JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia akhirnya angkat bicara mengenai keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya di tengah polemik dokumen pendidikan yang menyeret putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Bahlil menegaskan menghormati berbagai saran yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Gibran dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa 10 November 2026.

Menurutnya, saran Presiden sebagaimana disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merupakan hal yang patut dihormati.

“Pada prinsipnya, yang disampaikan oleh Pak Mensesneg, apa yang disarankan oleh Bapak Presiden kepada Pak Wapres, saya pikir sesuatu yang harus juga dihormati,” kata Bahlil sebelum menghadiri acara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 10 November 2026.

Meski demikian, Bahlil mengaku belum mengetahui secara utuh isi pembicaraan antara Prabowo dan Gibran. Ia tidak berada di lokasi pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut.

Karena itu, Bahlil memilih mencari informasi lebih lengkap sebelum menyampaikan kesimpulan mengenai perkembangan politik yang melibatkan Wakil Presiden tersebut.

“Apa kesimpulan akhir dari semua ini setelah nanti saya akan mencoba mengecek informasi yang utuhnya seperti apa,” tuturnya.

Golkar Belum Bicara Nama Pengganti Gibran

Pertanyaan mengenai kemungkinan Partai Golkar menyiapkan nama pengganti Gibran turut mencuat di tengah isu pengunduran diri tersebut.

Namun, Bahlil tidak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan itu.

Ia menegaskan Golkar belum membicarakan opsi nama pengganti dan meminta semua pihak menunggu perkembangan selanjutnya.

“Kita jangan berandai-andai, kita serahkan dulu kita cek dulu kepada Bapak Presiden,” tegasnya.

Bahlil juga mengungkapkan belum kembali berkomunikasi atau bertemu dengan Gibran setelah munculnya isu pengunduran diri tersebut.

Pernyataan Bahlil menunjukkan Golkar memilih bersikap hati-hati dan belum ingin masuk ke pembahasan mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden sebelum ada kepastian lebih lanjut.

Prabowo Tidak Tolak Niat Gibran Mundur

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden saat bertemu Prabowo pada Selasa pagi.

Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam dan turut membahas dinamika yang berkembang menyusul persoalan dokumen pendidikan Gibran serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Prasetyo memastikan Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut.

Namun, Presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan itu.

Salah satu hal yang dibahas adalah kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Namun, dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar Prasetyo.

Perkembangan ini membuat isu pengunduran diri Gibran semakin menjadi perhatian politik nasional.

Meski sejumlah elite partai mulai memberikan tanggapan, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri maupun pembahasan nama pengganti Wakil Presiden.

Untuk saat ini, Golkar melalui Bahlil memilih menghormati langkah Presiden dan menunggu informasi yang lebih lengkap sebelum mengambil sikap lebih jauh.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID  – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di tengah polemik dokumen pendidikan dan isu pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.

Dalam keterangannya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 10 November 2026, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan sejumlah saran terkait dinamika yang tengah dihadapinya.

Gibran bahkan menyebut Prabowo sudah seperti ayahnya sendiri. Pertemuan tersebut, menurutnya, menjadi kesempatan untuk membahas persoalan yang berkembang belakangan ini.

“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri,” kata Gibran.

Salah satu arahan yang disampaikan Prabowo berkaitan dengan langkah hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Gibran mengaku diminta tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tak hanya itu, Prabowo juga menyarankan agar Gibran menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.

“Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi, salah satu saran beliau, agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian polemik dokumen pendidikan masih menjadi salah satu perhatian dalam komunikasi antara Prabowo dan Gibran.

Gibran Tak Ingin Polemik Politik Berkepanjangan

Di tengah sorotan publik terhadap persoalan tersebut, Gibran menegaskan tidak ingin polemik politik terus berlarut-larut.

Ia berharap persoalan yang berkembang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum, sehingga tidak terus memicu perdebatan politik berkepanjangan.

“Saya tidak ingin polemik politik yang berkepanjangan,” tegasnya.

Pernyataan Gibran ini muncul setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkap bahwa Gibran telah menyampaikan niat pengunduran diri kepada Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam.

Prasetyo juga memastikan Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Namun, hingga saat itu Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden.

Kini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada perkembangan isu pengunduran diri, tetapi juga pada langkah hukum yang akan ditempuh Gibran untuk menjawab polemik dokumen pendidikannya.

Arahan Prabowo agar Gibran melanjutkan proses di PTUN dan melengkapi dokumen pendidikan dari SD hingga S1 menjadi perkembangan terbaru dalam persoalan yang telah memicu perhatian politik nasional tersebut.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sikap Presiden Prabowo Subianto terkait keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya mulai terungkap.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Prabowo tidak menolak niat tersebut, meski belum ada kepastian mengenai keputusan pengunduran diri Gibran.

Prasetyo mengungkapkan hal itu setelah mengonfirmasi pertemuan Prabowo dan Gibran pada Selasa 10 November 2026 pagi. Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut digelar di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Prasetyo menegaskan bahwa Prabowo tidak pernah menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran.

“Sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo.

Meski demikian, pernyataan tersebut tidak serta-merta berarti Prabowo telah menerima pengunduran diri Gibran.

Prasetyo hanya memastikan bahwa hingga saat ini Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Prabowo Tak Beri Tenggat Waktu Pembuktian Dokumen Gibran

Selain membahas niat pengunduran diri, pertemuan tersebut juga menyinggung polemik dokumen pendidikan Gibran yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Prasetyo, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam diskusi tersebut.

Salah satu hal yang mencuat adalah kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pemerintah, kata Prasetyo, menghormati langkah hukum tersebut dan memberikan ruang bagi Gibran untuk menempuh proses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ya, kan itu proses hukum. Untuk selanjutnya, kami tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara,” ujarnya.

Menariknya, Prabowo tidak menetapkan batas waktu bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen tersebut. Ketika awak media menanyakan kemungkinan adanya tenggat waktu, Prasetyo menjawab singkat.

“Tidak (ada tenggat waktu),” tegasnya.

Pemerintah Belum Pastikan Bantuan Hukum untuk Gibran

Di tengah perkembangan persoalan tersebut, pemerintah juga belum memastikan apakah akan memberikan bantuan hukum kepada Gibran.

Prasetyo menegaskan bahwa keterangan yang disampaikannya hanya berkaitan dengan pembicaraan antara Prabowo dan Gibran dalam pertemuan tersebut.

“Belum, belum, belum. Data yang kami sampaikan hanya mengenai apa yang tadi didiskusikan di antara Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” tuturnya.

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pemerintah belum mengambil sikap lebih jauh terkait kemungkinan pendampingan hukum bagi Gibran dalam menghadapi polemik dokumen pendidikannya.

Prabowo Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan

Terlepas dari dinamika politik yang berkembang, Prasetyo memastikan Prabowo tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan. Pemerintah tidak ingin persoalan politik tersebut mengganggu agenda nasional.

Salah satu perhatian Presiden saat ini adalah mitigasi bencana menjelang musim hujan. Pemerintah mulai memetakan potensi bencana dengan mengacu pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Selain mengantisipasi potensi bencana akibat cuaca ekstrem, pemerintah juga menyiapkan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar persoalan tersebut tidak kembali terjadi pada tahun mendatang.

“Dinamika apa pun yang terjadi, kami, pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, tetap fokus menjalankan tugas,” ujar Prasetyo.

Dengan demikian, meski isu pengunduran diri Gibran menjadi perhatian politik nasional, belum ada keputusan resmi yang mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Publik kini menunggu perkembangan langkah politik dan proses hukum yang akan ditempuh Gibran selanjutnya.(*)