JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi mencatat penyelesaian 257 laporan masyarakat hingga akhir Triwulan III 2026.

Capaian tersebut mencapai 115,77 persen dari target yang ditetapkan untuk periode yang sama.

Selain melampaui target penyelesaian laporan, Ombudsman Jambi juga mencatat rata-rata waktu penanganan selama 69 hari. Angka ini lebih cepat dibandingkan target penyelesaian rata-rata 74 hari.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, menyampaikan capaian tersebut pada Rabu 11 November 2026.

Menurutnya, hasil itu merupakan bagian dari upaya lembaga dalam mengawal kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan masyarakat memperoleh hak pelayanan secara layak.

“Secara keseluruhan, pencapaian penutupan laporan sampai dengan triwulan III 2026 ini telah mencapai 257 laporan atau 115,77 persen. Capaian ini juga didukung oleh efisiensi waktu penyelesaian laporan yang rata-rata tuntas dalam 69 hari, dari target rata-rata 74 hari yang ditetapkan,” ujar Saiful.

Selain menyelesaikan laporan masyarakat, Ombudsman Jambi juga menjalankan pengawasan melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS).

Pada Triwulan III 2026, pengawasan tersebut mencakup pengumpulan informasi serta permintaan salinan dokumen dan keterangan dari sejumlah pihak terkait.

Salah satu fokus pengawasan tematik dan selektif menyasar pelaksanaan program prioritas Sekolah Rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Langkah ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan Ombudsman untuk melihat penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk potensi persoalan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Di bidang pencegahan maladministrasi, Ombudsman Jambi juga telah menyelesaikan penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap empat pemerintah daerah.

Keempat daerah tersebut meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, dan Kota Sungai Penuh.

Penilaian tidak hanya menyasar organisasi perangkat daerah, tetapi juga sejumlah instansi vertikal yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Objek penilaian di lingkungan pemerintah daerah mencakup Dinas PUPR, Dinas Sosial, rumah sakit umum daerah (RSUD), serta sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Sementara itu, instansi vertikal yang masuk dalam cakupan penilaian antara lain kantor imigrasi, kantor pertanahan, kepolisian resor, serta lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Cakupan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pelayanan publik tidak terbatas pada satu sektor. Kualitas layanan administrasi, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan hukum juga menjadi perhatian Ombudsman.

Saiful mengapresiasi kerja seluruh jajaran Ombudsman Jambi yang terlibat dalam penanganan laporan dan pengawasan pelayanan publik.

Ia menyebut kontribusi para asisten Ombudsman, Tim Penerimaan dan Verifikasi Laporan, tim pemeriksa, hingga tim pencegahan maladministrasi berperan dalam pencapaian kinerja tersebut.

“Kami ucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh tim yang terus berkomitmen mengawal penegakan standar pelayanan publik dan memastikan masyarakat mendapatkan hak-hak pelayanan publiknya secara adil,” tutup Saiful.

Capaian 257 laporan yang dituntaskan menjadi salah satu indikator kinerja Ombudsman Jambi hingga Triwulan III 2026.

Namun, tantangan berikutnya terletak pada konsistensi pengawasan dan tindak lanjut perbaikan oleh instansi penyelenggara layanan.

Sebab, penyelesaian laporan masyarakat tidak hanya menjadi ukuran kinerja lembaga pengawas, tetapi juga perlu diikuti perubahan nyata dalam kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ombudsman RI Perwakilan Jambi menerima kunjungan Tim Lemdiklat Polri pada Rabu, 10 Desember 2025, di Kantor Ombudsman Jambi.

Kunjungan ini bertujuan untuk pengkajian kualitas pendidikan dan pembentukan Bintara Polri di wilayah Provinsi Jambi.

Rombongan Lemdiklat Polri, dipimpin Brigjen Pol Irman Sugema dan didampingi SPN Jambi, diterima langsung oleh Kepala Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi, beserta jajaran.

Kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan evaluasi gabungan hasil pendidikan Polri, dengan tujuan memperoleh data eksternal terkait kualitas layanan kepolisian di Jambi.

“Kunjungan ini untuk memenuhi tuntutan masyarakat agar kualitas pendidikan Polri semakin baik. Kita meminta data tambahan dari Ombudsman yang berperan sebagai pengawas pelayanan publik,” ujar Brigjen Pol Irman Sugema.

Ia menambahkan bahwa, data internal kepolisian telah dikaji, namun masukan eksternal diperlukan untuk bahan evaluasi di tingkat pimpinan.

Kepala Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi, menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan temuan terkait laporan masyarakat tentang layanan kepolisian.

Menurut Saiful, sistem dan alur pendidikan kepolisian secara umum berjalan baik, namun praktik di lapangan masih menunjukkan adanya oknum yang merusak citra Polri.

“Kepolisian dibentuk dengan baik secara organisasi dan administrasi, namun saat bekerja, masih ada yang tidak sesuai prosedur. Faktor budaya, lingkungan, atau gaya hidup oknum tertentu perlu menjadi bahan evaluasi dan pembinaan ulang,” jelas Saiful.

Selain itu, Ombudsman menekankan pentingnya perbaikan dalam penanganan laporan polisi.

Banyak keluhan masyarakat terkait prosedur yang tidak jelas dan kurangnya informasi perkembangan kasus.

“Jika tidak ada batas waktu dalam proses sidik dan lidik, Polri harus menyampaikan perkembangan kasus secara berkala kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan,” tegas Saiful.

Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Polri dalam meningkatkan kualitas pendidikan, profesionalisme anggota, serta transparansi pelayanan kepada masyarakat.(*)