MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Ancaman konflik antara manusia dan gajah masih menjadi kenyataan yang dihadapi warga di kawasan penyangga Bentang Alam Bukit Tigapuluh, Kabupaten Tebo, Jambi.

Di tengah menyusutnya tutupan hutan dan meningkatnya tekanan terhadap habitat satwa liar, sebagian petani mulai mengubah pola bertani dengan mengembangkan sistem agroforestri sebagai langkah menjaga sumber penghidupan sekaligus mengurangi potensi konflik dengan gajah.

Salah satu petani yang menjalankan pola tersebut adalah Suyati (70), anggota Kelompok Sepenat Unggul di Dusun Benteng Makmur, Desa Muara Kilis.

Perempuan asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, itu telah menetap sekitar dua dekade di kawasan penyangga Bukit Tigapuluh dan menggantungkan penghasilan dari kebun karet seluas satu hektare.

Kini, lahan yang sebelumnya didominasi tanaman karet mulai berubah. Di sela-sela pohon karet tumbuh kopi, durian, alpukat, jeruk hingga meranti.

Sistem tanam beragam itu merupakan bagian dari Program Restorasi Berbasis Masyarakat (RBM) yang didampingi WWF Indonesia.

Suyati mengatakan dirinya menerima 125 bibit tanaman yang terdiri atas kopi, jeruk, alpukat, durian, dan meranti.

Seluruh bibit tersebut ditanam untuk memperkuat fungsi ekonomi lahan sekaligus mendukung upaya pemulihan ekosistem.

“Totalnya ada 125 bibit yang kami tanam sebagai bagian dari restorasi berbasis masyarakat,” ujar Suyati.

Namun, menjalankan usaha tani di kawasan lintasan gajah Sumatera bukan perkara mudah.

Menurutnya, kawanan gajah liar masih kerap memasuki area perkebunan warga dan merusak berbagai jenis tanaman.

Tanaman sawit, pisang, pinang hingga karet menjadi sasaran yang paling sering terdampak ketika gajah memasuki kebun masyarakat.

“Kalau gajah masuk, biasanya warga bersama-sama mengusir menggunakan kembang api supaya kembali ke habitatnya,” katanya.

Di antara berbagai komoditas yang ditanam, kopi justru dinilai paling aman. Selama ini tanaman tersebut hampir tidak pernah dimakan gajah.

“Gajah tidak pernah makan kopi. Kalaupun dilewati hanya terinjak, bukan dimakan,” ungkapnya.

Selain gangguan satwa liar, petani juga harus menghadapi serangan penyakit tanaman.

Bibit alpukat menjadi salah satu yang paling rentan terserang jamur hingga menyebabkan akar membusuk dan tanaman mati.

Pendamping Program Restorasi Berbasis Masyarakat WWF Indonesia, Rara Yulia Putri, menjelaskan agroforestri tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi mengurangi konflik manusia dan gajah melalui pendekatan penghalang alami atau barrier strategy.

Menurut Rara, data pergerakan gajah berdasarkan catatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) periode 2018–2024 menunjukkan desa-desa dampingan berada pada jalur yang cukup sering dilalui gajah.

Di sisi lain, sebagian besar masyarakat telah mengembangkan kebun sawit yang menjadi salah satu sumber pakan favorit satwa tersebut.

Karena itu, WWF mendorong masyarakat menanam jenis tanaman yang relatif tidak disukai gajah, seperti kopi dan kakao, di sela-sela tanaman utama.

Sementara pohon kayu seperti meranti, pulai, dan gaharu ditanam di bagian tepi kebun agar dalam jangka panjang dapat berfungsi sebagai penghalang alami.

“Harapannya gajah menjadi tidak terlalu tertarik masuk ke kebun karena sumber pakannya berkurang, sementara masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi dari tanaman yang dibudidayakan,” jelasnya.

Rara menambahkan, pemilihan jenis tanaman dilakukan melalui mekanisme Free, Prior and Informed Consent (FPIC), sehingga masyarakat ikut menentukan komoditas yang sesuai dengan kondisi wilayah dan memiliki prospek ekonomi.

Menurutnya, kombinasi tanaman kayu dan tanaman produktif tidak hanya membantu memulihkan tutupan hutan dataran rendah Sumatra di Bentang Alam Bukit Tigapuluh, tetapi juga membuka peluang pendapatan yang lebih beragam bagi masyarakat.

Pendekatan tersebut dinilai menjadi salah satu upaya membangun koeksistensi antara manusia dan gajah.

Ketika tutupan hutan terus menghadapi tekanan, pola agroforestri dipandang mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan konservasi dan keberlanjutan ekonomi warga yang hidup berdampingan dengan habitat satwa liar.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gerakan Ketahanan Pangan dan Energi menuju Indonesia Emas 2045 resmi diluncurkan di Kabupaten Muaro Jambi pada Selasa (21/04/2026).

Peluncuran ini dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi periode 2026–2029 yang digelar di Lapangan Pendopo Bukit Cinto Kenang, Kompleks Perkantoran Bupati Muaro Jambi.

Kegiatan diawali dengan aksi penanaman jagung dan buah-buahan sebagai simbol dimulainya penguatan sektor pertanian dan energi berbasis potensi lokal daerah.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Menteri Pertanian RI sekaligus Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono, Sekjen DPN HKTI Karding, Gubernur Jambi Al Haris, serta Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno bersama Wakil Bupati Junaidi H. Mahir.

Jajaran Forkopimda juga turut hadir dalam agenda strategis tersebut.

Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sektor pangan dan energi sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045 melalui konsep pembangunan “Panca Cita”.

Ia menjelaskan bahwa arah pembangunan daerah mengacu pada penguatan sektor pertanian, industri, dan pariwisata yang saling terintegrasi untuk mendukung kedaulatan daerah.

Menurutnya, ketahanan pangan dan kemandirian energi menjadi dua pilar utama dalam memperkuat kedaulatan bangsa di masa depan.

“Optimalisasi lahan, penggunaan teknologi pertanian modern, hingga pengembangan bioenergi menjadi fokus utama dalam program Muaro Jambi Berdaulat Pangan,” ujarnya.

Pemerintah daerah mencatat potensi besar sektor pertanian di wilayah ini, antara lain:

• 8.435 hektare Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
• 2.897 hektare kawasan hortikultura
• 5.700 hektare lahan sawah dilindungi
• 139.547 hektare perkebunan kelapa sawit
• 50.213 hektare perkebunan karet

Selain itu, dukungan juga datang dari Kementerian Pertanian melalui bantuan 84.525 kilogram benih padi untuk pengembangan lahan seluas 3.381 hektare yang disalurkan kepada 157 kelompok tani.

Dalam agenda tersebut, Ketua Umum DPN HKTI Sudaryono secara simbolis menyerahkan bendera pataka kepada Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi sebagai tanda dimulainya masa kepengurusan baru.

Pemerintah daerah berharap HKTI dapat berperan sebagai jembatan strategis antara petani, pelaku usaha, dan pemerintah, khususnya dalam menjawab tantangan sektor pertanian seperti ketersediaan pupuk, akses permodalan, hingga modernisasi alat dan mesin pertanian.

Peluncuran gerakan ini diharapkan menjadi titik awal percepatan pembangunan sektor pangan dan energi berbasis potensi daerah.

Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari kontribusi Provinsi Jambi dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Sarolangun terus berkomitmen mewujudkan swasembada pangan melalui sektor pertanian, sebagai dukungan nyata terhadap kebijakan Pemerintah Pusat.

“Pemkab Sarolangun bersama Polres terus bersinergi dalam mewujudkan swasembada pangan, guna mendukung program ketahanan pangan,” kata H. Hurmin, Bupati Sarolangun, usai melakukan panen raya pada Sabtu lalu.

Panen raya kuartal I Tahun 2026 ini berlangsung di lahan produktif Desa Rantau Tenang, Kecamatan Pelawan, dengan hasil jagung, cabai, padi, dan semangka.

Hurmin menegaskan, keterlibatan Pemkab Sarolangun dan jajaran Polres di sektor pertanian merupakan langkah konkret mendukung kemandirian pangan nasional.

Ia menyebut, ketahanan pangan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional, yang harus dijaga melalui sinergi lintas sektor.

“Kehadiran pemerintah daerah dan Polri adalah bentuk dukungan nyata kepada petani agar merasa diperhatikan serta termotivasi meningkatkan produksi. Kami hadir sebagai mitra masyarakat dalam mendukung swasembada pangan nasional sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto,” ucap Hurmin.

Sementara itu, Kapolres Sarolangun, AKBP Wendi Oktariansyah, menegaskan bahwa Polri siap berperan aktif sebagai penggerak dan pendamping masyarakat dalam memperkuat sektor pertanian.

“Keterlibatan Polri tidak hanya untuk pengamanan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mendukung program strategis nasional yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pertanian adalah sektor strategis yang harus dijaga bersama demi terwujudnya Indonesia mandiri pangan,” ungkap Wendi.

Panen raya ini menjadi simbol sinergi antara Pemkab Sarolangun dan Polres Sarolangun dalam menjaga stabilitas ekonomi, ketahanan pangan masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas pertanian di wilayah Kabupaten Sarolangun.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana mendorong penguatan pertanian perkotaan sebagai solusi menjaga ketahanan pangan daerah.

Upaya tersebut dinilai efektif diterapkan di wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan, salah satunya melalui model yang dikembangkan Kelompok Tani Kasturi.

Maulana menilai Kelompok Tani Kasturi memiliki pendekatan berbeda karena melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari ASN, pelaku usaha, hingga warga dengan latar belakang nonpetani.

Kolaborasi lintas profesi ini mampu mengoptimalkan lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi area pertanian bernilai ekonomi.

“Ini contoh bagus. Mereka melihat lahan tidur di lingkungan perkotaan, lalu bekerja sama dengan pemilik lahan untuk dikelola bersama. Pendekatan seperti ini bisa direplikasi di banyak tempat,” kata Maulana.

Menurutnya, tantangan pertanian di kawasan kota bukan hanya soal keterbatasan lahan, tetapi juga minimnya jumlah petani. Namun, dengan inovasi dan pendampingan dari penyuluh pertanian, masyarakat umum tetap bisa terlibat dalam aktivitas pertanian.

Maulana menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan merupakan isu strategis yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan global, termasuk Sustainable Development Goals (SDGs).

Oleh karena itu, inisiatif pertanian perkotaan perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.

“Ketahanan pangan tidak bisa hanya bergantung pada wilayah pedesaan. Kota juga harus berkontribusi, dan model seperti ini menjadi solusi nyata,” ujarnya.

Selain menghasilkan komoditas pertanian, kawasan pertanian perkotaan tersebut juga dinilai memiliki nilai edukatif.

Anak-anak dan generasi muda dapat mengenal proses bercocok tanam secara langsung, mulai dari pengolahan lahan hingga panen.

“Ini bisa menjadi sarana edukasi pertanian bagi anak-anak kota yang selama ini jauh dari aktivitas menanam,” tambah Maulana.

Lebih jauh, Pemkot Jambi melihat peluang pengembangan kawasan pertanian perkotaan sebagai bagian dari ekonomi kreatif.

Integrasi antara pertanian, wisata edukasi, dan usaha mikro diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Sebagai tindak lanjut, Maulana memastikan Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pertanian akan menjadikan Kelompok Tani Kasturi sebagai model pengembangan pertanian perkotaan.

Konsep tersebut akan didokumentasikan dan disiapkan untuk diterapkan di wilayah lain.

“Banyak lahan di kawasan perumahan yang belum dimanfaatkan maksimal. Ini bisa menjadi peluang bersama asalkan ada kemauan dan kolaborasi,” pungkasnya.(*)