JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi memulihkan kedudukan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat pleno PBNU yang dipimpin Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan diumumkan kepada publik pada Jumat (30/1/2026).

Pemulihan status ini disebut sebagai langkah strategis untuk menjaga persatuan organisasi dan memastikan stabilitas kepemimpinan di tubuh Nahdlatul Ulama.

Rais Aam menegaskan bahwa keputusan diambil melalui mekanisme musyawarah internal dengan mempertimbangkan kepentingan jam’iyah secara menyeluruh.

“Melalui rapat pleno PBNU, diputuskan bahwa posisi KH Yahya Cholil Staquf dipulihkan kembali sebagai Ketua Umum PBNU,” ujar KH Miftachul Akhyar saat menyampaikan hasil rapat kepada media.

Sebelumnya, Gus Yahya menjadi sorotan publik akibat polemik internal yang mencuat ke ruang publik.

Isu tersebut berkaitan dengan kelalaian dalam proses pengundangan narasumber pada agenda Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKNNU), serta evaluasi terhadap tata kelola keuangan PBNU yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas.

Dalam forum pleno tersebut, PBNU juga menerima secara resmi permohonan maaf yang disampaikan Gus Yahya atas sejumlah persoalan yang terjadi.

Sikap terbuka dan pengakuan atas kekurangan dinilai menjadi faktor penting dalam keputusan pemulihan status kepemimpinan.

“PBNU menerima permohonan maaf Ketua Umum PBNU atas kelalaian dan ketidakcermatan dalam penyelenggaraan AKNNU, serta terkait tata kelola keuangan yang menjadi perhatian bersama,” lanjut Rais Aam.

Menurutnya, langkah rekonsiliasi dipilih sebagai jalan terbaik demi mencegah perpecahan dan memastikan NU tetap fokus pada agenda besar keumatan.

PBNU menilai bahwa stabilitas organisasi harus diutamakan agar program-program strategis dapat berjalan optimal.

Dengan keputusan ini, PBNU berharap polemik internal yang sempat berkembang dapat segera diakhiri.

Seluruh jajaran pengurus diimbau kembali memperkuat konsolidasi dan mengedepankan kepentingan umat di atas dinamika internal.

Kembalinya Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat soliditas organisasi, terutama dalam menghadapi agenda nasional NU di bidang pendidikan, sosial keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID— Nahdlatul Ulama (NU) kembali diterpa gejolak internal setelah Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 mendesak Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mundur atau diberhentikan dalam tiga hari.

Dari 53 anggota Syuriyah, sebanyak 37 hadir dan menyoroti dugaan pelanggaran nilai-nilai NU serta tata kelola keuangan organisasi.

Dalam rapat tersebut, Syuriyah menilai ada sejumlah persoalan serius, termasuk:

• Dugaan pelanggaran hukum syariah dan ketidaksesuaian dengan Anggaran Rumah Tangga NU.
• Isu tata kelola keuangan PBNU yang dinilai dapat membahayakan badan hukum organisasi.
• Undangan kepada akademisi yang dianggap terkait jaringan Zionisme internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU).

Isu terakhir dinilai mencederai prinsip Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan memicu kekhawatiran di internal NU.

Menanggapi desakan tersebut, Gus Yahya menegaskan bahwa masa jabatannya hasil Muktamar ke-34 NU berlaku lima tahun dan akan dijalankan penuh.

Ia juga mempertanyakan keaslian risalah rapat Syuriyah yang beredar, sembari menekankan penggunaan tanda tangan digital untuk memastikan keabsahan dokumen.

Di tengah tekanan Syuriyah PBNU, dukungan justru mengalir dari berbagai Pengurus Wilayah NU (PWNU) di seluruh Indonesia.

PWNU menolak desakan mundur dan berencana melakukan konsolidasi nasional untuk menyamakan pemahaman terkait polemik tersebut.

Sejumlah elemen NU angkat suara menanggapi krisis yang memanas ini.

Laskar Nahdliyin Yogyakarta menyatakan keprihatinan dan meminta Gus Yahya menyampaikan klarifikasi terbuka.

“Gus Yahya harus bertanggung jawab dan memberikan penjelasan terbuka atas kegaduhan di PBNU.”

Sementara Ketua PBNU Gus Ulil Abshar Abdalla mengimbau warga NU tidak terseret opini media sosial.

“Reaksi publik tidak selalu mencerminkan realitas organisasi. Kritik adalah bagian normal dari dinamika NU.”

Gus Yahya juga menegaskan bahwa isu politik maupun kunjungan kader NU ke Israel adalah inisiatif pribadi, bukan representasi institusi PBNU.

Hingga kini, Gus Yahya tetap menjabat. Ia menyatakan bahwa Syuriyah harian tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Ketua Umum menurut AD/ART NU, sehingga desakan tersebut tidak sah.

Dalam pertemuan dengan seluruh Ketua PWNU se-Indonesia, Gus Yahya menerima dukungan penuh dan memberikan penjelasan menyeluruh.

Beberapa anggota Syuriyah bahkan disebut menyesali keputusan mendesaknya mundur karena merasa tidak memperoleh informasi secara lengkap.

Krisis ini mencerminkan ketegangan antara:

• Kepemimpinan pusat vs. otoritas Syuriyah,
• Aspirasi akar rumput vs. kebijakan elite,
• Modernisasi organisasi vs. nilai tradisional pesantren.

Pengamat menilai keberhasilan Gus Yahya mempertahankan posisinya ditopang oleh pemahaman mendalam terhadap struktur NU, dukungan solid dari PWNU, serta pendekatan musyawarah bersama para kiai.

Meski desakan pemberhentian mereda, dinamika internal NU belum sepenuhnya usai.

Situasi ini menjadi ujian besar bagi NU dalam menjaga persatuan, legitimasi, dan arah organisasi di tengah perbedaan pandangan internal.

Jika kamu ingin, saya bisa buatkan meta title, meta description SEO, thumbnail caption, atau versi berita yang lebih singkat untuk media sosial.(*)