JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi mengalami penurunan pada Oktober 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTP berada di angka 194,01 atau melemah 1,08 persen dibandingkan September 2026.

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh turunnya harga yang diterima petani di tengah meningkatnya harga barang dan jasa yang harus mereka bayarkan.

Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan terhadap daya tukar petani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun biaya produksi.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jambi yang dirilis Senin 2 November 2026, Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mengalami penurunan sebesar 0,33 persen.

Sementara itu, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) justru meningkat 0,76 persen.

Pergerakan kedua indeks tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan NTP Jambi mengalami kontraksi secara bulanan.

Meski demikian, kondisi NTP secara tahunan masih menunjukkan perkembangan positif. Dibandingkan Oktober 2025, NTP Provinsi Jambi tercatat tumbuh sebesar 11,17 persen.

BPS menjelaskan, NTP merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara harga yang diterima petani dengan harga yang dibayarkan petani.

Angka ini menjadi salah satu gambaran kemampuan daya beli petani di wilayah perdesaan sekaligus mengukur daya tukar produk pertanian terhadap kebutuhan konsumsi dan biaya produksi.

Selain NTP, perkembangan serupa juga terlihat pada Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). Pada Oktober 2026, NTUP Provinsi Jambi tercatat sebesar 199,13 atau mengalami penurunan 0,45 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Di sisi lain, Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) justru mengalami kenaikan sebesar 0,93 persen. Peningkatan ini dipengaruhi oleh naiknya indeks pada sebagian besar kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Namun, tidak seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan.

BPS mencatat dua kelompok yang mengalami penurunan, yakni Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,14 persen serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,10 persen.

Perkembangan NTP dan NTUP pada Oktober 2026 menjadi perhatian dalam melihat kondisi ekonomi sektor pertanian di Provinsi Jambi.

Penurunan harga yang diterima petani bersamaan dengan meningkatnya pengeluaran menunjukkan adanya perubahan tekanan ekonomi yang perlu dicermati.

Meski secara tahunan NTP masih tumbuh positif, perkembangan harga komoditas pertanian dan kebutuhan produksi tetap menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli serta kesejahteraan petani di Provinsi Jambi.(*)

KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pelemahan harga kayu manis di tingkat petani menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menjaga pendapatan masyarakat perkebunan.

Di tengah kondisi tersebut, Pemkab Kerinci menargetkan pengembangan 1 juta bibit kayu manis berkualitas selama lima tahun ke depan sekaligus memperluas peluang pemasaran melalui kerja sama dengan pelaku perdagangan internasional.

Bupati Kerinci, Monadi membahas langkah tersebut saat menerima kunjungan suplier kayu manis dari Belanda, Jerman, dan Swedia di PTPN IV Kayu Aro, Jumat 9 Oktober 2026.

Pertemuan itu membuka peluang penguatan hubungan dagang sekaligus menjadi ruang pembahasan mengenai kualitas produksi dan akses pasar kayu manis asal Kerinci.

Namun, peningkatan produksi saja tidak cukup untuk menjawab persoalan harga yang menekan petani.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat akses pemasaran dan memastikan peningkatan kualitas hasil perkebunan mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat.

Monadi mengatakan, Pemkab Kerinci menyiapkan target pengembangan 1 juta bibit kayu manis berkualitas dalam lima tahun mendatang.

Pemerintah daerah merencanakan program tersebut melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak suplier.

Bibit tersebut nantinya menyasar masyarakat Kabupaten Kerinci, terutama untuk mendukung pengembangan perkebunan kayu manis.

Meski demikian, keberhasilan program akan bergantung pada kesiapan pelaksanaan, kualitas bibit, pendampingan budidaya, dan kesesuaian pengembangan tanaman dengan kebutuhan pasar.

“Kita ingin kulit manis Kerinci semakin berkualitas dan memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional. Karena itu, kita menargetkan pengembangan 1 juta bibit kulit manis berkualitas dalam lima tahun ke depan melalui kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, daerah, dan pihak suplier,” ujar Monadi.

Ia berharap program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani kayu manis.

Peningkatan kualitas produk dan perluasan pasar menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi komoditas unggulan Kerinci di tengah persaingan perdagangan.

Selain pengembangan bibit, Monadi menyoroti pentingnya pembenahan jalur pemasaran kayu manis.

Menurutnya, petani membutuhkan akses pasar yang lebih baik agar memiliki posisi tawar lebih kuat ketika harga komoditas mengalami penurunan.

“Kita harus mencari solusi agar petani tidak terus berada dalam posisi yang lemah ketika harga kulit manis turun. Salah satu langkahnya adalah meningkatkan kualitas produk dan memperpendek rantai pasok melalui kerja sama dengan suplier dari berbagai negara,” katanya.

Kerja sama dengan pelaku perdagangan internasional diharapkan memperluas peluang pemasaran kayu manis Kerinci.

Meski demikian, kunjungan suplier dari Eropa tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya kontrak pembelian, kepastian volume ekspor, atau harga yang lebih menguntungkan bagi petani.

Karena itu, tindak lanjut berupa kesepakatan dagang, standar kualitas yang jelas, dan mekanisme pembelian yang transparan akan menjadi faktor penting untuk mengukur manfaat kerja sama tersebut.

Kayu manis menjadi salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran ekonomi bagi masyarakat Kerinci.

Pengembangan bibit berkualitas berpotensi mendukung produktivitas perkebunan dalam jangka panjang, sedangkan perluasan akses pasar dapat membuka peluang bagi pemasaran hasil panen.

Kedua langkah tersebut membutuhkan strategi yang saling melengkapi.

Pemerintah perlu memastikan ketersediaan bibit berkualitas dan pendampingan bagi petani, sementara pelaku perdagangan perlu menjelaskan persyaratan mutu, kebutuhan pasar, serta mekanisme pembelian yang dapat diakses produsen lokal.

Di sisi lain, target pengembangan 1 juta bibit dalam lima tahun perlu diikuti indikator pelaksanaan yang terukur.

Informasi mengenai tahapan penyaluran bibit, jumlah penerima manfaat, luas pengembangan lahan, dan perkembangan harga di tingkat petani akan membantu masyarakat menilai kemajuan program.

Pemkab Kerinci berharap kolaborasi dengan pemerintah lintas tingkat dan pelaku perdagangan internasional dapat memperkuat daya saing kayu manis daerah.

Bagi petani, keberhasilan upaya ini pada akhirnya bukan hanya terletak pada bertambahnya jumlah tanaman atau terbukanya peluang pasar, tetapi juga pada peningkatan pendapatan dan kepastian pemasaran hasil perkebunan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama Pemerintah Provinsi Jambi mengembangkan Kampung Pangan Terpadu di Kelurahan Buluran Kenali, Kota Jambi.

Program ini menggabungkan pengembangan komoditas pangan lokal, budidaya perikanan, penghijauan, dan edukasi masyarakat dalam satu kawasan.

Pengembangan kawasan tersebut ditandai dengan pencanangan agrowisata tanaman kacang koro serta penyerahan 50 kilogram benih kacang koro, 30.000 ekor benih ikan nila, dan 360 bibit pohon pada Rabu 7 Oktober 2026.

Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pangan lokal sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Kawasan tersebut juga diharapkan menjadi tempat pembelajaran mengenai budidaya, ketahanan pangan, dan pelestarian lingkungan.

Sekretaris Utama Barantin, Shahandra Hanitiyo, mengatakan Kampung Pangan Terpadu dirancang bukan sekadar sebagai tempat produksi pangan, melainkan juga sebagai ruang edukasi dan pengembangan inovasi.

“Hari ini kita tidak hanya mencanangkan sebuah kawasan, tetapi juga mencanangkan sebuah harapan untuk memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi daerah, dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Shahandra.

Kacang Koro Jadi Salah Satu Komoditas Unggulan

Pengembangan tanaman kacang koro menjadi salah satu fokus dalam program tersebut.

Komoditas ini diperkenalkan sebagai bagian dari upaya memperluas pemanfaatan sumber pangan lokal dan mengembangkan potensi pertanian di Kota Jambi.

Selain tanaman pangan, kawasan ini mendapat dukungan 30.000 ekor benih ikan nila melalui kerja sama dengan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam.

Sementara itu, 360 bibit pohon berasal dari dukungan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batanghari.

Menurut Barantin, seluruh bantuan benih dan bibit tersebut telah melalui pemeriksaan serta pengujian laboratorium karantina dan dinyatakan bebas dari hama maupun penyakit ikan dan tumbuhan.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari konsep pengembangan kawasan yang mengintegrasikan tanaman, perikanan, peternakan, lingkungan, dan keterlibatan masyarakat.

Namun, keberlanjutan program ini akan bergantung pada pengelolaan kawasan, pendampingan kepada kelompok masyarakat, serta kemampuan mengembangkan hasil budidaya menjadi kegiatan ekonomi yang produktif.

Pengembangan Kampung Pangan Terpadu melibatkan Pemerintah Provinsi Jambi, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), PAPTAKI, kelompok tani, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Gubernur Jambi, Al Haris mengapresiasi kolaborasi lintas sektor tersebut. Ia berharap program ini mampu mengoptimalkan potensi daerah dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dukungan juga datang dari HKTI Jambi dan PAPTAKI, terutama dalam mendorong pengembangan kacang koro sebagai alternatif komoditas pangan lokal.

Melalui kerja sama tersebut, pengembangan kawasan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan pencanangan dan penyerahan bantuan, tetapi berlanjut melalui budidaya, pengelolaan hasil panen, dan pemberdayaan masyarakat.

Pencanangan Kampung Pangan Terpadu ditutup dengan penanaman bersama sebagai simbol komitmen terhadap penguatan ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian menuju Hari Karantina Indonesia ke-149 dan HUT ke-3 Barantin.

Barantin berharap Kampung Pangan Terpadu di Buluran Kenali dapat berkembang menjadi kawasan produksi sekaligus pusat pembelajaran bagi masyarakat dan generasi muda mengenai budidaya pangan, perikanan, lingkungan, serta pemanfaatan komoditas lokal secara berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan adanya potensi fenomena El Niño yang masih berlangsung hingga awal 2027.

Di tengah kondisi tersebut, BMKG memprediksi sejumlah wilayah Jambi mulai memasuki musim hujan pada awal Oktober 2026.

Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, awal musim hujan diperkirakan terjadi sekitar 3 Oktober 2026.

Informasi tersebut disampaikan BMKG dalam kegiatan Sekolah Lapang Iklim (SLI) Provinsi Jambi Tahun 2026 yang digelar di Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Kamis 24 September 2026.

Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Pusat, Dr. Marjuki, M.Si., yang mengikuti kegiatan secara daring, menyampaikan materi melalui Koordinator Bidang Iklim Terapan, Siswanto.

BMKG mendorong pemerintah daerah, petani, pekebun dan pemangku kepentingan menggunakan informasi iklim sebagai dasar dalam menentukan langkah di lapangan.

“Informasi iklim perlu dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan pertanian dan perkebunan, pemantauan risiko, serta pencegahan karhutla. Sekolah Lapang Iklim diharapkan menghasilkan langkah nyata di lapangan, bukan hanya sebatas pembelajaran,” sebut Marjuki secara daring.

Potensi El Niño hingga awal 2027 menjadi salah satu informasi penting yang perlu diperhatikan sektor pertanian dan perkebunan.

Fenomena tersebut dapat memengaruhi kondisi cuaca dan ketersediaan air sehingga masyarakat yang aktivitasnya bergantung pada kondisi iklim perlu menyesuaikan strategi pengelolaan lahan.

Namun, BMKG juga mencatat adanya perkembangan menuju musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia pada periode Oktober-November.

Untuk wilayah Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, awal musim hujan diprediksi sekitar 3 Oktober.

Perubahan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena transisi dari musim kemarau menuju musim hujan dapat memengaruhi pola kegiatan pertanian, perkebunan dan pengelolaan lahan.

Kepala Stasiun Klimatologi Jambi, Darmadi, S.T., mengatakan Sekolah Lapang Iklim dirancang untuk meningkatkan literasi iklim masyarakat, khususnya pekebun dan petani.

Melalui kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman teknis mengenai cara memanfaatkan informasi cuaca dan iklim BMKG dalam pengelolaan lahan.

“Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menggunakan informasi iklim dalam menentukan langkah pengelolaan lahan, terutama pada musim kemarau, termasuk mencegah pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara membakar,” jelas Darmadi.

Pemanfaatan informasi BMKG diharapkan membantu petani menentukan waktu dan strategi pengelolaan lahan secara lebih tepat, termasuk dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca.

Pentingnya informasi iklim tersebut terlihat dari kondisi sektor pertanian di Tanjung Jabung Barat.

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso SA., S.E., M.E., mengatakan dari sekitar 7.600 hektare lahan sawah di daerah tersebut, kurang lebih 92 hektare telah terdampak kekeringan.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi produksi padi serta pencapaian target pangan daerah dan nasional.

Katamso meminta informasi BMKG tidak hanya menjadi bahan pengetahuan, tetapi benar-benar digunakan dalam menentukan waktu pelaksanaan kegiatan pertanian maupun perbaikan saluran.

“Informasi dari BMKG harus menjadi dasar dalam mengambil langkah, termasuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan pertanian dan perbaikan saluran,” ujar Katamso.

BMKG juga menekankan pentingnya informasi iklim untuk mengantisipasi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pemanfaatan data dan informasi cuaca dapat membantu pemerintah serta masyarakat melakukan pemantauan risiko sekaligus menentukan langkah pencegahan, terutama pada periode kering.

SLI Jambi 2026 karena itu tidak hanya melibatkan sektor pertanian dan perkebunan. Kegiatan tersebut juga melibatkan BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, TNI/Polri, Basarnas, Manggala Agni serta sektor swasta.

Kolaborasi lintas sektor tersebut diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan informasi iklim dalam menghadapi risiko bencana hidrometeorologi dan menjaga produktivitas pertanian.

SLI Provinsi Jambi 2026 mengusung tema “Tanggap Iklim untuk Perkebunan Ramah Lingkungan dan Tangguh Menghadapi Musim Kemarau”.

Kegiatan diikuti 50 peserta yang terdiri dari petani, pekebun dan penyuluh lapangan.

BMKG berharap pengetahuan yang diperoleh dalam SLI tidak berhenti pada ruang pelatihan, tetapi diterapkan dalam aktivitas pertanian dan perkebunan.

Dengan prediksi awal musim hujan yang mulai muncul sementara El Niño masih berpotensi hingga awal 2027, informasi iklim menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyesuaikan pengelolaan lahan dengan perkembangan kondisi cuaca dan iklim.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mengusulkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan Danau Teluk sebagai langkah strategis untuk memperkuat rantai pasok pangan, khususnya kebutuhan ikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, dalam Rapat Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah ke-625, Selasa (2/6/2026), yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Maulana menjelaskan bahwa, pembangunan Kampung Nelayan ini menjadi salah satu solusi konkret untuk memastikan ketersediaan bahan pangan protein, terutama ikan, yang dibutuhkan dalam pelaksanaan MBG di Kota Jambi.

“Kami sudah mengajukan surat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Danau Teluk. Lahan seluas dua hektare telah disiapkan oleh pemerintah daerah,” ujar Maulana.

Ia menambahkan, jika program tersebut terealisasi, maka kebutuhan ikan untuk ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Jambi dapat dipasok langsung dari kawasan kampung nelayan tersebut secara berkelanjutan.

Selain fokus pada sektor perikanan, Maulana juga memaparkan bahwa pelaksanaan Program Strategis Nasional MBG di Kota Jambi saat ini berjalan cukup optimal.

Dari target 100 SPPG, sebanyak 43 unit telah beroperasi dan 10 unit lainnya siap beroperasi dalam waktu dekat.

Program ini juga telah menyerap sedikitnya 2.160 tenaga kerja lokal serta memberikan manfaat kepada 109.442 penerima, yang terdiri dari 104.535 pelajar dan 4.907 penerima dari kelompok 3B.

Untuk mendukung keberlanjutan program, kebutuhan pangan MBG di Kota Jambi dipasok dari sekitar 35 hingga 40 komoditas bahan pangan yang berasal dari petani dan peternak lokal melalui koperasi maupun distributor daerah.

Di sisi lain, Pemkot Jambi juga mendorong penguatan sektor pertanian di wilayah pinggiran kota.

Maulana mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah berhasil mengubah lahan tidur seluas 10 hektare menjadi lahan produktif yang bahkan meraih penghargaan SDGs Award.

Meski demikian, ia menilai para petani masih membutuhkan dukungan tambahan, terutama berupa alat dan sarana pertanian agar produktivitas dapat terus meningkat.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintah pusat telah mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan dan akan menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan kementerian terkait.

“Kami sudah mencatat semua usulan dari Pemerintah Kota Jambi dan akan kami fasilitasi ke kementerian terkait,” kata Zulkifli Hasan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus dilakukan pemerintah melalui penyederhanaan kebijakan distribusi pupuk.

Hal ini ditegaskan dalam kegiatan rembuk tani yang digelar PT Pupuk Indonesia di Provinsi Jambi, Kamis (30/4/2026).

Forum yang mengusung tema “Wujudkan Swasembada Pangan Nasional Berkelanjutan” tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Transmigrasi RI Viva Yoga Mauladi, jajaran pemerintah daerah, serta ratusan petani dari berbagai wilayah.

Dalam kesempatan itu, Viva Yoga menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan pupuk agar lebih sederhana dan tepat sasaran.

Kini, kebutuhan pupuk petani dapat langsung disalurkan melalui kelompok tani ke Kementerian Pertanian, lalu diteruskan ke PT Pupuk Indonesia.

“Kebijakan ini dibuat agar distribusi pupuk bersubsidi lebih cepat dan sesuai kebutuhan petani,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian pangan, energi, dan air.

Dalam hal ini, peran petani dinilai sangat vital sebagai ujung tombak keberhasilan program nasional tersebut.

Lebih lanjut, Viva memastikan bahwa ketersediaan pupuk di Jambi dalam kondisi aman. Jika terjadi keterlambatan distribusi, hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor waktu, bukan kekurangan stok.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menegaskan pentingnya distribusi pupuk yang tepat sasaran, baik dari segi jumlah, waktu, maupun harga.

Menurutnya, kegiatan rembuk tani menjadi wadah penting untuk memperkuat komunikasi antara petani, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencari solusi bersama.

Pemprov Jambi sendiri terus menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan, termasuk melalui peningkatan produktivitas lahan, pengembangan kawasan pertanian, serta dukungan sarana dan prasarana.

Selain itu, pemerintah daerah juga berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan jalan usaha tani guna mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, petani, dan pelaku industri pupuk, diharapkan target kedaulatan pangan nasional dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Kerinci menegaskan komitmennya dalam mendukung program nasional swasembada pangan melalui penguatan sektor pertanian dan kesiapan menghadapi ancaman kekeringan yang dapat mengganggu produksi pangan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kerinci, Monadi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian 2026 yang digelar oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.

Forum nasional ini menjadi ajang strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyatukan langkah menghadapi tantangan perubahan iklim yang berdampak langsung pada sektor pertanian.

Fokus utama Rakornas adalah penguatan mitigasi kekeringan serta optimalisasi sumber daya daerah untuk mendukung kemandirian pangan nasional yang mencakup sektor pangan, protein, biodiesel, hingga bioenergi.

Dalam arahannya, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Ia menyebut bahwa daerah memiliki posisi strategis dalam memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian melalui penguatan infrastruktur seperti embung, jaringan irigasi, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern.

“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan swasembada pangan. Tidak boleh ada daerah yang bergerak sendiri,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kerinci Monadi menyatakan kesiapan daerahnya untuk mendukung penuh program nasional tersebut melalui langkah konkret di lapangan.

Ia menegaskan bahwa Kabupaten Kerinci akan fokus pada penguatan sistem irigasi, optimalisasi lahan pertanian, serta peningkatan ketahanan petani dalam menghadapi perubahan iklim.

“Kerinci memiliki potensi besar di sektor pertanian. Dengan dukungan pemerintah pusat, kami optimistis daerah ini dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” ujar Monadi.

Selain itu, Pemkab Kerinci juga mengajukan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah pusat, terutama terkait percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengairan pertanian.

Menurut Monadi, Rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus membuka peluang program dukungan dari pemerintah pusat bagi daerah.

Dengan potensi pertanian yang dimiliki, Kerinci dinilai mampu menjadi salah satu daerah penopang utama ketahanan pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah tersebut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Konsolidasi besar organisasi petani di Provinsi Jambi resmi dimulai melalui pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) se-Provinsi Jambi yang digelar di Hotel Grand Jambi, Senin (20/4/2026).

Agenda ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat peran petani sebagai pilar utama ketahanan pangan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan di sektor pertanian.

Pelantikan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal DPN HKTI, Abdul Karding, serta Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra, yang secara langsung memimpin pengukuhan pengurus dari seluruh kabupaten dan kota.

Dalam sambutannya, Abdul Karding menegaskan bahwa penguatan struktur organisasi hingga tingkat daerah merupakan langkah penting untuk memastikan program pertanian berjalan efektif dan berkelanjutan.

Ia menilai, sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan sektor pertanian, termasuk peningkatan produktivitas dan stabilitas pangan nasional.

Sementara itu, Sutan Adil Hendra menekankan bahwa terbentuknya kepengurusan HKTI yang lengkap di seluruh wilayah Jambi membuka peluang besar untuk memperkuat ekonomi berbasis pertanian.

Menurutnya, HKTI harus mampu hadir sebagai solusi nyata bagi petani, mulai dari akses pembiayaan, penerapan teknologi, hingga perluasan pasar hasil pertanian.

Sorotan utama dalam pelantikan ini tertuju pada Muhamad Yasir yang resmi dipercaya memimpin DPC HKTI Kota Jambi periode 2026–2031.

Penunjukan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepemimpinan di sektor pertanian, sekaligus mendorong peran aktif daerah dalam menjaga ketahanan pangan.

Dalam pernyataannya, Muhamad Yasir menegaskan komitmennya untuk menjadikan HKTI sebagai motor penggerak pembangunan pertanian yang lebih modern dan berdaya saing.

Ia menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas, distribusi pangan yang efisien, serta akses pembiayaan yang lebih luas bagi petani.

“Ketahanan pangan adalah fondasi utama kedaulatan bangsa. HKTI harus mampu memberikan solusi konkret bagi petani di semua lini,” tegasnya.

Pelantikan ini turut melibatkan kepengurusan dari berbagai daerah seperti Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Batanghari, Bungo, Tebo, Sarolangun, Merangin, Kerinci hingga Sungai Penuh.

Tak sekadar seremoni, kegiatan ini juga menjadi wadah konsolidasi untuk memperkuat jaringan petani serta mempercepat transformasi sektor pertanian di Provinsi Jambi.

Dengan struktur organisasi yang semakin solid, HKTI diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kemandirian ekonomi daerah.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Hal itu disampaikannya saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Pertanian RI dalam kegiatan Tanam Padi Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Selasa (21/4/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono, serta diikuti secara daring oleh 16 provinsi di Indonesia sebagai bentuk gerakan nasional percepatan tanam padi.

Forum ini juga membuka sesi dialog antara pemerintah pusat, kepala daerah, dan para petani.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arif, Wakil Bupati Bahtiar, unsur Forkopimda, OPD terkait, penyuluh pertanian, serta para petani setempat.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani agar program cetak sawah benar-benar memberikan hasil nyata bagi peningkatan produksi pangan.

“Kami di daerah siap mendukung penuh seluruh arahan pemerintah pusat. Program ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” ujar Al Haris.

Ia menambahkan, momentum musim tanam saat ini harus dimanfaatkan secara maksimal, mengingat faktor cuaca seperti hujan dan potensi El Nino menjadi tantangan yang tidak dapat dikendalikan.

Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan.

Gubernur juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terkait penyediaan benih dan pupuk bersubsidi yang dinilai sangat membantu peningkatan produktivitas pertanian di Jambi.

Menurutnya, produksi padi di Provinsi Jambi saat ini baru mampu memenuhi sekitar 71 persen kebutuhan daerah, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 29 persen untuk mencapai swasembada pangan.

“Karena itu, kita harus bergerak bersama. Pemerintah, petani, dan seluruh stakeholder harus bersinergi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pada 2025 program cetak sawah rakyat di Jambi telah direalisasikan seluas 1.469,51 hektare.

Sementara pada 2026 direncanakan seluas 1.009,32 hektare yang tersebar di beberapa kabupaten seperti Bungo, Tebo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kerinci, dan Batang Hari.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menegaskan pentingnya percepatan masa tanam di tengah kondisi cuaca yang masih mendukung.

“Air hujan adalah faktor utama yang tidak bisa kita kontrol, maka momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” ujarnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah untuk menggerakkan petani agar segera turun ke sawah, termasuk di lahan cetak baru maupun lahan optimalisasi lainnya.

“Semua lahan yang bisa ditanami harus segera dimanfaatkan. Pemerintah siap mendukung kebutuhan di lapangan, mulai dari benih hingga alsintan,” tambahnya.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menghadapi potensi kemarau panjang pada 2026 akibat fenomena El Nino, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI mulai memperkuat langkah antisipasi, terutama terkait potensi penurunan debit air di sejumlah wilayah irigasi.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi berdampak langsung terhadap sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air.

Kasi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air BWSS Sumatera VI, Yudhi Praktikno, menyampaikan bahwa penurunan debit air menjadi tantangan utama yang harus segera diantisipasi dalam menghadapi musim kemarau tahun ini.

“Dalam kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, terutama El Nino, kita harus benar-benar siap bagaimana cara mengantisipasinya,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa salah satu langkah penting adalah penyesuaian pola tata tanam serta pengelolaan irigasi agar distribusi air tetap berjalan optimal meski dalam kondisi minim curah hujan.

Sebagai langkah awal, BWSS Sumatera VI melakukan penelusuran lapangan atau walkthrough pada jaringan irigasi untuk mengidentifikasi kondisi aktual di lapangan.

Selain itu, penguatan data hidrologi juga menjadi fokus utama, terutama dalam memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.

“Kita akan melihat sejauh mana data hidrologi yang kita butuhkan, terutama daerah kekeringan yang menjadi prioritas,” jelasnya.

Yudhi juga mengingatkan bahwa dampak kekeringan dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil pertanian.

Produksi yang biasanya optimal bisa menurun drastis hingga 50 persen bahkan 30 persen akibat keterbatasan air.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi ancaman tersebut, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten.

Sementara itu, kondisi debit air di Sungai Batanghari saat ini masih terpantau normal.

Berdasarkan data teknis, debit normal berada di angka sekitar 2.503 meter kubik per detik.

Dalam kondisi kering dapat turun hingga 1.000 meter kubik per detik, sedangkan saat banjir bisa meningkat di atas 3.000 meter kubik per detik.

Meski demikian, BWSS Sumatera VI tetap menekankan pentingnya pengelolaan air secara maksimal agar kebutuhan irigasi tetap terpenuhi.

“Kondisi apa pun, air harus dikelola sebaik mungkin melalui pengaturan dan pengendalian agar tetap sesuai kebutuhan,” tutupnya.(*)