JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi mematangkan persiapan Healthy Cities Summit (HCS) ke-7 Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 22–25 November 2026 di Kota Jambi.

Sejumlah infrastruktur, fasilitas lingkungan, akses jalan, dan lokasi wisata mulai ditinjau untuk mendukung rangkaian kegiatan nasional tersebut.

Gubernur Jambi Al Haris bersama Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan peninjauan lapangan pada Rabu 28 Oktober 2026.

Rombongan menggunakan bus listrik Kota Jambi untuk mengunjungi sejumlah titik yang berpotensi masuk dalam agenda kunjungan delegasi.

Lokasi yang ditinjau meliputi Depo Sampah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur; akses menuju kawasan Candi Muaro Jambi; Kolam Retensi Telago Kajang Lako di Paal Lima, Kecamatan Kota Baru; serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari persiapan pemerintah daerah untuk memastikan akses perjalanan, kondisi jalan, dan fasilitas pendukung siap sebelum kegiatan berlangsung.

Gubernur Jambi, Al Haris menegaskan bahwa, persiapan HCS 2026 harus mencakup seluruh kebutuhan kegiatan, mulai dari lokasi acara hingga rute perjalanan para tamu.

Menurutnya, Kota Jambi perlu mempersiapkan diri sebagai tuan rumah pertemuan Kabupaten/Kota Sehat tingkat nasional yang direncanakan menghadirkan kepala daerah, pejabat kementerian dan lembaga, serta delegasi dari berbagai wilayah Indonesia.

“Kita berharap Bapak Presiden dapat hadir. Karena itu, semua perlu dipersiapkan sejak awal, termasuk rute perjalanan dan lokasi kegiatan. Nantinya, tim dari pemerintah pusat juga akan meninjau lokasi untuk menentukan tempat yang paling sesuai,” ujar Al Haris.

Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan instansi teknis agar kebutuhan infrastruktur serta fasilitas pendukung dapat terpenuhi sesuai jadwal.

Meski pemerintah daerah berharap Presiden Republik Indonesia menghadiri kegiatan tersebut, kepastian kehadiran masih menunggu konfirmasi.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk mematangkan rangkaian HCS 2026.

Pemerintah juga telah menyampaikan undangan kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator dan Kementerian Kesehatan.

Menurut Maulana, para delegasi direncanakan tiba melalui Bandara Sultan Thaha Jambi.

Pemerintah kota juga menyiapkan dukungan akomodasi dengan ketersediaan sekitar 4.000 kamar hotel.

Rangkaian kegiatan direncanakan mencakup pembukaan resmi, pertemuan kepala daerah, kunjungan ke sejumlah lokasi strategis, serta wisata kota atau city tour.

“Kita berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik dan menjadi momentum penting bagi Kota Jambi serta Provinsi Jambi sebagai tuan rumah,” kata Maulana.

Ketersediaan kamar hotel menjadi salah satu aspek penting dalam menyambut delegasi.

Namun, jumlah kamar yang tersedia tidak serta-merta menunjukkan tingkat pemesanan atau jumlah peserta yang akan menginap selama kegiatan.

Sejumlah lokasi yang masuk dalam peninjauan menggambarkan ragam isu pembangunan yang ingin diperkenalkan pemerintah daerah kepada delegasi.

Depo sampah dan IPAL di Sijenjang berkaitan dengan pengelolaan sampah serta sanitasi lingkungan.

Sementara itu, Kolam Retensi Telago Kajang Lako menjadi salah satu lokasi yang dapat memperlihatkan upaya pemerintah dalam pengelolaan air dan pengendalian banjir.

Pemerintah juga merencanakan kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 dan program Kampung Bahagia, serta kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi.

Melalui agenda tersebut, Pemkot Jambi ingin memperkenalkan program pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan kualitas lingkungan, infrastruktur, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pariwisata.

Namun, kesiapan lokasi dan hasil pembangunan tetap menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Keberhasilan sebuah kota sehat tidak hanya bergantung pada agenda kunjungan, tetapi juga pada keberlanjutan layanan dan manfaatnya bagi warga.

Selain menjadi forum pertemuan nasional, HCS 2026 diharapkan membuka peluang bagi sektor ekonomi lokal.

Kedatangan delegasi berpotensi meningkatkan permintaan terhadap layanan hotel, kuliner, transportasi, pariwisata, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Maulana mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi Kota Jambi untuk memperkenalkan berbagai inovasi pembangunan sekaligus memperkuat kolaborasi antardaerah dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Peluang ekonomi tersebut tetap bergantung pada jumlah delegasi yang hadir, lama kunjungan, pola belanja peserta, serta keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rangkaian kegiatan.

Karena itu, persiapan HCS 2026 tidak hanya berkaitan dengan lokasi acara dan kenyamanan delegasi, tetapi juga bagaimana manfaat kegiatan dapat menjangkau masyarakat dan pelaku usaha di Kota Jambi.

Pemerintah daerah mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan memberikan pelayanan yang ramah kepada para tamu.

Melalui koordinasi lintas instansi dan partisipasi masyarakat, Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi berharap HCS ke-7 Tahun 2026 berjalan lancar serta memberi manfaat bagi daerah.(*)

BATAM, SEPUCUKJAMBI.ID — Kinerja Pemerintah Kota Jambi dalam pengelolaan sampah dan lingkungan mendapat pengakuan dari pemerintah pusat.

Kota Jambi ditetapkan sebagai Terbaik III Regional Sumatera kategori pengelolaan sampah dan lingkungan ASRI dalam ajang Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan tersebut diserahkan di Ballroom Hotel Radisson Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu malam, 12 Agustus 2026.

Tak hanya piagam, capaian tersebut juga membawa apresiasi senilai Rp1 miliar untuk Pemerintah Kota Jambi.

Piagam penghargaan diterima langsung Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Capaian ini menempatkan Kota Jambi sebagai salah satu dari tiga kota di Regional Sumatera yang mendapat penghargaan pada kategori pengelolaan sampah dan lingkungan ASRI.

Penghargaan tersebut diberikan dalam skema penilaian kinerja pemerintah daerah yang dilakukan secara regional dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah pusat mendorong persaingan antardaerah agar berlomba meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.

Rp1 Miliar Jadi Tantangan Berikutnya

Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha mengatakan penghargaan tersebut bukan menjadi alasan bagi Pemkot Jambi untuk berhenti berbenah.

Sebaliknya, capaian tersebut dinilai menjadi dorongan untuk meningkatkan pengelolaan sampah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Capaian ini tentu merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Jambi dan dukungan masyarakat,” ujar Diza.

Ia menyebut program pengelolaan sampah yang telah diinisiasi Pemkot Jambi, termasuk Program OPBM, akan terus diperkuat.

Menurut Diza, pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan persoalan kebersihan kota. Dampaknya juga berhubungan langsung dengan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Melalui penghargaan ini kami berkomitmen akan terus meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Jambi menjadi lebih baik lagi dan bisa dirasakan manfaatnya baik dari sisi lingkungan hidup begitu juga dengan kesehatan untuk seluruh masyarakat,” katanya.

Adapun hadiah Rp1 miliar yang diterima pemerintah daerah juga disebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Sampah Jadi Salah Satu Ukuran Kinerja Daerah

Kemendagri memasukkan pengelolaan sampah dan lingkungan sebagai salah satu kategori dalam penghargaan pemerintah daerah berprestasi.

Selain kategori tersebut, penilaian juga mencakup akses penduduk terhadap pendidikan, akses dan kualitas layanan kesehatan, serta implementasi Program 3 Juta Rumah.

Untuk Batch II Regional Sumatera, penghargaan diberikan kepada masing-masing tiga provinsi, tiga kabupaten dan tiga kota pada setiap kategori.

Artinya, capaian Kota Jambi bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi bagian dari evaluasi pemerintah pusat terhadap kinerja daerah dalam menjalankan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, penghargaan tersebut sekaligus membawa pekerjaan rumah.

Pengelolaan sampah merupakan persoalan yang membutuhkan konsistensi, mulai dari pengurangan sampah di sumber, pengangkutan, pengolahan hingga pengelolaan lingkungan.

Karena itu, penghargaan Rp1 miliar tersebut menjadi peluang bagi Pemkot Jambi untuk memperkuat program yang sudah berjalan, sekaligus memastikan manfaat anggaran dapat dirasakan masyarakat.

Diza: Hasil Kerja Bersama

Diza menegaskan penghargaan tersebut bukan hasil kerja satu pihak. Menurutnya, capaian Kota Jambi merupakan hasil kolaborasi pemerintah, aparatur hingga masyarakat.

“Ini menjadi motivasi untuk kita ke depan semakin lebih baik lagi dalam tatanan pengelolaan sampah,” ujarnya.

Ia juga menilai program yang telah dijalankan Pemkot Jambi perlu terus dikembangkan agar memberikan dampak lebih besar pada tahun-tahun berikutnya.

Sebelum malam penganugerahan, para kepala daerah atau perwakilan pemerintah daerah se-Sumatera mengikuti rapat koordinasi Forkopimda se-Sumatera bersama Menteri Dalam Negeri.

Forum tersebut menjadi ruang koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk membahas berbagai agenda pembangunan sekaligus memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional.

Bagi Kota Jambi, penghargaan ini kini menghadirkan target baru: memastikan predikat sebagai daerah berprestasi tidak berhenti pada piagam dan seremoni, tetapi diterjemahkan menjadi pengelolaan sampah yang semakin efektif serta lingkungan kota yang benar-benar lebih bersih dan sehat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus melakukan transformasi besar dalam pengelolaan persampahan dengan meluncurkan armada pengangkut sampah berbasis digital yang resmi dioperasikan pada Senin (18/5/2026) di halaman Kantor Wali Kota Jambi.

Peresmian dilakukan langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, usai pelaksanaan upacara HUT ke-80 Pemkot Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625.

Program ini menjadi bagian dari penguatan sistem Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) yang saat ini terus dipercepat implementasinya di Kota Jambi.

Sebanyak 20 unit armada pengangkut sampah berbasis digital direncanakan mulai beroperasi penuh pada akhir Mei 2026.

Armada tersebut akan melayani pengangkutan sampah dari 7 depo transfer menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo.

Wali Kota Maulana mengatakan, pengelolaan sampah membutuhkan sistem yang modern dan berbasis teknologi untuk menjawab tantangan kebersihan kota yang semakin kompleks.

“Armada ini bertugas mengangkut sampah dari depo transfer ke TPA Talang Gulo. Satu armada mampu mengangkut sekitar 500 ton per hari dan didukung arm roll yang ada,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, sistem digital yang diterapkan memungkinkan pemerintah memantau pergerakan armada secara langsung (real time), sehingga operasional lebih terkontrol dan efisien.

Bahkan, sistem tersebut dilengkapi fitur keamanan yang dapat menghentikan kendaraan dari jarak jauh apabila keluar jalur operasional yang telah ditentukan.

“Jika kendaraan keluar jalur atau keluar kota, bisa langsung kita matikan dari sistem. Selain itu, armada ini juga dilengkapi penampungan air limbah agar tidak mencemari jalan,” tambahnya.

Selain armada digital, Pemkot Jambi juga memperkuat sistem pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga melalui program Kampung Bahagia dengan pengadaan kendaraan bentor.

Sebanyak 150 unit bentor telah dioperasikan untuk mengangkut sampah dari rumah warga menuju depo transfer sebelum dibawa ke TPA Talang Gulo.

Menurut Maulana, sampah di depo transfer tidak boleh menumpuk dan harus langsung diangkut pada hari yang sama untuk mencegah penumpukan dan pencemaran lingkungan.

“Tidak boleh ada sampah menginap di depo. Semua harus langsung diangkut ke TPA pada hari yang sama,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah di TPS liar atau sembarang tempat, terutama di jalan protokol maupun kawasan pemukiman.

“Tidak boleh ada TPS liar lagi. Masyarakat harus lebih sadar dan memanfaatkan sistem OPBM agar pengelolaan sampah lebih tertib,” katanya.

Transformasi sistem persampahan berbasis digital ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kota Jambi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan berkelanjutan.(*)