JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kedekatan polisi dengan masyarakat tidak selalu diukur dari seberapa sering petugas hadir dalam kegiatan resmi.

Lebih dari itu, kedekatan tersebut terlihat ketika warga berani menyampaikan persoalan, menghubungi polisi saat membutuhkan bantuan, hingga merasa memiliki tempat untuk mencari penyelesaian atas berbagai permasalahan di lingkungan mereka.

Hal itulah yang berupaya dibangun Aipda Samingan, Bhabinkamtibmas Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Sejak mulai bertugas sebagai Bhabinkamtibmas pada 2025, Samingan mengaku telah menemukan beragam persoalan di tengah masyarakat.

Mulai dari aduan dugaan pelecehan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pencurian, hingga perselisihan antarwarga.

Baginya, setiap persoalan yang disampaikan masyarakat harus mendapat perhatian.

Tidak hanya menunggu laporan datang, ia juga rutin turun langsung menyambangi warga untuk mengetahui kondisi dan perkembangan situasi di lingkungan binaannya.

“Sebagai Bhabinkamtibmas, kita wajib sambang ke masyarakat. Kita harus hadir dan berinteraksi langsung dengan warga. Walaupun terkadang ada tugas dari Mapolres, kita tetap berupaya menyempatkan diri untuk turun ke lapangan,” ungkapnya.

Menurut Samingan, pendekatan langsung menjadi salah satu cara untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Sebab, tidak semua warga berani menyampaikan persoalan kepada polisi, terlebih jika menyangkut masalah pribadi atau konflik dengan orang lain.

Karena itu, ia berusaha mengedepankan pendekatan humanis dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat yang datang mengadu.

Dalam menjalankan tugasnya, Samingan juga mengaku selalu berupaya memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan latar belakang maupun posisi warga yang sedang berselisih.

Ketika menerima laporan, langkah pertama yang dilakukan adalah mendatangi lokasi kejadian secepat mungkin.

Setelah itu, ia mempelajari persoalan dan mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak sebelum menentukan langkah penyelesaian.

“Kalau ada laporan, kita utamakan kecepatan untuk mendatangi lokasi. Setelah itu, baru kita petakan persoalannya. Kita dengarkan kedua belah pihak, apa yang menjadi masalah dan apa yang mereka harapkan. Prinsipnya, jangan sampai ada pihak yang merasa diberatkan,” jelasnya.

Mediasi menjadi salah satu pendekatan yang kerap ditempuh, sepanjang persoalan memungkinkan diselesaikan melalui musyawarah dan kedua belah pihak bersedia duduk bersama.

Proses tersebut dapat dilakukan di kantor kelurahan maupun di rumah ketua RT, dengan tujuan mencari kesepakatan yang dapat diterima bersama.

Salah satu pengalaman yang masih diingatnya adalah penanganan kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di wilayah RT 05, dengan lokasi kejadian di sekitar SMA Negeri 6, Pintu Besi.

Dalam perkara tersebut, korban sempat menyampaikan laporan ke Unit PPA Polres.

Namun, korban kemudian disarankan untuk terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas guna mengupayakan penyelesaian melalui mediasi.

Samingan pun memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak. Setelah dilakukan dua kali pertemuan, persoalan tersebut akhirnya mencapai kesepakatan.

Kedua pihak sepakat menyelesaikan permasalahan melalui kesepakatan bersama, termasuk terkait ganti rugi.

Meski demikian, Samingan menegaskan bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui mediasi.

Ada kondisi ketika proses hukum tetap harus ditempuh, terutama apabila kedua pihak tidak menemukan titik temu.

Salah satu contohnya adalah persoalan dugaan pengancaman di wilayah RT 29.

Upaya mediasi tidak berhasil lantaran kedua belah pihak sama-sama mempertahankan ego. Bahkan, persoalan tersebut berkembang menjadi aksi saling melapor.

“Kalau memang tidak bisa dimediasi, tentu kita arahkan ke proses hukum. Kita tidak bisa memaksakan perdamaian kalau memang kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan,” katanya.

Baginya, tugas Bhabinkamtibmas tidak berhenti ketika kedua pihak menandatangani kesepakatan.

Persoalan yang telah dimediasi tetap menjadi perhatian dan masuk dalam pemantauan agar tidak kembali menimbulkan konflik.

Seperti perselisihan terkait kebisingan di sekitar lapangan voli di kawasan perumahan Kenali, RT 16.

Meski telah menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak, Samingan mengaku tetap memantau perkembangan situasinya.

Upaya membangun kedekatan dengan masyarakat juga dilakukan melalui penyebaran informasi kontak yang bisa dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan.

Selain rutin menyambangi lingkungan warga, ia turut membagikan stiker imbauan yang mencantumkan nomor teleponnya serta layanan Call Center Polri 110.

Ia ingin masyarakat tidak ragu melapor ketika menemukan persoalan atau mengalami gangguan keamanan.

Bahkan, kepada warga yang masih merasa takut atau ragu, Samingan berupaya memberikan penjelasan bahwa masyarakat memiliki perlindungan hukum ketika menyampaikan laporan.

“Kalau ada masyarakat yang melapor, kita berikan pemahaman bahwa mereka dilindungi undang-undang. Kita ingin masyarakat merasa aman dan tidak takut untuk menyampaikan informasi,” ujarnya.

Selama bertugas, ia mengaku mulai merasakan perubahan dalam pola komunikasi masyarakat.

Jika sebelumnya warga mungkin masih merasa sungkan, kini semakin banyak yang langsung menghubunginya ketika menghadapi persoalan.

Namun, membangun keamanan lingkungan bukan pekerjaan yang bisa dilakukan polisi seorang diri.

Samingan menilai, peran ketua RT, petugas keamanan atau sekuriti, serta partisipasi warga melalui kegiatan siskamling sangat penting dalam menjaga ketertiban.

Ia mengakui, menghidupkan kembali siskamling bukan perkara mudah.

Dibutuhkan komunikasi dan kesadaran bersama, termasuk dukungan tokoh masyarakat serta ketua RT yang mampu menggerakkan warganya.

Koordinasi di tingkat lingkungan pun masih menjadi tantangan. Dalam beberapa kejadian, seperti kebakaran, ia terkadang kesulitan menghubungi ketua RT untuk bersama-sama turun ke lokasi.

Menurutnya, persoalan yang sebenarnya dapat ditangani lebih awal di tingkat RT seharusnya tidak seluruhnya dibebankan kepada Bhabinkamtibmas.

Meski demikian, Samingan tetap berupaya menjalankan tugasnya dengan mengedepankan komunikasi, pendekatan persuasif, serta koordinasi dengan pimpinan maupun instansi terkait apabila persoalan membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Baginya, keberhasilan seorang Bhabinkamtibmas bukan semata-mata dilihat dari banyaknya persoalan yang berhasil diselesaikan, melainkan juga dari tumbuhnya kepercayaan masyarakat untuk menjadikan polisi sebagai tempat menyampaikan keluhan dan mencari perlindungan.

Sementara itu, Yudhi warga Kenali Asam menyebutkan, kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat termasuk suatu hal penting, di tengah adanya ragam interaksi masyarakat, yang terkadang menimbulkan persoalan.

“Kalau Bhabinkamtibmas, kami sering berhubungan. Mereka berkumpul dengan masyarakat, mendengarkan permasalahan warga, dan membantu menengahi konflik,” ujarnya.

“Tentu penting, sebab kadang ada persoalan-persoalan di tengah masyarakat, yang tak isa diselesaikan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga peran Bhabinkamtibmas menjadi penting,” timpalnya.

Ada kalanya, warga membutuhkan seseorang yang mampu mempertemukan pihak-pihak yang berselisih, mendengarkan keterangan masing-masing, lalu mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama.

Kehadiran polisi di tengah masyarakat semestinya bukan hanya terasa ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi juga ketika warga membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan, membantu mencari jalan keluar, dan memastikan setiap persoalan mendapatkan perhatian.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi mencatat peningkatan signifikan jumlah laporan masyarakat pada triwulan I tahun 2026.

Sepanjang Januari hingga Maret 2026, total 262 laporan masuk terkait dugaan maladministrasi layanan publik.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, menjelaskan bahwa laporan terbanyak terjadi pada Januari sebanyak 105 laporan, Februari 98 laporan, dan Maret 59 laporan.

“Sejak awal tahun kita menerima banyak laporan masyarakat. Kami terus mendorong masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan dugaan maladministrasi,” ujar Saiful.

Dari total laporan yang masuk, sebanyak 189 laporan telah diteruskan ke tahap pemeriksaan untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, 10 laporan bersifat konsultatif dan 24 laporan lainnya merupakan tembusan.

Jenis dugaan maladministrasi yang paling dominan adalah tidak memberikan layanan dengan 127 laporan.

Disusul penundaan berlarut sebanyak 36 laporan dan penyimpangan prosedur sebanyak 22 laporan.

Selain itu, terdapat pula dugaan permintaan atau penerimaan imbalan serta perbuatan tidak patut yang masing-masing tercatat sebanyak 2 laporan.

Saiful mengungkapkan bahwa kelompok terlapor yang paling banyak dilaporkan adalah sektor perbankan dengan 92 laporan, disusul pemerintah daerah sebanyak 62 laporan.

Menurutnya, tingginya laporan ini menunjukkan masyarakat semakin sadar akan haknya dalam memperoleh pelayanan publik yang baik dan transparan.

Ombudsman Jambi terus mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi pelayanan publik dan melaporkan jika mengalami dugaan maladministrasi.

Laporan dapat disampaikan langsung ke kantor Ombudsman Jambi di Jalan Empu Sendok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.

Selain itu, masyarakat juga dapat melapor melalui surat atau WhatsApp di 0811-9593-737.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Program Lapor Mas Wapres, kanal pengaduan masyarakat yang digagas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah genap berjalan satu tahun sejak pertama kali diluncurkan pada 11 November 2024.

Dalam kurun waktu tersebut, program ini menerima total 16.505 laporan dari seluruh Indonesia, mencerminkan tingginya antusiasme publik untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun permintaan solusi terkait berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Dari seluruh laporan yang diterima, sekitar 66–72 persen disampaikan melalui WhatsApp, menjadikan aplikasi pesan instan tersebut sebagai jalur komunikasi utama masyarakat.

Selebihnya disampaikan melalui tatap muka, setelah masyarakat mendaftar melalui laman resmi Lapor Mas Wapres.

Isu yang masuk sangat beragam, mulai dari urusan pendidikan, bantuan sosial, lingkungan hidup, kesehatan, hingga problem pertanahan.

Beberapa laporan bahkan sudah diselesaikan melalui koordinasi lintas lembaga.

Di antara laporan yang ditindaklanjuti, terdapat kasus mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah dan kemudian menerima bantuan setelah proses verifikasi realitas di lapangan.

Sengketa pertanahan di beberapa daerah juga berhasil diselesaikan hingga penerbitan sertifikat tanah resmi.

Tidak hanya permasalahan individual, beberapa aduan dari lembaga pendidikan swasta terkait akreditasi program studi juga menjadi perhatian pemerintah.

Isu-isu tersebut dibahas lintas kementerian untuk menemukan solusi bersama, membuktikan bahwa Lapor Mas Wapres menjangkau berbagai kelompok, bukan sekadar perorangan.

Wakil Presiden Gibran menegaskan bahwa kanal ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah menerima laporan.

Lebih dari itu, Lapor Mas Wapres harus menjadi fondasi pembentukan kebijakan nasional.

“Kanal ini harus terus dikembangkan, agar aduan rakyat bisa dijadikan peta jalan bagi pembentukan kebijakan nasional,” ujar Gibran.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan sistem penanganan aduan agar proses pemeriksaan, verifikasi, hingga tindak lanjut dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap kondisi lapangan.

Meski banyak laporan berhasil ditindaklanjuti, Wapres mengakui masih ada sejumlah tantangan.

Koordinasi antar lembaga pemerintah, verifikasi data pelapor, serta kecepatan respons menjadi perhatian utama.

Seiring bertambahnya jumlah laporan, sistem penyaringan dan penentuan prioritas penanganan menjadi kunci agar setiap aduan mendapatkan respons proporsional.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap laporan yang masuk mendapat perhatian serius dan solusi yang nyata, sehingga masyarakat merasa didengar,” tegas Gibran.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan layanan Lapor Mas Wapres.

Ke depan, kanal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih kuat dalam pembentukan kebijakan sekaligus memperbaiki kualitas layanan publik.

Dengan kinerja yang terus berkembang, Lapor Mas Wapres kini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pemerintah mendekatkan diri kepada masyarakat melalui mekanisme digital yang lebih cepat, sederhana, dan mudah dijangkau.(*)