JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menegaskan bahwa bonus demografi yang tengah dialami Provinsi Jambi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Daerah Program Bangga Kencana 2026, yang digelar di ruang pola kantor Gubernur Jambi.

Rapat ini dihadiri langsung oleh Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi, Drs. Putut Riyatno, M.Kes, serta Inspektur Utama Kemendukbangga/BKKBN RI, Dr. A. Damenta, Mag.Rer Publ, CGCAE secara daring.

Rakorda Bangga Kencana 2026 menjadi momentum strategis bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat pembangunan kependudukan.

Gubernur Al Haris menekankan bahwa isu kependudukan merupakan tanggung jawab semua pihak, tidak hanya BKKBN, tetapi juga pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.

“Banyak hal strategis yang menjadi tugas kita, mulai dari ibu hamil, stunting, menyusui, hingga angka kependudukan. Ini bukan hanya tugas satu lembaga, tapi tugas kita bersama,” ujarnya.

Berdasarkan data BPS 2025, penduduk usia produktif di Jambi (15–64 tahun) mencapai 68,66 persen, lansia 6,03 persen, dan anak-anak 25,11 persen.

“Jika bonus demografi ini dikelola dengan baik, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun jika tidak, bisa menjadi beban pembangunan,” tegas Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga mengingatkan adanya tren peningkatan proporsi lansia, yang tersebar di semua daerah.

Ia menekankan pentingnya pendataan lansia serta penyediaan dukungan sosial bagi mereka, terutama bagi yang tinggal di rumah tidak layak atau tanpa keluarga.

Masalah stunting yang meningkat menjadi perhatian serius. Berdasarkan data 2025, angka stunting di Jambi naik menjadi 17,1 persen, sementara anak usia 0–14 tahun mencapai 25,11 persen.

Gubernur juga menyoroti fenomena “fatherless” atau anak kehilangan figur ayah, yang berpotensi menimbulkan masalah sosial.

Gubernur Al Haris menambahkan, meski angka kematian bayi dan ibu cenderung menurun, AKB Jambi masih 16,99 per 1.000 kelahiran dan AKI 177 per 100.000 kelahiran.

Ia mendorong peran aktif tenaga kesehatan, termasuk Ikatan Bidan Indonesia, untuk menekan angka tersebut.

“Ke depan, kita harus lebih serius, kompak, dan fokus. Dengan kerja sama semua pihak, berbagai persoalan kependudukan di Jambi bisa diatasi,” pungkas Gubernur Al Haris.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Kamis pagi (02/04/2026).

Kegiatan ini digelar melalui zoom meeting di Ruang Rapat Wali Kota Jambi dan menandai dimulainya proses audit laporan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Maulana didampingi Sekretaris Daerah Drs. H. A Ridwan, M., Si dan Kepala Perangkat Daerah terkait, serta Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi.

Kegiatan ini diikuti serentak oleh seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD di Indonesia, baik secara langsung maupun daring.

Wali Kota Maulana menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan audit dan menegaskan bahwa seluruh OPD telah menyiapkan dokumen dan data pendukung. I

a menyoroti pencatatan aset lama sebagai tantangan utama, dan menekankan rencana sensus aset untuk memperbaiki akurasi data.

“Persoalan aset masih menjadi tantangan, terutama pencatatan aset lama. Kami akan melakukan sensus aset untuk memastikan data akurat,” ujarnya.

Maulana juga menyinggung implementasi UU HKPD, terutama tingginya belanja pegawai yang masih di atas 50 persen, jauh dari batas ideal 30 persen.

Menurutnya, hal ini menjadi salah satu stimulus ekonomi lokal, sehingga opsi ekstrem seperti PHK PPPK tidak menjadi pilihan.

Dalam kesempatan yang sama, Tim Pemeriksa BPK RI, Rosihan Enggrie Widyarsa, mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran untuk menghadapi potensi instabilitas akibat kondisi geopolitik global.

Ia mendorong Pemkot Jambi untuk meningkatkan kegiatan yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat, seperti event olahraga yang dijadwalkan rutin tiap tahun.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, menegaskan tujuan audit adalah membangun pemahaman bersama antara BPK dan jajaran pemerintah daerah.

Proses pemeriksaan telah dilakukan sejak Januari 2026 guna memastikan kesiapan dokumen dan kelengkapan laporan keuangan.

Widhi mengapresiasi seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Direktorat Jenderal PKN V yang telah menyampaikan laporan tepat waktu.

Menurutnya, langkah ini mencerminkan disiplin, transparansi, dan akuntabilitas daerah, serta kemampuan mengelola keuangan secara mandiri tanpa ketergantungan pada transfer pusat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH meminta seluruh ASN dan PPPK di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk bekerja maksimal, khususnya dalam menghadapi tantangan global.

Pernyataan ini disampaikan pada Apel Kedisiplinan dan Halal Bihalal ASN pasca libur Lebaran Idul Fitri 1447 H/2026, yang digelar di Lapangan Depan Kantor Gubernur Jambi, Senin (30/3/2026).

Kegiatan dihadiri Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH, para Staf Ahli Gubernur, Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi kepada ASN yang telah bekerja maksimal meski dihadapkan pada berbagai tantangan.

“Saya melihat semua telah bekerja maksimal untuk tugas-tugas yang diembannya. Meski masih ada beberapa masalah, ada juga yang perlu peningkatan kinerja, dan untuk itu perlu keseriusan dalam bekerja,” ujar Gubernur Al Haris.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan di Provinsi Jambi terlihat dari indikator ekonomi yang cukup meyakinkan, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 4,93%, rasio kemiskinan dan pengangguran yang membaik.

Gubernur menekankan ASN harus mempercepat realisasi program kerja dan seluruh kegiatan tanpa menunda-nunda.

Hal ini dinilai berdampak langsung terhadap pergerakan ekonomi riil masyarakat melalui belanja pemerintah.

“Segera realisasikan program kerja supaya tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada akhir tahun yang berdampak terhadap kualitas pekerjaan. Persiapkan segala sesuatu dengan baik dan cermat,” lanjutnya.

Al Haris juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya dengan efisien, meski dana terbatas.

Ia menegaskan, pemerintah menerima kritik dan saran demi kemajuan pembangunan Provinsi Jambi.

Usai apel, kegiatan diakhiri dengan bersalaman dan bermaaf-maafan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Sekda Provinsi Jambi, para Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, ASN, dan PPPK.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi membuka peluang investasi bagi pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan kawasan Ujung Jabung.

Kesempatan ini muncul setelah sebuah perusahaan internasional menunjukkan minat untuk ikut serta dalam pembangunan kawasan strategis di pesisir timur Provinsi Jambi.

Gubernur Al Haris menyatakan bahwa rencana investasi ini menjadi langkah positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat pembangunan lokal.

Pemerintah daerah menilai potensi besar wilayah Ujung Jabung perlu dimanfaatkan secara optimal agar memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

“Silakan mereka paparkan rencana seperti apa,” ujar Gubernur Al Haris terkait keinginan perusahaan untuk menjelaskan konsep pembangunan yang akan dilakukan.

Perusahaan yang tertarik berinvestasi merupakan gabungan investor dari Amerika Serikat dan Dubai yang tergabung dalam Syarikat Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jambi memberikan dukungan penuh dengan memfasilitasi pihak perusahaan untuk meninjau langsung kondisi lapangan dan menilai potensi kawasan Ujung Jabung.

“Silakan mereka ke lapangan, cek seperti apa, prospeknya bagaimana, ya kita dukung penuh,” tambahnya.

Gubernur Al Haris menegaskan, pemerintah daerah sangat terbuka terhadap investasi yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sepanjang itu untuk kemajuan kami, ya saya akan dukung penuh itu,” tutupnya.

Investasi ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan infrastruktur, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, khususnya di kawasan pesisir timur yang selama ini memiliki potensi besar namun belum tergarap maksimal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Jambi resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi untuk penguatan penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berlangsung pada Selasa (10/3) di kantor PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Jambi.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus mendukung tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam operasional kepelabuhanan dan pemanfaatan aset negara.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi Karya Graham Hutagaol, SH, M.Hum, Executive Director 2 PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Budi Prasetio, serta General Manager Febrianto Zenny Sulistyo Hari Murti. Turut hadir juga pejabat Kejaksaan bidang Perdata dan TUN, serta tamu undangan lainnya.

General Manager PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Jambi, Febrianto Zenny, menekankan pentingnya sinergi ini bagi kelancaran operasional perusahaan.

“Pelindo memiliki peran strategis dalam pengelolaan layanan kepelabuhanan dan pemanfaatan aset negara. Dengan kerja sama ini, kami berharap dukungan hukum dari Kejaksaan dapat memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Febrianto.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Karya Graham Hutagaol, menyebut bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari tugas Kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pendampingan hukum kepada instansi pemerintah maupun BUMN.

“Kerja sama ini memungkinkan Kejaksaan memberikan dukungan hukum yang optimal, sehingga pelaksanaan tugas dan kegiatan Pelindo dapat berjalan lancar dan sesuai aturan,” katanya.

Selain penandatanganan PKS, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan TUN, serta diskusi terkait ruang lingkup pendampingan hukum dan penguatan koordinasi ke depan.

Dengan kolaborasi ini, diharapkan kepastian hukum operasional pelabuhan meningkat, aset negara lebih terjaga, dan kontribusi Pelindo terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih maksimal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., memimpin langsung apel gabungan kesiapan pendataan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lapangan utama Kantor Wali Kota Jambi, Kamis (12/02/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari percepatan reformasi perizinan bangunan, menyusul perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

Dalam arahannya, Maulana menegaskan bahwa pendataan ini bukan sekadar administrasi, melainkan strategi besar menata Kota Jambi agar lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

Ia menyebut masih banyak bangunan di Kota Jambi yang belum mengantongi izin resmi.

“Pendataan ini untuk memberikan kemudahan. Target kita, 250 ribu bangunan di Kota Jambi memiliki PBG. Bahkan prosesnya bisa selesai hanya dalam 2 jam,” tegas Maulana.

Menurutnya, kemudahan tersebut tetap berjalan sesuai regulasi.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membangun di lokasi terlarang seperti di atas drainase, bantaran sungai, maupun bahu jalan.

Tak hanya soal legalitas bangunan, Maulana menilai pendataan PBG juga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan administrasi yang tertib dan terdata, potensi pajak daerah dapat dioptimalkan secara adil dan proporsional.

“Pertumbuhan ekonomi bisa berjalan lebih baik dengan sistem administrasi yang rapi dan transparan,” ujarnya.

Apel gabungan tersebut diikuti oleh seluruh OPD terkait, camat, dan lurah se-Kota Jambi.

Wali Kota meminta jajaran lurah aktif turun ke lapangan memberikan edukasi persuasif kepada warga, bahwa PBG hadir bukan untuk mempersulit, melainkan melindungi keselamatan konstruksi dan memberikan kepastian hukum.

Pemkot Jambi juga mendorong sistem digital berbasis Online Single Submission (OSS) guna memperkuat transparansi.

Dokumen tata ruang seperti RTRW telah tersedia, sementara Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tengah dipersiapkan agar bisa diakses publik.

Reformasi ini menjadi bagian dari visi besar Maulana mewujudkan Kota Jambi yang bersih, aman, harmonis, agamis, inovatif, dan sejahtera.

Pendataan PBG juga akan memperkuat basis data perpajakan daerah yang hasilnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Dengan pendekatan humanis dan profesional, Pemkot Jambi optimistis transformasi IMB ke PBG akan berjalan lancar serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi III DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Komisi V DPR RI pada Senin (10/2) terkait kondisi jalan nasional dan provinsi di Jambi yang masih menghadapi tantangan kerusakan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Jambi, Ansori Hasan, menyampaikan bahwa jalur lintas timur menjadi perhatian utama karena kondisinya cukup memprihatinkan.

Menurutnya, perbaikan jalan membutuhkan anggaran yang besar, sementara kemampuan anggaran daerah masih terbatas.

“Kita menyampaikan kondisi jalan nasional dan provinsi di Jambi yang masih menunjukkan tantangan kerusakan, terutama pada jalur lintas timur. Kondisi kerusakan cukup memprihatinkan, sedangkan anggaran yang tersedia terbatas,” ujarnya.

Usulan Peningkatan Status Jalan

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III juga menanyakan alokasi anggaran dari APBN Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan maupun perbaikan jalan di Jambi.

Selain itu, mereka mengusulkan agar beberapa ruas jalan provinsi dapat ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional.

“Biaya perbaikan jalan membutuhkan anggaran yang cukup besar, sehingga kami mendorong agar beberapa titik jalan provinsi bisa dinaikkan statusnya menjadi jalan nasional,” jelas Ansori.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi infrastruktur jalan di Jambi, mendukung konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M memimpin Apel Gabungan ASN se-Kota Jambi di Lapangan Utama Kantor Wali Kota Jambi, Senin (9/2/2026).

Dalam arahannya, Wali Kota menekankan agar ASN fokus pada 11 program unggulan Kota Jambi Bahagia, dengan prioritas pada Bersih (B) dan Aman (A) untuk tahun 2026.

“Tahun ini, Bersih dan Aman menjadi prioritas utama kita,” tegas Maulana.

Sebagai tindak lanjut, Wali Kota mengungkapkan bahwa Pemkot Jambi akan menyelesaikan masalah sampah melalui bantuan APBN dan program Kampung Bahagia.

“Bulan April, 20 armada baru pengangkut sampah akan beroperasi untuk mengambil sampah dari tingkat RT dan kelurahan. Sementara pabrik pengolahan sampah dijadwalkan mulai beroperasi Mei, sehingga tahun ini fokus pada program Bersih dapat terealisasi,” jelasnya.

Untuk aspek keamanan, Maulana menambahkan bahwa melalui program Kampung Bahagia, CCTV akan dipasang di seluruh RT Kota Jambi.

Dengan tercapainya Bersih dan Aman, pada 2027 Pemkot Jambi akan berfokus pada Kampung Wisata, memanfaatkan Tol Sumatera untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wali Kota juga menekankan bahwa jajaran Pemkot harus mempertajam kinerja tanpa perlu diperintahkan, guna memberikan layanan maksimal bagi masyarakat.

“Dengan implementasi 11 program unggulan Kota Jambi Bahagia pada 2025, secara tidak langsung berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka pengangguran. Program Kampung Bahagia, melalui pilot project 67 RT, berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Maulana.

Selain itu, Wali Kota menegaskan bahwa program lain seperti Kartu Bahagia dan Call Center Bahagia 112 telah berjalan sukses berkat kolaborasi dan sinergi seluruh ASN dan perangkat daerah.

“Setiap capaian dan prestasi yang diraih tidak lepas dari kerja sama seluruh unsur Pemkot Jambi. Kerja keras, kolaborasi, dan sinergi menjadi strategi utama mewujudkan Kota Jambi Bahagia,” pungkas Wali Kota Maulana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menargetkan realisasi investasi pada tahun 2026 mencapai Rp1,509 triliun.

Target tersebut ditetapkan sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta menciptakan iklim investasi yang sehat, kondusif, dan berkelanjutan.

Target ini disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, Abu Bakar, saat memaparkan Ekspos Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pendukung Program Unggulan Daerah Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, yang turut dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Jumat (30/1/2026).

Abu Bakar menjelaskan bahwa target realisasi investasi tersebut merupakan target resmi Pemerintah Kota Jambi yang secara teknis menjadi tanggung jawab DPMPTSP sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan perizinan serta penanaman modal.

“DPMPTSP berperan sebagai leading sector dengan dua fungsi utama, yakni penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pengelolaan urusan penanaman modal. Kedua fungsi ini menjadi kunci dalam mendorong peningkatan realisasi investasi di Kota Jambi,” ujar Abu Bakar kepada wartawan usai kegiatan.

Ia mengungkapkan, target investasi tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp1,317 triliun.

Dengan demikian, target baru tersebut naik sekitar 14,6 persen dari realisasi tahun sebelumnya.

Menurutnya, peningkatan target ini mencerminkan optimisme pemerintah daerah terhadap potensi ekonomi Kota Jambi, namun tetap disusun secara realistis dan terukur berdasarkan analisis yang matang.

“Penetapan target dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap capaian investasi sebelumnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, serta penguatan kebijakan kemudahan berusaha dan perbaikan iklim investasi yang terus kami dorong,” jelasnya.

Selain itu, penetapan target juga mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional dan regional, serta potensi pengembangan sektor-sektor unggulan yang dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Abu Bakar menambahkan, rencana aksi yang dipaparkan menjadi instrumen strategis untuk memastikan seluruh program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 berjalan secara terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Seluruh program tersebut juga diselaraskan dengan 11 Program Unggulan Daerah dalam rangka mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Dr. Al Haris, S.Sos., M.H., menyampaikan pidato kebudayaan dan laporan kinerja pembangunan daerah dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jambi memperingati HUT ke-69 Provinsi Jambi, Selasa (6/1/2026).

Dengan tema “Bersinergi Membangun Negeri Menuju Jambi Mantap 2029”, paparan Gubernur memuat capaian pembangunan, data ekonomi, hingga peta jalan ke depan.

Gubernur Al Haris menekankan pertumbuhan ekonomi Jambi yang stabil di angka 4,62 persen pada akhir 2024 dan target optimis 4,80–5,40 persen pada 2026.

Tingkat pengangguran (TPT) 4,49 persen, Gini Rasio 0,317, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,13 menunjukkan distribusi pembangunan yang adil dan peningkatan kesejahteraan warga.

Dalam sektor digital, pemerintah telah menghubungkan 284 desa blank-spot dengan internet, serta memberikan bantuan pendidikan bagi 20.752 siswa dan 1.272 mahasiswa termasuk studi doktoral di luar negeri.

Bidang kesehatan didukung melalui alokasi Rp128,7 miliar untuk Jamkesda, subsidi iuran bagi 1,19 juta PBI, bantuan SKTM senilai Rp70,2 miliar, dan pengadaan alat medis Rp47 miliar.

Program “Jambi Responsif” menyalurkan BKK Rp100 juta/desa dan Rp50 juta/kecamatan untuk lansia, disabilitas, dan anak terlantar.

Pilar “Jambi Tangguh” meliputi bedah 2.256 rumah, bantuan modal Rp48,6 miliar untuk 7.316 pelaku UMKM, serta dukungan sektor pertanian senilai Rp47,9 miliar.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 305.640 penerima manfaat, koperasi digital 98,92 persen, pembangunan Boarding School senilai Rp446,4 miliar, dan proyek infrastruktur strategis seperti Jalan Tol Jambi-Rengat, Jembatan Sungai Rambut, serta revitalisasi Candi Muaro Jambi.

Capaian provinsi termasuk opini WTP BPK, SAKIP predikat B, indeks reformasi birokrasi BB, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 71,45, menunjukkan pembangunan berkelanjutan dan berbasis kualitas hidup.

Gubernur Al Haris menegaskan, target 2026 termasuk penurunan kemiskinan ke 6,25 persen, dan visi “Jambi Mantap 2029” kini menjadi kenyataan pembangunan yang menyeluruh dan inklusif.(*)