JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Jambi resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi untuk penguatan penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berlangsung pada Selasa (10/3) di kantor PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Jambi.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus mendukung tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam operasional kepelabuhanan dan pemanfaatan aset negara.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi Karya Graham Hutagaol, SH, M.Hum, Executive Director 2 PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Budi Prasetio, serta General Manager Febrianto Zenny Sulistyo Hari Murti. Turut hadir juga pejabat Kejaksaan bidang Perdata dan TUN, serta tamu undangan lainnya.

General Manager PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Jambi, Febrianto Zenny, menekankan pentingnya sinergi ini bagi kelancaran operasional perusahaan.

“Pelindo memiliki peran strategis dalam pengelolaan layanan kepelabuhanan dan pemanfaatan aset negara. Dengan kerja sama ini, kami berharap dukungan hukum dari Kejaksaan dapat memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Febrianto.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Karya Graham Hutagaol, menyebut bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari tugas Kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pendampingan hukum kepada instansi pemerintah maupun BUMN.

“Kerja sama ini memungkinkan Kejaksaan memberikan dukungan hukum yang optimal, sehingga pelaksanaan tugas dan kegiatan Pelindo dapat berjalan lancar dan sesuai aturan,” katanya.

Selain penandatanganan PKS, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan TUN, serta diskusi terkait ruang lingkup pendampingan hukum dan penguatan koordinasi ke depan.

Dengan kolaborasi ini, diharapkan kepastian hukum operasional pelabuhan meningkat, aset negara lebih terjaga, dan kontribusi Pelindo terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih maksimal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., memimpin langsung apel gabungan kesiapan pendataan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lapangan utama Kantor Wali Kota Jambi, Kamis (12/02/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari percepatan reformasi perizinan bangunan, menyusul perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.

Dalam arahannya, Maulana menegaskan bahwa pendataan ini bukan sekadar administrasi, melainkan strategi besar menata Kota Jambi agar lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

Ia menyebut masih banyak bangunan di Kota Jambi yang belum mengantongi izin resmi.

“Pendataan ini untuk memberikan kemudahan. Target kita, 250 ribu bangunan di Kota Jambi memiliki PBG. Bahkan prosesnya bisa selesai hanya dalam 2 jam,” tegas Maulana.

Menurutnya, kemudahan tersebut tetap berjalan sesuai regulasi.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membangun di lokasi terlarang seperti di atas drainase, bantaran sungai, maupun bahu jalan.

Tak hanya soal legalitas bangunan, Maulana menilai pendataan PBG juga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan administrasi yang tertib dan terdata, potensi pajak daerah dapat dioptimalkan secara adil dan proporsional.

“Pertumbuhan ekonomi bisa berjalan lebih baik dengan sistem administrasi yang rapi dan transparan,” ujarnya.

Apel gabungan tersebut diikuti oleh seluruh OPD terkait, camat, dan lurah se-Kota Jambi.

Wali Kota meminta jajaran lurah aktif turun ke lapangan memberikan edukasi persuasif kepada warga, bahwa PBG hadir bukan untuk mempersulit, melainkan melindungi keselamatan konstruksi dan memberikan kepastian hukum.

Pemkot Jambi juga mendorong sistem digital berbasis Online Single Submission (OSS) guna memperkuat transparansi.

Dokumen tata ruang seperti RTRW telah tersedia, sementara Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tengah dipersiapkan agar bisa diakses publik.

Reformasi ini menjadi bagian dari visi besar Maulana mewujudkan Kota Jambi yang bersih, aman, harmonis, agamis, inovatif, dan sejahtera.

Pendataan PBG juga akan memperkuat basis data perpajakan daerah yang hasilnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Dengan pendekatan humanis dan profesional, Pemkot Jambi optimistis transformasi IMB ke PBG akan berjalan lancar serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi III DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Komisi V DPR RI pada Senin (10/2) terkait kondisi jalan nasional dan provinsi di Jambi yang masih menghadapi tantangan kerusakan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Jambi, Ansori Hasan, menyampaikan bahwa jalur lintas timur menjadi perhatian utama karena kondisinya cukup memprihatinkan.

Menurutnya, perbaikan jalan membutuhkan anggaran yang besar, sementara kemampuan anggaran daerah masih terbatas.

“Kita menyampaikan kondisi jalan nasional dan provinsi di Jambi yang masih menunjukkan tantangan kerusakan, terutama pada jalur lintas timur. Kondisi kerusakan cukup memprihatinkan, sedangkan anggaran yang tersedia terbatas,” ujarnya.

Usulan Peningkatan Status Jalan

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III juga menanyakan alokasi anggaran dari APBN Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan maupun perbaikan jalan di Jambi.

Selain itu, mereka mengusulkan agar beberapa ruas jalan provinsi dapat ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional.

“Biaya perbaikan jalan membutuhkan anggaran yang cukup besar, sehingga kami mendorong agar beberapa titik jalan provinsi bisa dinaikkan statusnya menjadi jalan nasional,” jelas Ansori.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi infrastruktur jalan di Jambi, mendukung konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam rangka meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M memimpin Apel Gabungan ASN se-Kota Jambi di Lapangan Utama Kantor Wali Kota Jambi, Senin (9/2/2026).

Dalam arahannya, Wali Kota menekankan agar ASN fokus pada 11 program unggulan Kota Jambi Bahagia, dengan prioritas pada Bersih (B) dan Aman (A) untuk tahun 2026.

“Tahun ini, Bersih dan Aman menjadi prioritas utama kita,” tegas Maulana.

Sebagai tindak lanjut, Wali Kota mengungkapkan bahwa Pemkot Jambi akan menyelesaikan masalah sampah melalui bantuan APBN dan program Kampung Bahagia.

“Bulan April, 20 armada baru pengangkut sampah akan beroperasi untuk mengambil sampah dari tingkat RT dan kelurahan. Sementara pabrik pengolahan sampah dijadwalkan mulai beroperasi Mei, sehingga tahun ini fokus pada program Bersih dapat terealisasi,” jelasnya.

Untuk aspek keamanan, Maulana menambahkan bahwa melalui program Kampung Bahagia, CCTV akan dipasang di seluruh RT Kota Jambi.

Dengan tercapainya Bersih dan Aman, pada 2027 Pemkot Jambi akan berfokus pada Kampung Wisata, memanfaatkan Tol Sumatera untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wali Kota juga menekankan bahwa jajaran Pemkot harus mempertajam kinerja tanpa perlu diperintahkan, guna memberikan layanan maksimal bagi masyarakat.

“Dengan implementasi 11 program unggulan Kota Jambi Bahagia pada 2025, secara tidak langsung berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka pengangguran. Program Kampung Bahagia, melalui pilot project 67 RT, berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Maulana.

Selain itu, Wali Kota menegaskan bahwa program lain seperti Kartu Bahagia dan Call Center Bahagia 112 telah berjalan sukses berkat kolaborasi dan sinergi seluruh ASN dan perangkat daerah.

“Setiap capaian dan prestasi yang diraih tidak lepas dari kerja sama seluruh unsur Pemkot Jambi. Kerja keras, kolaborasi, dan sinergi menjadi strategi utama mewujudkan Kota Jambi Bahagia,” pungkas Wali Kota Maulana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menargetkan realisasi investasi pada tahun 2026 mencapai Rp1,509 triliun.

Target tersebut ditetapkan sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta menciptakan iklim investasi yang sehat, kondusif, dan berkelanjutan.

Target ini disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, Abu Bakar, saat memaparkan Ekspos Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pendukung Program Unggulan Daerah Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, yang turut dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Jumat (30/1/2026).

Abu Bakar menjelaskan bahwa target realisasi investasi tersebut merupakan target resmi Pemerintah Kota Jambi yang secara teknis menjadi tanggung jawab DPMPTSP sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan perizinan serta penanaman modal.

“DPMPTSP berperan sebagai leading sector dengan dua fungsi utama, yakni penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pengelolaan urusan penanaman modal. Kedua fungsi ini menjadi kunci dalam mendorong peningkatan realisasi investasi di Kota Jambi,” ujar Abu Bakar kepada wartawan usai kegiatan.

Ia mengungkapkan, target investasi tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp1,317 triliun.

Dengan demikian, target baru tersebut naik sekitar 14,6 persen dari realisasi tahun sebelumnya.

Menurutnya, peningkatan target ini mencerminkan optimisme pemerintah daerah terhadap potensi ekonomi Kota Jambi, namun tetap disusun secara realistis dan terukur berdasarkan analisis yang matang.

“Penetapan target dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap capaian investasi sebelumnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, serta penguatan kebijakan kemudahan berusaha dan perbaikan iklim investasi yang terus kami dorong,” jelasnya.

Selain itu, penetapan target juga mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional dan regional, serta potensi pengembangan sektor-sektor unggulan yang dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Abu Bakar menambahkan, rencana aksi yang dipaparkan menjadi instrumen strategis untuk memastikan seluruh program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 berjalan secara terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Seluruh program tersebut juga diselaraskan dengan 11 Program Unggulan Daerah dalam rangka mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Dr. Al Haris, S.Sos., M.H., menyampaikan pidato kebudayaan dan laporan kinerja pembangunan daerah dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jambi memperingati HUT ke-69 Provinsi Jambi, Selasa (6/1/2026).

Dengan tema “Bersinergi Membangun Negeri Menuju Jambi Mantap 2029”, paparan Gubernur memuat capaian pembangunan, data ekonomi, hingga peta jalan ke depan.

Gubernur Al Haris menekankan pertumbuhan ekonomi Jambi yang stabil di angka 4,62 persen pada akhir 2024 dan target optimis 4,80–5,40 persen pada 2026.

Tingkat pengangguran (TPT) 4,49 persen, Gini Rasio 0,317, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,13 menunjukkan distribusi pembangunan yang adil dan peningkatan kesejahteraan warga.

Dalam sektor digital, pemerintah telah menghubungkan 284 desa blank-spot dengan internet, serta memberikan bantuan pendidikan bagi 20.752 siswa dan 1.272 mahasiswa termasuk studi doktoral di luar negeri.

Bidang kesehatan didukung melalui alokasi Rp128,7 miliar untuk Jamkesda, subsidi iuran bagi 1,19 juta PBI, bantuan SKTM senilai Rp70,2 miliar, dan pengadaan alat medis Rp47 miliar.

Program “Jambi Responsif” menyalurkan BKK Rp100 juta/desa dan Rp50 juta/kecamatan untuk lansia, disabilitas, dan anak terlantar.

Pilar “Jambi Tangguh” meliputi bedah 2.256 rumah, bantuan modal Rp48,6 miliar untuk 7.316 pelaku UMKM, serta dukungan sektor pertanian senilai Rp47,9 miliar.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 305.640 penerima manfaat, koperasi digital 98,92 persen, pembangunan Boarding School senilai Rp446,4 miliar, dan proyek infrastruktur strategis seperti Jalan Tol Jambi-Rengat, Jembatan Sungai Rambut, serta revitalisasi Candi Muaro Jambi.

Capaian provinsi termasuk opini WTP BPK, SAKIP predikat B, indeks reformasi birokrasi BB, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 71,45, menunjukkan pembangunan berkelanjutan dan berbasis kualitas hidup.

Gubernur Al Haris menegaskan, target 2026 termasuk penurunan kemiskinan ke 6,25 persen, dan visi “Jambi Mantap 2029” kini menjadi kenyataan pembangunan yang menyeluruh dan inklusif.(*)

Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan di berbagai daerah dinilai dapat memberikan efek terhadap laju inflasi, khususnya pada komoditas pangan.

Di Kota Jambi, potensi kenaikan permintaan pada bahan pangan seperti telur dan ayam menjadi sorotan pemerintah.

Wali Kota Jambi, Maulana, dalam rapat capacity building bersama Bank Indonesia, BPS, OPD, dan Forkopimda, menyampaikan bahwa program MBG memiliki manfaat besar bagi pemenuhan gizi anak-anak sekolah.

Namun perlu diimbangi dengan pengawasan distribusi bahan pokok agar tidak memicu lonjakan harga.

“Program MBG sangat strategis untuk peningkatan gizi masyarakat. Namun, lonjakan permintaan pangan bisa berdampak pada inflasi jika tidak diantisipasi. Maka, diperlukan sinergi dengan pemerintah pusat dan Bank Indonesia,” ujar Maulana, Rabu (20/8/2025).

Hingga saat ini, 42 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah siap beroperasi di Kota Jambi, dari target total 62 dapur.

Pemerintah daerah optimis dapat memenuhi kekurangan 20 dapur lainnya dalam waktu dekat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jambi, Warsono, menilai inflasi dari sisi MBG belum mengkhawatirkan.

Namun menurutnya, inflasi pangan tetap menjadi tantangan strategis, terutama di tengah pelaksanaan program nasional dengan kebutuhan logistik yang tinggi.

“Kenaikan permintaan telur, ayam, dan bahan pokok lainnya akibat MBG harus diimbangi dengan kestabilan pasokan. Jika tidak dijaga, potensi inflasi bisa muncul secara perlahan,” jelas Warsono.

Bank Indonesia mencatat proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 berada di kisaran 4,3–5,1 persen.

Namun inflasi pangan diprediksi tetap menjadi salah satu isu utama, terutama dalam pelaksanaan program berbasis gizi seperti MBG yang menyasar sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kota Jambi pun menegaskan komitmennya untuk mengawal distribusi dan pengawasan harga agar program gizi ini tidak menjadi pemicu gejolak ekonomi lokal. (*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi melaporkan pertumbuhan ekonomi daerah ini pada triwulan I 2025 mencapai 4,55 persen (year-on-year), meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencatat 3,84 persen.

Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo, dalam keterangannya pada Senin (5/5/2025), menyebut sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi, yakni sebesar 12,54 persen secara tahunan.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari konsumsi rumah tangga yang naik sebesar 4,90 persen.

“Sektor pertanian juga masih menunjukkan pertumbuhan impresif di atas enam persen karena adanya peningkatan produksi tanaman pangan dan perkebunan semusim,” kata Agus.

Ia juga menyebutkan bahwa daya beli masyarakat Jambi terjaga, tercermin dari konsumsi rumah tangga yang tumbuh lebih cepat dibanding triwulan IV 2024.

Namun secara quarter-to-quarter, ekonomi Jambi triwulan I 2025 mengalami kontraksi 3,75 persen dibanding triwulan sebelumnya.

Penurunan terutama terjadi pada lapangan usaha konstruksi yang mencatat kontraksi terdalam sebesar 15,38 persen, serta pada sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah yang terkontraksi hingga 46,23 persen.

Agus menjelaskan bahwa dari sisi struktur, perekonomian Provinsi Jambi pada triwulan I 2025 masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 34,11 persen.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, PDRB didorong oleh ekspor barang dan jasa yang menyumbang 68,59 persen dari total nilai ekonomi.(*)