Prabowo: Indonesia Siap Berperan Aktif di Dewan Perdamaian Gaza

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID Pemerintah Indonesia kini resmi menjadi anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace) Gaza, sebuah badan internasional yang bertujuan mendukung penghentian konflik, stabilisasi, dan pemulihan pascakonflik di Jalur Gaza.

Keputusan ini diumumkan setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri peluncuran Dewan Perdamaian di sela-sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Kamis (22/1/2026).

Indonesia bergabung dengan sejumlah negara lain yang memiliki komitmen sama, termasuk Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian menandai resmi keanggotaan Indonesia dalam inisiatif tersebut.

Peluang Bersejarah untuk Perdamaian

Usai acara, Presiden Prabowo menyampaikan makna keikutsertaan Indonesia.

Ia menekankan momentum ini sebagai peluang penting untuk mendorong upaya perdamaian yang telah lama dinantikan di wilayah konflik.

“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Prabowo kepada wartawan di Davos.

Presiden juga menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza yang mulai membaik berkat aliran bantuan internasional.

Ia menegaskan bahwa Indonesia siap berperan aktif, baik dalam bantuan kemanusiaan maupun mendukung upaya perdamaian yang lebih luas.

“Negara-negara yang tergabung di Dewan Perdamaian memiliki visi bersama untuk menghentikan kekerasan dan mendukung rakyat Palestina,” tambah Prabowo.

Diplomasi Perdamaian Indonesia di Sorotan Global

Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian muncul di tengah sorotan global terkait konflik Palestina–Israel yang berlangsung lama.

Dukungan ini menegaskan posisi aktif Indonesia dalam diplomasi perdamaian internasional dan diharapkan memperkuat peran negarawan Indonesia dalam meredakan konflik secara konstruktif.

Presiden Prabowo menekankan bahwa kerja sama internasional semacam ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat penghentian kekerasan dan memperluas akses bantuan bagi masyarakat Gaza yang terdampak.

“Ini bukan hanya soal diplomasi, tetapi juga komitmen kemanusiaan kita untuk membantu mereka yang terdampak konflik,” pungkas Prabowo.(*)




SBY Peringatkan Potensi Perang Dunia Ketiga, Serukan Sidang Darurat PBB

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan kekhawatirannya terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik global yang berpotensi memicu Perang Dunia Ketiga.

Pernyataan ini diunggah SBY melalui akun media sosial pribadinya dan ramai diperbincangkan di media nasional maupun internasional.

SBY menilai situasi dunia saat ini memiliki banyak kemiripan dengan kondisi sebelum Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1939-1945).

Terutama terkait ketegangan antarnegara besar, aliansi yang saling berhadap-hadapan, dan peningkatan kekuatan militer.

Ia menekankan, jika dinamika ini tidak ditangani dengan serius, potensi terjadinya perang dunia semakin tinggi.

“Sangat mungkin Perang Dunia Ketiga terjadi. Meskipun saya percaya hal ini bisa dicegah, namun day by day ruang dan waktu untuk mencegahnya semakin sempit,” tulis SBY melalui akun X pribadinya.

SBY juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar Sidang Umum Darurat (Emergency UN General Assembly) untuk membahas langkah konkret meredakan ketegangan global dan mencegah krisis dunia berskala besar.

Pernyataan SBY mendapat respons dari sejumlah pihak di Indonesia. Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menyatakan keresahan SBY juga dirasakan warga, mendorong pemerintah memperkuat kerja sama diplomasi dan keamanan nasional.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR RI menilai peringatan SBY adalah peringatan dini yang layak diperhatikan, bukan sekadar ramalan.

Para analis strategis menekankan, kekhawatiran SBY mencerminkan keprihatinan banyak pengamat geopolitik terhadap ketidakpastian global dan meningkatnya militerisasi.

Namun, melalui diplomasi dan kerja sama internasional, konflik besar seperti perang dunia tetap bisa dicegah.

Hingga kini, pemerintah Indonesia belum memberikan pernyataan resmi, meski isu ini membuka ruang diskusi terkait peran diplomasi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.(*)