BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,8 miliar untuk penyediaan makanan tambahan bagi anak-anak yang mengalami stunting.

Bupati Merangin, M. Syukur meminta seluruh anggaran tersebut dimanfaatkan secara optimal agar program penanganan stunting memberikan manfaat nyata bagi anak-anak dan keluarga yang membutuhkan.

Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penguatan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Merangin Tahun 2026 di Aula Depati Payung Bappeda, Selasa 13 Oktober 026.

Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menangani stunting.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, prevalensi stunting di Merangin pada 2026 tercatat sebesar 2,83 persen, dengan jumlah kasus mencapai 759 anak.

Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh mengatakan Dinas Kesehatan telah menyediakan makanan tambahan bagi anak-anak yang tergolong stunting.

Ia meminta seluruh pihak memastikan dukungan anggaran yang telah disiapkan pemerintah daerah benar-benar mendukung upaya penanganan di lapangan.

“Dinas Kesehatan telah menyediakan makanan tambahan untuk anak-anak yang tergolong stunting. Dan Pak Bupati sudah mengalokasikan dana ini cukup besar, kurang lebih Rp1,8 miliar. Nah, ini untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin,” ujar Khafidh dalam sambutannya.

Sementara Bupati M. Syukur menegaskan penanganan stunting tidak dapat bergantung pada satu organisasi perangkat daerah.

Pemerintah membutuhkan keterlibatan berbagai sektor agar intervensi gizi dan pendampingan keluarga berjalan secara terpadu.

Menurut Syukur, setiap anggaran harus menghasilkan manfaat langsung bagi ibu hamil, bayi, dan balita di Kabupaten Merangin.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kecamatan mengevaluasi kinerja agar pelaksanaan program berjalan efektif.

“Ini bukan masalah pemerintah daerah, tapi masalah kita bersama. Kita harus menghilangkan ego sektoral dan memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi ibu hamil, bayi, dan balita di Kabupaten Merangin,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menempatkan ketepatan sasaran sebagai salah satu perhatian utama dalam penggunaan anggaran penanganan stunting.

Pemerintah perlu memastikan makanan tambahan menjangkau anak yang membutuhkan, disertai pemantauan kondisi gizi dan pendampingan keluarga.

Selain penyerapan anggaran, hasil program juga perlu terlihat melalui perbaikan status gizi anak dan penurunan risiko stunting.

Karena itu, evaluasi berkala menjadi bagian penting untuk mengukur efektivitas intervensi yang dijalankan.

Wakil Bupati, A. Khafidh juga menyoroti luasnya cakupan wilayah administratif Merangin sebagai tantangan dalam pelaksanaan program.

Kabupaten ini memiliki 205 desa dan 10 kelurahan yang membutuhkan koordinasi agar intervensi dapat menjangkau masyarakat secara merata.

Untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan, pemerintah kabupaten meminta para camat berkoordinasi secara intensif dengan kepala puskesmas, kepolisian sektor, dan komando rayon militer di wilayah masing-masing.

Pemerintah desa dan kelurahan juga memegang peran penting.

Kepala desa dan lurah diminta mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk mendukung penanganan stunting, memperkuat fungsi Rumah Desa Sehat, serta mendampingi keluarga berisiko melalui Posyandu.

Langkah tersebut diperlukan agar penanganan tidak berhenti pada pemberian makanan tambahan, tetapi juga mencakup pemantauan tumbuh kembang anak dan pendampingan keluarga secara berkelanjutan.

Pemkab Merangin mendorong sejumlah perangkat daerah untuk menyatukan program dan tanggung jawab dalam percepatan penurunan stunting.

Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Ketahanan Pangan, serta DP3KB menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor tersebut.

Keterlibatan berbagai dinas dibutuhkan karena persoalan stunting berkaitan dengan lebih dari sekadar asupan makanan.

Kesehatan ibu dan anak, pola asuh, akses terhadap pangan bergizi, sanitasi, dan kondisi lingkungan juga memengaruhi risiko gangguan pertumbuhan.

Dengan pembagian tugas yang jelas, pemerintah daerah dapat menyelaraskan intervensi sesuai kebutuhan keluarga dan kondisi setiap wilayah.

Data rakor menyebut prevalensi stunting Merangin pada 2026 sebesar 2,83 persen dengan 759 kasus anak.

Namun, untuk membaca perkembangan penanganan secara menyeluruh, pemerintah perlu menjelaskan sumber data, periode pengukuran, serta metode pendataan yang digunakan.

Prevalensi dan jumlah kasus merupakan indikator berbeda yang perlu dibaca bersama.

Informasi mengenai jumlah balita yang menjadi dasar penghitungan, perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, dan hasil intervensi akan membantu masyarakat menilai perkembangan program secara lebih utuh.

Di tengah alokasi anggaran Rp1,8 miliar, tantangan pemerintah bukan hanya menjalankan program, melainkan memastikan setiap intervensi menjangkau sasaran dan menghasilkan perbaikan gizi yang terukur.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, Pemkab Merangin berharap upaya percepatan penurunan stunting berjalan lebih efektif.

Keberhasilan program pada akhirnya perlu tercermin dari membaiknya kondisi kesehatan anak dan berkurangnya keluarga yang menghadapi risiko stunting.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Sungai Penuh memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting melalui integrasi program lintas sektor.

Salah satu langkah yang dijalankan ialah Gerakan 3S atau Segenggam Beras, Sebutir Telur, dan Seribu Rupiah yang telah menjangkau lebih dari 500 keluarga kurang mampu.

Wali Kota Sungai Penuh, Alfin menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting Kota Sungai Penuh Tahun 2026 di Aula Kantor Wali Kota, Kamis 8 Oktober 2026.

Berdasarkan data 2025 yang dirujuk pemerintah kota dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan survei gizi, angka kemiskinan Sungai Penuh tercatat sebesar 3,23 persen, sedangkan prevalensi stunting mencapai 8 persen.

Pemerintah kota menyebut capaian tersebut turut mengantarkan Sungai Penuh meraih penghargaan peringkat pertama regional Sumatera dalam ajang penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.

Meski demikian, pemerintah daerah masih perlu menjaga konsistensi program agar capaian tersebut berlanjut dan benar-benar berdampak pada kondisi keluarga yang membutuhkan.

Alfin menjelaskan, penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting menjadi bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia di Kota Sungai Penuh.

Menurut dia, pemerintah kota terus mendorong program unggulan dan inovasi sosial untuk membantu kelompok masyarakat rentan.

Salah satunya melalui Gerakan 3S yang digagas Ketua TP PKK Kota Sungai Penuh.

“Alhamdulillah, Gerakan 3S telah kita distribusikan kepada lebih dari 500 keluarga kurang mampu yang membutuhkan, mulai dari balita stunting, balita risiko stunting, keluarga risiko stunting, balita dengan masalah gizi, ibu hamil kekurangan energi kronis hingga lansia,” ujar Alfin.

Sasaran program tersebut mencakup kelompok yang membutuhkan dukungan pangan dan perhatian gizi.

Pemerintah kota berharap bantuan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar penerima sekaligus memperkuat upaya pencegahan masalah gizi pada anak.

Namun, jangkauan bantuan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Pemerintah juga perlu memantau ketepatan penerima, kesinambungan bantuan, dan perubahan kondisi keluarga setelah memperoleh intervensi.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemkot Sungai Penuh mempertemukan unsur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP3S).

Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, yang memimpin koordinasi kedua tim tersebut, menilai kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan program.

Ia menekankan perlunya pendekatan konvergensi, yakni penyelarasan program, dukungan berbagai pihak, dan penggunaan data terpadu agar intervensi menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.

Pendekatan tersebut melibatkan pemerintah daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), BUMN, BUMD, lembaga terkait, hingga unsur masyarakat.

Akurasi data juga berperan dalam mencegah tumpang tindih bantuan dan memastikan setiap program menjawab kebutuhan penerima.

Karena itu, pembaruan data dan koordinasi antarinstansi perlu berjalan beriringan dengan pelaksanaan program di lapangan.

Alfin mengajak seluruh organisasi perangkat daerah meningkatkan koordinasi dan menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rakor tersebut juga diisi dengan penyerahan simbolis sejumlah bantuan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.

Bantuan yang diserahkan meliputi Beasiswa Juara, paket sembako Gerakan 3S, bantuan jamban bagi anak stunting, bantuan tunai 3S untuk anak stunting, serta paket sembako dari BNI dan bantuan lainnya.

Rangkaian bantuan itu menyasar kebutuhan pendidikan, pangan, dan sanitasi. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendukung lingkungan tumbuh kembang anak.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, Sekretaris Daerah Alpian, unsur Forkopimda, staf ahli dan asisten, kepala organisasi perangkat daerah, perwakilan perbankan, TP PKK, GOW, DWP, camat, BAZNAS, kepala sekolah, kepala puskesmas, kepala desa dan lurah, petugas penyuluh keluarga berencana (PLKB), serta operator SIKS-NG.

Pemkot Sungai Penuh berharap koordinasi lintas sektor dapat memperkuat efektivitas program penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.

Ke depan, keberhasilan upaya tersebut perlu terlihat bukan hanya dari angka statistik dan jumlah bantuan yang tersalurkan, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan keluarga, ketepatan sasaran program, serta penurunan risiko masalah gizi pada anak secara berkelanjutan.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Batang Hari terus memperkuat upaya pencegahan stunting di kalangan balita melalui program Pekan Gebyar Anak dan Orang Tua, atau Gerakan Ayo ke Posyandu.

Pada 2026 ini, tercatat sebanyak 1.157 balita terindikasi mengalami stunting dari total 18.373 balita yang terdata, setara 6,54 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapelitbangda) Batang Hari, Achmad Kurniadi, menyampaikan bahwa gerakan posyandu ini dilakukan secara masif pada Januari 2026.

“Seluruh balita yang datang ke posyandu menjalani pemeriksaan lengkap, termasuk penimbangan dan pengukuran badan. Program ini sekaligus menjadi upaya strategis untuk menurunkan angka stunting di daerah,” kata Kurniadi.

Gerakan Ayo ke Posyandu melibatkan 379 tenaga kesehatan dan 1.890 kader posyandu yang tersebar di 307 posyandu di 110 desa dan 14 kelurahan dalam 8 kecamatan.

Mereka memberikan pelayanan kesehatan lengkap untuk balita dan ibu hamil, mulai dari imunisasi dasar, skrining gizi, pemeriksaan TB paru, hingga pemberian makanan tambahan seperti susu dan telur.

Selain itu, Pemkab Batang Hari juga melakukan pendataan balita yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) serta pendidikan anak usia dini.

“Langkah-langkah ini dilakukan agar data stunting lebih akurat dan program penurunan stunting dapat berjalan tepat sasaran,” tambah Kurniadi.

Pemkab menegaskan bahwa program ini tidak hanya fokus pada penanganan stunting, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan posyandu, kesehatan ibu hamil, dan tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Upaya ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting di Batang Hari dalam beberapa tahun ke depan.(*)