JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mengusulkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan Danau Teluk sebagai langkah strategis untuk memperkuat rantai pasok pangan, khususnya kebutuhan ikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, dalam Rapat Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah ke-625, Selasa (2/6/2026), yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Maulana menjelaskan bahwa, pembangunan Kampung Nelayan ini menjadi salah satu solusi konkret untuk memastikan ketersediaan bahan pangan protein, terutama ikan, yang dibutuhkan dalam pelaksanaan MBG di Kota Jambi.

“Kami sudah mengajukan surat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Danau Teluk. Lahan seluas dua hektare telah disiapkan oleh pemerintah daerah,” ujar Maulana.

Ia menambahkan, jika program tersebut terealisasi, maka kebutuhan ikan untuk ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Jambi dapat dipasok langsung dari kawasan kampung nelayan tersebut secara berkelanjutan.

Selain fokus pada sektor perikanan, Maulana juga memaparkan bahwa pelaksanaan Program Strategis Nasional MBG di Kota Jambi saat ini berjalan cukup optimal.

Dari target 100 SPPG, sebanyak 43 unit telah beroperasi dan 10 unit lainnya siap beroperasi dalam waktu dekat.

Program ini juga telah menyerap sedikitnya 2.160 tenaga kerja lokal serta memberikan manfaat kepada 109.442 penerima, yang terdiri dari 104.535 pelajar dan 4.907 penerima dari kelompok 3B.

Untuk mendukung keberlanjutan program, kebutuhan pangan MBG di Kota Jambi dipasok dari sekitar 35 hingga 40 komoditas bahan pangan yang berasal dari petani dan peternak lokal melalui koperasi maupun distributor daerah.

Di sisi lain, Pemkot Jambi juga mendorong penguatan sektor pertanian di wilayah pinggiran kota.

Maulana mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah berhasil mengubah lahan tidur seluas 10 hektare menjadi lahan produktif yang bahkan meraih penghargaan SDGs Award.

Meski demikian, ia menilai para petani masih membutuhkan dukungan tambahan, terutama berupa alat dan sarana pertanian agar produktivitas dapat terus meningkat.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintah pusat telah mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan dan akan menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan kementerian terkait.

“Kami sudah mencatat semua usulan dari Pemerintah Kota Jambi dan akan kami fasilitasi ke kementerian terkait,” kata Zulkifli Hasan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus dilakukan pemerintah melalui penyederhanaan kebijakan distribusi pupuk.

Hal ini ditegaskan dalam kegiatan rembuk tani yang digelar PT Pupuk Indonesia di Provinsi Jambi, Kamis (30/4/2026).

Forum yang mengusung tema “Wujudkan Swasembada Pangan Nasional Berkelanjutan” tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Transmigrasi RI Viva Yoga Mauladi, jajaran pemerintah daerah, serta ratusan petani dari berbagai wilayah.

Dalam kesempatan itu, Viva Yoga menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan pupuk agar lebih sederhana dan tepat sasaran.

Kini, kebutuhan pupuk petani dapat langsung disalurkan melalui kelompok tani ke Kementerian Pertanian, lalu diteruskan ke PT Pupuk Indonesia.

“Kebijakan ini dibuat agar distribusi pupuk bersubsidi lebih cepat dan sesuai kebutuhan petani,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian pangan, energi, dan air.

Dalam hal ini, peran petani dinilai sangat vital sebagai ujung tombak keberhasilan program nasional tersebut.

Lebih lanjut, Viva memastikan bahwa ketersediaan pupuk di Jambi dalam kondisi aman. Jika terjadi keterlambatan distribusi, hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor waktu, bukan kekurangan stok.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menegaskan pentingnya distribusi pupuk yang tepat sasaran, baik dari segi jumlah, waktu, maupun harga.

Menurutnya, kegiatan rembuk tani menjadi wadah penting untuk memperkuat komunikasi antara petani, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencari solusi bersama.

Pemprov Jambi sendiri terus menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan, termasuk melalui peningkatan produktivitas lahan, pengembangan kawasan pertanian, serta dukungan sarana dan prasarana.

Selain itu, pemerintah daerah juga berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan jalan usaha tani guna mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, petani, dan pelaku industri pupuk, diharapkan target kedaulatan pangan nasional dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Kerinci menegaskan komitmennya dalam mendukung program nasional swasembada pangan melalui penguatan sektor pertanian dan kesiapan menghadapi ancaman kekeringan yang dapat mengganggu produksi pangan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kerinci, Monadi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian 2026 yang digelar oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.

Forum nasional ini menjadi ajang strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyatukan langkah menghadapi tantangan perubahan iklim yang berdampak langsung pada sektor pertanian.

Fokus utama Rakornas adalah penguatan mitigasi kekeringan serta optimalisasi sumber daya daerah untuk mendukung kemandirian pangan nasional yang mencakup sektor pangan, protein, biodiesel, hingga bioenergi.

Dalam arahannya, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Ia menyebut bahwa daerah memiliki posisi strategis dalam memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian melalui penguatan infrastruktur seperti embung, jaringan irigasi, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern.

“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan swasembada pangan. Tidak boleh ada daerah yang bergerak sendiri,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kerinci Monadi menyatakan kesiapan daerahnya untuk mendukung penuh program nasional tersebut melalui langkah konkret di lapangan.

Ia menegaskan bahwa Kabupaten Kerinci akan fokus pada penguatan sistem irigasi, optimalisasi lahan pertanian, serta peningkatan ketahanan petani dalam menghadapi perubahan iklim.

“Kerinci memiliki potensi besar di sektor pertanian. Dengan dukungan pemerintah pusat, kami optimistis daerah ini dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” ujar Monadi.

Selain itu, Pemkab Kerinci juga mengajukan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat, terutama terkait percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengairan pertanian.

Menurut Monadi, Rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus membuka peluang program dukungan dari pemerintah pusat bagi daerah.

Dengan potensi pertanian yang dimiliki, Kerinci dinilai mampu menjadi salah satu daerah penopang utama ketahanan pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah tersebut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Konsolidasi besar organisasi petani di Provinsi Jambi resmi dimulai melalui pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) se-Provinsi Jambi yang digelar di Hotel Grand Jambi, Senin (20/4/2026).

Agenda ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat peran petani sebagai pilar utama ketahanan pangan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan di sektor pertanian.

Pelantikan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal DPN HKTI, Abdul Karding, serta Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra, yang secara langsung memimpin pengukuhan pengurus dari seluruh kabupaten dan kota.

Dalam sambutannya, Abdul Karding menegaskan bahwa penguatan struktur organisasi hingga tingkat daerah merupakan langkah penting untuk memastikan program pertanian berjalan efektif dan berkelanjutan.

Ia menilai, sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan sektor pertanian, termasuk peningkatan produktivitas dan stabilitas pangan nasional.

Sementara itu, Sutan Adil Hendra menekankan bahwa terbentuknya kepengurusan HKTI yang lengkap di seluruh wilayah Jambi membuka peluang besar untuk memperkuat ekonomi berbasis pertanian.

Menurutnya, HKTI harus mampu hadir sebagai solusi nyata bagi petani, mulai dari akses pembiayaan, penerapan teknologi, hingga perluasan pasar hasil pertanian.

Sorotan utama dalam pelantikan ini tertuju pada Muhamad Yasir yang resmi dipercaya memimpin DPC HKTI Kota Jambi periode 2026–2031.

Penunjukan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepemimpinan di sektor pertanian, sekaligus mendorong peran aktif daerah dalam menjaga ketahanan pangan.

Dalam pernyataannya, Muhamad Yasir menegaskan komitmennya untuk menjadikan HKTI sebagai motor penggerak pembangunan pertanian yang lebih modern dan berdaya saing.

Ia menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas, distribusi pangan yang efisien, serta akses pembiayaan yang lebih luas bagi petani.

“Ketahanan pangan adalah fondasi utama kedaulatan bangsa. HKTI harus mampu memberikan solusi konkret bagi petani di semua lini,” tegasnya.

Pelantikan ini turut melibatkan kepengurusan dari berbagai daerah seperti Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Batanghari, Bungo, Tebo, Sarolangun, Merangin, Kerinci hingga Sungai Penuh.

Tak sekadar seremoni, kegiatan ini juga menjadi wadah konsolidasi untuk memperkuat jaringan petani serta mempercepat transformasi sektor pertanian di Provinsi Jambi.

Dengan struktur organisasi yang semakin solid, HKTI diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kemandirian ekonomi daerah.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Hal itu disampaikannya saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Pertanian RI dalam kegiatan Tanam Padi Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono, serta diikuti secara daring oleh 16 provinsi di Indonesia sebagai bentuk gerakan nasional percepatan tanam padi.

Forum ini juga membuka sesi dialog antara pemerintah pusat, kepala daerah, dan para petani.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arif, Wakil Bupati Bahtiar, unsur Forkopimda, OPD terkait, penyuluh pertanian, serta para petani setempat.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani agar program cetak sawah benar-benar memberikan hasil nyata bagi peningkatan produksi pangan.

“Kami di daerah siap mendukung penuh seluruh arahan pemerintah pusat. Program ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” ujar Al Haris.

Ia menambahkan, momentum musim tanam saat ini harus dimanfaatkan secara maksimal, mengingat faktor cuaca seperti hujan dan potensi El Nino menjadi tantangan yang tidak dapat dikendalikan.

Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan.

Gubernur juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terkait penyediaan benih dan pupuk bersubsidi yang dinilai sangat membantu peningkatan produktivitas pertanian di Jambi.

Menurutnya, produksi padi di Provinsi Jambi saat ini baru mampu memenuhi sekitar 71 persen kebutuhan daerah, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 29 persen untuk mencapai swasembada pangan.

“Karena itu, kita harus bergerak bersama. Pemerintah, petani, dan seluruh stakeholder harus bersinergi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pada 2025 program cetak sawah rakyat di Jambi telah direalisasikan seluas 1.469,51 hektare.

Sementara pada 2026 direncanakan seluas 1.009,32 hektare yang tersebar di beberapa kabupaten seperti Bungo, Tebo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kerinci, dan Batang Hari.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menegaskan pentingnya percepatan masa tanam di tengah kondisi cuaca yang masih mendukung.

“Air hujan adalah faktor utama yang tidak bisa kita kontrol, maka momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah untuk menggerakkan petani agar segera turun ke sawah, termasuk di lahan cetak baru maupun lahan optimalisasi lainnya.

“Semua lahan yang bisa ditanami harus segera dimanfaatkan. Pemerintah siap mendukung kebutuhan di lapangan, mulai dari benih hingga alsintan,” tambahnya.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menghadapi potensi kemarau panjang pada 2026 akibat fenomena El Nino, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI mulai memperkuat langkah antisipasi, terutama terkait potensi penurunan debit air di sejumlah wilayah irigasi.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi berdampak langsung terhadap sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air.

Kasi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air BWSS Sumatera VI, Yudhi Praktikno, menyampaikan bahwa penurunan debit air menjadi tantangan utama yang harus segera diantisipasi dalam menghadapi musim kemarau tahun ini.

“Dalam kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, terutama El Nino, kita harus benar-benar siap bagaimana cara mengantisipasinya,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa salah satu langkah penting adalah penyesuaian pola tata tanam serta pengelolaan irigasi agar distribusi air tetap berjalan optimal meski dalam kondisi minim curah hujan.

Sebagai langkah awal, BWSS Sumatera VI melakukan penelusuran lapangan atau walkthrough pada jaringan irigasi untuk mengidentifikasi kondisi aktual di lapangan.

Selain itu, penguatan data hidrologi juga menjadi fokus utama, terutama dalam memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.

“Kita akan melihat sejauh mana data hidrologi yang kita butuhkan, terutama daerah kekeringan yang menjadi prioritas,” jelasnya.

Yudhi juga mengingatkan bahwa dampak kekeringan dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil pertanian.

Produksi yang biasanya optimal bisa menurun drastis hingga 50 persen bahkan 30 persen akibat keterbatasan air.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi ancaman tersebut, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten.

Sementara itu, kondisi debit air di Sungai Batanghari saat ini masih terpantau normal.

Berdasarkan data teknis, debit normal berada di angka sekitar 2.503 meter kubik per detik.

Dalam kondisi kering dapat turun hingga 1.000 meter kubik per detik, sedangkan saat banjir bisa meningkat di atas 3.000 meter kubik per detik.

Meski demikian, BWSS Sumatera VI tetap menekankan pentingnya pengelolaan air secara maksimal agar kebutuhan irigasi tetap terpenuhi.

“Kondisi apa pun, air harus dikelola sebaik mungkin melalui pengaturan dan pengendalian agar tetap sesuai kebutuhan,” tutupnya.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Jambi, menyiapkan program pemeliharaan jaringan irigasi tersier sebagai upaya meningkatkan efisiensi pengairan lahan persawahan dan mendukung produktivitas petani.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Batang Hari, Bambang Satyono, mengatakan program tersebut saat ini sudah memasuki tahap akhir persiapan dengan progres mencapai sekitar 90 persen.

“Untuk pemeliharaan jaringan irigasi tersier ini sudah siap sekitar 90 persen dan tinggal proses pemberkasan,” ujarnya di Muara Bulian, Senin (2026).

Program ini akan dilaksanakan melalui dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total sekitar 10 unit jaringan irigasi yang tersebar di Kecamatan Muara Tembesi dan Muara Bulian.

Bambang menjelaskan bahwa sebelumnya program ini direncanakan menjangkau delapan kecamatan.

Namun, adanya regulasi terbaru membuat cakupan penerima menjadi lebih terbatas, termasuk ketentuan yang tidak memperbolehkan lahan tertentu seperti oplah dan CSR.

“Dengan aturan baru ini, yang memenuhi kriteria saat ini berada di Muara Tembesi dan Muara Bulian,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, pemeliharaan jaringan irigasi akan dikerjakan oleh kelompok tani di masing-masing wilayah, sehingga masyarakat turut terlibat langsung dalam menjaga infrastruktur pertanian tersebut.

Bambang berharap, dengan adanya perbaikan irigasi ini, distribusi air ke lahan sawah dapat menjadi lebih merata dan stabil, sehingga hasil produksi pertanian di Batang Hari ikut meningkat.

“Harapannya, pengairan lebih efisien dan produksi petani juga meningkat,” katanya.

Ia menambahkan, program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Batang Hari.

Dengan perbaikan jaringan irigasi tersier ini, Pemkab Batang Hari optimistis produktivitas pertanian dapat terus meningkat dan mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sektor ketahanan pangan.

Bupati Merangin, M Syukur, memimpin Panen Raya Jagung di Balai Benih Utama (BBU) Desa Sido Rukun, Kecamatan Margo Tabir, Kamis (2/4/2026).

Lahan seluas 27 hektar berhasil diubah menjadi kebun jagung produktif dengan estimasi hasil panen 5–6 ton per hektar.

Secara total, panen kali ini diprediksi mencapai 135–162 ton jagung pipil.

Dengan harga pembelian dari Bulog sebesar Rp6.300 per kilogram, nilai produksi dari BBU Margo Tabir diperkirakan mencapai Rp850 juta hingga Rp1 miliar.

“Keberhasilan ini merupakan bagian dari strategi besar Kabupaten Merangin untuk menjadi lumbung pangan utama Provinsi Jambi. Selain jagung, kita juga mengelola padi di lahan seluas 11.692 hektar,” ujar Bupati M. Syukur dengan penuh optimisme.

Sinergi dan Dukungan Pemerintah Daerah

Panen raya ini juga menandai koordinasi erat antara Pemkab Merangin dan berbagai stakeholder.

Acara dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Kepala Dinas terkait, serta perwakilan Bulog dan BPS. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan bersama dalam menjaga stabilitas pangan dan kesejahteraan petani.

Bupati M. Syukur menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk sektor pertanian.

Ia menginstruksikan Kepala BPKAD menambah anggaran pada pos perubahan agar kebutuhan petani dapat terpenuhi, dan siap mencari solusi bila dana terbatas.

“Prioritas kita adalah memastikan petani memiliki dukungan penuh, dari bibit hingga pendanaan,” tegasnya.

Diversifikasi Komoditas dan Lahan Pertanian

Selain jagung, BBU Margo Tabir juga mengembangkan komoditas lain untuk menjaga ketahanan pangan daerah, termasuk padi sawah seluas 1,8 hektar serta tanaman hortikultura seperti cabai dan kacang tanah.

Pemkab Merangin secara keseluruhan mengelola 40 hektar lahan jagung melalui beberapa BBU:

• BBU Margo Tabir: 27 hektar
• BBU Dusun Tuo: 8 hektar
• BBU Jangkat: 4 hektar
• BBU Sungai Manau: 1 hektar

Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketersediaan pangan untuk masyarakat.

Bupati M Syukur menegaskan, keberhasilan panen jagung di Margo Tabir menjadi contoh nyata upaya Merangin untuk menciptakan ketahanan pangan yang kuat, berkelanjutan, dan berdampak ekonomi bagi masyarakat lokal.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal IV Tahun 2025 yang digelar di Desa Tunas Mudo, Kecamatan Sekernan, Kamis (8/1/2026).

Kegiatan panen raya tersebut dilaksanakan secara virtual bersama Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, dan diikuti 25 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai bagian dari penguatan program ketahanan pangan nasional.

Di lokasi Desa Tunas Mudo, panen dipimpin Wakapolda Jambi, Brigjen Pol. M. Mustaqim, didampingi Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, serta dihadiri Kapolres Muaro Jambi AKBP Heri Supriawan dan sejumlah pejabat daerah lainnya.

Wakapolda Jambi menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pembangunan nasional, khususnya di sektor pertanian.

“Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga berperan aktif mendampingi masyarakat dalam program strategis seperti ketahanan pangan. Kami berharap kegiatan ini berdampak nyata bagi kesejahteraan petani Muaro Jambi,” ujarnya.

Panen raya kali ini dilakukan di atas lahan seluas kurang lebih 26,36 hektare dengan estimasi produksi mencapai 36 ton jagung. Angka tersebut menjadi indikator positif bagi penguatan komoditas jagung di daerah.

Secara regional, Provinsi Jambi mencatat tren peningkatan produksi jagung. Pada tahun 2025, total produksi jagung di Jambi mencapai 1.500,3 ton, menunjukkan potensi besar sektor pertanian dalam menopang perekonomian daerah.

Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan lahan produktif untuk budidaya jagung, termasuk mendorong modernisasi alat pertanian agar proses pascapanen lebih efektif dan efisien.

“Kita dorong penggunaan teknologi pertanian, termasuk proses pemipilan yang lebih cepat, sehingga dapat menekan potensi kerugian dan meningkatkan pendapatan petani,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H. Mahir menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas sektor dalam mendukung swasembada pangan.

“Pemerintah Daerah Muaro Jambi mendukung penuh program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat. Melalui kolaborasi bersama Polri, TNI, dan masyarakat, kita ingin memastikan ketahanan pangan tetap terjaga dan memberi manfaat luas bagi petani,” tegasnya.

Kegiatan panen raya ini diharapkan menjadi momentum penguatan sektor pertanian sekaligus mendorong kemandirian pangan di Muaro Jambi dan Provinsi Jambi secara berkelanjutan.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur terus memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan daerah.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mengembangkan program Indeks Pertanaman 300 (IP 300) atau tiga kali tanam padi dalam setahun di lahan seluas 3.900 hektare.

Program ini menjadi wujud komitmen bersama antara petani dan pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui optimalisasi pemanfaatan lahan sawah.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjab Timur, Sunarno, menjelaskan bahwa total luas tanam padi IP 300 di wilayahnya telah mencapai 3.900 hektare.

Dari luasan tersebut, sekitar 40 hektare telah dipanen pada Desember, sementara sisanya dijadwalkan memasuki masa panen pada Januari.

“Program IP 300 ini berjalan cukup baik. Panen terus berlangsung secara bertahap dan hasilnya cukup menggembirakan,” ujar Sunarno di Muara Sabak, Kamis.

Menurutnya, keberhasilan penerapan IP 300 memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan dan stabilitas pangan daerah.

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanjab Timur sekitar 239 ribu jiwa dan tingkat konsumsi beras 93,75 kilogram per kapita per tahun, total kebutuhan beras daerah mencapai 22.406 ton per tahun.

Sunarno merinci, produksi gabah kering giling (GKG) Tanjab Timur tercatat sebesar 35 ribu ton, sementara gabah kering panen (GKP) mencapai 4,7 ribu ton.

Adapun realisasi produksi sepanjang tahun 2025 mencatat capaian GKG 35 ribu ton, GKP 41.678 ton, dengan produksi beras mencapai 22.608 ton.

“Dengan capaian tersebut, Kabupaten Tanjab Timur dinyatakan surplus beras dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya,” jelasnya.

Selain mendorong peningkatan produksi padi melalui IP 300, pemerintah daerah juga mengajak pemerintah desa berperan aktif dalam pengembangan sektor pertanian. Salah satunya melalui program cetak sawah baru.

Setiap desa yang mampu menyiapkan minimal 10 hektare lahan dapat mengusulkan program cetak sawah sebagai upaya memperluas areal tanam, mendukung ketahanan pangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Melalui keberhasilan program IP 300 ini, Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur berharap petani tetap mempertahankan fungsi lahan pertanian dan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian dalam jangka panjang.

“Panen raya hari ini merupakan tanam ketiga Kelompok Tani Sumber Makmur dengan luas 40 hektare menggunakan varietas Inpari 32. Produktivitasnya mencapai enam ton GKP per hektare,” pungkas Sunarno.(*)