JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri ketika kebutuhan pembangunan semakin kompleks.

Keterlibatan warga sejak menentukan kebutuhan hingga mengawal hasil pembangunan menjadi salah satu pendekatan yang dibawa Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., saat berbagi pengalaman dengan para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kota Sungai Penuh.

Dalam Seminar/Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Fungsi dan Tugas BPD dalam Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Dana Desa Kota Sungai Penuh”, Maulana memaparkan pengalaman Pemerintah Kota Jambi menjalankan Program Kampung Bahagia.

Kegiatan yang digelar Lembaga Pelatihan Indonesia (LAPIN) tersebut berlangsung 23–26 September 2026 di Grand Hotel Jambi.

Maulana menjadi pemateri sekaligus menutup rangkaian kegiatan pada Jumat 25 September 2026.

Di hadapan peserta, Maulana menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi kemampuan pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut menentukan dan menjalankan pembangunan.

“Pembangunan tidak bisa berjalan kalau tidak ada partisipasi masyarakat. Pemerintah membutuhkan masyarakat, dan masyarakat juga membutuhkan pemerintah untuk bersama-sama membangun daerah,” ujar Maulana.

Salah satu contoh yang dibagikan Maulana adalah Kampung Bahagia, program pembangunan berbasis kewilayahan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan.

Program tersebut mendorong warga terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatan hasil pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, kebutuhan setiap lingkungan menjadi pertimbangan karena kondisi dan persoalan di masing-masing wilayah tidak selalu sama.

Menurut Maulana, pendekatan pembangunan juga tidak bisa diseragamkan antarwilayah.

Karakter masyarakat, kondisi geografis, jumlah penduduk dan kebutuhan lokal perlu menjadi dasar ketika sebuah program hendak diterapkan di daerah lain.

Kampung Bahagia sendiri diarahkan menjangkau lingkungan RT di Kota Jambi dengan mengedepankan pemberdayaan, kolaborasi dan gotong royong.

Pemkot Jambi sebelumnya menyebut pelaksanaan tahap pertama 2026 telah direalisasikan di 797 RT, sementara seluruh RT di Kota Jambi menjadi sasaran program sepanjang 2026.

Pengalaman itu yang kemudian dibagikan kepada para BPD dan perangkat desa dari Sungai Penuh.

“Kalau disentuh dengan pendekatan yang tepat, masyarakat bisa menjadi agen partisipasi yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong masih hidup dan dapat digerakkan,” ungkap Maulana.

Menurut Maulana, membangun partisipasi tidak cukup hanya dengan membuat program.

Pemerintah juga perlu mengetahui siapa saja tokoh yang memiliki pengaruh dan dapat menggerakkan warga di tingkat lingkungan.

Karena itu, ia mendorong keterlibatan tokoh pemuda, perempuan, adat, tokoh masyarakat hingga ketua RT.

“Banyak diskusi tadi mengenai bagaimana cara memulainya. Tentu dengan menggerakkan tokoh kunci, keterwakilan pemuda, ibu-ibu, tokoh adat dan RT,” jelasnya.

Pengalaman di Kota Jambi menunjukkan bahwa ketika warga diberi ruang dan kepercayaan, kontribusi masyarakat dapat berkembang menjadi bagian dari pembangunan.

Pemkot Jambi sebelumnya juga mencatat adanya kontribusi swadaya masyarakat dalam pelaksanaan Kampung Bahagia di sejumlah RT.

Dalam konteks peserta Bimtek, Maulana juga menyoroti posisi BPD sebagai representasi masyarakat di tingkat desa.

Menurutnya, pemahaman terhadap kebutuhan warga menjadi penting agar fungsi pengawasan pembangunan dan pengelolaan dana desa tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga melihat apakah program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Diskusi dalam kegiatan tersebut mencakup berbagai persoalan pembangunan, mulai dari pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi, pengelolaan sampah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pengembangan pariwisata.

“Bimtek ini memberikan manfaat besar karena para ketua dan anggota BPD mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif sebagai salah satu penggerak pembangunan di tingkat desa,” ujarnya.

Selain membahas partisipasi masyarakat, Maulana memaparkan kondisi Kota Jambi sebagai wilayah perkotaan dengan kebutuhan pelayanan yang beragam.

Kebutuhan dasar seperti pangan, air dan lingkungan harus berjalan beriringan dengan agenda penguatan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Maulana menyebut, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 5,44 persen pada triwulan I 2026.

Angka tersebut juga tercantum dalam informasi yang dipublikasikan Pemerintah Kota Jambi terkait perkembangan ekonomi daerah.

Namun, pertumbuhan ekonomi menurut Maulana perlu diterjemahkan menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi harus terus kita dorong sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Maulana menutup paparannya dengan menekankan pentingnya membangun pola hubungan yang saling melengkapi antara pemerintah dan masyarakat.

Bagi Kota Jambi, pendekatan tersebut diterapkan melalui Kampung Bahagia dengan pembangunan berbasis lingkungan dan keterlibatan masyarakat.

Program itu sebelumnya juga mencakup berbagai kebutuhan di tingkat RT, termasuk infrastruktur lingkungan dan fasilitas publik.

“Pembangunan bukan hanya pekerjaan pemerintah. Pembangunan adalah pekerjaan kita bersama. Yang terpenting, semangat kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat tetap hidup,” pungkas Maulana.

Melalui forum tersebut, pengalaman Kota Jambi terkait pembangunan berbasis masyarakat menjadi bahan pembelajaran bagi para BPD dan perangkat desa Kota Sungai Penuh.

Namun, Maulana menekankan bahwa penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan karakter, kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pelabuhan tidak hanya menjadi tempat bongkar muat barang.

Bagi Pelindo Regional 2 Jambi, keberlangsungan aktivitas di pelabuhan ikut menentukan kelancaran rantai logistik dan pergerakan ekonomi daerah.

Pesan itu mengemuka dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Pelindo Regional 2 Jambi, Senin 17 Agustus 2026.

General Manager Pelindo Regional 2 Jambi ,Febrianto Zenny Sulistyo Hari Murti yang bertindak sebagai inspektur upacara menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga ekosistem kepelabuhanan.

Menurut Febrianto, pelabuhan memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu simpul pergerakan barang.

Karena itu, kualitas pelayanan, keselamatan operasional dan koordinasi antar-stakeholder menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi Jambi.

“Pelabuhan merupakan bagian penting dari pergerakan ekonomi. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak agar ekosistem kepelabuhanan dapat terus tumbuh, memberikan pelayanan terbaik, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Jambi,” ujar Febrianto.

Ekosistem Pelabuhan Tak Bisa Berjalan Sendiri

Upacara kemerdekaan tersebut diikuti insan Pelindo Group bersama sejumlah anak perusahaan, antara lain PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP), PT IPC Terminal Petikemas (TPK), PT Pelindo Jasa Maritim (SPJM), PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA), PT Jasa Armada Indonesia (JAI), dan PT Multi Terminal Indonesia (MTI).

Sejumlah stakeholder dan mitra kerja juga hadir, termasuk Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi, perwakilan KSKP Talang Duku serta Tenaga Kerja Bongkar Muat.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi gambaran bahwa operasional pelabuhan melibatkan banyak pihak.

Kelancaran arus barang tidak hanya bergantung pada satu institusi, tetapi membutuhkan koordinasi sejak barang masuk hingga proses bongkar muat dan distribusinya.

Karena itu, semangat kolaborasi yang ditekankan Pelindo menjadi bagian penting dari upaya menjaga pelayanan kepelabuhanan tetap berjalan secara aman dan andal.

Kemerdekaan Dimaknai Lewat Pelayanan

Dalam amanatnya yang membacakan pidato Direktur Utama Pelindo, Febrianto menyampaikan bahwa kemerdekaan perlu diterjemahkan dalam bentuk kontribusi nyata melalui pekerjaan masing-masing.

Bagi insan kepelabuhanan, kontribusi tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan operasional yang aman serta dapat diandalkan.

Pelayanan tersebut pada akhirnya tidak hanya menyangkut kepentingan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, peningkatan kinerja pelabuhan menjadi bagian dari kontribusi sektor kepelabuhanan terhadap perekonomian daerah.

Febrianto menambahkan bahwa semangat kebersamaan yang muncul dalam peringatan kemerdekaan harus dibawa ke dalam aktivitas operasional sehari-hari.

Kolaborasi dengan stakeholder dan mitra kerja, kata dia, perlu terus dipertahankan agar ekosistem pelabuhan dapat berkembang secara produktif.

Identitas Lokal di Tengah Semangat Kebangsaan

Ada nuansa berbeda dalam upacara tahun ini. Febrianto tampil mengenakan baju Melayu Jambi berwarna merah manggis yang dipadukan dengan keris dan tanjak khas Jambi.

Pilihan busana tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap budaya lokal sekaligus memperkuat identitas daerah dalam peringatan hari kemerdekaan.

Semangat kebangsaan pun dipadukan dengan karakter budaya Jambi.

Setelah upacara, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan yang sebelumnya digelar dalam rangka HUT RI di lingkungan Pelindo Regional 2 Jambi.

Kegiatan tersebut menjadi ruang apresiasi bagi insan Pelindo Group sekaligus mitra kerja yang ikut ambil bagian dalam rangkaian peringatan kemerdekaan.

Pelabuhan dan Masa Depan Ekonomi Jambi

Peringatan HUT ke-81 RI menjadi momentum bagi Pelindo Regional 2 Jambi untuk kembali menegaskan peran pelabuhan dalam mendukung perekonomian daerah.

Tantangannya bukan hanya menjaga aktivitas operasional tetap berjalan, tetapi juga memastikan layanan semakin baik, aman dan mampu mendukung kebutuhan logistik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pelindo menilai hubungan dengan stakeholder dan mitra kerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Semangat kemerdekaan, menurut Febrianto, harus diwujudkan melalui kinerja yang memberikan manfaat nyata.

Dari sisi kepelabuhanan, kontribusi itu diwujudkan dengan menjaga kelancaran arus logistik, meningkatkan kualitas pelayanan serta membangun koordinasi yang semakin kuat dengan seluruh pihak.

Dengan pendekatan tersebut, Pelindo Regional 2 Jambi ingin menjadikan momentum kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi sebagai pengingat bahwa setiap aktivitas di pelabuhan memiliki kaitan dengan pergerakan ekonomi yang lebih luas.

Dari pelabuhan Jambi, kolaborasi menjadi salah satu kunci untuk menjaga arus logistik tetap bergerak dan memberikan dampak bagi perekonomian daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Jambi tidak hanya diwarnai prosesi pengibaran Bendera Merah Putih.

Momentum 17 Agustus 2026 itu dimanfaatkan Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. untuk menegaskan sejumlah pekerjaan besar pemerintah daerah, mulai dari pengendalian banjir, pengelolaan sampah, hingga upaya menjaga pertumbuhan ekonomi.

Upacara berlangsung di lapangan utama Kantor Wali Kota Jambi, Senin 17 Agustus 2026, dengan Maulana bertindak sebagai inspektur upacara.

Hadir Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Jambi A. Ridwan, ASN, veteran, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah tamu undangan.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly bertugas membacakan Naskah Proklamasi.

Prosesi pengibaran bendera diawali dengan penjemputan Duplikat Bendera Pusaka dari Griya Mayang, rumah dinas Wali Kota Jambi. Bendera kemudian dibawa ke lapangan upacara dengan pengawalan TNI dan Polri.

Petugas pembawa baki adalah Lufita Khairi Lestari, siswi SMAN 8 Kota Jambi, didampingi Aqila Zahira dari SMA Negeri 2 Kota Jambi.

Sementara pengibaran bendera dilakukan Polin Manalu dari SMA Negeri 5 Kota Jambi, Torik Ramadhan dari SMA Negeri 13 Kota Jambi, dan M. Dafa Rino Aji dari MAN 2.

Di balik suasana khidmat peringatan kemerdekaan tersebut, Maulana membawa pesan yang lebih konkret: kemerdekaan harus diterjemahkan ke dalam pembangunan yang bisa dirasakan langsung masyarakat.

Banjir Jadi Salah Satu Fokus Utama

Salah satu pekerjaan besar yang disoroti Maulana adalah penanganan banjir. Pemkot Jambi tengah membangun kolam retensi yang diarahkan untuk mengurangi persoalan banjir pada sistem Sungai Asam.

Target pemerintah cukup ambisius. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi sekitar 60 persen persoalan banjir pada sistem Sungai Asam.

Tak berhenti sebagai fasilitas pengendali air, kawasan kolam retensi juga disiapkan sebagai ruang publik.

Pemerintah merencanakan pembangunan jogging track sepanjang sekitar 1,4 kilometer berikut fasilitas pendukung dan penerangan.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pengendalian banjir diupayakan sekaligus memberi fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

“Nanti di sekelilingnya kita siapkan jogging track sepanjang kurang lebih 1,4 kilometer, dilengkapi berbagai fasilitas pendukung,” kata Maulana.

Ia berharap penanganan Sungai Asam mulai memberikan hasil pada musim banjir tahun depan.

Namun, persoalan banjir Kota Jambi tidak akan selesai hanya dengan membenahi satu sistem.

Pemkot Jambi masih harus menuntaskan dua sistem lainnya, yakni Sistem Kenali dan Sistem Kambang.

Lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di kedua sistem tersebut disebut telah dipersiapkan.

Maulana menilai penyelesaian tiga sistem itu menjadi bagian penting dari strategi jangka bertahap Pemkot Jambi dalam mengurangi risiko banjir.

“Kalau tiga sistem ini bisa kita selesaikan, insyaallah persoalan banjir dapat kita tanggulangi secara bertahap,” ujarnya.

Target Ekonomi 6 Persen Dikaitkan dengan Kebersihan dan Keamanan

Maulana juga menghubungkan agenda pembangunan dengan target pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

Menurut dia, kebersihan dan keamanan tidak bisa dipandang hanya sebagai urusan pelayanan dasar.

Dua faktor tersebut juga menjadi bagian dari ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemkot Jambi menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Karena itu, Maulana mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan, keamanan, dan kenyamanan kota.

“Kita harus terus menjaga kebersihan, menjaga keamanan. Dengan kebersihan dan keamanan yang baik, insyaallah pertumbuhan ekonomi kita dapat sesuai target, yaitu mencapai 6 persen,” katanya.

Pendekatan itu juga terlihat dari rencana pemanfaatan kawasan kolam retensi. Selain untuk mengendalikan banjir, ruang publik di kawasan tersebut diharapkan membuka peluang aktivitas ekonomi dan mendorong konsep ekonomi sirkular.

997 OPBM Disebut Sudah Berjalan

Di sektor lingkungan, Pemkot Jambi juga memperluas program Optimalisasi Pengelolaan Bank Sampah dan Masyarakat atau OPBM.

Maulana menyebut sekitar 997 OPBM saat ini telah berjalan di Kota Jambi.

Angka tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menggeser pengelolaan sampah dari sekadar persoalan kebersihan menjadi gerakan yang melibatkan masyarakat sekaligus memiliki nilai ekonomi.

“ Kita ingin kebersihan bukan hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama masyarakat,” ujar Maulana.

Pemkot Jambi juga melanjutkan Program Kampung Bahagia.

Pada tahap pertama, program tersebut telah dilaksanakan di 795 RT dengan capaian yang disebut telah melampaui 100 persen.

Tahap berikutnya masih menyasar RT yang belum masuk program, termasuk dukungan pengadaan bentor.

Bagi Pemkot Jambi, penguatan pengelolaan sampah dan lingkungan di tingkat RT menjadi penting karena keberhasilan program kota pada akhirnya sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaannya di tingkat masyarakat.

Kemerdekaan Didorong Menjadi Kerja Nyata

Maulana menegaskan peringatan kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni.

Pemerintah dan masyarakat harus mengisinya melalui kerja nyata yang berdampak terhadap kualitas hidup warga.

Mulai dari kebersihan, keamanan, pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur, seluruhnya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

“Semangat kemerdekaan harus kita isi dengan pembangunan. Mari bersama-sama menjaga Kota Jambi agar tetap bersih, aman, nyaman dan ekonominya terus tumbuh,” tegasnya.

Usai upacara, Pemkot Jambi turut menyerahkan sejumlah penghargaan kepada pihak-pihak yang berprestasi.

Penghargaan tersebut antara lain diberikan kepada pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Jambi, fasilitator tercepat Program Kampung Bahagia Periode I Tahun 2026, serta anggota Polri yang berhasil mengungkap kasus benih bening lobster atau BBL.

Maulana juga memberikan apresiasi kepada jajaran Paskibraka Kota Jambi yang dinilai berhasil menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik.

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Jambi berjalan dengan baik. Adik-adik Paskibraka juga telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik,” ujarnya.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kota Jambi pada akhirnya menjadi lebih dari sekadar agenda seremonial.

Pemerintah daerah menjadikan momentum tersebut untuk kembali menempatkan tiga agenda sebagai pekerjaan penting ke depan: mengurangi persoalan banjir, memperkuat kebersihan dan pengelolaan sampah, serta menjaga agar roda ekonomi kota terus bergerak.

Turut hadir Ketua TP PKK Kota Jambi Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG., Ketua GOW Kota Jambi Marsha Lystia, S.E., B.Com, para veteran, organisasi kemasyarakatan, dan tamu undangan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat dan nyaman guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Jambi ke depan.

Hal itu disampaikannya dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Pemerintah Kota Jambi serta menjelang rapat paripurna Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625 yang akan digelar pada 2 Juni mendatang.

Menurut Kemas Faried, Kota Jambi harus mampu memperkuat sektor jasa dan perdagangan sebagai penopang utama ekonomi daerah. Sebab, Kota Jambi tidak memiliki sumber daya alam besar seperti daerah lain.

“Kota Jambi ini mengandalkan sektor jasa, perdagangan dan retribusi. Karena itu, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah mampu menghadirkan iklim investasi yang nyaman sehingga ekonomi bisa terus tumbuh,” ujarnya.

Ia menyebut, meningkatnya investasi akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terbukanya lapangan pekerjaan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemas Faried juga mengapresiasi berbagai capaian Pemerintah Kota Jambi selama beberapa tahun terakhir.

Namun, menurutnya, di usia ke-80 Pemkot Jambi tidak boleh cepat merasa puas karena masih banyak tantangan pembangunan yang harus diselesaikan bersama.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara kolaboratif antara pemerintah, DPRD dan masyarakat. Kota Jambi harus terus bergerak maju,” katanya.

Selain penguatan investasi, Ketua DPRD Kota Jambi itu juga menyoroti pentingnya transparansi penggunaan APBD agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia menegaskan, program “Kota Jambi Bahagia” harus berjalan berkelanjutan dan didukung tata kelola anggaran yang baik demi menjaga kepercayaan publik dan menarik minat investor.

“Kota Jambi Bahagia harus berkelanjutan. Tidak hanya soal infrastruktur atau sampah, tetapi juga bagaimana tata kelola pemerintahan dan transparansi anggaran mampu memberikan rasa nyaman bagi masyarakat maupun investor,” tegasnya.

Menurutnya, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Jambi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing kota di bidang investasi.

Momentum HUT Pemkot Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah, lanjut dia, harus menjadi refleksi bersama untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan yang pro investasi dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan bahwa program “Kota Jambi Bahagia” harus terus berjalan secara berkelanjutan dan tidak berhenti hanya pada program-program jangka pendek.

Hal itu disampaikannya dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Pemerintah Kota Jambi tahun 2026 serta menjelang rapat paripurna Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625 yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni mendatang.

Menurut Kemas Faried, selama ini Pemerintah Kota Jambi telah menunjukkan berbagai capaian positif yang dirasakan langsung masyarakat.

Namun di usia ke-80, Pemkot Jambi dinilai tidak boleh cepat berpuas diri karena masih banyak persoalan yang harus diselesaikan bersama.

“Kami melihat sudah banyak capaian Pemerintah Kota Jambi yang patut diapresiasi. Tetapi di usia ke-80 ini tentu tidak boleh berpuas diri,” kata dia.

“Masih ada berbagai persoalan yang harus diselesaikan secara kolaboratif bersama DPRD, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Kemas Faried.

Ia menekankan, konsep Kota Jambi Bahagia harus diwujudkan secara menyeluruh dan berkesinambungan, bukan hanya fokus pada satu persoalan tertentu seperti sampah ataupun infrastruktur semata.

Menurutnya, keberlanjutan pembangunan harus dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap penggunaan APBD agar berjalan transparan, efektif dan tepat sasaran.

“Kota Jambi Bahagia harus berkelanjutan. Bukan hanya berbicara soal sampah, tetapi bagaimana pengawasan terhadap penggunaan APBD dilakukan secara totalitas, akuntabel dan transparan demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Ketua DPRD Kota Jambi juga menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menyebut Kota Jambi tidak memiliki sumber daya alam besar sehingga sektor jasa dan retribusi menjadi tulang punggung pendapatan daerah.

Karena itu, pemerintah daerah diminta terus menghadirkan iklim investasi yang nyaman guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kota Jambi mengandalkan sektor jasa dan retribusi. Maka iklim investasi harus terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi berjalan baik dan PAD terus meningkat,” katanya.

Ia berharap sinergi antara DPRD Kota Jambi dan Pemerintah Kota Jambi terus diperkuat demi menciptakan pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Momentum HUT Pemkot Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah, lanjut Kemas Faried, harus menjadi refleksi bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun Kota Jambi yang maju, nyaman dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menegaskan bahwa bonus demografi yang tengah dialami Provinsi Jambi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Daerah Program Bangga Kencana 2026, yang digelar di ruang pola kantor Gubernur Jambi.

Rapat ini dihadiri langsung oleh Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi, Drs. Putut Riyatno, M.Kes, serta Inspektur Utama Kemendukbangga/BKKBN RI, Dr. A. Damenta, Mag.Rer Publ, CGCAE secara daring.

Rakorda Bangga Kencana 2026 menjadi momentum strategis bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat pembangunan kependudukan.

Gubernur Al Haris menekankan bahwa isu kependudukan merupakan tanggung jawab semua pihak, tidak hanya BKKBN, tetapi juga pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

“Banyak hal strategis yang menjadi tugas kita, mulai dari ibu hamil, stunting, menyusui, hingga angka kependudukan. Ini bukan hanya tugas satu lembaga, tapi tugas kita bersama,” ujarnya.

Berdasarkan data BPS 2025, penduduk usia produktif di Jambi (15–64 tahun) mencapai 68,66 persen, lansia 6,03 persen, dan anak-anak 25,11 persen.

“Jika bonus demografi ini dikelola dengan baik, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun jika tidak, bisa menjadi beban pembangunan,” tegas Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga mengingatkan adanya tren peningkatan proporsi lansia, yang tersebar di semua daerah.

Ia menekankan pentingnya pendataan lansia serta penyediaan dukungan sosial bagi mereka, terutama bagi yang tinggal di rumah tidak layak atau tanpa keluarga.

Masalah stunting yang meningkat menjadi perhatian serius. Berdasarkan data 2025, angka stunting di Jambi naik menjadi 17,1 persen, sementara anak usia 0–14 tahun mencapai 25,11 persen.

Gubernur juga menyoroti fenomena “fatherless” atau anak kehilangan figur ayah, yang berpotensi menimbulkan masalah sosial.

Gubernur Al Haris menambahkan, meski angka kematian bayi dan ibu cenderung menurun, AKB Jambi masih 16,99 per 1.000 kelahiran dan AKI 177 per 100.000 kelahiran.

Ia mendorong peran aktif tenaga kesehatan, termasuk Ikatan Bidan Indonesia, untuk menekan angka tersebut.

“Ke depan, kita harus lebih serius, kompak, dan fokus. Dengan kerja sama semua pihak, berbagai persoalan kependudukan di Jambi bisa diatasi,” pungkas Gubernur Al Haris.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Kamis pagi (02/04/2026).

Kegiatan ini digelar melalui zoom meeting di Ruang Rapat Wali Kota Jambi dan menandai dimulainya proses audit laporan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Maulana didampingi Sekretaris Daerah Drs. H. A Ridwan, M., Si dan Kepala Perangkat Daerah terkait, serta Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi.

Kegiatan ini diikuti serentak oleh seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD di Indonesia, baik secara langsung maupun daring.

Wali Kota Maulana menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan audit dan menegaskan bahwa seluruh OPD telah menyiapkan dokumen dan data pendukung. I

a menyoroti pencatatan aset lama sebagai tantangan utama, dan menekankan rencana sensus aset untuk memperbaiki akurasi data.

“Persoalan aset masih menjadi tantangan, terutama pencatatan aset lama. Kami akan melakukan sensus aset untuk memastikan data akurat,” ujarnya.

Maulana juga menyinggung implementasi UU HKPD, terutama tingginya belanja pegawai yang masih di atas 50 persen, jauh dari batas ideal 30 persen.

Menurutnya, hal ini menjadi salah satu stimulus ekonomi lokal, sehingga opsi ekstrem seperti PHK PPPK tidak menjadi pilihan.

Dalam kesempatan yang sama, Tim Pemeriksa BPK RI, Rosihan Enggrie Widyarsa, mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran untuk menghadapi potensi instabilitas akibat kondisi geopolitik global.

Ia mendorong Pemkot Jambi untuk meningkatkan kegiatan yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat, seperti event olahraga yang dijadwalkan rutin tiap tahun.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, menegaskan tujuan audit adalah membangun pemahaman bersama antara BPK dan jajaran pemerintah daerah.

Proses pemeriksaan telah dilakukan sejak Januari 2026 guna memastikan kesiapan dokumen dan kelengkapan laporan keuangan.

Widhi mengapresiasi seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Direktorat Jenderal PKN V yang telah menyampaikan laporan tepat waktu.

Menurutnya, langkah ini mencerminkan disiplin, transparansi, dan akuntabilitas daerah, serta kemampuan mengelola keuangan secara mandiri tanpa ketergantungan pada transfer pusat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH meminta seluruh ASN dan PPPK di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk bekerja maksimal, khususnya dalam menghadapi tantangan global.

Pernyataan ini disampaikan pada Apel Kedisiplinan dan Halal Bihalal ASN pasca libur Lebaran Idul Fitri 1447 H/2026, yang digelar di Lapangan Depan Kantor Gubernur Jambi, Senin (30/3/2026).

Kegiatan dihadiri Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH, para Staf Ahli Gubernur, Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi kepada ASN yang telah bekerja maksimal meski dihadapkan pada berbagai tantangan.

“Saya melihat semua telah bekerja maksimal untuk tugas-tugas yang diembannya. Meski masih ada beberapa masalah, ada juga yang perlu peningkatan kinerja, dan untuk itu perlu keseriusan dalam bekerja,” ujar Gubernur Al Haris.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan di Provinsi Jambi terlihat dari indikator ekonomi yang cukup meyakinkan, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 4,93%, rasio kemiskinan dan pengangguran yang membaik.

Gubernur menekankan ASN harus mempercepat realisasi program kerja dan seluruh kegiatan tanpa menunda-nunda.

Hal ini dinilai berdampak langsung terhadap pergerakan ekonomi riil masyarakat melalui belanja pemerintah.

“Segera realisasikan program kerja supaya tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada akhir tahun yang berdampak terhadap kualitas pekerjaan. Persiapkan segala sesuatu dengan baik dan cermat,” lanjutnya.

Al Haris juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya dengan efisien, meski dana terbatas.

Ia menegaskan, pemerintah menerima kritik dan saran demi kemajuan pembangunan Provinsi Jambi.

Usai apel, kegiatan diakhiri dengan bersalaman dan bermaaf-maafan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Sekda Provinsi Jambi, para Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, ASN, dan PPPK.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi membuka peluang investasi bagi pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan kawasan Ujung Jabung.

Kesempatan ini muncul setelah sebuah perusahaan internasional menunjukkan minat untuk ikut serta dalam pembangunan kawasan strategis di pesisir timur Provinsi Jambi.

Gubernur Al Haris menyatakan bahwa rencana investasi ini menjadi langkah positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat pembangunan lokal.

Pemerintah daerah menilai potensi besar wilayah Ujung Jabung perlu dimanfaatkan secara optimal agar memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

“Silakan mereka paparkan rencana seperti apa,” ujar Gubernur Al Haris terkait keinginan perusahaan untuk menjelaskan konsep pembangunan yang akan dilakukan.

Perusahaan yang tertarik berinvestasi merupakan gabungan investor dari Amerika Serikat dan Dubai yang tergabung dalam Syarikat Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jambi memberikan dukungan penuh dengan memfasilitasi pihak perusahaan untuk meninjau langsung kondisi lapangan dan menilai potensi kawasan Ujung Jabung.

“Silakan mereka ke lapangan, cek seperti apa, prospeknya bagaimana, ya kita dukung penuh,” tambahnya.

Gubernur Al Haris menegaskan, pemerintah daerah sangat terbuka terhadap investasi yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sepanjang itu untuk kemajuan kami, ya saya akan dukung penuh itu,” tutupnya.

Investasi ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan infrastruktur, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, khususnya di kawasan pesisir timur yang selama ini memiliki potensi besar namun belum tergarap maksimal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Jambi resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi untuk penguatan penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berlangsung pada Selasa (10/3) di kantor PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Jambi.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus mendukung tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam operasional kepelabuhanan dan pemanfaatan aset negara.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi Karya Graham Hutagaol, SH, M.Hum, Executive Director 2 PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Budi Prasetio, serta General Manager Febrianto Zenny Sulistyo Hari Murti. Turut hadir juga pejabat Kejaksaan bidang Perdata dan TUN, serta tamu undangan lainnya.

General Manager PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Jambi, Febrianto Zenny, menekankan pentingnya sinergi ini bagi kelancaran operasional perusahaan.

“Pelindo memiliki peran strategis dalam pengelolaan layanan kepelabuhanan dan pemanfaatan aset negara. Dengan kerja sama ini, kami berharap dukungan hukum dari Kejaksaan dapat memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Febrianto.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Karya Graham Hutagaol, menyebut bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari tugas Kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pendampingan hukum kepada instansi pemerintah maupun BUMN.

“Kerja sama ini memungkinkan Kejaksaan memberikan dukungan hukum yang optimal, sehingga pelaksanaan tugas dan kegiatan Pelindo dapat berjalan lancar dan sesuai aturan,” katanya.

Selain penandatanganan PKS, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan TUN, serta diskusi terkait ruang lingkup pendampingan hukum dan penguatan koordinasi ke depan.

Dengan kolaborasi ini, diharapkan kepastian hukum operasional pelabuhan meningkat, aset negara lebih terjaga, dan kontribusi Pelindo terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih maksimal.(*)