JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah daerah di Provinsi Jambi resmi memperkuat langkah strategis dalam penanganan sampah melalui penandatanganan kerja sama Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy, Sabtu malam (11/04/2026).

Program ini melibatkan Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Jambi, serta Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sebagai bagian dari upaya jangka panjang mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa sistem pengelolaan sampah tidak lagi bisa dilakukan secara konvensional.

Menurutnya, diperlukan inovasi berbasis teknologi agar sampah memiliki nilai tambah sebagai sumber energi listrik.

“Persoalan sampah harus kita ubah pendekatannya. Dengan teknologi, sampah tidak hanya dibuang, tetapi bisa menjadi energi yang bermanfaat,” ujar Al Haris.

Ia juga mengakui bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.

Sejumlah program edukasi telah dilakukan, termasuk pelibatan pelajar dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran lingkungan.

Namun demikian, tingkat kesadaran masyarakat masih bervariasi. Karena itu, kerja sama lintas daerah ini diharapkan menjadi solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Jambi juga menyatakan kesiapan untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Jambi bahkan diproyeksikan sebagai salah satu daerah penyangga energi untuk sistem kelistrikan Sumatera.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menilai bahwa persoalan sampah kini telah menjadi isu serius di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Ia menyebutkan, volume sampah di Jambi mencapai sekitar 2.000 ton per hari, lebih rendah dibandingkan Jakarta dan Jawa Barat, namun tetap membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih modern dan terintegrasi.

“Pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan narasi bahwa sampah adalah berkah, tanpa sistem yang benar,” ujarnya.

Dari sisi daerah, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup menyatakan dukungan penuh terhadap program ini.

PSEL diharapkan dapat mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA), menekan pencemaran lingkungan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Masyarakat diharapkan mulai memilah sampah dari sumbernya menjadi organik, anorganik, dan residu.

Selain itu, DPRD juga memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan ini melalui fungsi regulasi, penganggaran, dan pengawasan, termasuk penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta,” kata perwakilan DLH Muaro Jambi.

Dengan dimulainya kerja sama ini, Jambi memasuki babak baru transformasi pengelolaan sampah menuju sistem modern yang tidak hanya mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga menghasilkan energi berkelanjutan bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung percepatan pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy di wilayah Jambi Raya.

Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, menegaskan bahwa Pemprov Jambi siap menindaklanjuti seluruh kebutuhan teknis, termasuk penyediaan lahan sebagai salah satu syarat utama pembangunan fasilitas tersebut.

Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik di Jambi Raya yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Jambi, serta sejumlah pemerintah kabupaten seperti Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur.

Kegiatan berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Sabtu (11/04/2026) malam.

Penandatanganan kerja sama tersebut turut disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan proyek strategis nasional pengelolaan sampah berbasis energi.

Dalam arahannya, Menteri LH menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang merupakan bagian dari kebijakan nasional.

Ia menjelaskan bahwa program PSEL ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025, yang mengatur pengolahan sampah perkotaan menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan, dengan syarat minimal timbunan sampah mencapai 1.000 ton per hari.

“Terima kasih atas komitmen daerah di Jambi yang cepat merespons arahan Presiden untuk percepatan pengelolaan sampah menjadi energi,” ujar Menteri LH.

Ia menambahkan, proyek ini akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan saat ini tengah disiapkan untuk masuk tahap lelang, meski prosesnya diperkirakan membutuhkan waktu beberapa tahun.

Sementara itu, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa proyek PSEL merupakan langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di wilayah Jambi Raya.

Menurutnya, sistem pengelolaan sampah konvensional sudah tidak lagi memadai sehingga diperlukan transformasi menuju pengelolaan modern berbasis teknologi dan ramah lingkungan.

“Pemprov Jambi siap mendukung penuh program pemerintah pusat dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Ini solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat,” ujar Al Haris.

Ia juga menekankan bahwa sampah tidak lagi harus dipandang sebagai limbah, tetapi sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan energi dan mendukung ekonomi berkelanjutan.

Dengan adanya kerja sama ini, Pemprov Jambi berharap proyek PSEL dapat segera direalisasikan sehingga mampu mengurangi volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus menciptakan sumber energi baru bagi masyarakat.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin mengambil langkah tegas untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Bangko.

Bupati Merangin, M. Syukur, menyatakan akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sampah sekaligus mengaktifkan kembali sanksi dalam Perda Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Langkah ini diumumkan saat rapat koordinasi dengan Camat Bangko, Lurah Pematang Kandis, serta puluhan Ketua RT dan RW di Kantor Lurah Pematang Kandis, Senin (06/04).

Bupati menegaskan, penegakan hukum melalui Perda tidak bisa lagi ditunda. Warga yang terbukti membuang sampah sembarangan atau melanggar jadwal pembuangan (19.00 – 05.00 WIB) akan dikenakan sanksi berat.

“Perda itu memang mau tidak mau harus dijalankan. Bagi pelanggar, dikenakan ancaman kurungan 3 bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000,” tegas M. Syukur.

Untuk memastikan aturan berjalan efektif, Satgas Sampah akan bekerja sama dengan pengurus RT dan RW memantau titik-titik rawan pembuangan sampah ilegal

Bupati juga meluncurkan skema “Sayembara Laporan”, memberikan hadiah bagi warga yang berhasil mendokumentasikan pelanggaran.

Selain denda, sanksi sosial berupa publikasi identitas pelanggar di media sosial juga diterapkan untuk memberikan efek jera.

Bupati Syukur menyoroti adanya pihak tertentu yang sengaja merusak fasilitas publik demi menciptakan citra negatif pemerintah.

Ia menekankan Satgas diperlukan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban kota.

Di akhir rapat, Bupati meminta dukungan penuh seluruh elemen masyarakat, terutama Ketua RT, untuk menjadi pengawas sekaligus edukator di wilayah masing-masing agar Kota Bangko kembali bersih dan asri.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang digelar Senin (06/04/2026) terkait Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 berlangsung khidmat dan lancar.

Meskipun diwarnai banyak masukan dari setiap fraksi, jalannya sidang tetap tertib dan produktif.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengatakan masukan yang diberikan merupakan bentuk perhatian dan kecintaan fraksi terhadap kemajuan Kota Jambi.

“Semua saran yang disampaikan bersifat konstruktif. Kami ingin perbaikan dilakukan secara nyata tanpa menyudutkan pihak manapun. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Jambi untuk mewujudkan Kota Jambi Bahagia,” ujar Kemas.

Kemas menambahkan, isu strategis yang menjadi sorotan antara lain tata kelola banjir, pengelolaan aset daerah, dan masalah lingkungan hidup, terutama pengelolaan sampah.

Menurutnya, informasi yang disampaikan fraksi sangat cepat, akurat, dan dapat dijadikan dasar langkah pemerintah.

“Masalah sampah menjadi perhatian utama. Ke depan, Komisi III DPRD bersama Dinas Lingkungan Hidup akan membahas teknis pengelolaan sampah, termasuk operasional kendaraan dan dukungan anggaran. Ini bagian dari upaya pemerintah mengurai masalah secara efektif, bukan sekadar menyesuaikan keadaan,” jelasnya.

Selain itu, Kemas menegaskan pentingnya kolaborasi DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola kota yang lebih baik.

“Semua masukan ini menjadi arahan bagi pemerintah untuk mengambil langkah konkret demi kesejahteraan masyarakat. Dengan komunikasi dan sinergi yang baik, Kota Jambi akan terus berkembang menjadi kota yang nyaman dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Rapat paripurna kali ini menekankan bahwa kritik dan saran fraksi bukanlah sekadar formalitas, tetapi bagian dari proses pengawasan yang membangun.

Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil pemerintah kota diharapkan lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi warga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr. Maulana, menegaskan pentingnya kerja sama erat antara pemerintah dan warga dalam menangani isu sampah dan banjir di Kota Jambi.

Pernyataan tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPRD Kota Jambi membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (06/04/2026).

Dalam rapat, Maulana menyampaikan apresiasi atas perhatian legislatif terhadap capaian pembangunan, khususnya penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

Meski begitu, persoalan lingkungan menjadi sorotan utama, terutama meningkatnya volume sampah dan risiko banjir di musim hujan.

“Volume sampah, terutama dari kemasan sekali pakai, terus naik. Sistem pengelolaan sampah harus terintegrasi dari rumah tangga hingga TPA,” ujar Maulana.

Ia menambahkan bahwa program Kampung Bahagia, bentor sampah, serta penguatan depo sampah menjadi strategi kunci Pemkot Jambi dalam menata lingkungan.

Wali Kota juga menyoroti penanganan banjir yang memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

Menurutnya, komunikasi yang baik dan partisipasi warga menjadi faktor penentu keberhasilan program.

“Sampah adalah tanggung jawab bersama. Kesadaran masyarakat sangat menentukan keberhasilan penataan lingkungan dan pencegahan banjir,” tegas Maulana.

Pemkot Jambi akan memperkuat penegakan Peraturan Daerah terkait kebersihan secara bertahap setelah sosialisasi masif, memastikan masyarakat disiplin membuang sampah pada tempatnya.

Strategi ini diharapkan menjadikan Kota Jambi bersih, nyaman, dan aman dari banjir, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warganya secara menyeluruh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., memperkuat kerja sama dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jambi, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Senin (30/03/2026) di Aula BPBPK Jambi.

Pertemuan ini menghadirkan Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabag Prokopim, dan jajaran Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Rombongan diterima hangat oleh Kepala Balai BPBPK Jambi Muhammad Rusli, S.T., M.D.M., Kepala Satker Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Jambi Yusrizal, S.T., M.T., serta Kasi Pelaksanaan II/PPK Perencanaan Adrial Munis, S.T., M.T.

Dalam diskusi, Wali Kota Alfin memaparkan sejumlah program strategis yang menjadi prioritas, antara lain percepatan pembangunan IPA Hamparan Rawang untuk meningkatkan layanan air bersih, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) RKE, serta pengajuan dukungan alat berat berupa beckoloader untuk mendukung operasional Dinas Lingkungan Hidup.

“Kami mendorong percepatan IPA Hamparan Rawang agar layanan air minum masyarakat meningkat, TPST RKE sebagai solusi pengelolaan sampah terpadu, dan dukungan alat berat untuk memperkuat operasional Dinas Lingkungan Hidup,” jelas Wali Kota Alfin.

BPBPK Jambi menyambut baik usulan tersebut dan memastikan tindak lanjut program sesuai mekanisme Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah daerah dan pusat, mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Sungai Penuh.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Tanjung Jabung Barat kini mulai menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan sampah.

Setelah sempat masuk kategori darurat, daerah ini berhasil keluar dari status tersebut dan kini memasuki tahap pengawasan.

Hal itu ditegaskan langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat, saat melakukan peninjauan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Lubuk Terentang di Kecamatan Betara, Kamis (26/03/2026).

Menurutnya, persoalan sampah merupakan isu krusial yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat jika tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan.

“Dulu kita masuk kategori darurat sampah. Alhamdulillah, sekarang sudah keluar dari status itu dan masuk tahap pengawasan. Ini hasil kerja keras bersama,” ujar Anwar Sadat.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati meninjau langsung sistem pengelolaan sampah yang kini dilakukan lebih terstruktur.

Salah satu metode yang diterapkan adalah meratakan sampah terlebih dahulu sebelum ditimbun dengan tanah, sebagai bagian dari upaya pengelolaan yang lebih ramah lingkungan.

Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam transformasi sistem pengelolaan sampah di Tanjab Barat agar lebih modern dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah daerah juga mulai memperkuat fasilitas pendukung, termasuk penyediaan alat pemisah sampah, khususnya untuk jenis plastik, guna mendukung proses daur ulang.

Ke depan, Pemkab Tanjung Jabung Barat menargetkan peningkatan status menjadi daerah kategori pembinaan, yakni wilayah yang mampu mengelola dan mendaur ulang sampah secara mandiri.

“Kita ingin naik ke tahap pembinaan. Artinya, kita tidak hanya mengelola, tapi juga mampu mendaur ulang sampah secara mandiri,” tambahnya.

Bupati juga mengapresiasi kondisi kebersihan di Kuala Tungkal selama perayaan Idulfitri yang dinilai semakin baik.

Ia menyebut tidak lagi ditemukan tumpukan sampah yang berserakan seperti sebelumnya.

Peninjauan ke TPA ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Bupati, setelah sebelumnya memantau arus balik gratis di Pelabuhan Pelindo Marina serta infrastruktur jalan dan jembatan menuju pelabuhan Roro.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat optimistis dapat mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, modern, dan ramah lingkungan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi bergerak cepat mengatasi permasalahan sampah yang menumpuk di kawasan Terminal Alam Barajo.

Dalam penanganan tersebut, DLH menurunkan puluhan armada untuk melakukan pengangkutan sampah secara intensif.

Sebanyak 15 unit dump truck dan 2 unit truk pendorong (truk pusu) dikerahkan guna mengangkut puluhan ton sampah yang menumpuk di kawasan tersebut.

Seluruh sampah kemudian dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kota Jambi, Parmono, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mengurangi dampak pencemaran di area publik.

“Kami langsung melakukan penanganan dengan menurunkan armada secara maksimal untuk mengangkut sampah yang menumpuk di kawasan Terminal Alam Barajo. Sampah-sampah tersebut kemudian kami bawa ke TPA Talang Gulo untuk dikelola lebih lanjut,” ujarnya.

Parmono juga menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah, termasuk melakukan pemantauan di titik-titik rawan penumpukan sampah agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Ia mengimbau kepada masyarakat agar turut berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, serta memanfaatkan fasilitas pengelolaan sampah yang telah disediakan.

“Kesadaran masyarakat sangat penting dalam mendukung kebersihan kota. Kami berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat,” tambahnya.

Dengan penanganan cepat ini, DLH Kota Jambi berharap kondisi di kawasan Terminal Alam Barajo dapat kembali bersih dan aktivitas masyarakat di sekitar area tersebut dapat berjalan dengan lebih nyaman dan tertib.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya serius Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam membenahi persoalan sampah mulai menunjukkan hasil.

Pemerintah pusat melalui Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan komitmen memberikan bantuan sarana dan prasarana guna memperkuat sistem pengelolaan persampahan di Kota Sungai Penuh.

Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan resmi di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, memaparkan secara rinci kondisi pengelolaan sampah di daerahnya, termasuk tantangan teknis, keterbatasan armada, serta kebutuhan mendesak untuk modernisasi fasilitas.

Hasilnya, pemerintah pusat merespons positif dan menyatakan kesiapan membantu dengan pengadaan alat berat berupa ekskavator dan mesin press sampah.

Bantuan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengolahan serta menekan volume sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

“Alhamdulillah, Pak Menteri sudah menyatakan kesediaan membantu. Insya Allah realisasi bantuan dimulai Maret 2026,” ujar Alfin usai pertemuan.

Tak hanya bantuan fisik, Kota Sungai Penuh juga diproyeksikan menjadi salah satu pilot project penanganan sampah di wilayah Sumatera.

Status tersebut menjadi sinyal bahwa langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah kota dinilai progresif dan berpotensi menjadi model bagi daerah lain.

Menurut Alfin, dukungan ini akan memperkuat kapasitas daerah, mulai dari optimalisasi pengangkutan, peningkatan fasilitas TPST, hingga penerapan teknologi mekanisasi yang lebih modern dan terintegrasi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Anggota DPR RI Dapil Jambi, Rocky Chandra, yang turut memfasilitasi pertemuan sehingga komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat berjalan lancar.

Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kota Sungai Penuh menargetkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat citra kota sebagai daerah yang peduli terhadap kebersihan dan lingkungan hidup.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Tumpukan sampah terlihat menggunung di jalan lingkungan kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Ironisnya, lokasi tersebut berada tidak jauh dari simpang rumah dinas Wakil Bupati serta kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.

Pantauan di lapangan, sampah rumah tangga bercampur plastik, kardus, dan sisa makanan berserakan di tepi jalan.

Beberapa kantong plastik tampak robek hingga isinya meluber ke badan jalan.

Kondisi itu diperparah dengan munculnya lalat yang mengerubungi tumpukan sampah.

Air lindi terlihat mengalir tipis di sekitar lokasi, menambah kesan kumuh di kawasan yang seharusnya menjadi representasi kebersihan lingkungan pemerintahan.

Bau menyengat sudah tercium beberapa meter sebelum mencapai titik tumpukan.

Sejumlah pengendara yang melintas tampak menutup hidung atau mempercepat laju kendaraan saat melewati area tersebut.

“Baunya menyengat sekali. Kalau lewat harus tutup hidung,” ujar Amrizal, salah satu pengendara sepeda motor yang rutin melintasi kawasan itu, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut sangat disayangkan karena terjadi di kawasan perkantoran pemerintah.

Ia menilai area tersebut semestinya menjadi contoh dalam hal penataan dan kebersihan lingkungan.

“Ini kawasan kantor. Harusnya lebih tertata dan bersih,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum terlihat adanya aktivitas pembersihan di lokasi.

Keberadaan sampah yang menumpuk itu dinilai mengganggu kenyamanan pengguna jalan sekaligus mencoreng citra kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.(*)