Pemkot Jambi Siapkan Hibah Aset untuk Madrasah, 28.659 Siswa Jadi Perhatian

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mulai memperkuat dukungan terhadap pendidikan keagamaan, tidak hanya melalui pembangunan fasilitas, tetapi juga dengan membenahi tata kelola lembaga serta mendorong kepastian hukum bagi guru dan kepala madrasah.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., saat bertemu dengan para kepala madrasah dalam Rapat Koordinasi Kepala Madrasah se-Kota Jambi di Aula Graha Siginjai, Kantor Wali Kota Jambi, Jumat 2 Oktober 2026.

Pertemuan itu diikuti 138 kepala madrasah dari jenjang Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA).

Hadir pula jajaran Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, kepala KUA, serta unsur Kejaksaan dan Kepolisian.

Besarnya pemerintah daerah perlu memastikan pendidikan berbasis keagamaan memiliki ruang yang cukup untuk berkembang.

Menurutnya, madrasah dan pondok pesantren tidak hanya berperan dalam pendidikan agama, tetapi juga memiliki potensi menghasilkan lulusan yang mampu bers jumlah lembaga dan peserta didik membuat penguatan pendidikan madrasah menjadi isu yang tidak kecil.

Data Kemenag Kota Jambi mencatat terdapat 28.659 siswa yang saat ini menempuh pendidikan di madrasah dengan dukungan 2.483 guru dan tenaga kependidikan.

Dari jumlah tenaga pendidik tersebut, sebanyak 557 merupakan PNS, 76 PPPK dan 1.589 guru non-ASN. Sementara 1.214 guru telah memiliki sertifikasi profesi.

Hibah Tanah hingga Fasilitas Pendidikan

Maulana mengatakan pemerintah daerah perlu memastikan pendidikan berbasis keagamaan memiliki ruang yang cukup untuk berkembang.

Menurutnya, madrasah dan pondok pesantren tidak hanya berperan dalam pendidikan agama, tetapi juga memiliki potensi menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di bidang sains dan pendidikan umum.

Ia mencontohkan sejumlah alumni madrasah di Kota Jambi yang berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi favorit.

Sebagai bagian dari dukungan tersebut, Pemkot Jambi telah mengalokasikan sejumlah aset untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan layanan keagamaan.

Kepala Kantor Kemenag Kota Jambi, Habibi, menyebut dukungan tersebut mencakup hibah gedung Asrama Haji, kendaraan operasional, hingga tanah untuk kebutuhan kantor KUA.

Sejumlah lokasi juga disiapkan untuk mendukung pembangunan KUA baru, di antaranya di Kecamatan Pal Merah, Bagan Pete dan Danau Sipin.

Pemkot Jambi juga menyiapkan rencana hibah tanah untuk mendukung kebutuhan MAN 1 Kota Jambi.

Bagi Kemenag, dukungan aset tersebut menjadi salah satu fondasi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan keagamaan di Kota Jambi.

Guru Madrasah Juga Disorot dari Sisi Hukum

Rakor tersebut tidak hanya membicarakan soal gedung, tanah dan fasilitas. Aspek perlindungan hukum bagi kepala madrasah dan guru turut menjadi perhatian.

Kehadiran unsur Kejaksaan dan Kepolisian dalam forum tersebut diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai tata kelola serta aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Langkah itu dinilai penting karena kepala madrasah dan guru menjalankan berbagai aktivitas administratif maupun edukatif yang bersinggungan dengan aturan dan kebijakan pemerintah.

Dengan melibatkan aparat penegak hukum sejak tahap edukasi, pengelola madrasah diharapkan memiliki pemahaman lebih baik mengenai batas kewenangan, tata kelola serta prosedur dalam menjalankan tugas.

Tantangan Berikutnya Bukan Sekadar Menambah Fasilitas

Dengan jumlah siswa yang mencapai puluhan ribu, dukungan terhadap pendidikan madrasah tidak cukup berhenti pada penyediaan aset.

Peningkatan mutu pembelajaran, kualitas tenaga pendidik, tata kelola lembaga, hingga kesinambungan dukungan pemerintah menjadi pekerjaan lanjutan yang perlu dikawal bersama.

Rakor antara Pemkot Jambi, Kemenag, pengelola madrasah dan aparat penegak hukum tersebut menjadi ruang untuk menyatukan langkah agar pengembangan pendidikan keagamaan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Pemkot Jambi berharap sinergi tersebut dapat memperkuat kualitas pendidikan madrasah sekaligus memastikan kebutuhan peserta didik dan tenaga pendidik mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah.(*)




Guru Honorer Muaro Jambi Mengadu ke Komisi III DPR RI, Minta Perlindungan Hukum

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Seorang guru honorer SD Negeri 21 Desa Pematang Raman, Kabupaten Muaro Jambi, Tri Wulansari, mengadukan kasus hukum yang menjerat dirinya ke Komisi III DPR RI, Selasa (20/1/2026).

Dengan penuh haru, Tri meminta perlindungan hukum atas perkara yang bermula dari tindakan pendisiplinan siswa di sekolah.

Tri dilaporkan oleh orang tua siswa dan ditetapkan sebagai tersangka usai melakukan razia rambut terhadap siswa yang mengecat rambut pirang.

Kasus tersebut kini berlanjut ke proses hukum dan turut menyeret suaminya, Ahmad Kusai S.Sy , yang harus menjalani penahanan.

Di hadapan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan anggota dewan lainnya, Tri memaparkan kronologi kejadian yang terjadi pada 8 Januari 2025, saat hari pertama masuk sekolah setelah libur semester.

Pihak sekolah sebelumnya telah mengingatkan siswa untuk menghitamkan kembali rambut yang dicat.

Namun, saat masuk sekolah, masih terdapat empat siswa berambut pirang, salah satunya siswa kelas VI.

Sebagai bentuk penegakan aturan sekolah, Tri melakukan razia dan memotong rambut siswa tersebut.

“Tiga siswa menerima karena merasa bersalah. Namun satu siswa menolak dan memberontak,” kata Tri dalam rapat dengar pendapat.

Tri mengungkapkan, meski mendapat perlawanan, rambut siswa tersebut tetap dipotong sedikit. Setelah itu, siswa melontarkan kata-kata kasar.

Dalam kondisi emosi, Tri mengaku secara refleks menampar mulut siswa tersebut satu kali.

Ia menegaskan tidak ada luka serius akibat kejadian itu. Tidak ada darah, tidak ada gigi patah, dan tidak ada benda yang digunakan.

Proses belajar mengajar tetap berlangsung normal hingga pulang sekolah.

Namun, siswa tersebut kemudian mengadu kepada orang tuanya. Tak lama kemudian, orang tua siswa mendatangi rumah Tri dan melontarkan ancaman verbal.

Meski berbagai upaya mediasi telah dilakukan—melibatkan pihak sekolah, Dinas Pendidikan, hingga organisasi profesi guru—kasus tetap berlanjut ke jalur hukum.

Pada 28 Mei 2025, Tri dan suaminya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sejak Juni 2025, Tri diwajibkan melapor rutin ke kepolisian.

Sementara suaminya ditahan sejak 28 Oktober 2025 dan telah hampir tiga bulan mendekam di tahanan.

Tri mengaku telah berulang kali meminta maaf, baik secara langsung maupun tertulis. Ia bahkan menemui Bupati Muaro Jambi serta kembali mendatangi rumah orang tua siswa pada Januari 2026.

“Saya sampaikan, kalau saya harus berhenti mengajar pun saya ikhlas. Yang penting masalah ini selesai,” ujarnya.

Namun hingga kini, belum ada kesepakatan damai. Tri berharap pengaduannya ke Komisi III DPR RI dapat membuka jalan penyelesaian hukum dan membebaskan suaminya.

“Saya hanya ingin suami saya pulang dan masalah ini selesai,” tutup Tri dengan suara bergetar.(*)