainnya. Seluruh kekayaan yang dilaporkan disebut sebagai hasil sendiri.

Cek di sini daftar LHKPN USMAN MALIK anggota DPRD Muaro Jambi dari fraksi PDI Perjuangan. (*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Konsolidasi PPP Provinsi Jambi mencapai puncaknya, dengan terpilihnya kembali Mhd Fadhil Arief sebagai Ketua DPW melalui mekanisme aklamasi.

Keputusan ini diambil dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Jambi yang digelar pada Minggu, 28 Desember 2025, di Kantor DPW PPP Jambi, Jalan Kapt A Bakaruddin, Kota Jambi.

Pemilihan aklamasi mencerminkan kepercayaan penuh kader terhadap kepemimpinan Fadhil Arief, yang juga menjabat sebagai Bupati Batang Hari.

Seluruh peserta Muswil menyatakan dukungan untuk melanjutkan kepemimpinan Fadhil Arief pada periode berikutnya.

Pimpinan sidang, Kamaluddin Havis, secara resmi menetapkan pria tersebut sebagai Ketua DPW sekaligus Ketua Formatur, menegaskan soliditas internal partai.

Prestasi PPP di Bawah Komando Fadhil Arief

Keberhasilan Fadhil Arief tidak lepas dari prestasi partai selama periode kepemimpinannya.

Pada Pemilu Legislatif 2024, PPP berhasil meraih 5 kursi di DPRD Provinsi Jambi, serta sejumlah kursi di DPRD kabupaten dan kota

Pencapaian signifikan juga terjadi di Batang Hari dan Sarolangun, di mana partai berhasil menduduki posisi strategis termasuk Ketua DPRD Batang Hari dengan 9 kursi, mengembalikan posisi PPP sebagai kekuatan politik lokal yang diperhitungkan.

Faktor kunci keberhasilan ini adalah penguatan struktur organisasi hingga tingkat bawah, strategi politik yang tepat sasaran, dan konsolidasi internal yang terjaga.

Hasilnya, PPP mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperluas basis pemilih.

Dengan kepemimpinan yang kembali dipercayakan kepada Fadhil Arief, PPP Jambi menargetkan untuk terus menguatkan peran partai di kancah politik lokal.

Termasuk mempersiapkan strategi pemilu mendatang, serta memperkuat pengaruh politiknya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi menyampaikan Stemmotivering atau pernyataan akhir pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2026.

Penyampaian tersebut dibacakan oleh Plt. Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Jambi, Edi Fahrizal, dalam rapat resmi bersama Pemerintah Kota Jambi.

Dalam penyampaiannya, Edi Fahrizal menjelaskan bahwa proses pembahasan Ranperda APBD 2026 mengacu pada ketentuan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025, termasuk mekanisme penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah untuk Tahun Anggaran 2026.

Ia juga memaparkan gambaran umum struktur Ranperda APBD yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Menurut laporan yang disampaikan sebelumnya oleh Wali Kota Jambi pada 27 Oktober 2025, struktur APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2026 mencakup beberapa poin signifikan.

1. Pendapatan Daerah

Dalam Ranperda APBD TA 2026, total pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,723 triliun.

Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp242,627 miliar jika dibandingkan dengan pendapatan daerah pada APBD 2025.

Secara rinci, pendapatan daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD Kota Jambi pada 2026 ditargetkan mencapai Rp680,084 miliar, mengalami peningkatan sebesar 12,65% atau sekitar Rp78,385 miliar dibandingkan PAD pada APBD 2025 yang berjumlah Rp601,699 miliar.

Kenaikan ini diharapkan menjadi pendorong kemandirian fiskal Kota Jambi.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer pada Ranperda APBD 2026 direncanakan sebesar Rp1,038 triliun, yang berarti mengalami penurunan cukup signifikan, yakni 23,61% atau setara Rp321 miliar dibandingkan pendapatan transfer pada APBD 2025.

Pendapatan transfer tersebut meliputi:

• Transfer Pemerintah Pusat: Rp941,394 miliar
  Dengan rincian:

  • Dana Bagi Hasil (DBH): Rp41,432 miliar

  • Dana Alokasi Umum (DAU): Rp693,030 miliar
    (ditambah beberapa komponen dana lainnya yang akan dirinci dalam dokumen resmi pemerintah)

Penurunan pendapatan transfer ini menjadi perhatian utama DPRD, mengingat perannya sebagai salah satu sumber pendanaan terbesar bagi daerah.

Edi Fahrizal dalam penutupannya menegaskan bahwa seluruh fraksi DPRD telah menyampaikan catatan, rekomendasi, dan kritik konstruktif untuk memastikan APBD 2026 dapat disusun secara realistis, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Jambi.

“Pandangan umum fraksi-fraksi menjadi dasar penting dalam penyempurnaan Ranperda APBD 2026. Semua masukan akan menjadi pertimbangan dalam finalisasi pembahasan bersama pihak eksekutif,” ujarnya.

Ranperda APBD Kota Jambi 2026 selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan lanjutan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).(*)