JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan jumlah mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Indonesia akan terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun ke depan.

Tren tersebut dinilai sebagai dampak langsung dari pesatnya digitalisasi layanan perbankan serta perubahan pola transaksi masyarakat yang semakin beralih ke kanal digital.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi di sektor jasa keuangan telah menggeser peran mesin ATM dalam aktivitas perbankan sehari-hari.

“Tren penurunan jumlah ATM sangat mungkin berlanjut, seiring dengan semakin masifnya adopsi teknologi informasi di bidang keuangan,” ujar Dian dalam keterangan tertulis, Senin (26/1/2026).

Menurut OJK, dalam beberapa tahun terakhir transaksi melalui mobile banking, internet banking, dan sistem pembayaran non-tunai terus mencatatkan pertumbuhan signifikan.

Kondisi ini membuat kebutuhan masyarakat untuk menarik uang tunai melalui ATM semakin berkurang.

Selain perubahan perilaku nasabah, faktor efisiensi operasional juga menjadi pertimbangan utama perbankan dalam menata ulang infrastruktur fisik.

Bank dinilai mulai lebih selektif dalam mempertahankan jaringan ATM, khususnya di wilayah dengan tingkat transaksi tunai yang menurun.

“Perbankan saat ini fokus pada efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan. Digitalisasi menjadi solusi utama untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan kecepatan dan kemudahan layanan,” jelas Dian.

Ia menambahkan, optimalisasi layanan digital memungkinkan bank mengurangi beban biaya infrastruktur fisik, termasuk pemeliharaan mesin ATM, serta menyederhanakan proses pelayanan kepada nasabah.

Meski demikian, OJK menegaskan bahwa keberadaan ATM belum sepenuhnya dapat ditinggalkan.

Mesin ATM masih dibutuhkan, terutama di wilayah tertentu dan bagi kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau layanan perbankan digital.

“Oleh karena itu, transformasi digital harus tetap berjalan seimbang dan inklusif, agar seluruh lapisan masyarakat tetap memiliki akses terhadap layanan keuangan,” ujarnya.

Ke depan, OJK memastikan akan terus memantau perkembangan digitalisasi perbankan agar peralihan menuju layanan digital dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan kesenjangan akses keuangan di masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kebijakan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Langkah ini meliputi perluasan akses pembiayaan, pengembangan ekosistem keuangan syariah, serta pengawasan ketat terhadap perbankan digital di tengah percepatan transformasi teknologi sektor keuangan.

Kebijakan ini diwujudkan melalui penerapan Peraturan OJK tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, yang mendorong bank dan lembaga keuangan nonbank menyediakan skema kredit yang lebih mudah dijangkau.

Regulasi menekankan proses pembiayaan yang sederhana, efisien, dan sesuai karakter UMKM, tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Meski begitu, OJK mencatat beberapa tantangan struktural, seperti keterbatasan agunan, pencatatan keuangan yang belum optimal, dan rendahnya literasi keuangan pelaku UMKM.

Untuk itu, industri jasa keuangan diharapkan menghadirkan produk pembiayaan fleksibel, termasuk memanfaatkan teknologi digital guna mempercepat proses penilaian dan pencairan kredit.

Selain itu, OJK mengintegrasikan kebijakan pembiayaan UMKM dengan pengembangan keuangan syariah dan pengawasan perbankan digital.

Hal ini dilakukan agar inovasi, stabilitas sistem, dan perlindungan konsumen berjalan seimbang.

“Dengan penguatan akses pembiayaan UMKM yang inklusif, pengembangan ekosistem keuangan syariah, serta pengawasan bank digital berbasis ketahanan digital, OJK berkomitmen menjaga keseimbangan antara inovasi, stabilitas, dan perlindungan konsumen,” jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.

OJK juga menekankan pentingnya menjaga kualitas penyaluran kredit agar berkelanjutan.

Bank dan lembaga keuangan nonbank diharapkan menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko memadai, serta melakukan pendampingan dan edukasi keuangan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan menekan risiko pembiayaan bermasalah.

Penguatan kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang menempatkan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional.

Untuk mendukung implementasi, OJK membentuk unit khusus yang menangani pengaturan UMKM dan keuangan syariah.

Ke depan, OJK berharap sinergi antara regulator, industri keuangan, dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan pembiayaan UMKM secara merata, memperkuat peran UMKM sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Keuangan Syariah, serta melakukan pengalihan pengawasan bank digital melalui pembentukan Direktorat Pengawasan Perbankan Digital.

Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif pada tahun 2026.

Langkah strategis tersebut diambil untuk menjawab tantangan transformasi ekonomi nasional sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan melalui pola pengawasan yang lebih adaptif dan terintegrasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan pembentukan departemen baru ini merupakan bentuk komitmen OJK dalam mendukung kebijakan pemerintah menjadikan UMKM sebagai salah satu program unggulan.

“Melalui penguatan akses pembiayaan UMKM yang inklusif, pengembangan ekosistem keuangan syariah lintas sektor, serta pengawasan bank digital berbasis ketahanan digital, OJK berkomitmen menjaga keseimbangan antara inovasi, stabilitas, dan perlindungan konsumen,” ujar Dian dalam acara peresmian di Jakarta, Jumat.

Penguatan Ekosistem UMKM dan Keuangan Syariah

Dian menjelaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi 99 persen dari total unit usaha dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.

Namun, hingga Oktober 2025, penyaluran kredit UMKM tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,11 persen.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM.

Regulasi ini mewajibkan bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) menyediakan skema pembiayaan yang inklusif dan terjangkau.

Selain itu, OJK juga membentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) guna mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah agar berperan sebagai katalis dalam ekosistem halal dan keuangan sosial.

Departemen UMKM dan Keuangan Syariah nantinya bertugas menyinergikan program syariah nasional dan internasional untuk mendorong inovasi produk yang kompetitif dan sesuai prinsip syariah.

Transformasi dan Pengawasan Bank Digital

Di sisi lain, OJK merespons pesatnya transformasi perbankan digital, seiring proyeksi nilai ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai USD 360 miliar pada 2030.

Kondisi ini mendorong OJK membentuk direktorat khusus untuk pengawasan bank digital.

Menurut Dian, bank digital saat ini menunjukkan kinerja keuangan yang relatif kuat, dengan rasio permodalan (KPMM) di atas 30 persen serta margin bunga bersih (NIM) mencapai 2,5 kali lipat rata-rata perbankan konvensional.

Meski demikian, model bisnis bank digital memiliki karakteristik risiko tersendiri.

Ia menjelaskan terdapat dua model bisnis utama bank digital. Pertama, bank digital dengan stand alone business model yang beroperasi tanpa ekosistem distribusi besar.

Kedua, bank digital yang bersinergi dengan lembaga jasa keuangan lain atau perusahaan teknologi besar (BigTech) melalui kemitraan ekosistem, dengan target jangka panjang mencapai kemandirian intermediasi.

Untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, OJK akan meningkatkan pengawasan individual bank digital lebih dari sekadar rasio keuangan.

Pengawasan mencakup kelancaran layanan perbankan digital, tata kelola dan profesionalisme pengurus bank, hubungan bank dengan nasabah, pemanfaatan media digital, serta ketahanan dan keamanan sistem terhadap serangan siber.

Fokus pengawasan tersebut meliputi:

• Keamanan siber, guna melindungi sistem perbankan dari ancaman digital.

• Manajemen risiko pihak ketiga, terutama ketergantungan pada penyedia teknologi seperti cloud dan payment gateway.

• Perlindungan data nasabah, untuk menjamin kerahasiaan informasi pribadi di tengah tingginya transaksi digital.

Pengalihan pengawasan ini diharapkan menciptakan standar pengawasan yang setara bagi seluruh bank, sekaligus tetap memberikan ruang inovasi bagi perbankan dalam bertransformasi menjadi bank digital penuh.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi meluncurkan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia, yang menjadi pedoman penerapan teknologi Artificial Intelligence (AI) secara bertanggung jawab di sektor perbankan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, AI kini memegang peran sentral dalam transformasi digital perbankan. Pemanfaatannya terus meluas tidak hanya pada layanan pelanggan, tetapi juga untuk pengembangan produk, penetapan harga, kepatuhan, manajemen risiko, deteksi penipuan, hingga analisis data pasar perbankan.

“Namun, penerapan AI harus diiringi manajemen risiko yang efektif serta prinsip kehati-hatian. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan,” kata Dian saat peluncuran panduan tata kelola AI di Jakarta, Selasa (28/4/2025).

Tata Kelola AI ini dirancang menyeluruh, mencakup siklus hidup AI dan siklus bisnis perbankan, serta mengacu pada praktik terbaik global seperti AI Act Uni Eropa dan panduan dari Basel Committee.

Panduan ini juga melengkapi berbagai regulasi OJK lainnya seperti Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan, POJK No. 11/2022, serta panduan ketahanan siber dan maturitas digital perbankan.

Menurut Dian, kemampuan bank dalam mengelola teknologi menjadi faktor penentu daya saing di masa depan. Oleh karena itu, bank diharapkan menyusun langkah strategis, termasuk konsolidasi, guna memperkuat daya saing dan efisiensi.(*)