Diza Aljosha: Keterbukaan Informasi Bukan Sekadar Publikasi, Pemerintah Harus Pastikan Pesan Sampai ke Masyarakat

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya dengan menyediakan data, mengunggah kegiatan, atau menyampaikan pengumuman resmi.

Pemerintah harus memastikan setiap informasi benar-benar menjangkau masyarakat, relevan dengan kebutuhan mereka, serta mampu menarik perhatian dan mudah dipahami.

Penegasan tersebut disampaikan Diza saat memaparkan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi, Rabu 4 November 2026.

Menurut Diza, tantangan pemerintah saat ini bukan hanya memastikan ketersediaan informasi, tetapi juga mengatasi kesenjangan antara informasi yang disampaikan dan informasi yang benar-benar diterima masyarakat.

Sebab, banyak informasi mengenai program, kebijakan, hingga bantuan pemerintah yang berpotensi tidak diketahui warga akibat keterbatasan jangkauan dan kurang tepatnya strategi distribusi informasi.

“Keterbukaan informasi publik tidak semata-mata dilakukan ketika pemerintah menghadapi momentum tertentu atau berhubungan dengan media. Lebih dari itu, penyampaian informasi kepada masyarakat harus menjadi bagian dari pelaksanaan pemerintahan sehari-hari,” tegas Diza.

Ia menilai, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola masyarakat dalam mengakses informasi.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah menyesuaikan cara berkomunikasi agar pesan yang disampaikan tidak hanya tersedia, tetapi juga sampai kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Diza juga menekankan pentingnya mengukur efektivitas komunikasi publik.

Menurutnya, informasi yang akurat belum tentu memberikan dampak apabila masyarakat tidak mengetahui keberadaannya, tidak tertarik mengaksesnya, atau kesulitan memahami isi pesan.

“Informasi yang akurat memang penting, tetapi bagaimana informasi tersebut bisa menarik perhatian masyarakat sehingga mau melihat dan memahaminya juga menjadi tantangan tersendiri,” jelasnya.

Karena itu, Pemkot Jambi perlu memperhatikan jangkauan informasi atau reach, jumlah penonton atau viewers, serta tingkat interaksi atau engagement dalam mengembangkan komunikasi melalui platform digital.

Bagi Diza, indikator tersebut bukan sekadar angka statistik media sosial.

Lebih dari itu, data jangkauan dan interaksi dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui apakah informasi pemerintah sudah menjangkau masyarakat secara efektif.

Pemerintah juga perlu memilih saluran komunikasi berdasarkan karakteristik penerima informasi.

Dengan strategi tersebut, informasi mengenai program pembangunan, pelayanan publik, maupun bantuan pemerintah dapat menjangkau kelompok masyarakat secara lebih tepat.

Dalam pemaparan tersebut, Diza turut menjelaskan berbagai upaya Pemkot Jambi sepanjang 2025 dan 2026 dalam memperkuat keterbukaan informasi publik.

Ia berharap penilaian KI Provinsi Jambi tidak hanya menjadi pengukuran administratif, tetapi juga menghasilkan evaluasi dan masukan yang dapat memperbaiki kualitas pelayanan informasi ke depan.

“Kami memaparkan berbagai hal yang telah dilakukan selama 2025 dan 2026. Kami berharap melalui penilaian ini, tim dapat memberikan masukan dan kritik agar upaya keterbukaan informasi di Kota Jambi terus berkembang dan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KI Provinsi Jambi, Ahmad Taufiq Helmi, menjelaskan bahwa penilaian keterbukaan informasi publik merupakan evaluasi rutin untuk mengukur komitmen badan publik dalam menjalankan prinsip transparansi dan memenuhi hak masyarakat atas informasi.

Menurutnya, evaluasi berkelanjutan penting untuk melihat perkembangan sekaligus konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban keterbukaan informasi.

Ia juga mengapresiasi komitmen Pemkot Jambi dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Melalui evaluasi tersebut, Pemkot Jambi diharapkan tidak hanya mampu memenuhi indikator penilaian, tetapi juga memperkuat kualitas komunikasi pemerintahan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sebab, ukuran keberhasilan keterbukaan informasi pada akhirnya bukan semata-mata seberapa banyak informasi yang pemerintah publikasikan, melainkan seberapa jauh masyarakat mengetahui, memahami, dan memanfaatkan informasi tersebut.(*)