JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah berencana memperketat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan melalui toko online atau e-commerce guna menekan kasus penipuan yang semakin marak di platform digital.

Langkah tersebut akan dilakukan melalui evaluasi terhadap regulasi yang mengatur perdagangan elektronik di Indonesia.

Pemerintah menilai aturan yang ada perlu diperbarui agar mampu mengikuti perkembangan pesat transaksi digital.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan saat ini pemerintah tengah meninjau kembali peraturan terkait perdagangan digital, termasuk kebijakan yang mengatur aktivitas e-commerce.

“Pengawasan terus kita lakukan. Saat ini kami juga sedang membenahi Permendag yang berkaitan dengan e-commerce,” ujar Budi Santoso saat ditemui di Pasar Rawasari, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Menurutnya, proses evaluasi aturan tersebut akan dilakukan bersama berbagai kementerian dan lembaga terkait serta para pelaku usaha di sektor perdagangan digital.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih efektif dalam mengawasi aktivitas jual beli online.

“Regulasinya akan kita lihat ulang dan evaluasi bersama kementerian, lembaga, serta pelaku usaha,” jelasnya.

Selain melakukan pembaruan regulasi, pemerintah juga terus memantau aktivitas perdagangan digital dan menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penipuan dalam transaksi online.

Laporan tersebut ditangani melalui mekanisme pengaduan perlindungan konsumen yang dikelola pemerintah.

Dengan sistem tersebut, masyarakat dapat melaporkan kasus penipuan yang terjadi dalam transaksi e-commerce.

Pemerintah berharap langkah pengetatan pengawasan ini dapat meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih aman dan transparan.

Dengan regulasi yang lebih kuat serta pengawasan yang lebih ketat, kasus penipuan dalam transaksi online diharapkan dapat ditekan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan digital tetap terjaga.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memberlakukan kebijakan baru terkait registrasi kartu SIM dengan penerapan prinsip mengenal pelanggan atau know your customer (KYC) yang lebih ketat.

Dalam aturan ini, pemerintah mewajibkan penggunaan teknologi biometrik berupa pengenalan wajah serta membatasi jumlah nomor seluler yang dapat didaftarkan dalam satu identitas.

Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah strategis untuk menekan maraknya kejahatan digital yang memanfaatkan nomor seluler tidak valid.

Berbagai tindak kriminal seperti penipuan daring, penyebaran spam, hingga penyalahgunaan data pribadi kerap melibatkan kartu SIM yang diregistrasi menggunakan identitas palsu atau disalahgunakan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa proses registrasi pelanggan jasa telekomunikasi ke depan harus dilakukan secara lebih akurat dan bertanggung jawab dengan memanfaatkan teknologi terkini.

“Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi wajib dilakukan dengan prinsip mengenal pelanggan atau KYC yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk penggunaan teknologi biometrik pengenalan wajah untuk memastikan identitas pelanggan yang sah dan berhak,” ujar Meutya Hafid dalam keterangan resmi, Jumat (23/1/2026).

Selain verifikasi biometrik, Komdigi juga menetapkan pembatasan jumlah kartu SIM yang dapat dimiliki oleh satu Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Aturan ini bertujuan untuk menutup celah praktik jual-beli kartu SIM ilegal yang selama ini menjadi sarana berbagai kejahatan digital.

Menurut Komdigi, pembatasan tersebut akan membantu menciptakan ekosistem layanan telekomunikasi yang lebih tertib dan aman, sekaligus memudahkan penelusuran jika terjadi pelanggaran hukum yang melibatkan nomor seluler.

Penerapan kebijakan registrasi SIM berbasis KYC ketat ini akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan seluruh operator seluler di Indonesia.

Komdigi juga memastikan bahwa pelaksanaan aturan tetap mengedepankan perlindungan data pribadi pelanggan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan keamanan ruang digital nasional serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat sebagai pengguna layanan telekomunikasi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejumlah pihak dilaporkan menerima pesan WhatsApp mencurigakan dari seseorang yang mengatasnamakan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Jambi, Irwansyah.

Pesan tersebut diduga merupakan upaya penipuan dengan menggunakan identitas palsu.

Modus ini terungkap setelah beberapa penerima pesan melakukan konfirmasi langsung kepada pengurus PWI Kota Jambi.

Dari hasil klarifikasi tersebut, dipastikan bahwa akun WhatsApp yang digunakan pelaku bukan milik Irwansyah.

Berdasarkan tangkapan layar percakapan yang beredar, pelaku menggunakan nama dan foto profil Irwansyah serta nomor WhatsApp +62 821 1393 3385.

Dalam pesannya, pelaku juga menyisipkan istilah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan pengelolaan aset untuk menimbulkan kesan resmi dan meyakinkan.

Menanggapi hal itu, Ketua PWI Kota Jambi, Irwansyah, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menggunakan nomor tersebut untuk berkomunikasi dengan pihak mana pun.

Ia meminta masyarakat untuk waspada terhadap segala bentuk pesan yang mengatasnamakan dirinya.

“Hati-hati jika ada yang menghubungi menggunakan nama dan foto saya. Saya pastikan itu bukan saya,” tegas Irwansyah.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya maupun organisasi PWI Kota Jambi tidak pernah meminta uang dalam bentuk apa pun melalui pesan singkat atau panggilan pribadi.

Menurutnya, permintaan uang dengan mengatasnamakan dirinya merupakan tindakan penipuan.

“Jika ada yang meminta sejumlah uang mengatasnamakan saya atau PWI, jangan ditanggapi. Itu jelas penipuan,” ujarnya.

Irwansyah mengimbau masyarakat, khususnya mitra kerja dan instansi pemerintahan, agar selalu melakukan konfirmasi langsung jika menerima pesan atau panggilan yang mencurigakan.

Ia juga meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan modus serupa agar tidak ada korban lain.

PWI Kota Jambi menegaskan komitmennya untuk melindungi nama baik organisasi dan mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap penyalahgunaan identitas di media sosial dan aplikasi pesan instan.(*)

Jakarta, Sepucukjambi.id – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap berbagai modus penipuan keuangan yang marak menjelang Idulfitri 1446 H. Sepanjang Januari hingga Februari 2025, Satgas PASTI telah memblokir 508 entitas pinjaman online ilegal dan 28 konten pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat.

Dalam upaya melindungi masyarakat, Satgas PASTI menyoroti beberapa modus penipuan yang kerap terjadi selama bulan Ramadan, antara lain pinjaman online ilegal, investasi bodong, phising, impersonation (penyalahgunaan identitas lembaga berizin), serta tawaran kerja paruh waktu palsu.

Masyarakat diminta untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran pinjaman atau investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Selain itu, masyarakat diimbau untuk selalu mengecek legalitas penyedia layanan keuangan sebelum melakukan transaksi.

Sejak 2017 hingga 13 Maret 2025, Satgas PASTI telah menghentikan 12.721 entitas keuangan ilegal, yang terdiri dari:

• 1.737 entitas investasi ilegal,
• 10.733 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan
• 251 entitas gadai ilegal.

Satgas PASTI juga menyoroti maraknya kembali investasi ilegal World Pay One (WPONE) di beberapa wilayah seperti Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Entitas ini telah dinyatakan ilegal sejak 24 Januari 2025, namun masih beroperasi di bawah berbagai skema yang menipu masyarakat.

Selain itu, 1.092 nomor debt collector terkait pinjaman online ilegal telah diajukan untuk pemblokiran oleh Satgas PASTI kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI, menyusul laporan ancaman dan intimidasi terhadap peminjam.

Sebagai langkah lanjutan, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah didirikan untuk menangani kasus penipuan keuangan secara lebih efektif. Sejak beroperasi pada 22 November 2024 hingga 12 Maret 2025, IASC telah menerima 67.866 laporan dengan total kerugian mencapai Rp1,2 triliun, dan berhasil memblokir dana sebesar Rp129,1 miliar dari rekening terkait penipuan.

Bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan, laporan dapat disampaikan melalui website IASC di http://iasc.ojk.go.id atau menghubungi Kontak OJK di nomor 157, WhatsApp (081 157 157 157), serta email konsumen@ojk.go.id atau satgaspasti@ojk.go.id. (*)