JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Kerinci menegaskan komitmennya dalam mendukung program nasional swasembada pangan melalui penguatan sektor pertanian dan kesiapan menghadapi ancaman kekeringan yang dapat mengganggu produksi pangan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kerinci, Monadi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian 2026 yang digelar oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.

Forum nasional ini menjadi ajang strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyatukan langkah menghadapi tantangan perubahan iklim yang berdampak langsung pada sektor pertanian.

Fokus utama Rakornas adalah penguatan mitigasi kekeringan serta optimalisasi sumber daya daerah untuk mendukung kemandirian pangan nasional yang mencakup sektor pangan, protein, biodiesel, hingga bioenergi.

Dalam arahannya, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Ia menyebut bahwa daerah memiliki posisi strategis dalam memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian melalui penguatan infrastruktur seperti embung, jaringan irigasi, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern.

“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan swasembada pangan. Tidak boleh ada daerah yang bergerak sendiri,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kerinci Monadi menyatakan kesiapan daerahnya untuk mendukung penuh program nasional tersebut melalui langkah konkret di lapangan.

Ia menegaskan bahwa Kabupaten Kerinci akan fokus pada penguatan sistem irigasi, optimalisasi lahan pertanian, serta peningkatan ketahanan petani dalam menghadapi perubahan iklim.

“Kerinci memiliki potensi besar di sektor pertanian. Dengan dukungan pemerintah pusat, kami optimistis daerah ini dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” ujar Monadi.

Selain itu, Pemkab Kerinci juga mengajukan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat, terutama terkait percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengairan pertanian.

Menurut Monadi, Rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus membuka peluang program dukungan dari pemerintah pusat bagi daerah.

Dengan potensi pertanian yang dimiliki, Kerinci dinilai mampu menjadi salah satu daerah penopang utama ketahanan pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah tersebut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Konsolidasi besar organisasi petani di Provinsi Jambi resmi dimulai melalui pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) se-Provinsi Jambi yang digelar di Hotel Grand Jambi, Senin (20/4/2026).

Agenda ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat peran petani sebagai pilar utama ketahanan pangan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan di sektor pertanian.

Pelantikan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal DPN HKTI, Abdul Karding, serta Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra, yang secara langsung memimpin pengukuhan pengurus dari seluruh kabupaten dan kota.

Dalam sambutannya, Abdul Karding menegaskan bahwa penguatan struktur organisasi hingga tingkat daerah merupakan langkah penting untuk memastikan program pertanian berjalan efektif dan berkelanjutan.

Ia menilai, sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan sektor pertanian, termasuk peningkatan produktivitas dan stabilitas pangan nasional.

Sementara itu, Sutan Adil Hendra menekankan bahwa terbentuknya kepengurusan HKTI yang lengkap di seluruh wilayah Jambi membuka peluang besar untuk memperkuat ekonomi berbasis pertanian.

Menurutnya, HKTI harus mampu hadir sebagai solusi nyata bagi petani, mulai dari akses pembiayaan, penerapan teknologi, hingga perluasan pasar hasil pertanian.

Sorotan utama dalam pelantikan ini tertuju pada Muhamad Yasir yang resmi dipercaya memimpin DPC HKTI Kota Jambi periode 2026–2031.

Penunjukan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepemimpinan di sektor pertanian, sekaligus mendorong peran aktif daerah dalam menjaga ketahanan pangan.

Dalam pernyataannya, Muhamad Yasir menegaskan komitmennya untuk menjadikan HKTI sebagai motor penggerak pembangunan pertanian yang lebih modern dan berdaya saing.

Ia menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas, distribusi pangan yang efisien, serta akses pembiayaan yang lebih luas bagi petani.

“Ketahanan pangan adalah fondasi utama kedaulatan bangsa. HKTI harus mampu memberikan solusi konkret bagi petani di semua lini,” tegasnya.

Pelantikan ini turut melibatkan kepengurusan dari berbagai daerah seperti Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Batanghari, Bungo, Tebo, Sarolangun, Merangin, Kerinci hingga Sungai Penuh.

Tak sekadar seremoni, kegiatan ini juga menjadi wadah konsolidasi untuk memperkuat jaringan petani serta mempercepat transformasi sektor pertanian di Provinsi Jambi.

Dengan struktur organisasi yang semakin solid, HKTI diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kemandirian ekonomi daerah.(*)

JAMBi, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menegaskan pentingnya percepatan tanam padi sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Tanam Padi Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Selasa (21/4/2026), yang juga diikuti secara daring oleh 16 provinsi di Indonesia.

Dalam arahannya, Sudaryono menekankan bahwa momentum musim hujan harus dimanfaatkan secara optimal oleh para petani di seluruh daerah.

“Tanam sekarang saat musim hujan masih berlangsung. Air adalah faktor utama yang tidak bisa dibuat atau diproduksi pemerintah, jadi jangan sampai momentum ini terlewat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam waktu dekat potensi El Nino diperkirakan akan memengaruhi kondisi pertanian di sejumlah wilayah.

Karena itu, percepatan tanam menjadi langkah paling realistis untuk menjaga produksi pangan tetap stabil.

Wamentan menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai dukungan, mulai dari benih gratis, pupuk subsidi, hingga bantuan alat mesin pertanian (alsintan), namun seluruhnya akan maksimal jika didukung dengan gerakan tanam dari petani di lapangan.

“Semua lahan yang bisa ditanami harus segera dimanfaatkan. Jangan ada lahan yang dibiarkan kosong,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah, penyuluh pertanian, hingga seluruh pemangku kepentingan untuk aktif menggerakkan petani agar segera turun ke sawah, baik di lahan cetak baru, sawah eksisting, maupun lahan rawa yang telah dioptimalkan.

Menurutnya, ketahanan pangan tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak, melainkan membutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen.

“Kalau ada kebutuhan di lapangan, segera sampaikan. Pemerintah siap membantu agar proses tanam berjalan cepat dan optimal,” tambah Sudaryono.

Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arif, Wakil Bupati Bahtiar, Forkopimda, OPD, penyuluh pertanian, serta para petani.

Meski demikian, Wamentan menegaskan bahwa inti dari seluruh program ini adalah memastikan produksi pangan nasional meningkat dan Indonesia mampu menjaga ketersediaan beras secara mandiri.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Hal itu disampaikannya saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Pertanian RI dalam kegiatan Tanam Padi Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono, serta diikuti secara daring oleh 16 provinsi di Indonesia sebagai bentuk gerakan nasional percepatan tanam padi.

Forum ini juga membuka sesi dialog antara pemerintah pusat, kepala daerah, dan para petani.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arif, Wakil Bupati Bahtiar, unsur Forkopimda, OPD terkait, penyuluh pertanian, serta para petani setempat.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani agar program cetak sawah benar-benar memberikan hasil nyata bagi peningkatan produksi pangan.

“Kami di daerah siap mendukung penuh seluruh arahan pemerintah pusat. Program ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” ujar Al Haris.

Ia menambahkan, momentum musim tanam saat ini harus dimanfaatkan secara maksimal, mengingat faktor cuaca seperti hujan dan potensi El Nino menjadi tantangan yang tidak dapat dikendalikan.

Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan.

Gubernur juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terkait penyediaan benih dan pupuk bersubsidi yang dinilai sangat membantu peningkatan produktivitas pertanian di Jambi.

Menurutnya, produksi padi di Provinsi Jambi saat ini baru mampu memenuhi sekitar 71 persen kebutuhan daerah, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 29 persen untuk mencapai swasembada pangan.

“Karena itu, kita harus bergerak bersama. Pemerintah, petani, dan seluruh stakeholder harus bersinergi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pada 2025 program cetak sawah rakyat di Jambi telah direalisasikan seluas 1.469,51 hektare.

Sementara pada 2026 direncanakan seluas 1.009,32 hektare yang tersebar di beberapa kabupaten seperti Bungo, Tebo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kerinci, dan Batang Hari.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menegaskan pentingnya percepatan masa tanam di tengah kondisi cuaca yang masih mendukung.

“Air hujan adalah faktor utama yang tidak bisa kita kontrol, maka momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah untuk menggerakkan petani agar segera turun ke sawah, termasuk di lahan cetak baru maupun lahan optimalisasi lainnya.

“Semua lahan yang bisa ditanami harus segera dimanfaatkan. Pemerintah siap mendukung kebutuhan di lapangan, mulai dari benih hingga alsintan,” tambahnya.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah.(*)