JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi bergerak cepat mengatasi permasalahan sampah yang menumpuk di kawasan Terminal Alam Barajo.

Dalam penanganan tersebut, DLH menurunkan puluhan armada untuk melakukan pengangkutan sampah secara intensif.

Sebanyak 15 unit dump truck dan 2 unit truk pendorong (truk pusu) dikerahkan guna mengangkut puluhan ton sampah yang menumpuk di kawasan tersebut.

Seluruh sampah kemudian dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kota Jambi, Parmono, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mengurangi dampak pencemaran di area publik.

“Kami langsung melakukan penanganan dengan menurunkan armada secara maksimal untuk mengangkut sampah yang menumpuk di kawasan Terminal Alam Barajo. Sampah-sampah tersebut kemudian kami bawa ke TPA Talang Gulo untuk dikelola lebih lanjut,” ujarnya.

Parmono juga menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah, termasuk melakukan pemantauan di titik-titik rawan penumpukan sampah agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Ia mengimbau kepada masyarakat agar turut berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, serta memanfaatkan fasilitas pengelolaan sampah yang telah disediakan.

“Kesadaran masyarakat sangat penting dalam mendukung kebersihan kota. Kami berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat,” tambahnya.

Dengan penanganan cepat ini, DLH Kota Jambi berharap kondisi di kawasan Terminal Alam Barajo dapat kembali bersih dan aktivitas masyarakat di sekitar area tersebut dapat berjalan dengan lebih nyaman dan tertib.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya serius Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam membenahi persoalan sampah mulai menunjukkan hasil.

Pemerintah pusat melalui Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan komitmen memberikan bantuan sarana dan prasarana guna memperkuat sistem pengelolaan persampahan di Kota Sungai Penuh.

Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan resmi di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, memaparkan secara rinci kondisi pengelolaan sampah di daerahnya, termasuk tantangan teknis, keterbatasan armada, serta kebutuhan mendesak untuk modernisasi fasilitas.

Hasilnya, pemerintah pusat merespons positif dan menyatakan kesiapan membantu dengan pengadaan alat berat berupa ekskavator dan mesin press sampah.

Bantuan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengolahan serta menekan volume sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

“Alhamdulillah, Pak Menteri sudah menyatakan kesediaan membantu. Insya Allah realisasi bantuan dimulai Maret 2026,” ujar Alfin usai pertemuan.

Tak hanya bantuan fisik, Kota Sungai Penuh juga diproyeksikan menjadi salah satu pilot project penanganan sampah di wilayah Sumatera.

Status tersebut menjadi sinyal bahwa langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah kota dinilai progresif dan berpotensi menjadi model bagi daerah lain.

Menurut Alfin, dukungan ini akan memperkuat kapasitas daerah, mulai dari optimalisasi pengangkutan, peningkatan fasilitas TPST, hingga penerapan teknologi mekanisasi yang lebih modern dan terintegrasi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Anggota DPR RI Dapil Jambi, Rocky Chandra, yang turut memfasilitasi pertemuan sehingga komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat berjalan lancar.

Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kota Sungai Penuh menargetkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat citra kota sebagai daerah yang peduli terhadap kebersihan dan lingkungan hidup.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Tumpukan sampah terlihat menggunung di jalan lingkungan kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Ironisnya, lokasi tersebut berada tidak jauh dari simpang rumah dinas Wakil Bupati serta kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.

Pantauan di lapangan, sampah rumah tangga bercampur plastik, kardus, dan sisa makanan berserakan di tepi jalan.

Beberapa kantong plastik tampak robek hingga isinya meluber ke badan jalan.

Kondisi itu diperparah dengan munculnya lalat yang mengerubungi tumpukan sampah.

Air lindi terlihat mengalir tipis di sekitar lokasi, menambah kesan kumuh di kawasan yang seharusnya menjadi representasi kebersihan lingkungan pemerintahan.

Bau menyengat sudah tercium beberapa meter sebelum mencapai titik tumpukan.

Sejumlah pengendara yang melintas tampak menutup hidung atau mempercepat laju kendaraan saat melewati area tersebut.

“Baunya menyengat sekali. Kalau lewat harus tutup hidung,” ujar Amrizal, salah satu pengendara sepeda motor yang rutin melintasi kawasan itu, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut sangat disayangkan karena terjadi di kawasan perkantoran pemerintah.

Ia menilai area tersebut semestinya menjadi contoh dalam hal penataan dan kebersihan lingkungan.

“Ini kawasan kantor. Harusnya lebih tertata dan bersih,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum terlihat adanya aktivitas pembersihan di lokasi.

Keberadaan sampah yang menumpuk itu dinilai mengganggu kenyamanan pengguna jalan sekaligus mencoreng citra kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi kembali menunjukkan komitmennya dalam menangani persoalan persampahan dan mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih serta berkelanjutan.

Hal tersebut ditandai dengan peresmian Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) KMP KP Pazero Bahagia di RT 11 Kampung Pajero, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo.

Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, sebagai bagian dari implementasi program prioritas Kota Jambi Bahagia, khususnya dalam pilar Kota Tangguh melalui tata kelola sampah berkelanjutan.

TPS 3R Kampung Pajero Bahagia menjadi TPS 3R ke-12 yang beroperasi di Kota Jambi.

Pemerintah berharap keberadaan fasilitas ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menyediakan lahan dan mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wawako Diza mengapresiasi peran aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari perangkat kelurahan, kelompok swadaya masyarakat, hingga warga setempat yang menunjukkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

“Persoalan sampah adalah isu strategis perkotaan yang tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, terutama dalam mengurangi sampah sejak dari sumbernya,” ujar Diza.

Ia menegaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat berdampak langsung pada volume sampah setiap tahun.

Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem kumpul, angkut, dan buang.

TPS 3R menjadi bagian dari transformasi pola pengelolaan sampah di Kota Jambi, dengan pendekatan Reduce, Reuse, dan Recycle yang berbasis masyarakat.

“Melalui TPS 3R, sampah tidak hanya dilihat sebagai masalah, tetapi juga sebagai potensi yang bisa dikelola. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat edukasi lingkungan sekaligus sarana pemberdayaan warga,” tambahnya.

TPS 3R Pazero dibangun dengan dukungan pendanaan dari Balai PUPR senilai sekitar Rp600 juta dan dikelola secara swakelola tipe 4 oleh masyarakat setempat.

Sampah yang masuk akan dipilah di TPS, sementara residu dibawa ke TPA Talang Gulo.

TPS ini juga mendukung pengolahan limbah jerigen serta memperkuat program Kampung Bahagia yang berfokus pada kebersihan dan kesejahteraan warga.

Peresmian TPS 3R tersebut turut dihadiri perwakilan Balai PUPR, anggota DPRD Kota Jambi dari Dapil Alam Barajo, jajaran perangkat daerah, Forkopimcam, FKRT Kecamatan Alam Barajo, serta Marsudi, selaku penghibah lahan dan pengurus TPS 3R.

“Saya berharap TPS 3R ini tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi menjadi gerakan bersama yang menumbuhkan budaya peduli lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tutup Wawako Diza.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly (KFA), menilai penanganan persoalan sampah di Kota Jambi hingga saat ini belum dilakukan secara serius dan menyeluruh.

Ia menegaskan, masalah sampah bukan lagi sekadar soal pengangkutan, melainkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.

Meski pengangkutan sampah rutin dilakukan sejak pagi hari, tumpukan sampah masih kerap muncul di sejumlah titik.

Salah satunya terlihat di depan SDN 47 Kota Jambi, yang kembali dipenuhi sampah akibat aktivitas warga yang membuang sampah di luar jam yang telah ditentukan.

Menurut Kemas Faried, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah oleh instansi terkait.

“Walaupun sampah sudah diangkut, masih saja ada warga yang membuang sampah di luar waktu yang ditetapkan. Ini bukan persoalan fasilitas, tapi lemahnya penegakan aturan,” tegasnya.

Ia secara khusus menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi penegakan Perda.

Minimnya patroli yustisia disebut membuat pelanggaran terus berulang tanpa adanya sanksi tegas.

Selain itu, Kemas Faried juga menilai lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi faktor utama belum tuntasnya persoalan sampah di Kota Jambi.

Ia menyebut, sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, camat, dan lurah masih belum berjalan optimal.

“DLH, Satpol PP, camat, dan lurah seharusnya bergerak bersama. Jika masing-masing berjalan sendiri, persoalan sampah akan terus berulang dan tidak pernah selesai,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa tanpa tindakan tegas di lapangan, Perda hanya akan menjadi aturan formal tanpa daya paksa.

Ia mendorong Satpol PP agar tidak berhenti pada imbauan semata, melainkan berani melakukan penindakan terhadap pelanggar.

“Kalau hanya imbauan, masyarakat tidak akan jera. Perda harus ditegakkan. Patroli yustisia harus dilakukan secara rutin dan konsisten agar ada efek jera,” katanya.

Menurutnya, pembiaran terhadap pelanggaran justru memperburuk wajah Kota Jambi dan berdampak langsung pada kerusakan lingkungan. Ia menekankan bahwa kedisiplinan masyarakat tidak akan terbentuk tanpa kehadiran negara melalui penegakan hukum hingga ke tingkat paling dasar.

“Selama pelanggaran dibiarkan, sampah akan terus menumpuk. Ini menandakan penanganan sampah di Kota Jambi belum benar-benar menjadi prioritas,” pungkas Kemas Faried.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMIB.ID – Pemerintah Kabupaten Bungo resmi meluncurkan program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) di Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Minggu (25/1/2026).

Program ini menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan sampah dengan melibatkan langsung masyarakat di tingkat RT dan RW.

Peluncuran OPBM dilakukan langsung oleh Bupati Bungo H. Dedy Putra, serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Camat Bungo Dani, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan warga setempat.

Bupati Dedy Putra menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.

Diperlukan peran aktif masyarakat agar pengelolaan lingkungan berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama. Melalui OPBM, RT dan RW bersama warga menjadi ujung tombak dalam menjaga kebersihan lingkungan masing-masing,” ujar Dedy Putra.

Ia menjelaskan, OPBM dirancang untuk menjangkau langsung rumah tangga.

Satuan tugas OPBM akan melakukan pengumpulan sampah dari warga menggunakan kendaraan motor bak sampah roda tiga, kemudian dibawa ke tempat transit sementara sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Menurut Dedy Putra, sistem ini diharapkan mampu mengurangi keberadaan bak sampah terbuka di pinggir jalan serta mencegah penumpukan sampah di kawasan permukiman.

“Kelurahan Sungai Pinang kami dorong menjadi percontohan. Jika berjalan baik, OPBM bisa diterapkan di kelurahan dan kecamatan lain di Kabupaten Bungo,” katanya.

Bupati juga mengajak seluruh camat, lurah, serta pengurus RT dan RW untuk bersinergi menyukseskan program tersebut.

Ia menekankan bahwa keberhasilan OPBM sangat bergantung pada komitmen bersama, bukan hanya pada fasilitas yang disediakan pemerintah.

Sebagai simbol dimulainya operasional OPBM, Bupati Bungo menyerahkan dua unit motor bak sampah roda tiga kepada Kelurahan Sungai Pinang. Penyerahan tersebut disaksikan langsung oleh Forkopimda dan para tamu undangan.(*)

PEKANBARU, SEPUCUKJAMBI.ID  – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., bersama Wakil Wali Kota Diza.

Salah satu langkah strategis dilakukan melalui kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Pekanbaru, Sabtu (17/01/2026), guna bertukar gagasan dan praktik terbaik antar daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Maulana bersama jajaran pejabat Pemkot Jambi disambut langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, H. Agung Nugroho, S.E., M.M., di Rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru.

Pertemuan itu dimanfaatkan untuk diskusi mendalam terkait pengelolaan pemerintahan, pelayanan publik, hingga strategi peningkatan pendapatan daerah.

Maulana menyampaikan bahwa kunjungan ini memberikan banyak referensi yang relevan untuk diterapkan di Kota Jambi, terutama dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan terkecil.

Menurutnya, persoalan sampah menjadi salah satu fokus utama Pemkot Jambi ke depan.

“Tahun ini Pemkot Jambi akan menerapkan Program Kampung Bahagia di seluruh RT. Salah satu prioritasnya adalah pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, Kota Pekanbaru telah menjalankan sistem pengelolaan sampah melalui program Lembaga Pengelola Sampah (LPS).

Di mana setiap rumah tangga memiliki tanggung jawab terhadap sampahnya masing-masing. Pola ini dinilai sejalan dengan konsep Kampung Bahagia yang akan diterapkan di Jambi.

“Pengangkutan dilakukan dari rumah ke rumah sehingga tidak ada lagi TPS liar. Selain lebih tertata, sampah juga bisa memiliki nilai ekonomi,” jelasnya.

Tak hanya membahas persoalan persampahan, kunjungan kerja ini juga menghasilkan kerja sama strategis di bidang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemkot Jambi, kata Maulana, akan mendapatkan hibah sistem perizinan bangunan berbasis aplikasi dari Pemkot Pekanbaru.

“Sistem perizinan ini memungkinkan proses Perizinan Pembangunan Gedung diselesaikan hanya dalam waktu dua jam. Aplikasinya akan diberikan secara gratis dan direplikasi di Kota Jambi, dengan harapan mampu mendorong peningkatan PAD,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut positif kunjungan Pemkot Jambi dan menyatakan ketertarikannya untuk melakukan kunjungan balasan.

Ia menilai banyak program Pemkot Jambi yang sejalan dan bisa saling dipelajari.

“Dari diskusi yang berlangsung, banyak hal yang justru ingin kami pelajari dari Kota Jambi, baik soal tata kelola pemerintahan, peningkatan PAD, hingga pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis,” singkat Agung.

Kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi antar pemerintah daerah serta mempercepat lahirnya kebijakan inovatif yang berdampak langsung bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi memberikan kabar gembira bagi petugas kebersihan dan pekerja pendukung di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Mulai awal tahun 2026, mereka menerima kenaikan insentif harian, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi menjaga kebersihan kota.

Kenaikan insentif ini berlaku untuk berbagai tenaga kerja, mulai dari petugas kebersihan, kru armada pengangkut sampah, sopir, operator alat berat, teknisi mekanik dan listrik, hingga pengawas lapangan.

Besaran tambahan insentif berkisar antara Rp10 ribu hingga Rp25 ribu per hari, menyesuaikan jabatan dan tanggung jawab.

Data DLH menunjukkan, insentif petugas kebersihan yang sebelumnya Rp65.750 per hari kini naik menjadi Rp75 ribu hingga Rp80 ribu.

Sedangkan pengawas non-PNS pengangkutan sampah menerima Rp100 ribu per hari, naik dari sebelumnya Rp75 ribu.

Tak ketinggalan, sopir dump truck dan fuso kini menikmati Rp100 ribu per hari, naik dari Rp80.750.

Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, menekankan bahwa peningkatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan garda terdepan pelayanan publik di bidang kebersihan.

“Peningkatan insentif ini telah kami hitung berdasarkan kemampuan daerah. Tujuannya agar kesejahteraan petugas meningkat, sekaligus memacu semangat kerja mereka di lapangan,” kata Mahruzar.

“Per 1 Januari naik,” singkatnya.

Ia menambahkan, beban kerja petugas kebersihan terus bertambah seiring meningkatnya volume sampah di kota.

Dengan kenaikan insentif ini, diharapkan pelayanan kebersihan, pengelolaan sampah, dan perawatan fasilitas publik serta ruang terbuka hijau semakin optimal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr. Maulana, turun langsung menemui ratusan petugas kebersihan atau pasukan oranye yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Tugu Keris Siginjai, Senin (5/1/2026).

Aksi ini menuntut kenaikan gaji yang setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan muncul di tengah keluhan masyarakat soal penanganan sampah di Kota Jambi.

Dalam pertemuan tersebut, Maulana mendengarkan aspirasi para petugas kebersihan.

Ia menegaskan bahwa, tuntutan mereka sejalan dengan rencana pemerintah kota untuk melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah.

Salah satu rencananya adalah mengganti armada pengangkut sampah lama dengan kendaraan listrik berbasis GPS, yang memungkinkan pemantauan armada secara real time dan efisiensi penggunaan BBM serta perawatan.

“Mobilnya menggunakan kendaraan listrik dan GPS, sehingga posisi armada bisa dipantau. Dengan sistem ini, tidak lagi dibutuhkan anggaran besar untuk BBM dan perawatan,” sebut Maulana.

“Penghematan anggaran nantinya akan dialihkan untuk peningkatan gaji dan kesejahteraan petugas kebersihan,” ujar Maulana.

Pemkot juga telah menganggarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh petugas.

Para petugas menilai penghasilan saat ini masih jauh di bawah pekerja sektor lain.

Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, upah mereka kalah dibandingkan tukang bangunan atau kenek.

“Kami menuntut kenaikan gaji, kalau bisa disesuaikan dengan UMP. Upah kami sekarang masih kalah dibandingkan pekerja lain,” ujarnya.

Maulana menambahkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan kedisiplinan masyarakat.

“Masyarakat kita masih kurang disiplin. Lahan sudah dibersihkan, tidak lama kemudian sampah kembali menumpuk,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, Mahruzar, menyebutkan jumlah petugas kebersihan di Kota Jambi saat ini sekitar 1.100 orang.

Rincian upah harian: sopir Rp85.750, kru Rp65.750, dan penyapu Rp65.250.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan, dengan harapan tuntutan gaji segera direalisasikan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ratusan petugas kebersihan Kota Jambi atau pasukan oranye menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Tugu Keris Siginjai, Senin (5/1/2026).

Mereka menuntut kenaikan gaji yang setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Aksi ini muncul di tengah maraknya keluhan masyarakat soal penanganan sampah di kota ini.

Para petugas menyatakan penghasilan saat ini masih jauh di bawah pekerja sektor lain.

Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, upah mereka saat ini kalah dibanding tukang bangunan atau kenek

“Kami menuntut kenaikan gaji, kalau bisa disesuaikan dengan UMP. Upah kami sekarang masih kalah dibandingkan pekerja lain,” ujarnya.

Wali Kota Jambi, dr. Maulana, turun langsung menemui para pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi mereka.

Maulana menegaskan tuntutan ini sejalan dengan rencana Pemkot Jambi melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah.

Salah satunya adalah peralihan armada pengangkut sampah ke kendaraan listrik dengan teknologi GPS, yang memungkinkan pemantauan pergerakan armada secara real time.

“Mobilnya menggunakan kendaraan listrik dan GPS, sehingga posisi armada bisa dipantau. Dengan sistem ini, tidak lagi dibutuhkan anggaran besar untuk BBM dan perawatan,” kata dia.

“Penghematan anggaran nantinya akan dialihkan untuk peningkatan gaji dan kesejahteraan petugas kebersihan,” ujar Maulana.

Pemkot juga telah menganggarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh petugas.

Maulana menambahkan bahwa penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan kedisiplinan warga.

“Masyarakat kita masih kurang disiplin. Lahan sudah dibersihkan, tidak lama kemudian sampah kembali menumpuk,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, Mahruzar, menyebutkan jumlah petugas kebersihan saat ini sekitar 1.100 orang.

Rincian upah harian adalah sopir Rp85.750, kru Rp65.750, dan penyapu Rp65.250.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan, dengan harapan tuntutan gaji segera direalisasikan.(*)