Al Haris dan DPRD Jambi Sepakati Perubahan RPJMD 2025-2029, Ini Alasannya

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi menyepakati rancangan awal perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan target pembangunan dengan dinamika dan kondisi yang berkembang.

Kesepakatan itu dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi yang dihadiri Gubernur Jambi Al Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Jambi, Selasa 10 November 2026.

Selain membahas perubahan RPJMD, rapat paripurna tersebut juga menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas dukungan serta masukan dalam pembahasan rancangan awal perubahan RPJMD.

Menurut Sani, tantangan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan tidak ringan.

Pemerintah membutuhkan upaya lebih besar untuk mencapai target kinerja sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia menilai diperlukan kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, tanpa mengabaikan sasaran strategis daerah.

“Terhadap penyampaian laporan Bapemperda yang telah sama-sama kita dengarkan tadi, kami sangat menyadari bahwa kinerja yang harus dicapai lima tahun ke depan cukup berat. Sementara tuntutan pencapaian kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik tentu memerlukan upaya yang tidak biasa,” ujar Abdullah Sani.

Ia menegaskan, penyempurnaan kebijakan pembangunan harus tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat.

Sani juga mengakui bahwa menyatukan pandangan dalam proses penyusunan kebijakan bukan perkara mudah.

Namun, kesepakatan yang telah dicapai harus menjadi tanggung jawab bersama untuk dilaksanakan.

“Kebijakan yang telah disepakati tentu merupakan win-win solution yang akan menjadi tanggung jawab kita semua dalam mengimplementasikannya,” katanya.

Usai rapat paripurna, Gubernur Jambi Al Haris menjelaskan bahwa penyempurnaan rancangan awal perubahan RPJMD merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD.

Ia mengatakan, perubahan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan sejumlah target pembangunan dengan perkembangan kondisi dan dinamika yang terjadi.

Namun, Al Haris menegaskan bahwa revisi RPJMD bukan berarti pemerintah mengubah arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Bukan merevisi arah kebijakannya, bukan. Tetapi mungkin volumenya kemudian juga targetnya mungkin ada yang kita perbaiki, supaya lebih terarah, lebih komprehensif. Nah ini yang sedang kita bahas dengan DPRD,” jelas Al Haris.

Menurutnya, penyempurnaan dokumen perencanaan tersebut penting agar program dan target pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara lebih realistis, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Al Haris berharap RPJMD yang telah disempurnakan nantinya benar-benar menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunan Provinsi Jambi selama masa kepemimpinannya.

“Intinya kita berharap RPJMD ini betul-betul memandu arah kebijakan pembangunan selama kami menjabat,” pungkasnya.

Sementara itu, Abdullah Sani meminta tim penyusun perubahan RPJMD segera menindaklanjuti berbagai saran dan masukan yang telah disepakati dalam rapat paripurna.

Penyempurnaan dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi bahan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Ia juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jambi menjadikan rancangan awal perubahan RPJMD sebagai pedoman dalam menyusun rancangan awal perubahan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing perangkat daerah.

Menurut Sani, perencanaan yang matang harus diikuti dengan komitmen, kerja keras, dan kolaborasi seluruh pihak agar target pembangunan dapat diwujudkan.

“Rencana yang baik adalah sebagian dari keberhasilan, dan untuk mewujudkan sebagian lainnya dibutuhkan komitmen, kerja keras dan kerja sama kita semua,” tegasnya.

Selain kesepakatan perubahan RPJMD, rapat paripurna tersebut juga menghasilkan penetapan Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Perda Provinsi Jambi.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2025-2029 serta penetapan Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Perda dilakukan oleh Gubernur Al Haris bersama Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi H. Ivan Wirata.

Penetapan Perda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat landasan hukum pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jambi agar dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Dua agenda penting dalam rapat paripurna ini sekaligus memperlihatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Dengan penyempurnaan RPJMD dan penguatan regulasi pengelolaan sumber daya air, Pemprov Jambi diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sekaligus memastikan kebijakan yang dihasilkan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri anggota DPRD Provinsi Jambi, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, serta sejumlah undangan lainnya.(*)