JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengawalan program strategis nasional.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam forum Rakorbangpus atau Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang digelar Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Dalam sambutannya, Bima Arya menilai Kota Jambi berhasil menjadi contoh sinkronisasi pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional.

“Ada kepala daerah yang semangat, tapi ada juga kepala daerah yang memilih mengeluh daripada berpeluh,” ujar Bima Arya.

Ia mengungkapkan bahwa Kota Jambi mampu menjaga laju pembangunan melalui pengawalan program prioritas pemerintah pusat, sehingga berhasil memperoleh dukungan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber.

“Kebetulan minggu lalu saya baru ke sana, Kota Jambi. Setelah dihitung-hitung, karena wali kotanya cukup gesit menjemput dukungan pembiayaan pembangunan dari berbagai pihak, nilainya hampir sama dengan APBD-nya sendiri, sekitar dua triliun,” ungkapnya.

Menurut Bima Arya, pengawasan terhadap pelaksanaan program strategis nasional menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan RKP Tahun 2027 agar seluruh program prioritas nasional dapat berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.

“Ekonomi daerah merupakan pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Dalam forum tersebut, Bima Arya juga mengingatkan adanya tiga tantangan besar yang dihadapi kepala daerah saat ini, yakni dinamika geopolitik global, pengawalan program prioritas nasional, serta tingginya harapan masyarakat di tingkat lokal.

Karena itu, pemerintah daerah diminta menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran serta memperkuat inovasi fiskal dan kemudahan investasi.

Sementara itu, Pemerintah Kota Jambi tercatat memiliki total dukungan pembiayaan pembangunan tahun 2025 mencapai sekitar Rp2,013 triliun.

Nilai tersebut berasal dari berbagai sumber, mulai dari APBN, APBD Provinsi, program revitalisasi sungai, jaringan gas, CSR, Baznas hingga program pendidikan aparatur.

Rakorbangpus 2026 sendiri dihadiri kementerian, lembaga, dan perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia guna memperkuat sinergi pembangunan nasional dan daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Al Haris secara resmi membuka Jambi Business Matching Forum 2026 yang menjadi ajang strategis mempertemukan pelaku UMKM dengan BUMN dan mitra usaha guna memperkuat ekonomi daerah.

Kegiatan yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi bersama Rumah BUMN Jambi ini berlangsung di Swiss-Belhotel Jambi, Kamis (09/04/2026).

Dalam arahannya, Al Haris menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan BUMN menjadi kunci penting dalam mendorong UMKM agar mampu berkembang dan naik kelas.

Ia mengapresiasi peran aktif BUMN yang selama ini menjadi pembina sekaligus pendamping pelaku usaha kecil di Jambi.

“UMKM memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi. Namun mereka membutuhkan dukungan, baik dari sisi permodalan, manajemen, hingga akses pasar,” ujarnya.

Menurutnya, tanpa pendampingan yang terstruktur, pelaku UMKM akan sulit berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, keberadaan BUMN sebagai mitra strategis dinilai mampu mempercepat pertumbuhan sektor usaha mikro.

Di tengah tantangan ekonomi global dan nasional, Al Haris mengakui adanya perlambatan perputaran ekonomi di daerah.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa sektor UMKM harus tetap menjadi tulang punggung ekonomi yang terus diperkuat.

“Kita harus jujur bahwa ada perlambatan. Karena itu, sektor riil harus kita jaga, dan UMKM menjadi penopang utama,” tegasnya.

Ia juga mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, mulai dari kemasan, standar produksi, hingga legalitas usaha agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Tak hanya itu, Al Haris mengajak seluruh pihak untuk lebih mencintai dan menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perekonomian daerah.

“Kalau bukan kita yang menggunakan produk lokal, siapa lagi? Ini penting untuk menciptakan efek berganda bagi ekonomi masyarakat,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jambi, lanjutnya, terus menghadirkan berbagai program pemberdayaan, termasuk bantuan sarana usaha dan dukungan permodalan bagi UMKM.

Ia pun berharap forum business matching ini tidak hanya berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar menghasilkan kerja sama konkret yang berkelanjutan.

“Kesepakatan yang dibuat harus direalisasikan. Harus ada pembelian, distribusi, dan kerja sama yang nyata agar UMKM merasakan manfaatnya,” pungkasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang akan melambat dalam beberapa tahun ke depan akibat tekanan global yang semakin kompleks.

Ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan internasional, hingga fluktuasi harga energi menjadi faktor utama yang membayangi prospek ekonomi kawasan.

Namun di tengah kondisi tersebut, Indonesia justru diperkirakan menunjukkan kinerja yang lebih solid.

ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% pada 2026 dan 2027, meningkat dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1%.

Capaian ini mencerminkan ketahanan ekonomi domestik yang dinilai lebih kuat dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya.

Kinerja positif tersebut ditopang oleh konsumsi dalam negeri yang tetap terjaga, investasi yang terus mengalir, serta kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kepala Ekonom ADB, Albert Park, mengingatkan bahwa risiko global tetap perlu diwaspadai, terutama konflik geopolitik yang berpotensi memicu lonjakan harga energi dan pangan.

“Konflik berkepanjangan dapat menyebabkan harga energi dan pangan tetap tinggi serta memperketat kondisi keuangan global,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/4/2026).

ADB menilai, jika tekanan global meningkat, dampaknya bisa merembet pada inflasi dan daya beli masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sementara itu, beberapa negara besar di Asia justru menghadapi perlambatan.

Di China, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan turun menjadi 4,6% pada 2026 dan 4,5% pada 2027 akibat krisis sektor properti dan melemahnya ekspor.

Di India, pertumbuhan juga diperkirakan melambat menjadi 6,9% pada 2026 dari sebelumnya 7,6%, menandakan adanya tekanan pada aktivitas ekonomi domestik.

Sementara kawasan Pasifik diprediksi mengalami perlambatan paling tajam, dengan pertumbuhan turun dari 4,2% pada 2025 menjadi 3,4% pada 2026 dan kembali melemah ke 3,2% pada 2027.

Secara keseluruhan, laporan ADB menunjukkan bahwa meskipun ekonomi global menghadapi tantangan besar, Indonesia masih berada pada posisi yang relatif kuat.

Stabilitas domestik menjadi kunci utama dalam menjaga momentum pertumbuhan, meskipun pemerintah tetap perlu waspada terhadap dinamika global, termasuk risiko geopolitik dan fluktuasi harga komoditas.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan tengah menyiapkan revisi aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai langkah strategis untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil dan program prioritas pemerintah.

Kebijakan ini diharapkan mampu mengoptimalkan peran perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui peningkatan pembiayaan ke sektor produktif.

Menanggapi rencana tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa menilai langkah tersebut sebagai upaya positif, khususnya untuk mengurangi kecenderungan bank yang selama ini lebih memilih menempatkan dana di bank sentral.

“Langkah itu bagus jika bisa mendorong bank lebih aktif menyalurkan kredit ke sektor riil dan pembangunan,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Meski begitu, Purbaya mengaku masih menunggu detail regulasi yang tengah disusun oleh OJK sebelum memberikan penilaian secara menyeluruh.

Ia menegaskan, hal terpenting dari kebijakan ini adalah memastikan perbankan menjalankan fungsi intermediasi secara optimal, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dan pelaku usaha.

“Selama bank menjalankan fungsi intermediasi dengan baik, itu akan berdampak positif bagi perekonomian,” jelasnya.

Peningkatan kredit ke sektor riil dinilai memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

Revisi aturan RBB ini menjadi bagian dari strategi regulator untuk mengarahkan pembiayaan perbankan agar lebih produktif.

Dengan kebijakan tersebut, bank diharapkan tidak hanya fokus pada pengelolaan likuiditas, tetapi juga lebih aktif berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah menegaskan hingga saat ini belum ada rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), termasuk BBM bersubsidi.

Namun, di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan anggaran yang meningkat, pemerintah mulai menggenjot pencarian sumber pendapatan baru.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menekankan bahwa kebijakan terkait BBM tetap dijaga agar tidak memberatkan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.

“Presiden selalu menyampaikan kepada kami bahwa kita harus bekerja betul-betul penuh dengan hati-hati dengan memperhatikan kepentingan rakyat kecil. Sampai saat ini belum ada opsi untuk membatasi subsidi,” ujar Bahlil saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Senin (30/3/2026).

Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga BBM sekaligus mempertahankan subsidi energi demi melindungi daya beli masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah mulai mengalihkan fokus pada upaya meningkatkan penerimaan negara, khususnya dari sektor sumber daya alam

. Optimalisasi sektor mineral dan batu bara menjadi strategi utama untuk menambah pemasukan negara.

Langkah ini dianggap solusi menjaga keseimbangan anggaran tanpa harus menaikkan harga energi.

Pemerintah menyadari bahwa kenaikan harga BBM berpotensi memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

Selain sektor minerba, pemerintah juga membuka peluang dari berbagai sumber pendapatan lain yang potensial.

Strategi ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah memilih pendekatan hati-hati dalam menentukan kebijakan energi.

Menjaga harga BBM tetap stabil dianggap penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, pemerintah akan terus mencari sumber pendapatan baru guna menopang keuangan negara tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan harga BBM.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa kondisi industri perbankan nasional masih berada dalam kategori stabil dan kuat, meskipun menghadapi tekanan dari dinamika ekonomi global maupun domestik.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa perubahan persepsi risiko terhadap sektor perbankan tidak terlepas dari faktor eksternal, terutama terkait penyesuaian outlook peringkat kredit Indonesia.

Menurutnya, revisi outlook tersebut lebih dipengaruhi oleh perubahan penilaian terhadap risiko sovereign Indonesia, yang berdampak pada persepsi terhadap bank-bank besar di dalam negeri.

Selain itu, kondisi makroekonomi global juga turut memberikan tekanan.

Meski demikian, OJK menilai bahwa kondisi tersebut bersifat sementara dan masih memiliki peluang untuk kembali membaik.

Perkembangan ekonomi ke depan dinilai akan menjadi faktor kunci dalam menentukan arah outlook tersebut.

Secara fundamental, sektor perbankan Indonesia dinilai tetap solid. Hal ini tercermin dari rasio permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang berada pada level tinggi, sehingga mampu menjadi bantalan terhadap potensi risiko.

Selain itu, kualitas kredit juga masih terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang tetap dalam batas aman.

Dari sisi likuiditas, perbankan dinilai cukup kuat untuk mendukung fungsi intermediasi.

Penyaluran kredit pun terus menunjukkan tren pertumbuhan positif, meskipun berjalan secara moderat. Sektor produktif, termasuk pembiayaan kepada UMKM, masih menjadi pendorong utama pertumbuhan tersebut.

Di sisi lain, OJK tetap mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, seperti ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi pasar keuangan, hingga tekanan terhadap daya beli masyarakat.

Namun, dengan fundamental yang kuat serta pengawasan yang terus diperketat, OJK optimistis industri perbankan nasional mampu menjaga stabilitas dan terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 di ruang rapat bupati, Selasa (17/02).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Katamso yang menyoroti capaian positif ekonomi daerah sekaligus tantangan besar dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Dalam sambutannya, Katamso mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Tanjung Jabung Barat mencapai 5,28 persen, melampaui target 4,99 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian ini menjadikan Tanjung Jabung Barat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jambi.

Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tetap realistis dalam menyusun program pembangunan.

Total usulan pembangunan dalam Musrenbang mencapai Rp3,1 triliun, yang terdiri dari 229 program dan 425 kegiatan. Namun, kemampuan riil keuangan daerah hanya sekitar Rp1,1 triliun.

Artinya, terdapat selisih anggaran sekitar Rp2 triliun yang belum dapat dipenuhi.

Wakil bupati menegaskan pentingnya prioritas pada program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, layanan kesehatan, serta pendidikan.

Untuk menutup kekurangan anggaran, pemerintah daerah didorong memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya melalui optimalisasi dana Transfer ke Daerah (TKD).

Langkah ini dinilai penting di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis serta fluktuasi harga minyak dunia.

Musrenbang kali ini juga menyoroti dua isu strategis, yaitu pengelolaan lingkungan dan peningkatan partisipasi pemuda.

Pemkab berkomitmen memperbaiki sistem pengelolaan sampah dari metode open dumping menjadi sanitary landfill, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.

Sementara itu, partisipasi generasi muda diperkuat melalui ruang aspirasi yang difasilitasi oleh Bapperida, dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan.

Pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) agar lebih selaras dengan prioritas pembangunan.

Selain itu, program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi daerah.

Katamso menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke desa. Ia berharap setiap desa dapat merasakan hasil nyata dari program pemerintah.

Musrenbang RKPD 2026 ini dilaksanakan secara hybrid, dengan sejumlah pejabat hadir langsung dan lainnya mengikuti secara daring.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Nilai kredit perbankan yang telah disetujui namun belum dicairkan (undisbursed loan) mencapai sekitar Rp2.500 triliun hingga November 2025.

Besarnya kredit yang belum terealisasi ini mencerminkan masih tersedianya ruang pembiayaan bagi pelaku usaha, meski realisasi ke sektor riil belum optimal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi ini bukan indikasi negatif, melainkan menunjukkan fleksibilitas debitur dalam menentukan waktu pencairan kredit sesuai kebutuhan bisnis mereka.

“Dengan adanya komitmen kredit yang besar, terdapat potensi peningkatan realisasi kredit di masa mendatang. Ketika kondisi ekonomi membaik dan kepercayaan pelaku usaha meningkat, pencairan kredit dapat mendorong pertumbuhan sektor riil,” jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.

Fenomena ini dipengaruhi oleh sikap kehati-hatian debitur, khususnya korporasi, yang menunda pencairan sambil menunggu kepastian prospek usaha dan kondisi pasar.

Meski fasilitas kredit tersedia, keputusan penarikan dana masih mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan domestik.

OJK menegaskan perbankan nasional tetap likuid dan siap menyalurkan pembiayaan.

Belum optimalnya realisasi kredit lebih disebabkan strategi bisnis debitur, bukan pengetatan perbankan.

Undisbursed loan berbeda dengan kredit bermasalah karena kualitas aset tetap terjaga.

Ke depan, OJK mendorong penyaluran kredit pada sektor produktif yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Sinergi kebijakan dan manajemen risiko yang prudent akan memastikan potensi kredit yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kebijakan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Langkah ini meliputi perluasan akses pembiayaan, pengembangan ekosistem keuangan syariah, serta pengawasan ketat terhadap perbankan digital di tengah percepatan transformasi teknologi sektor keuangan.

Kebijakan ini diwujudkan melalui penerapan Peraturan OJK tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, yang mendorong bank dan lembaga keuangan nonbank menyediakan skema kredit yang lebih mudah dijangkau.

Regulasi menekankan proses pembiayaan yang sederhana, efisien, dan sesuai karakter UMKM, tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Meski begitu, OJK mencatat beberapa tantangan struktural, seperti keterbatasan agunan, pencatatan keuangan yang belum optimal, dan rendahnya literasi keuangan pelaku UMKM.

Untuk itu, industri jasa keuangan diharapkan menghadirkan produk pembiayaan fleksibel, termasuk memanfaatkan teknologi digital guna mempercepat proses penilaian dan pencairan kredit.

Selain itu, OJK mengintegrasikan kebijakan pembiayaan UMKM dengan pengembangan keuangan syariah dan pengawasan perbankan digital.

Hal ini dilakukan agar inovasi, stabilitas sistem, dan perlindungan konsumen berjalan seimbang.

“Dengan penguatan akses pembiayaan UMKM yang inklusif, pengembangan ekosistem keuangan syariah, serta pengawasan bank digital berbasis ketahanan digital, OJK berkomitmen menjaga keseimbangan antara inovasi, stabilitas, dan perlindungan konsumen,” jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.

OJK juga menekankan pentingnya menjaga kualitas penyaluran kredit agar berkelanjutan.

Bank dan lembaga keuangan nonbank diharapkan menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko memadai, serta melakukan pendampingan dan edukasi keuangan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan menekan risiko pembiayaan bermasalah.

Penguatan kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang menempatkan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional.

Untuk mendukung implementasi, OJK membentuk unit khusus yang menangani pengaturan UMKM dan keuangan syariah.

Ke depan, OJK berharap sinergi antara regulator, industri keuangan, dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan pembiayaan UMKM secara merata, memperkuat peran UMKM sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.(*)

JAMBI,  SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa pemerintah kota masih menunggu hasil perhitungan dari pemerintah pusat terkait Upah Minimum Kota (UMK) Jambi 2026.

Menurutnya, besaran UMK akan dipengaruhi oleh indikator ekonomi dan faktor-faktor klasik, namun hak-hak pekerja tetap menjadi prioritas.

“Kita masih menunggu perhitungan dari pusat, kemudian provinsi akan menetapkan. Yang penting, hak-hak pekerja harus terlindungi,” ujar Maulana.

Selain itu, Wali Kota Maulana memberikan tanggapan positif terkait pengukuhan Dewan Pengupahan Kota Jambi.

Menurutnya, keberadaan dewan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara hak pekerja dan kepentingan pengusaha.

“Dengan pengukuhan ini, anggota dewan bekerja menjaga hubungan harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha. Pengusaha tentu ingin investasi menguntungkan, tetapi hak-hak pekerja juga harus dijaga,” kata Maulana.

“Di sinilah peran LKS Trits untuk mengkomunikasikan agar semua pihak berjalan seimbang,” jelas Maulana.

Wali Kota Maulana juga menekankan peluang ekonomi yang muncul dari pembangunan beberapa sentra ekonomi baru dan rencana infrastruktur, termasuk flyover di Ciptol pada 2027.

“Kalau investasi masuk, lapangan pekerjaan terbuka, pengangguran bisa diturunkan, dan pertumbuhan ekonomi meningkat,” tambahnya.

Dengan pengukuhan Dewan Pengupahan dan rencana penyesuaian UMK, Maulana berharap hubungan pekerja-pengusaha tetap harmonis, investasi meningkat, dan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi dapat terjaga.(*)