SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Sarolangun terus berkomitmen mewujudkan swasembada pangan melalui sektor pertanian, sebagai dukungan nyata terhadap kebijakan Pemerintah Pusat.

“Pemkab Sarolangun bersama Polres terus bersinergi dalam mewujudkan swasembada pangan, guna mendukung program ketahanan pangan,” kata H. Hurmin, Bupati Sarolangun, usai melakukan panen raya pada Sabtu lalu.

Panen raya kuartal I Tahun 2026 ini berlangsung di lahan produktif Desa Rantau Tenang, Kecamatan Pelawan, dengan hasil jagung, cabai, padi, dan semangka.

Hurmin menegaskan, keterlibatan Pemkab Sarolangun dan jajaran Polres di sektor pertanian merupakan langkah konkret mendukung kemandirian pangan nasional.

Ia menyebut, ketahanan pangan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional, yang harus dijaga melalui sinergi lintas sektor.

“Kehadiran pemerintah daerah dan Polri adalah bentuk dukungan nyata kepada petani agar merasa diperhatikan serta termotivasi meningkatkan produksi. Kami hadir sebagai mitra masyarakat dalam mendukung swasembada pangan nasional sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto,” ucap Hurmin.

Sementara itu, Kapolres Sarolangun, AKBP Wendi Oktariansyah, menegaskan bahwa Polri siap berperan aktif sebagai penggerak dan pendamping masyarakat dalam memperkuat sektor pertanian.

“Keterlibatan Polri tidak hanya untuk pengamanan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mendukung program strategis nasional yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pertanian adalah sektor strategis yang harus dijaga bersama demi terwujudnya Indonesia mandiri pangan,” ungkap Wendi.

Panen raya ini menjadi simbol sinergi antara Pemkab Sarolangun dan Polres Sarolangun dalam menjaga stabilitas ekonomi, ketahanan pangan masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas pertanian di wilayah Kabupaten Sarolangun.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengusulkan tambahan anggaran Rp 5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi Sumatera yang terdampak banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor pada akhir November 2025.

Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta.

Amran menjelaskan, meskipun APBN 2026 sudah mengalokasikan dana pemulihan, kebutuhan di lapangan jauh lebih besar.

Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu adanya tambahan anggaran agar rehabilitasi pertanian bisa berjalan lebih cepat dan menyeluruh.

“Selain dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia saat ini, kami memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membantu pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi terdampak memerlukan tambahan Rp 5,1 triliun,” kata Amran.

Dana tambahan ini akan difokuskan pada:

• Rehabilitasi lahan sawah yang rusak

• Perbaikan jaringan irigasi

• Penyediaan benih dan sarana produksi pertanian

• Alat mesin pertanian untuk mendukung produktivitas

Prioritas utama diarahkan ke wilayah dengan tingkat kerusakan paling parah agar petani bisa segera kembali berproduksi.

Mentan juga meminta dukungan penuh dari DPR agar usulan ini segera disetujui dan diimplementasikan tanpa hambatan birokrasi.

Menurut data Kementerian Pertanian, lebih dari 107 ribu hektare sawah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak bencana, dengan puluhan ribu hektare mengalami kerusakan berat hingga puso.

Selain itu, ribuan hektare lahan perkebunan dan hortikultura rusak, sementara ratusan ribu ekor ternak mati atau hilang.

Amran menekankan, percepatan pemulihan sektor pertanian bukan hanya penting bagi petani terdampak, tetapi juga penting untuk ketahanan pangan nasional.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah dapat memastikan bantuan benar-benar sampai ke petani yang membutuhkan.

Ke depan, realisasi tambahan anggaran Rp 5,1 triliun akan menjadi sorotan publik, terutama terkait efektivitas penggunaannya untuk mengembalikan produktivitas pertanian di wilayah yang paling terdampak bencana.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Dampak banjir akibat luapan Sungai Jujuhan yang melanda Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo, mulai dirasakan serius oleh para petani.

Musibah tersebut menyebabkan sebagian lahan pertanian warga rusak parah dan tidak bisa diselamatkan.

Dari total sekitar 15 hektare lahan cetak sawah yang sebelumnya terendam banjir, sebanyak 3 hektare di Dusun Aurgading dipastikan mengalami gagal panen.

Hingga kini, kondisi lahan masih dipenuhi lumpur, sementara tanaman padi yang ditanam petani telah membusuk dan tidak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan.

Situasi ini membuat para petani harus menerima kenyataan pahit kehilangan hasil panen pada musim tanam tahun ini.

Upaya penyelamatan tanaman pun tidak lagi memungkinkan karena kerusakan sudah terlanjur parah.

Ketua Kelompok Tani Aurgading, H. Manan, membenarkan kondisi tersebut.

Ia menyebut banjir luapan Sungai Jujuhan telah memberikan dampak besar terhadap lahan persawahan milik warga.

“Pasca banjir luapan Sungai Jujuhan beberapa waktu lalu, dari sekitar 15 hektare lahan cetak sawah yang terendam, sebanyak 3 hektare dipastikan gagal panen. Saat ini lahan masih berlumpur dan batang padi sudah membusuk,” ujar H. Manan.

Menurutnya, gagal panen ini menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi petani.

Pasalnya, biaya yang dikeluarkan untuk mengelola lahan cetak sawah tidak sedikit, mulai dari tahap awal hingga perawatan tanaman.

“Rata-rata petani menghabiskan sekitar Rp5 juta per hektare. Itu mencakup biaya pengolahan lahan, pembelian bibit, pupuk, hingga perawatan tanaman sampai masa panen,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, total kerugian yang dialami petani ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Ironisnya, setelah mengalami gagal panen, para petani kini tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk membeli bibit baru atau menggarap ulang lahan sawah mereka.

Kondisi ekonomi petani pun semakin tertekan. Jika tidak ada bantuan, keberlanjutan usaha pertanian di Dusun Aurgading dikhawatirkan terhenti, sekaligus berdampak pada ketahanan pangan lokal.

Atas musibah ini, H. Manan mewakili para petani berharap adanya perhatian dan bantuan dari pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi.

Bantuan yang diharapkan antara lain berupa bibit padi, sarana produksi pertanian, serta dukungan lain yang dapat meringankan beban petani.

“Kami sangat berharap ada bantuan dari pemerintah. Saat ini kami juga sedang berupaya mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ungkapnya.

Para petani berharap banjir luapan Sungai Jujuhan ini menjadi perhatian serius semua pihak.

Mereka juga meminta adanya solusi jangka panjang, seperti normalisasi sungai atau pembangunan sistem pengendalian banjir, agar lahan pertanian tidak terus-menerus terancam saat musim hujan tiba.(*()