JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi menyepakati rancangan awal perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan target pembangunan dengan dinamika dan kondisi yang berkembang.

Kesepakatan itu dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi yang dihadiri Gubernur Jambi Al Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Jambi, Selasa 10 November 2026.

Selain membahas perubahan RPJMD, rapat paripurna tersebut juga menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas dukungan serta masukan dalam pembahasan rancangan awal perubahan RPJMD.

Menurut Sani, tantangan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan tidak ringan.

Pemerintah membutuhkan upaya lebih besar untuk mencapai target kinerja sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia menilai diperlukan kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, tanpa mengabaikan sasaran strategis daerah.

“Terhadap penyampaian laporan Bapemperda yang telah sama-sama kita dengarkan tadi, kami sangat menyadari bahwa kinerja yang harus dicapai lima tahun ke depan cukup berat. Sementara tuntutan pencapaian kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik tentu memerlukan upaya yang tidak biasa,” ujar Abdullah Sani.

Ia menegaskan, penyempurnaan kebijakan pembangunan harus tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.

Sani juga mengakui bahwa menyatukan pandangan dalam proses penyusunan kebijakan bukan perkara mudah.

Namun, kesepakatan yang telah dicapai harus menjadi tanggung jawab bersama untuk dilaksanakan.

“Kebijakan yang telah disepakati tentu merupakan win-win solution yang akan menjadi tanggung jawab kita semua dalam mengimplementasikannya,” katanya.

Usai rapat paripurna, Gubernur Jambi Al Haris menjelaskan bahwa penyempurnaan rancangan awal perubahan RPJMD merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD.

Ia mengatakan, perubahan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan sejumlah target pembangunan dengan perkembangan kondisi dan dinamika yang terjadi.

Namun, Al Haris menegaskan bahwa revisi RPJMD bukan berarti pemerintah mengubah arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Bukan merevisi arah kebijakannya, bukan. Tetapi mungkin volumenya kemudian juga targetnya mungkin ada yang kita perbaiki, supaya lebih terarah, lebih komprehensif. Nah ini yang sedang kita bahas dengan DPRD,” jelas Al Haris.

Menurutnya, penyempurnaan dokumen perencanaan tersebut penting agar program dan target pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara lebih realistis, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Al Haris berharap RPJMD yang telah disempurnakan nantinya benar-benar menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunan Provinsi Jambi selama masa kepemimpinannya.

“Intinya kita berharap RPJMD ini betul-betul memandu arah kebijakan pembangunan selama kami menjabat,” pungkasnya.

Sementara itu, Abdullah Sani meminta tim penyusun perubahan RPJMD segera menindaklanjuti berbagai saran dan masukan yang telah disepakati dalam rapat paripurna.

Penyempurnaan dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi bahan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Ia juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jambi menjadikan rancangan awal perubahan RPJMD sebagai pedoman dalam menyusun rancangan awal perubahan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing perangkat daerah.

Menurut Sani, perencanaan yang matang harus diikuti dengan komitmen, kerja keras, dan kolaborasi seluruh pihak agar target pembangunan dapat diwujudkan.

“Rencana yang baik adalah sebagian dari keberhasilan, dan untuk mewujudkan sebagian lainnya dibutuhkan komitmen, kerja keras dan kerja sama kita semua,” tegasnya.

Selain kesepakatan perubahan RPJMD, rapat paripurna tersebut juga menghasilkan penetapan Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Perda Provinsi Jambi.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2025-2029 serta penetapan Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Perda dilakukan oleh Gubernur Al Haris bersama Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi H. Ivan Wirata.

Penetapan Perda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat landasan hukum pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jambi agar dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Dua agenda penting dalam rapat paripurna ini sekaligus memperlihatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Dengan penyempurnaan RPJMD dan penguatan regulasi pengelolaan sumber daya air, Pemprov Jambi diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sekaligus memastikan kebijakan yang dihasilkan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri anggota DPRD Provinsi Jambi, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, serta sejumlah undangan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi, Muhamad Yasir, S.Pd., M.M., memimpin Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Jambi setelah peserta rapat memilihnya secara aklamasi pada Sabtu 24 Oktober 2026.

Kepemimpinan baru ini membawa tantangan untuk memperkuat koordinasi LPM sekaligus memastikan aspirasi warga mendapat perhatian dalam agenda pembangunan daerah.

Rapat pemilihan berlangsung di Ruang A DPRD Kota Jambi.

Sejumlah unsur DPRD, Pemerintah Kota Jambi, dan perwakilan LPM dari berbagai wilayah turut menghadiri agenda tersebut.

Hadir dalam rapat itu Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Jambi yang juga anggota Komisi I, Muhili Amin, S.H.; Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi, Azhar, S.E.; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, Dra. Hj. Noverentiwi Dewanti, M.E.; serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, Drs. Raden Jufri, M.E.

Terpilihnya Yasir secara aklamasi membuka peluang bagi Forum LPM untuk memperkuat konsolidasi antarlembaga di tingkat kelurahan.

Namun, tantangan utamanya tidak berhenti pada pembentukan kepengurusan.

Forum ini perlu membangun koordinasi yang efektif, menyerap persoalan warga, dan memastikan aspirasi masyarakat masuk ke dalam komunikasi pembangunan daerah.

LPM memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

Melalui peran tersebut, LPM dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan lingkungan, mendorong partisipasi warga, serta menyampaikan persoalan masyarakat kepada pemangku kebijakan.

Karena itu, efektivitas kepemimpinan baru akan bergantung pada kemampuan forum mengubah koordinasi organisasi menjadi kerja nyata di tingkat masyarakat.

Kehadiran unsur DPRD dan perangkat Pemerintah Kota Jambi dalam rapat pemilihan menunjukkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam agenda organisasi LPM.

Hubungan tersebut dapat menjadi modal untuk memperkuat komunikasi mengenai kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.

Meski demikian, sinergi antarlembaga perlu berjalan seiring dengan fungsi LPM dalam menyuarakan kepentingan warga.

Forum ini perlu menjaga ruang partisipasi masyarakat agar aspirasi dari tingkat kelurahan tidak berhenti sebagai masukan, tetapi memperoleh tindak lanjut yang jelas sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Transparansi program, komunikasi rutin, dan mekanisme penyampaian aspirasi dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut.

Dengan kepemimpinan Muhamad Yasir, Forum LPM Kota Jambi memiliki kesempatan untuk memperkuat perannya dalam pembangunan yang partisipatif dan inklusif.

Publik kini memiliki alasan untuk menantikan langkah konkret kepengurusan baru, terutama dalam memperkuat suara warga dan membangun koordinasi yang lebih efektif antarlembaga LPM.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wacana duet Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha dengan Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly pada Pilkada 2029 mulai menjadi perbincangan.

Namun, Diza belum menunjukkan ketertarikan untuk membahas kontestasi politik tersebut dan memilih memusatkan perhatian pada pekerjaannya di pemerintahan.

Saat mendapat pertanyaan mengenai kemungkinan berpasangan dengan Kemas Faried, Diza justru merespons dengan candaan.

Ia menyebut duet dengan Ketua DPRD Kota Jambi itu mungkin terjadi, tetapi bukan dalam konteks politik.

“Duet? Duet main padel iya, berdua kali,” ujar Diza sembari tertawa.

Jawaban tersebut belum memberi sinyal mengenai kemungkinan pencalonannya bersama Kemas Faried.

Diza menegaskan Pilkada 2029 masih jauh, sementara banyak pekerjaan pemerintahan yang harus ia tuntaskan.

Sikap itu membuat wacana duet keduanya masih berada pada tahap spekulasi.

Belum ada pernyataan resmi dari Diza maupun Kemas Faried yang memastikan rencana untuk maju bersama dalam Pilkada Kota Jambi mendatang.

Kebersamaan dalam agenda warga memunculkan spekulasi

Nama Diza dan Kemas Faried mulai dikaitkan setelah keduanya terlihat bersama dalam sejumlah kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pada Selasa 6 Oktober 2026, keduanya menjenguk Azalea, bocah berusia lima tahun yang menjadi korban insiden di sekitar pekerjaan galian jaringan gas (jargas) di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Pada hari yang sama, Diza dan Kemas juga berada di kawasan Jalan Platur Utama RT 43 dan Perumahan Aura Bimantara RT 41, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru.

Mereka mengikuti penyaluran sekitar 12.000 liter air bersih bagi warga yang menghadapi kesulitan air akibat kemarau.

Kehadiran keduanya dalam agenda kemasyarakatan tersebut kemudian memunculkan tafsir mengenai kedekatan dan kemungkinan kerja sama politik menjelang Pilkada 2029.

Namun, kebersamaan dalam kegiatan pelayanan publik tidak serta-merta menunjukkan adanya kesepakatan untuk membangun pasangan politik.

Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi yang menghubungkan agenda-agenda tersebut dengan rencana pencalonan bersama.

Tokoh masyarakat menilai keduanya punya potensi

Wacana duet Diza-Kemas Faried juga mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat Kota Jambi, Nasroel Yasir

. Ia menilai kedua tokoh muda tersebut memiliki potensi untuk membangun komunikasi politik menuju Pilkada 2029.

“Dua anak muda ini memiliki chemistry yang kuat untuk memimpin Kota Jambi. Tinggal berunding saja lagi mereka berdua, siapa nomor satu dan siapa nomor duanya,” ujar Nasroel.

Pernyataan Nasroel merupakan pandangan pribadi mengenai potensi pasangan tersebut, bukan konfirmasi bahwa Diza dan Kemas telah membicarakan pembagian posisi atau menyepakati pencalonan.

Secara kelembagaan, Diza menjalankan tugas sebagai Wakil Wali Kota Jambi di lingkungan eksekutif, sedangkan Kemas Faried memimpin DPRD Kota Jambi.

Keduanya memiliki fungsi berbeda, meski sama-sama bersinggungan dengan persoalan pelayanan publik dan kebutuhan warga.

Pilkada 2029 masih menyisakan ruang perubahan

Pilkada Kota Jambi 2029 masih berada jauh di depan.

Komunikasi politik, sikap partai, dinamika pemerintahan, serta keputusan masing-masing tokoh masih dapat berubah sebelum proses pencalonan berlangsung.

Karena itu, wacana duet Diza-Kemas Faried perlu dibedakan dari keputusan politik yang telah memiliki kepastian.

Dukungan atau penilaian dari tokoh masyarakat juga belum cukup untuk memastikan keduanya akan maju sebagai pasangan.

Untuk saat ini, Diza memilih fokus menjalankan tugas pemerintahan dan melayani masyarakat Kota Jambi.

Sementara itu, kemungkinan duetnya dengan Kemas Faried masih sebatas wacana yang berkembang di ruang publik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris melontarkan kritik keras terhadap tingkat kedisiplinan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Sorotan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin 27 Juli 2026.

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Jambi, Al Haris mengaku kecewa melihat sejumlah kursi pejabat pemerintah daerah kosong dalam agenda resmi lembaga legislatif tersebut.

Menurutnya, ketidakhadiran pejabat pada kegiatan penting pemerintahan menjadi indikator yang perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan komitmen dan tanggung jawab aparatur sipil negara.

“Jadi kita ini susah. Dulu dengan undang-undang yang lama pejabat bisa kita nonjob-kan. Sekarang tidak bisa lagi. Harus evaluasi kinerja, izin BKN, izin Mendagri. Jadi susah,” ujar Al Haris.

Ia menjelaskan, mekanisme pemberian sanksi terhadap pejabat saat ini memiliki prosedur yang lebih panjang.

Kepala daerah tidak dapat langsung mengganti atau menonaktifkan pejabat tanpa melalui tahapan evaluasi sesuai aturan yang berlaku.

Meski demikian, Al Haris menegaskan perilaku dan kedisiplinan pejabat tetap menjadi bagian dari penilaian kinerja.

Kehadiran dalam agenda pemerintahan, termasuk rapat paripurna DPRD, akan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja masing-masing pejabat.

“Kami memang sengaja akan melakukan job fit lebih dulu. Setelah izin BKN keluar, kemungkinan pelantikan akhir Agustus. Nanti pejabat yang memang malas hadir akan kita evaluasi,” tegasnya.

Pernyataan tersebut mendapat respons tepuk tangan dari peserta rapat yang hadir.

Selain menyoroti pejabat yang tidak hadir, Al Haris juga menyampaikan teguran kepada sejumlah pejabat yang hadir namun memilih duduk di bagian belakang ruang rapat.

Menurutnya, posisi dan sikap dalam agenda resmi pemerintahan juga mencerminkan keseriusan pejabat dalam menjalankan tugas.

“Harusnya di depan. Di gedung Dewan pun duduk di belakang. Nah, ini masalah. Susah kita,” katanya.

Al Haris menegaskan evaluasi terhadap pejabat bukan semata-mata terkait kehadiran, tetapi juga menyangkut kinerja, tanggung jawab, serta kesungguhan dalam menjalankan amanah pemerintahan.

Rencana job fit yang akan dilakukan Pemprov Jambi nantinya diharapkan menjadi langkah untuk memastikan posisi strategis di lingkungan pemerintah daerah diisi oleh pejabat yang memiliki kompetensi, disiplin, dan mampu memenuhi target pembangunan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah, menyampaikan sikap lembaga legislatif terkait isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang belakangan menjadi perhatian publik.

Hafiz mengatakan DPRD Provinsi Jambi menilai perlu adanya langkah penguatan aturan dan peran masyarakat dalam menyikapi perkembangan isu tersebut di daerah.

Pernyataan itu disampaikan Hafiz saat dimintai tanggapan mengenai isu LGBT yang berkembang di tengah masyarakat, Rabu 15 Juli 2026.

“Ya tentu kami dari DPRD tegas menolak. Karena LGBT ini, bagaimanapun, merupakan penyimpangan. Jadi tidak ada ruang untuk penyimpangan di Provinsi Jambi,” ujar Hafiz.

Menurutnya, DPRD Provinsi Jambi akan mendorong adanya regulasi yang dapat menjadi penguatan dalam menjaga nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

DPRD Dorong Penguatan Aturan

Hafiz menyebut, salah satu langkah yang akan dikaji adalah kemungkinan pembentukan peraturan daerah (perda) atau regulasi lain yang berkaitan dengan isu tersebut.

“Bahkan kami akan mendorong ke depan bagaimana dibuatkan semacam perda ataupun regulasi sebagai penguatan agar LGBT tidak berkembang di Provinsi Jambi,” katanya.

Ia menambahkan, pembahasan terkait regulasi membutuhkan kajian lebih lanjut agar sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah serta ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat Diminta Berperan

Selain aspek regulasi, Hafiz juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam menjaga lingkungan sosial.

Menurutnya, upaya membangun kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai dan norma yang dianut daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

“Kami berharap seluruh lapisan masyarakat ikut memantau, jangan sampai ada perkembangan kaum LGBT di Provinsi Jambi,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – DPRD Kota Jambi menegaskan belum dapat memenuhi tuntutan sejumlah massa yang meminta pembentukan hak angket terhadap Wali Kota Jambi.

Alasannya, pembentukan hak angket harus melalui mekanisme dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak bisa diputuskan secara sepihak.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat telah diterima dan dibahas bersama unsur pimpinan serta alat kelengkapan dewan.

Namun, hasil pembahasan menyimpulkan bahwa usulan hak angket belum dapat ditindaklanjuti.

“Kami memahami aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD. Namun, pelaksanaan hak angket memiliki tahapan dan mekanisme yang harus dipenuhi sesuai ketentuan. Karena itu, saat ini DPRD Kota Jambi belum dapat memenuhi tuntutan tersebut,” ujar Kemas Faried.

Hak Angket Harus Sesuai Mekanisme

Menurutnya, hak angket merupakan hak konstitusional DPRD yang pelaksanaannya diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, setiap usulan harus memenuhi syarat administratif maupun prosedural sebelum dapat diproses.

Ia juga menjelaskan bahwa beberapa persoalan yang menjadi tuntutan massa sebenarnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah, bukan DPRD.

Salah satunya terkait proses penyusunan hingga pemberlakuan Peraturan Wali Kota (Perwal).

“Proses penetapan hingga pengundangan Peraturan Wali Kota merupakan kewenangan pemerintah daerah. Setelah difasilitasi oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jambi, peraturan tersebut ditetapkan oleh wali kota dan diundangkan oleh sekretaris daerah. Jadi mekanismenya berada di ranah eksekutif, bukan DPRD,” jelasnya.

DPRD Jelaskan Proyek Perumahan BUMD

Menanggapi persoalan kerja sama BUMD Siginjai Sakti dengan PT Yumna terkait pembangunan perumahan, Kemas Faried mengatakan DPRD telah memperoleh penjelasan dari pemerintah daerah.

Berdasarkan informasi yang diterima, kerja sama pemasaran proyek tersebut diputus karena kondisi lahan dan infrastruktur belum memenuhi kesiapan.

“Fasilitas jalan maupun lahan dinilai belum siap sehingga pemerintah memutus kontrak kerja sama pemasaran dengan pihak pengembang sejak 15 Juni 2026. Hingga saat pemutusan kerja sama dilakukan, belum ada konsumen yang melakukan pembelian,” katanya.

Sekolah Rakyat Merupakan Program Nasional

Terkait pembangunan Sekolah Rakyat, Ketua DPRD menjelaskan program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, aset milik Pemerintah Kota Jambi di kawasan Hutan Kota digunakan sebagai lokasi pembangunan, kemudian diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk pelaksanaan program.

DPRD Klarifikasi Dana BTT Rp4,9 Miliar

Kemas Faried juga menanggapi pertanyaan masyarakat mengenai penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp4,9 miliar.

Ia mengatakan DPRD telah melakukan klarifikasi langsung kepada pemerintah pusat setelah menerima aspirasi masyarakat pada 22 Juni 2026.

“Saya langsung berkoordinasi ke Jakarta untuk meminta penjelasan. Kami tidak hanya meminta penjelasan secara lisan, tetapi juga berita acara resmi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar hukum,” ujarnya.

DPRD Beri Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Sampah

Meski belum dapat memenuhi tuntutan pembentukan hak angket, DPRD Kota Jambi tetap mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kota Jambi.

Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian adalah perbaikan tata kelola persampahan yang dinilai masih menjadi persoalan di tengah masyarakat.

“Kami merekomendasikan agar Pemerintah Kota Jambi segera memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah dengan pengawasan bersama seluruh pihak. Kami berharap seluruh persoalan dapat dievaluasi dan diselesaikan demi kepentingan masyarakat Kota Jambi,” tutup Kemas Faried.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Polemik kebijakan pengelolaan sampah di Kota Jambi memasuki babak baru.

Sejumlah elemen masyarakat mendatangi Kantor DPRD Kota Jambi, Senin 22 Juni 2026, untuk menyampaikan penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai bermasalah, mulai dari pembongkaran Tempat Pembuangan Sampah (TPS) hingga penggunaan anggaran pembangunan depo sampah.

Dalam aksi damai tersebut, massa mendesak DPRD Kota Jambi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Walikota Jambi periode 2024-2029 guna mengusut kebijakan pengelolaan sampah yang saat ini dijalankan Pemerintah Kota Jambi melalui skema OPBM.

Aspirasi para demonstran langsung diterima Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, bersama sejumlah anggota dewan.

Suasana dialog berlangsung terbuka dengan pimpinan DPRD memilih duduk lesehan bersama massa di halaman kantor dewan.

Dalam tuntutannya, massa menilai pembongkaran TPS yang dilakukan secara bertahap di berbagai titik Kota Jambi telah menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Selain dianggap mengurangi fasilitas pelayanan publik, kebijakan tersebut juga dipersoalkan karena menyangkut aset milik pemerintah daerah.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly mengakui persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian lembaganya.

Menurut dia, DPRD pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sampah.

Namun, pelaksanaan kebijakan harus tetap memperhatikan prosedur administrasi dan mekanisme pengawasan yang berlaku.

“Secara objektif kami melihat Pemerintah Kota Jambi sudah berupaya maksimal dalam menangani persoalan sampah. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi karena menimbulkan pertanyaan di masyarakat,” ujarnya.

Faried menyoroti proses pembongkaran TPS yang menurutnya dilakukan secara masif tanpa koordinasi yang optimal dengan DPRD, khususnya terkait aspek penghapusan aset daerah.

“Ini menjadi perhatian kami karena menyangkut aset pemerintah daerah. Ada prosedur yang harus dilalui dan perlu ada komunikasi yang baik dengan DPRD sebagai lembaga pengawas,” katanya.

Selain pembongkaran TPS, persoalan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pembangunan depo sampah juga menjadi sorotan dalam aksi tersebut.

Faried menjelaskan pembangunan depo dilakukan menggunakan dana BTT yang secara regulasi menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kondisi tertentu.

Namun di sisi lain, DPRD menilai perlu adanya transparansi agar masyarakat memahami arah kebijakan yang sedang dijalankan.

Menurutnya, kondisi saat ini menimbulkan persepsi publik karena sejumlah TPS telah dibongkar sementara fasilitas pengganti belum sepenuhnya tersedia dan beroperasi secara maksimal.

“Kami melihat masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang utuh. TPS sudah dibongkar, sementara depo yang menjadi pengganti masih dalam proses. Ini yang kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di lapangan,” ujarnya.

Menanggapi tuntutan pembentukan Pansus Hak Angket terhadap Wali Kota Jambi, Faried menegaskan DPRD belum mengambil keputusan.

Ia menilai usulan tersebut harus melalui kajian politik dan hukum yang mendalam karena hak angket merupakan instrumen pengawasan yang memiliki konsekuensi serius dalam sistem pemerintahan daerah.

“Hak angket tidak bisa diputuskan oleh Ketua DPRD secara pribadi. Mekanismenya harus dibahas bersama seluruh unsur pimpinan, fraksi, komisi, dan alat kelengkapan dewan lainnya,” tegasnya.

Faried memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan dibahas lebih lanjut dalam forum internal DPRD untuk menentukan langkah lanjutan yang dianggap paling tepat.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Jambi berencana menjadwalkan pertemuan lanjutan pada pekan depan guna membahas berbagai masukan yang berkembang terkait polemik pengelolaan sampah.

Menurut DPRD, komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat menjadi kunci agar kebijakan publik dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan gejolak di lapangan.

“Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat dapat dipahami dengan baik dan dilaksanakan melalui koordinasi yang lebih kuat. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di DPRD,” pungkas Faried.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi menetapkan Azumadi atau yang akrab disapa Bujang Zuar sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Muaro Jambi untuk periode 2026–2031.

Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB, M. Hanif Dhakiri, pada Kamis 11 Juni 2026, mewakili tim koordinator DPP PKB.

Pengumuman ini turut disampaikan bersama Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Provinsi Jambi, Elfisina, dalam agenda penetapan Ketua Tanfidz DPC PKB se-Provinsi Jambi.

Penetapan ini sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai siapa yang akan menakhodai PKB Muaro Jambi dalam lima tahun ke depan.

DPP PKB menegaskan bahwa seluruh proses telah melalui mekanisme organisasi sesuai aturan partai yang berlaku.

Di tingkat daerah, keputusan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan ajakan untuk menjaga soliditas internal.

Wakil Sekretaris I DPC PKB Muaro Jambi, Mahfud Sugiarto, menegaskan bahwa seluruh kader wajib menghormati keputusan DPP dan bergerak dalam satu barisan.

“Alhamdulillah, kami sudah mendengarkan langsung penetapan dari DPP PKB. Saudara Bujang Zuar resmi ditunjuk sebagai Ketua DPC PKB Muaro Jambi 2026–2031. Ini keputusan organisasi yang wajib kita jalankan bersama,” ujar Mahfud.

Ia menekankan bahwa dinamika internal yang sempat muncul selama proses penentuan kepemimpinan kini harus ditutup.

Menurutnya, fokus utama partai ke depan adalah memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput.

“Tidak ada lagi kubu-kubu. Semua kader harus bersatu, merapatkan barisan, dan bekerja di bawah kepemimpinan yang sudah ditetapkan untuk memperkuat PKB di Muaro Jambi,” katanya.

Mahfud juga menilai bahwa tantangan politik ke depan menuntut partai yang solid, terstruktur, dan memiliki arah perjuangan yang jelas.

Karena itu, kepemimpinan Bujang Zuar diharapkan mampu membawa energi baru bagi PKB Muaro Jambi.

Ia menyebut pengalaman serta kedekatan Bujang Zuar dengan kader dan masyarakat menjadi modal penting dalam memperluas basis dukungan partai di daerah.

“Kami optimistis beliau mampu menjalankan amanah ini dengan baik. Komunikasi yang kuat dengan kader dan masyarakat menjadi kekuatan tersendiri,” ujarnya.

Dengan penetapan ini, PKB Muaro Jambi memasuki fase konsolidasi baru yang ditujukan untuk memperkuat struktur organisasi, meningkatkan kerja politik, serta memperluas peran partai dalam menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang digelar pada Selasa (2/6/2026) berlangsung istimewa dan penuh perhatian publik.

Agenda tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Pemerintah Kota Jambi serta Hari Jadi ke-625 Tanah Pilih Pusako Betuah.

Sejumlah pejabat tinggi negara dan daerah hadir langsung dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Jambi tersebut.

Kehadiran para tokoh ini menambah khidmat sekaligus menunjukkan perhatian besar terhadap perkembangan Kota Jambi.

Adapun pejabat yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Turut hadir Gubernur Jambi, anggota DPR RI H. Syarif Fasha, bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, Danrem 042/Gapu, Wakapolda Jambi, Ketua TP PKK Provinsi Jambi, serta unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat.

Sebelum membuka rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly terlihat menyambut dan menyapa langsung satu per satu tamu undangan yang hadir, mulai dari pejabat pusat hingga tokoh daerah.

Dalam sambutannya, Kemas Faried menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kehadiran para pejabat negara yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam momentum bersejarah bagi Kota Jambi tersebut.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Jambi, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri dan Bapak Gubernur dalam rapat paripurna HUT ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi ke-625 Tanah Pilih Pusako Betuah. Kehadiran beliau menjadi kebahagiaan bagi masyarakat Kota Jambi,” ujar Kemas Faried.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi atas sinergi yang selama ini terjalin bersama DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurutnya, kolaborasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan serta mendorong percepatan pembangunan di Kota Jambi.

“Kami juga mengapresiasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi yang telah membangun sinergi dengan DPRD sehingga jalannya pemerintahan dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.

Peringatan HUT ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan 625 Tahun Tanah Pilih Pusako Betuah ini juga menjadi momentum refleksi bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen dalam membangun Kota Jambi yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-625 Tanah Pilih Pusako Batuah dan HUT ke-80 Pemerintah Kota Jambi menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam melanjutkan pembangunan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyampaikan ucapan selamat sekaligus menegaskan bahwa usia panjang Kota Jambi mencerminkan perjalanan pembangunan yang harus terus dijaga dan ditingkatkan oleh seluruh elemen masyarakat.

Ia menekankan bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kuatnya nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan pengabdian terhadap masyarakat.

“Kota yang besar bukan hanya dibangun melalui infrastruktur, tetapi juga melalui rasa peduli, kebersamaan, dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Kemas Faried juga menyoroti pentingnya penguatan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mendorong percepatan pembangunan di Kota Jambi.

Menurutnya, kolaborasi yang solid akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap visi Kota Jambi Bahagia dapat terus diwujudkan, yakni kota yang bersih, aman, harmonis, agamis, inovatif, amanah, dan sejahtera.

Senada dengan itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir, turut menyampaikan ucapan selamat atas peringatan bersejarah tersebut.

Ia menilai HUT Kota Jambi menjadi refleksi perjalanan panjang pembangunan yang telah dicapai hingga saat ini.

Menurutnya, momentum ini penting untuk memperkuat semangat gotong royong, persaudaraan, dan kepedulian sosial dalam membangun daerah.

“HUT Kota Jambi adalah refleksi perjalanan panjang pembangunan. Ke depan, kita harus terus bersatu dan berkolaborasi untuk meningkatkan hasil pembangunan,” ujar Muhammad Yasir.

Politisi Partai Gerindra tersebut juga berharap pada usia ke-625 Tanah Pilih Pusako Batuah dan ke-80 Pemerintah Kota Jambi, pembangunan dapat semakin merata, pelayanan publik semakin berkualitas, serta perekonomian masyarakat terus tumbuh.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, UMKM, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja.

“Sinergi semua pihak harus terus diperkuat agar Kota Jambi semakin maju, religius, aman, nyaman, dan berdaya saing di Sumatera,” tambahnya.

DPRD Kota Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat demi mewujudkan Kota Jambi yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.(*)