PEKANBARU, SEPUCUKJAMBI.ID  – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., bersama Wakil Wali Kota Diza.

Salah satu langkah strategis dilakukan melalui kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Pekanbaru, Sabtu (17/01/2026), guna bertukar gagasan dan praktik terbaik antar daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Maulana bersama jajaran pejabat Pemkot Jambi disambut langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, H. Agung Nugroho, S.E., M.M., di Rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru.

Pertemuan itu dimanfaatkan untuk diskusi mendalam terkait pengelolaan pemerintahan, pelayanan publik, hingga strategi peningkatan pendapatan daerah.

Maulana menyampaikan bahwa kunjungan ini memberikan banyak referensi yang relevan untuk diterapkan di Kota Jambi, terutama dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan terkecil.

Menurutnya, persoalan sampah menjadi salah satu fokus utama Pemkot Jambi ke depan.

“Tahun ini Pemkot Jambi akan menerapkan Program Kampung Bahagia di seluruh RT. Salah satu prioritasnya adalah pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, Kota Pekanbaru telah menjalankan sistem pengelolaan sampah melalui program Lembaga Pengelola Sampah (LPS).

Di mana setiap rumah tangga memiliki tanggung jawab terhadap sampahnya masing-masing. Pola ini dinilai sejalan dengan konsep Kampung Bahagia yang akan diterapkan di Jambi.

“Pengangkutan dilakukan dari rumah ke rumah sehingga tidak ada lagi TPS liar. Selain lebih tertata, sampah juga bisa memiliki nilai ekonomi,” jelasnya.

Tak hanya membahas persoalan persampahan, kunjungan kerja ini juga menghasilkan kerja sama strategis di bidang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemkot Jambi, kata Maulana, akan mendapatkan hibah sistem perizinan bangunan berbasis aplikasi dari Pemkot Pekanbaru.

“Sistem perizinan ini memungkinkan proses Perizinan Pembangunan Gedung diselesaikan hanya dalam waktu dua jam. Aplikasinya akan diberikan secara gratis dan direplikasi di Kota Jambi, dengan harapan mampu mendorong peningkatan PAD,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut positif kunjungan Pemkot Jambi dan menyatakan ketertarikannya untuk melakukan kunjungan balasan.

Ia menilai banyak program Pemkot Jambi yang sejalan dan bisa saling dipelajari.

“Dari diskusi yang berlangsung, banyak hal yang justru ingin kami pelajari dari Kota Jambi, baik soal tata kelola pemerintahan, peningkatan PAD, hingga pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis,” singkat Agung.

Kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi antar pemerintah daerah serta mempercepat lahirnya kebijakan inovatif yang berdampak langsung bagi masyarakat.(*)

BANDAR LAMPUNG, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan APEKSI OUTLOOK 2025 di Kota Bandar Lampung pada 19–21 Desember 2025, yang mengusung tema “2026 Kota Kita Bisa Apa”.

Pernyataan ini disampaikannya saat puncak rangkaian acara pada Sabtu malam (20/12/2025).

“Kota Bandar Lampung luar biasa. Pertumbuhan dan perkembangan kotanya sangat baik, dipimpin oleh Ibu Wali Kota yang dekat dengan masyarakat,” ujar Maulana.

Menurutnya, APEKSI OUTLOOK bukan sekadar forum diskusi bagi wali kota se-Indonesia, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi kota tuan rumah, terutama pada sektor UMKM, penginapan, dan pariwisata.

“Selama saya di sini, banyak hal yang saya nikmati, mulai kuliner seperti bakso, nasi uduk, hingga snack khas Bandar Lampung. Fasilitas umum seperti JPO Siger Mineal dan Masjid Agung Al-Furqon juga sangat mengesankan,” tambahnya.

Maulana berharap forum ini meningkatkan keakraban dan komunikasi antar kepala daerah, khususnya dalam Komisariat Wilayah II Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Ia menekankan pentingnya memanfaatkan infrastruktur seperti Tol Sumatera untuk memperkuat kerja sama dan belajar praktik baik antar kota dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengacu pada tema “2026 Kota Kita Bisa Apa”, Ketua Komwil II APEKSI ini juga menekankan semangat gotong royong dalam pembangunan daerah dengan melibatkan masyarakat sebagai garda terdepan.

Ia mencontohkan program Kampung Bahagia di Kota Jambi, yang melibatkan warga secara langsung dalam pembangunan dan pelestarian lingkungan.

“Banyak hal yang bisa dipelajari dari Bandar Lampung. Kita harus saling bekerja sama dan belajar dari praktik terbaik setiap kota,” tuturnya.

Maulana menutup sambutannya dengan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva, atas sambutan luar biasa selama forum berlangsung.(*)

BANDAR LAMPUNG, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil II) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), menghadiri APEKSI Outlook 2025 di Kota Bandar Lampung, Sabtu (20/12/2025).

Forum nasional yang diikuti wali kota se-Indonesia ini mengangkat tema “2026 Kita Bisa Apa” dan berlangsung selama tiga hari, mulai 19–21 Desember 2025, dengan puncak kegiatan pada Sabtu sore hingga malam.

Dalam forum tersebut, para wali kota, termasuk Maulana, menyampaikan orasi akhir tahun, membahas kinerja sepanjang 2025 sekaligus menyongsong tantangan tahun 2026.

Maulana menekankan pentingnya forum APEKSI Outlook sebagai sarana refleksi kinerja dan berbagi praktik baik antar kota.

Ia menyebut, forum ini membantu kepala daerah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fiskal, perubahan iklim, bencana alam, hingga dinamika geopolitik.

“Melalui APEKSI, tantangan bisa diubah menjadi peluang lewat kolaborasi antar daerah. Salah satunya, saling belajar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan,” ujar Maulana dalam orasinya.

Wali Kota Jambi juga menyoroti isu pelayanan publik yang menuntut kecepatan, transparansi, dan responsivitas.

Ia menyatakan keterbatasan fiskal dan sumber daya bisa menjadi momentum inovasi, terutama melalui digitalisasi layanan publik yang dapat meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, serta kepercayaan masyarakat.

Selain itu, Maulana membagikan contoh praktik baik Kota Jambi dalam penanganan persampahan dan banjir melalui kolaborasi pemerintah daerah, provinsi, pusat, dan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya memperkuat upaya kolaboratif tersebut di tahun 2026.

Rangkaian kegiatan APEKSI Outlook 2025 mencakup Mayors Talk, Sarasehan Istri Wali Kota, Pidato Akhir Tahun, Begawi Jejama Warga dan UMKM, serta Solidaritas Musibah Sumatera.

Acara ini menjadi pesan kunci APEKSI kepada publik terkait tantangan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang akan dihadapi kota-kota Indonesia pada tahun 2026.

Menutup orasinya, Maulana mengajak seluruh wali kota untuk menjadikan akhir 2025 sebagai momentum refleksi dan menyongsong 2026 dengan semangat kolaborasi dan inovasi.

“Mari kita tutup tahun 2025 dengan refleksi dan menyambut 2026 dengan keberpihakan pada rakyat. APEKSI Kita Bisa, karena Kita Bersama,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembentukan Tim Pemeriksa Pajak oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, yang resmi mulai aktif sejak awal tahun 2025.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap penerapan sistem self-assessment—di mana wajib pajak melaporkan dan menghitung pajak secara mandiri.

Meski memberi kemudahan, sistem ini dinilai rawan ketidakpatuhan dan manipulasi data.

“Tim ini dibentuk untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak secara benar,” ujar Nico Kristian Mendrofa, S.STP, Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan BPPRD Kota Jambi, saat ditemui di kantornya, Kamis (7/8/2025).

Tim Pemeriksa Pajak akan menyasar sektor-sektor strategis yang menjadi tulang punggung pajak daerah, seperti restoran, hotel, dan usaha perparkiran.

Tim ini terdiri dari lima petugas pilihan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) pemeriksaan pajak sepanjang tahun 2024.

BPPRD menargetkan memeriksa setidaknya 60 wajib pajak hingga akhir 2025, dari total sekitar 8.000 wajib pajak aktif di Kota Jambi.

Pemeriksaan dilakukan secara acak namun berdasarkan analisis data dan metode berbasis risiko.

Fokus utama adalah pada wajib pajak yang terindikasi menyimpang atau memiliki ketidaksesuaian data antara omset dan laporan pajak.

Salah satu alat utama yang digunakan BPPRD dalam pengawasan adalah tapping box, yang merekam transaksi secara real time.

Jika terdapat perbedaan mencolok antara data tapping box dan jumlah pajak yang dilaporkan, maka akan dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Prosedur dimulai dari pemanggilan wajib pajak ke kantor BPPRD untuk membawa dokumen keuangan, dilanjutkan dengan analisis administratif, serta kunjungan langsung ke lokasi usaha.

Jika ditemukan kekurangan bayar, BPPRD akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Apabila wajib pajak tidak kooperatif, BPPRD siap menggandeng Kejaksaan untuk proses penagihan, sesuai perjanjian kerja sama yang telah dijalin.

Kehadiran Tim Pemeriksa Pajak ini tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga untuk menciptakan keadilan fiskal antar pelaku usaha di Kota Jambi.

“Banyak yang sudah patuh, tapi ada juga yang belum. Melalui pemeriksaan ini, kita ingin semua pelaku usaha berada di level yang sama dalam memenuhi kewajiban pajak,” jelas Nico.

Lebih dari sekadar penagihan, pembentukan tim ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Jambi dalam membangun budaya taat pajak demi kemajuan dan keberlanjutan pembangunan daerah.

“Ini bukan soal menagih semata, tapi bagaimana kita bersama-sama membangun Kota Jambi yang lebih baik melalui kepatuhan pajak,” tutup Nico.(*)