SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Sarolangun memperkuat koordinasi dengan Pertamina untuk menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke sejumlah SPBU di wilayahnya.

Wakil Bupati Sarolangun, Gerry Trisatwika turun langsung ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Lubuk Linggau, Kamis 8 Oktober 2026, guna membahas kesinambungan pasokan hingga ke masyarakat.

Pertemuan di Kantor PPN TBBM Lubuk Linggau Ilir tersebut melibatkan jajaran Pertamina, pengelola terminal, serta manajer SPBU dari wilayah Singkut, Pelawan, Bernai, dan Pelayang.

Koordinasi ini menjadi langkah Pemkab untuk memperkuat komunikasi dalam rantai distribusi BBM, mulai dari terminal hingga titik penjualan.

Bagi masyarakat, kelancaran distribusi BBM menyangkut lebih dari sekadar ketersediaan bahan bakar.

Pasokan yang terjaga turut mendukung mobilitas warga, transportasi, kegiatan usaha, dan berbagai layanan publik yang bergantung pada energi.

Wabup Gerry Trisatwika menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan penyaluran BBM berlangsung lancar dan berkesinambungan.

Ia juga meminta seluruh pihak segera menyampaikan kendala di lapangan agar masalah distribusi dapat ditangani tanpa menimbulkan dampak yang lebih luas.

“Pemerintah Kabupaten Sarolangun ingin memastikan penyaluran BBM kepada masyarakat berjalan dengan baik, lancar dan berkesinambungan. Karena BBM merupakan kebutuhan penting yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah,” ujar Gerry.

Pemkab minta komunikasi distribusi diperkuat

Dalam pertemuan tersebut, Gerry menyoroti pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah, Pertamina, pengelola TBBM, dan manajemen SPBU.

Menurutnya, koordinasi yang responsif dapat membantu setiap pihak mengenali potensi hambatan distribusi lebih dini.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga kelancaran distribusi. Jika ada kendala di lapangan, harus segera dikomunikasikan agar dapat dicarikan solusi,” tegasnya.

Pemkab Sarolangun juga mendorong pengelola SPBU menjaga kualitas pelayanan dan menjalankan penyaluran BBM sesuai ketentuan.

Langkah ini penting agar distribusi tidak hanya mengandalkan ketersediaan pasokan dari terminal, tetapi juga berjalan baik pada tingkat pelayanan langsung kepada konsumen.

Wabup Gerry hadir bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Sarolangun, Bustra Desman, serta Kepala Bagian Ekonomi Setda Sarolangun, Davidman Setiawan.

Dari pihak Pertamina, pertemuan tersebut dihadiri jajaran Sales Pertamina Branch Jambi dan Kepala TBBM Lubuk Linggau, Wawan Prabawa.

Para manajer SPBU dari beberapa wilayah di Sarolangun juga mengikuti koordinasi untuk memperkuat komunikasi antara pemasok dan pengelola stasiun pengisian bahan bakar.

Koordinasi antara Pemkab Sarolangun dan Pertamina menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kelancaran pasokan BBM.

Namun, efektivitas langkah tersebut pada akhirnya perlu terlihat melalui distribusi yang konsisten, pelayanan SPBU yang tertib, serta penanganan cepat apabila muncul kendala di lapangan.

Pemkab menyatakan akan melanjutkan koordinasi dan pengawasan bersama Pertamina serta pengelola SPBU.

Pemerintah daerah berharap upaya tersebut dapat menjaga ketersediaan BBM sekaligus mendukung stabilitas kegiatan ekonomi dan pelayanan publik di Kabupaten Sarolangun.

Bagi masyarakat, indikator terpenting bukan hanya pertemuan antarpihak, melainkan kepastian bahwa distribusi berjalan sesuai kebutuhan dan BBM dapat diakses melalui SPBU dengan pelayanan yang baik.

Pemkab Sarolangun berharap sinergi tersebut mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah menuju Sarolangun Maju.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Polres Tebo melaksanakan kegiatan penertiban sekaligus pengecekan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU yang berada di wilayah hukumnya, Senin, 22 Desember 2025.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas distribusi energi dan mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Tebo AKBP Triyanto, S.I.K., S.H., M.H., dan didampingi Sales Branch Manager (SBM) Fuel II Jambi, Jason Paulinus M. Sigalingging.

Turut hadir jajaran pejabat utama Polres Tebo, para Kapolsek, personel kepolisian, serta tim dari SBM Fuel II Jambi.

Kapolres Tebo menyampaikan bahwa, penertiban dan pengecekan stok BBM ini merupakan bentuk kehadiran Polri dalam memastikan pendistribusian BBM berjalan sesuai ketentuan, tidak terjadi penimbunan, serta kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, khususnya menjelang meningkatnya mobilitas akhir tahun.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan penertiban kendaraan roda dua, roda empat, hingga roda enam, serta pengecekan langsung terhadap ketersediaan BBM di beberapa SPBU yang tersebar di Kecamatan Tebo Tengah, Rimbo Bujang, dan Tebo Ilir.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa beberapa SPBU mengalami kekosongan pada jenis BBM tertentu.

Namun secara umum, stok BBM di wilayah Kabupaten Tebo masih dalam kondisi aman dan tercukupi. Diperkirakan, BBM bersubsidi di sejumlah SPBU akan habis sekitar pukul 17.00 WIB.

Untuk mengantisipasi kelangkaan, Polres Tebo terus berkoordinasi dengan pihak Pertamina guna memastikan kelancaran pasokan BBM.

Kegiatan ini mendapat respons positif dari masyarakat karena dinilai mampu menciptakan rasa aman, tertib, dan transparan dalam penyaluran BBM.

Polres Tebo menegaskan akan terus melakukan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga ketertiban, stabilitas ekonomi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus mengevaluasi efektivitas pembatasan pembelian BBM jenis solar subsidi.

Dalam evaluasi terbaru, ditemukan sejumlah permasalahan yang menghambat distribusi solar subsidi agar tepat sasaran.

Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, menyampaikan bahwa masih terdapat penyalahgunaan barcode MyPertamina, baik dari sisi operator SPBU maupun pengemudi kendaraan.

“Masih ditemukan perbedaan antara nomor polisi dan STNK kendaraan pengguna barcode. Selain itu, beberapa operator tidak konsisten menjalankan sistem. Ini akan kami tindaklanjuti dengan langkah korektif,” tegas Wali Kota Maulana, Selasa (14/10).

Adapun masalah yang ditemukan di lapangan yakni, antrean kendaraan berat saat jam sibuk karena terbatasnya SPBU dengan nozzle solar.

Selanjutnya, penyalahgunaan barcode oleh sopir dan operator SPBU hingga pengawasan belum optimal, dipicu kekurangan personel pengawas.

“Sosialisasi belum menyeluruh, karena masih banyak pengusaha SPBU belum memahami Surat Edaran,” jelas Maulana.

Langkah tindak lanjut dari Pemkot Jambi yakni, melakukan penguatan pengawasan SPBU, termasuk patroli rutin dan penempatan petugas di titik padat.

Kemudian optimalisasi sistem barcode, melalui verifikasi ulang data dan pemblokiran barcode bermasalah.

“Termasuk koordinasi antarlembaga, lewat monitoring bersama dan grup koordinasi cepat,” kata Maulana.

Kemudian penerapan sanksi tegas, seperti teguran tertulis, pembekuan izin SPBU, dan penindakan kendaraan pelanggar.

“serta Sosialisasi masif, melalui pertemuan rutin, leaflet, dan media informasi visual lainnya,” sebutnya.

Wali Kota Maulana menekankan bahwa seluruh langkah ini bertujuan agar subsidi BBM tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, sekaligus menjaga ketertiban dan kelancaran distribusi di Kota Jambi.(*)