JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Target besar langsung dicanangkan usai pelantikan pengurus baru DPD PAN Kota Jambi periode 2024–2029.

Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Jambi menargetkan perolehan 10 kursi DPRD Kota Jambi pada Pemilu 2029 mendatang.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam momentum pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, yang sekaligus mengukuhkan Maulana sebagai Ketua DPD PAN Kota Jambi.

Dengan target tersebut, PAN optimistis tidak hanya meningkatkan perolehan kursi, tetapi juga merebut posisi Ketua DPRD Kota Jambi.

“Target kita jelas, 10 kursi DPRD. Dengan kerja keras, kerja kompak, dan kerja cerdas seluruh kader, InsyaAllah target itu bisa tercapai,” tegas Sekretaris PAN Kota Jambi, Naim.

Dalam kepengurusan baru ini, Maulana didampingi oleh:

• Sekretaris: Naim
• Bendahara: M Luthi Amri Azis
• Ketua Bappilu: M Saleh Aziz

Seluruh jajaran pengurus DPD PAN Kota Jambi turut dilantik dan dikukuhkan dengan membawa arah baru serta semangat baru untuk memenangkan kontestasi politik ke depan.

Ketua DPD PAN Kota Jambi, Maulana, menyatakan kesiapan penuh untuk langsung bergerak melakukan konsolidasi internal dan penguatan struktur partai hingga tingkat bawah.

Menurutnya, kemenangan tidak bisa diraih tanpa kerja bersama seluruh kader.

“Kami akan fokus membangun kekuatan dari bawah, merangkul semua elemen, dan memastikan PAN hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya soliditas kader sebagai kunci utama dalam mencapai target politik yang telah ditetapkan.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dalam arahannya menegaskan pentingnya loyalitas dan kerja nyata kader dalam memenangkan hati masyarakat.

Ia juga mendorong seluruh pengurus untuk aktif membantu masyarakat melalui program nyata, khususnya di sektor ekonomi dan pangan.

Pelantikan ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti Hatta Rajasa dan Edi Suparno, serta ribuan kader PAN dari seluruh Provinsi Jambi.

Momentum ini menjadi titik awal bagi PAN Kota Jambi untuk memperkuat mesin partai dan menatap target besar pada Pemilu 2029.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi, Cek Endra, resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD II Partai Golkar Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada jajaran pengurus baru yang dipimpin oleh Syufrayogi Syaiful, Kamis (30/04/2026).

Penyerahan SK ini menjadi yang pertama dilakukan pasca Musyawarah Daerah (Musda), sekaligus menandai dimulainya konsolidasi dan penguatan mesin politik Partai Golkar di daerah tersebut.

Dalam arahannya, Cek Endra menegaskan bahwa SK ini bukan sekadar seremoni, melainkan sinyal kuat agar seluruh jajaran pengurus segera bergerak aktif, terstruktur, dan solid menghadapi agenda politik ke depan.

“Ini bukan formalitas. Setelah SK diterima, mesin partai harus langsung bekerja untuk memperkuat basis dan meraih kemenangan,” tegasnya.

Cek Endra juga mematok target ambisius bagi kepengurusan baru, yakni meningkatkan perolehan kursi DPRD Tanjung Jabung Barat dari empat menjadi enam kursi pada Pemilu mendatang.

Menurutnya, peningkatan jumlah kursi sangat penting agar Partai Golkar dapat masuk dalam unsur pimpinan DPRD, sehingga memiliki peran lebih besar dalam menentukan arah kebijakan daerah.

“Kalau kursi bertambah, posisi tawar kita juga meningkat. Ini penting untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Selain target politik, Cek Endra menekankan tiga kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh setiap kepengurusan yang menerima SK, yaitu:

• Menandatangani fakta integritas
• Menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan HUT Golkar
• Menuntaskan formatur kepengurusan secara lengkap

Langkah ini, kata dia, penting untuk memastikan organisasi berjalan tertib, profesional, dan akuntabel.

Sementara itu, Ketua DPD II Golkar Tanjab Barat, Syufrayogi Syaiful, menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan amanah yang diberikan.

Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran pengurus akan langsung bekerja sesuai arahan DPD I, termasuk mengejar target politik yang telah ditetapkan.

“Kami siap bergerak cepat dan bekerja maksimal untuk membesarkan Partai Golkar di Tanjab Barat,” ujarnya.

Ia juga menyinggung kesiapan menghadapi kontestasi politik ke depan, termasuk peluang menuju kursi kepala daerah yang disebutnya mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Penyerahan SK tersebut turut didampingi oleh Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi, Ivan Wirata, beserta jajaran pengurus lainnya.

Momentum ini diharapkan menjadi titik awal penguatan organisasi dan konsolidasi Partai Golkar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menghadapi dinamika politik mendatang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menyatakan siap menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD Kota Jambi dalam Rapat Paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025.

Rapat yang digelar di Gedung DPRD Kota Jambi, Senin (20/04/2026), dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha.

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir, serta diikuti anggota dewan, unsur Forkopimda, dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam keterangannya, Maulana menilai rekomendasi yang disampaikan Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersifat konstruktif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian antara lain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset, tata kelola sampah, hingga penguatan sistem keamanan berbasis CCTV.

“Rekomendasi dari Pansus sangat baik dan menjadi masukan penting bagi kami. Ini akan terus kami jadikan prioritas dalam pembangunan ke depan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, sejumlah rekomendasi tersebut telah sejalan dengan program unggulan Pemerintah Kota Jambi, salah satunya Program Kampung Bahagia yang saat ini tengah berjalan.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga sistem serta edukasi masyarakat.

“Kami sedang membangun sistem yang terintegrasi. Jika semua pihak bergerak bersama, termasuk dukungan DPRD, maka berbagai persoalan masyarakat bisa diselesaikan secara bertahap,” jelasnya.

Maulana menegaskan telah menginstruksikan seluruh OPD untuk merespons rekomendasi DPRD secara positif dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi kinerja.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir, menyampaikan dukungan terhadap program-program Pemerintah Kota Jambi, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian persoalan sosial di tengah masyarakat.

“Fokus utama dari rekomendasi ini adalah bagaimana program pemerintah dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga menegaskan DPRD akan terus mengawal serta mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah, sembari memberikan ruang bagi penyesuaian terhadap visi dan misi kepemimpinan yang baru.

Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kinerja pemerintah daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan Kota Jambi yang lebih baik.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – DPRD Kabupaten Merangin memberikan sejumlah catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Merangin Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Merangin, Jumat (10/4/2026).

Catatan dan rekomendasi tersebut disampaikan oleh juru bicara masing-masing panitia khusus (pansus), yakni Taufiq dari Pansus I, Patria Nusa Nanta dari Pansus II, serta Al Hanim Assadiqi dari Pansus III.

Sementara itu, tanggapan resmi DPRD dibacakan oleh Sekretaris DPRD Merangin, Dadang Hikmatullah.

Berbagai masukan tersebut merupakan hasil pembahasan mendalam melalui rangkaian rapat dengar pendapat antara pansus DPRD dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebelum paripurna digelar.

Secara umum, DPRD Merangin menyoroti beberapa sektor penting, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur strategis, serta pemerataan akses telekomunikasi hingga wilayah pedesaan dan pelosok.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Merangin M. Syukur menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting dalam penyusunan program kerja pemerintah daerah ke depan.

“Seluruh masukan DPRD akan kami jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan program dan penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa pelaksanaan pembangunan tahun 2025 masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi internal birokrasi maupun kondisi eksternal.

Meski demikian, ia optimistis masukan dari legislatif dapat mempercepat peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Bupati juga menegaskan komitmen Pemkab Merangin untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas aparatur.

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

“Sinergi ini menjadi kunci menuju Merangin Baru 2030, dengan daerah yang lebih berdaya saing, reformis, dan unggul,” tegasnya.

Di akhir rapat paripurna, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk ASN, tokoh masyarakat, organisasi politik, hingga insan pers yang telah berkontribusi dalam mengawal pembangunan daerah sepanjang tahun 2025.

Ia berharap kolaborasi seluruh pihak dapat terus terjaga demi memastikan program pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Merangin.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Suasana duka menyelimuti Desa Rantau Alai, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, saat prosesi pemakaman almarhum M Yani, Jumat (16/1).

Bupati Merangin M Syukur bersama Wakil Bupati A Khafidh turut hadir memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum.

M Yani merupakan anggota DPRD Merangin sekaligus mantan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Merangin.

Almarhum wafat pada usia 47 tahun dan dikenal sebagai sosok politisi muda yang aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Jenazah almarhum disalatkan di Masjid Baitul Makmur usai pelaksanaan salat Jumat. Setelah itu, jenazah diiringi ratusan pelayat menuju tempat pemakaman umum Desa Rantau Alai untuk dimakamkan.

Tampak hadir dalam prosesi tersebut para anggota DPRD Merangin, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, Ketua KPU Merangin Albert Risman, Ketua Bawaslu Himun Zuhri, serta tokoh agama karismatik Buya Satar Saleh, bersama masyarakat dan keluarga besar almarhum.

Bupati Merangin, M. Syukur, menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian M Yani. Ia mengenang almarhum sebagai pribadi yang santun dan konsisten dalam perjuangan politik.

“Sepanjang saya mengenal beliau, almarhum adalah orang baik. Tutur katanya santun dan beliau merupakan tokoh muda politik Merangin yang konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujar Bupati M. Syukur.

Bupati juga mengajak seluruh hadirin untuk memaafkan segala kekhilafan almarhum semasa hidupnya, baik dalam kehidupan pribadi maupun selama menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

“Atas nama pemerintah daerah, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga jika selama almarhum bertugas terdapat kekhilafan. Kita semua bersaksi bahwa almarhum Muhammad Yani adalah orang baik,” tambahnya.

Diketahui, M. Yani memiliki rekam jejak panjang di dunia legislatif.

Ia dipercaya masyarakat Batang Masumai sebagai anggota DPRD Merangin selama dua periode, yakni periode 2019–2024 dan kembali terpilih untuk periode 2024–2029.

Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan-rekan di DPRD Merangin, serta masyarakat yang selama ini ia wakili dan layani.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Elviana, menegaskan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Elviana saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program MBG Kota Jambi yang dipimpin langsung Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, di Aula Bappeda Kota Jambi, Rabu (15/1).

Menurut Elviana, langkah Wali Kota Jambi yang menginisiasi rapat lintas sektor merupakan contoh konkret bagaimana kebijakan pusat harus diterjemahkan secara serius di daerah.

“Ini memang rapat yang seharusnya dilakukan oleh kepala daerah. Programnya pusat, tapi dampaknya langsung dirasakan masyarakat di daerah yang mereka pimpin,” ujar Elviana.

Ia menilai, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada konsep nasional.

Tetapi juga kesiapan daerah dalam mengelola dapur, distribusi bahan pokok, hingga dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Elviana mengungkapkan bahwa berbagai masukan dan persoalan teknis yang muncul dalam rapat tersebut akan menjadi bahan penting baginya untuk disampaikan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam agenda koordinasi berikutnya.

“Apa yang terjadi di lapangan ini harus disampaikan ke pusat. Jangan sampai kebijakan bagus, tapi pelaksanaannya menyulitkan daerah. Masukan dari Kota Jambi ini akan saya bawa ke tingkat nasional,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap target Pemerintah Kota Jambi dalam mempercepat pelaksanaan MBG, khususnya terkait penambahan jumlah dapur dan perluasan penerima manfaat.

“Saya mendukung penuh. Harapannya, Juni 2026 seluruh dapur MBG di Kota Jambi bisa berjalan tanpa kendala dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tambah Elviana.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan mempercepat implementasi MBG melalui penguatan komunikasi antar stakeholder.

Mulai dari BGN, koordinator wilayah, SPPI, SPPG, mitra investor, distributor bahan pokok, hingga unsur RT dan kelurahan.

Maulana menegaskan, Pemkot Jambi menargetkan peningkatan signifikan jumlah dapur MBG yang beroperasi di kota ini.

“Target kita bulan Juni nanti, dari 38 dapur yang sudah berjalan, menjadi 74 dapur aktif. Jumlah penerima manfaat juga kita dorong dari sekitar 94 ribu menjadi 274 ribu orang, mulai dari anak sekolah hingga ibu hamil,” ujar Maulana.

Ia mengakui bahwa tantangan di lapangan cukup kompleks, mulai dari ketersediaan bahan pokok, potensi inflasi, hingga pengelolaan limbah dapur MBG.

Karena itu, Pemkot Jambi akan membentuk kelompok kerja khusus untuk menangani masing-masing persoalan secara terfokus.

“Kalau bahan pokok tidak siap, inflasi bisa terjadi dan masyarakat yang terdampak. Maka semua harus disiapkan dari sekarang, termasuk SOP dan pendekatan berbasis kearifan lokal,” pungkasnya.(*)