MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Tebo, Jambi, kembali menjadi perhatian aparat kepolisian.

Menindaklanjuti laporan warga, Polsek Tebo Ilir menyisir kawasan lahan Koperasi Tunas Muda di Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Rabu 11 November 2026.

Dalam penelusuran yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB itu, polisi tidak menemukan pekerja maupun orang yang tengah menjalankan aktivitas penambangan.

Namun, petugas menemukan sejumlah indikasi yang mengarah pada dugaan aktivitas PETI di kawasan tersebut.

Temuan itu berupa tiga unit asbuk serta sejumlah lubang bekas galian yang diduga berkaitan dengan kegiatan penambangan emas ilegal.

Petugas kemudian memusnahkan ketiga unit asbuk tersebut untuk mencegah penggunaan kembali peralatan yang ditemukan di lokasi.

Penertiban ini dipimpin Wakapolsek Tebo Ilir IPDA Edis Manurung bersama Bhabinkamtibmas Desa Tuo Ilir dan personel Unit Reskrim Polsek Tebo Ilir.

Langkah kepolisian tersebut berawal dari laporan warga yang mengeluhkan dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin di kawasan lahan Koperasi Tunas Muda.

Laporan itu menjadi dasar bagi jajaran Polsek Tebo Ilir untuk melakukan pengecekan langsung. Namun, hingga penyisiran selesai, polisi belum menemukan pihak yang menjalankan aktivitas penambangan di lokasi.

Temuan peralatan dan bekas galian menjadi indikasi lapangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Meski demikian, keberadaan barang-barang tersebut belum dengan sendirinya mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas penambangan.

Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Very Prasetyawan, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti setiap informasi masyarakat mengenai praktik pertambangan tanpa izin.

Menurutnya, persoalan PETI tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat sekitar.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin. Selain bertentangan dengan ketentuan hukum, kegiatan tersebut juga berpotensi merusak lingkungan dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat dalam jangka panjang,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan apabila mengetahui adanya kegiatan penambangan ilegal di lingkungan masing-masing.

Setiap informasi yang masuk, kata dia, akan ditindaklanjuti sesuai prosedur kepolisian.

“Peran masyarakat sangat penting dalam membantu kepolisian mencegah praktik pertambangan ilegal. Setiap informasi yang masuk akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur. Kami berharap tidak ada lagi aktivitas PETI yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat,” tambahnya.

Penyisiran di kawasan lahan Koperasi Tunas Muda berakhir sekitar pukul 11.30 WIB. Polres Tebo menyatakan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Meski polisi telah memusnahkan tiga unit asbuk yang ditemukan, penelusuran lebih lanjut terhadap pihak yang diduga terlibat serta asal-usul peralatan tersebut tetap menjadi hal penting untuk mengungkap aktivitas PETI di kawasan itu.

Polres Tebo menyatakan akan melanjutkan langkah pencegahan dan penindakan terhadap pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukumnya.

Di sisi lain, laporan masyarakat dan pengawasan berkelanjutan menjadi bagian penting untuk mencegah aktivitas tambang ilegal kembali muncul dan menimbulkan kerusakan lingkungan.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID  – Gugatan praperadilan Neli Sakura terhadap tindakan penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik Satresnarkoba Polres Sarolangun berakhir dengan penolakan.

Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun menolak seluruh permohonan yang diajukan, termasuk tuntutan ganti kerugian sebesar Rp1 miliar.

Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal Ashifa Yona, S.H., dalam sidang perkara Nomor 04/Pid.Pra/2026/PN.Srl di PN Sarolangun, Senin 9 November 2026.

Dengan putusan itu, hakim tidak mengabulkan permintaan Pemohon untuk menyatakan penggeledahan dan penyitaan tidak sah, mengembalikan barang-barang yang disita, maupun membayar ganti kerugian Rp1 miliar.

Praperadilan tersebut berawal dari keberatan Neli Sakura terhadap tindakan penyidik Satresnarkoba Polres Sarolangun yang menggeledah dan menyita sejumlah dokumen serta barang miliknya.

Langkah penyidik itu berkaitan dengan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berhubungan dengan kejahatan narkotika.

Melalui kuasa hukumnya, Neli Sakura mempersoalkan legalitas tindakan penggeledahan dan penyitaan tersebut.

Ia kemudian meminta hakim praperadilan menguji keabsahan tindakan penyidik sekaligus memerintahkan pengembalian barang yang disita.

Namun, hakim menolak seluruh permohonan tersebut dalam putusan yang dibacakan di ruang sidang PN Sarolangun.

Perkara yang melatarbelakangi praperadilan ini berkaitan dengan pengembangan sejumlah kasus narkotika yang melibatkan tersangka Ade Purwanto alias Saipul alias Ipul.

Dalam proses pengembangan perkara, penyidik menelusuri dugaan aliran uang hasil penjualan narkotika yang diduga digunakan untuk membeli sejumlah aset.

Salah satu aset yang menjadi perhatian penyidik yakni satu unit mobil Mitsubishi Pajero berwarna cokelat metalik.

Penelusuran tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara melalui pendekatan tindak pidana pencucian uang.

Strategi ini memungkinkan penyidik menelusuri dugaan hasil kejahatan, aliran dana, hingga aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Menanggapi putusan tersebut, Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba AKP Fatur Rohman, S.H., M.H., menyatakan pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang berlangsung di pengadilan.

Ia menegaskan, penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

“Penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Kami menghormati seluruh proses hukum, termasuk putusan praperadilan ini. Polres Sarolangun akan terus berkomitmen memberantas tindak pidana narkotika, termasuk menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berasal dari kejahatan narkotika,” tegasnya.

Menurutnya, penanganan perkara narkotika tidak hanya menyasar pelaku peredaran di lapangan.

Penyidik juga berupaya mengungkap aliran dana dan menelusuri aset yang diduga berasal dari bisnis narkotika.

Sidang pembacaan putusan turut dihadiri tim kuasa hukum Termohon dari Bidkum Polda Jambi bersama personel Sikum Polres Sarolangun.

Sementara itu, Pemohon diwakili kuasa hukumnya, Advokat Raju Darmawan dan Advokat M. Amin, S.H.

Seluruh rangkaian persidangan hingga pembacaan putusan berlangsung tertib dan lancar.

Polres Sarolangun juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah peredaran gelap narkotika.

Warga yang mengetahui dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dapat melapor ke kantor kepolisian terdekat atau menghubungi layanan Kepolisian 110.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto, memasuki babak baru.

Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).

Salah satu nama yang masuk dalam daftar tersangka berinisial LSP, yang diidentifikasi sebagai Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

Dua tersangka lainnya masing-masing berinisial ASN dan EH.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan ketiga tersangka tersebut dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa 3 November 2026.

“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” kata Asep.

Perkara ini menjadi perhatian karena dugaan penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, pimpinan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga disebut masuk dalam daftar target.

Dalam keterangannya, Asep mengungkapkan bahwa salah satu nomor telepon yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal merupakan milik Presiden Prabowo Subianto.

Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Persoalan utamanya bukan sekadar aktivitas pemantauan komunikasi, melainkan dugaan penggunaan mekanisme penyadapan tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Asep, penyadapan seharusnya memiliki dasar dan keterkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.

Namun, penyidik menduga sejumlah nomor telepon masuk ke dalam sistem pemantauan tanpa melalui mekanisme yang semestinya.

“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Selain Presiden, dugaan penyadapan juga menyasar berbagai kalangan yang memiliki posisi strategis di pemerintahan maupun ruang publik.

Bareskrim juga mendalami dugaan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan aktivitas penyadapan tersebut.

Asep menyebut, pada Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan log atau rekaman aktivitas dalam sistem.

Dugaan penghilangan jejak digital ini menjadi bagian dari perkara yang tengah ditangani penyidik.

Penyidik turut mengumpulkan barang bukti elektronik untuk menelusuri aktivitas yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam perkembangan penyidikan yang diberitakan sejumlah media, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi serta menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk.

Barang bukti tersebut diharapkan membantu penyidik mengurai mekanisme penyadapan, pihak yang terlibat, serta dugaan penghapusan data elektronik.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan oleh aparat penegak hukum.

Penyadapan merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

Namun, penggunaannya harus memiliki dasar hukum, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dugaan penyadapan terhadap nomor Presiden dan sejumlah tokoh nasional membuat proses pengungkapan perkara ini menjadi perhatian publik.

Penyidik kini memiliki tugas untuk mengungkap secara terang bagaimana aktivitas tersebut berlangsung, siapa yang memberikan perintah, bagaimana sistem pemantauan digunakan, serta apakah penghapusan data benar-benar dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas ilegal.

Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak serta-merta membuktikan kesalahan para pihak.

Pembuktian tetap harus berlangsung melalui mekanisme peradilan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Publik kini menunggu perkembangan penyidikan Bareskrim, termasuk pengungkapan konstruksi perkara dan pertanggungjawaban hukum masing-masing tersangka.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Polda Jambi mengungkap kasus penyerangan dan penembakan Markas Komando (Mako) Polres Merangin.

Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kejadian, polisi mengamankan delapan orang terduga pelaku serta menyita lima pucuk senjata api rakitan.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Bidhumas Polda Jambi, Jumat 30 Oktober 2026.

Konferensi pers dipimpin Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji, S.I.K., M.Si., didampingi Wadir Reskrimum Polda Jambi AKBP Imam Rachman, S.I.K.

Erlan menjelaskan, tim gabungan Polda Jambi, Polres Merangin, dan personel Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Jambi bergerak setelah insiden penyerangan yang menyasar markas kepolisian tersebut.

Hasilnya, petugas menangkap delapan orang pada Kamis 29 Oktober 2026 di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin.

Kedelapan terduga pelaku masing-masing berinisial P, D, J, PJ, PL, JE, SC, dan B.

Dalam operasi tersebut, polisi juga menyita lima pucuk senjata api rakitan, termasuk jenis laras panjang, kecepek, dan PCV.

Seluruh orang yang diamankan bersama barang bukti kemudian dibawa ke Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Penyitaan lima pucuk senjata api rakitan menjadi salah satu perhatian dalam pengungkapan kasus penyerangan Mako Polres Merangin.

Polisi kini mendalami keterkaitan barang bukti tersebut dengan peristiwa penyerangan dan penembakan yang terjadi di markas kepolisian.

Pemeriksaan terhadap delapan orang yang diamankan juga menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap peran masing-masing serta rangkaian peristiwa secara utuh.

Meski demikian, kepolisian menegaskan proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji mengatakan pengungkapan kasus tersebut menunjukkan keseriusan aparat dalam menangani tindakan kekerasan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan Polda Jambi dalam menegakkan hukum. Setiap tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat akan ditindak secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Erlan.

Ia memastikan penyidikan berjalan secara objektif dan transparan berdasarkan alat bukti yang tersedia.

Di tengah penanganan perkara, Polda Jambi mengingatkan masyarakat Kabupaten Merangin agar tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban.

Polisi meminta warga tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama informasi yang berpotensi memicu ketegangan antarkelompok masyarakat.

Erlan juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan balasan yang justru dapat memperkeruh keadaan.

Menurutnya, kepolisian tetap mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif kepada seluruh masyarakat, termasuk warga Suku Anak Dalam (SAD).

Namun, pendekatan tersebut tetap berjalan beriringan dengan penegakan hukum terhadap setiap dugaan tindak pidana.

“Kami mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif kepada seluruh masyarakat, termasuk warga Suku Anak Dalam. Namun, terhadap setiap dugaan tindak pidana, kepolisian tetap akan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.

Polda Jambi kini melanjutkan pemeriksaan terhadap delapan orang yang diamankan untuk mendalami kasus penyerangan Mako Polres Merangin.

Pengungkapan perkara ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Merangin tetap kondusif.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolda Jambi, Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H. mengingatkan seluruh personel Polda Jambi agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Pesan tersebut ia sampaikan saat memimpin apel pagi di lapangan hitam Mapolda Jambi, Kamis 15 Oktober 2026.

Dalam arahannya, Widodo menekankan pentingnya integritas, disiplin, profesionalisme, dan pelayanan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Setiap personel harus senantiasa menjaga integritas, meningkatkan disiplin, dan bekerja secara profesional. Jangan menyalahgunakan kewenangan, jangan menyakiti hati masyarakat, serta jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita,” tegas Widodo.

Apel tersebut turut dihadiri Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto, S.I.K., M.Si., Irwasda Polda Jambi, pejabat utama Polda Jambi, kapolres jajaran, serta personel Polda Jambi.

Kapolda Tekankan Integritas, Bukan Sekadar Jabatan

Widodo mengingatkan bahwa menjadi anggota Polri bukan sekadar mengejar jabatan, pangkat, atau penghargaan.

Menurutnya, setiap personel harus menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas.

Ia meminta anggota memahami tanggung jawab masing-masing, mematuhi aturan, dan menjaga profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.

Penyalahgunaan kewenangan, menurut pesan yang ia tekankan, bertentangan dengan amanah kepolisian untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat.

Penekanan tersebut menempatkan integritas sebagai tanggung jawab setiap anggota, bukan sekadar slogan dalam kegiatan kedinasan.

Jangan Hanya Hadir dalam Kegiatan Seremonial

Kapolda Jambi juga menyoroti pentingnya kehadiran polisi yang memberikan dampak nyata.

Ia mengingatkan agar personel tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelayanan, perlindungan, dan komunikasi yang baik.

“Polri harus benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya melihat kehadiran kita dalam kegiatan seremonial, tetapi ketika membutuhkan bantuan, pelayanan, dan perlindungan, justru tidak merasakan manfaatnya. Bangun komunikasi, dengarkan keluhan masyarakat, dan berikan pelayanan yang profesional, adil, serta humanis,” ujarnya.

Arahan tersebut menegaskan bahwa kualitas pelayanan kepolisian perlu terlihat dari cara anggota menangani keluhan, memberikan bantuan, serta menyelesaikan persoalan masyarakat secara profesional dan adil.

Minta Perubahan Terlihat dalam Hasil Kerja

Widodo turut meminta jajarannya membuktikan perubahan melalui tindakan dan hasil kerja, bukan hanya pernyataan.

Ia mendorong setiap personel bekerja berdasarkan fakta, data, evaluasi, dan solusi.

“Saya tidak menuntut perubahan hanya dalam kata-kata. Saya ingin melihat perubahan dalam sikap, perilaku, cara bekerja, dan hasil pelaksanaan tugas. Kita harus bekerja berdasarkan fakta, data, evaluasi, dan solusi. Setiap pimpinan satuan harus mampu menilai hasil kerja anggotanya secara objektif dan berani melakukan perbaikan,” kata Widodo.

Ia juga meminta pimpinan satuan mengevaluasi kinerja anggota secara objektif dan melakukan perbaikan ketika menemukan kekurangan.

Pendekatan tersebut diharapkan mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas serta pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Soliditas Harus Sejalan dengan Ketaatan pada Hukum

Selain integritas dan pelayanan, Kapolda mengajak seluruh personel menjaga soliditas dan kerja sama di lingkungan Polda Jambi.

Ia meminta anggota saling mendukung dalam menjalankan tugas, sekaligus menjaga loyalitas kepada institusi, hukum, dan kepentingan masyarakat.

Widodo mengingatkan bahwa loyalitas tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan kesalahan. Setiap anggota tetap harus berpegang pada aturan dan tanggung jawab profesional.

Menutup arahannya, Kapolda mengajak seluruh personel menjaga semangat pengabdian serta membangun Polda Jambi yang profesional, berintegritas, responsif, dan semakin dipercaya masyarakat.

“Pegang teguh integritas dan laksanakan tugas dengan ikhlas, serta buktikan pengabdian melalui kerja nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.

Pesan tersebut menempatkan kepercayaan publik sebagai hal penting yang perlu dijaga melalui perilaku anggota, penegakan hukum yang profesional, serta pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai menekankan bahwa pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat, penegakan hukum yang adil, dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Menurutnya, kemajuan daerah tidak cukup diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga martabat manusia.

Pesan tersebut disampaikan Pigai saat melakukan kunjungan kerja dan bertemu Wali Kota Jambi Maulana di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Selasa malam 13 Oktober 2026.

Pigai menyoroti pentingnya integritas kepemimpinan dan penegakan hukum yang memberikan keadilan bagi masyarakat.

Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan setiap warga memperoleh perlindungan, akses terhadap keadilan, serta perlakuan yang manusiawi.

Persoalan zona merah agraria di Kota Jambi menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Persoalan ini berkaitan dengan sekitar 5.506 Sertifikat Hak Milik (SHM) masyarakat di tujuh kelurahan yang bersinggungan dengan klaim aset eks Pertamina berstatus Barang Milik Negara (BMN).

Pigai Tekankan Hak Warga atas Perlindungan dan Keadilan

Pigai menilai pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia perlu terus diperkuat melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang mudah dipahami serta dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Masyarakat perlu memahami hak-hak dasarnya, mengetahui bentuk perlindungan yang tersedia, serta mengenali jalur pengaduan ketika menghadapi dugaan pelanggaran hak.

Akses terhadap keadilan juga menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat dapat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam konteks pembangunan daerah, prinsip tersebut menuntut pemerintah untuk memperhatikan kepentingan masyarakat, menjaga integritas dalam pengambilan keputusan, dan menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab.

Pigai juga mengingatkan bahwa penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap martabat manusia harus berjalan beriringan.

Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan perubahan fisik, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat.

Integritas Pemimpin dan Kelestarian Lingkungan Jadi Perhatian

Selain menekankan perlindungan HAM, Pigai menggarisbawahi pentingnya integritas kepemimpinan.

Integritas menjadi unsur penting dalam menjalankan pemerintahan yang bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Ia juga menyoroti kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam pembangunan.

Kemajuan ekonomi dan infrastruktur perlu berjalan dengan perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan serta kehidupan masyarakat.

Pesan tersebut menempatkan perlindungan manusia sebagai bagian penting dari arah pembangunan.

Pemerintah tidak hanya perlu mengejar capaian pembangunan, tetapi juga memperhatikan keadilan, hak masyarakat, dan dampak kebijakan terhadap lingkungan.

Zona Merah Agraria Jambi Menjadi Konteks Perlindungan Hak Warga

Dalam pertemuan dengan Pigai, Wali Kota Jambi Maulana memaparkan persoalan zona merah agraria yang telah berlangsung cukup lama.

Berdasarkan data yang disampaikan Pemkot Jambi, terdapat sekitar 5.506 SHM masyarakat di tujuh kelurahan yang berkaitan dengan persoalan status aset eks Pertamina.

Persoalan tersebut berkaitan dengan klaim aset berstatus Barang Milik Negara, sementara di atas lahan yang dimaksud terdapat sertifikat hak milik atas nama masyarakat.

Pemkot Jambi mengaitkannya dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang penetapan status aset eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara.

Maulana menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi berbagai instansi, pemeriksaan dokumen kepemilikan, penelusuran riwayat penguasaan tanah, serta kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Pemkot Jambi berencana mengirimkan surat resmi kepada instansi terkait untuk mendorong pembahasan lebih lanjut.

Pemerintah kota juga berupaya menjadi penghubung antara masyarakat dan lembaga yang berwenang.

Sementara itu, Pigai menjelaskan bahwa persoalan lahan yang berkaitan dengan aset negara membutuhkan koordinasi lintas lembaga.

Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) perlu dilibatkan sesuai kewenangannya untuk membahas status serta pencatatan aset.

Pemeriksaan dokumen, aspek administrasi, dan ketentuan hukum menjadi bagian penting dalam proses tersebut.

Pertemuan itu belum menghasilkan keputusan final mengenai status SHM yang berkaitan dengan persoalan zona merah agraria di Kota Jambi.

Pembangunan Harus Memperhatikan Kebutuhan Masyarakat

Dalam kesempatan yang sama, Maulana memaparkan 11 program unggulan Pemkot Jambi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Program tersebut mencakup akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan pekerja rentan, pengelolaan persampahan, perbaikan lingkungan, pemenuhan hak anak, serta pelayanan sosial bagi warga yang membutuhkan.

Pemkot Jambi mengarahkan program-program tersebut untuk mewujudkan Kota Jambi Bahagia, yakni kota yang bersih, aman, harmonis, dan agamis.

Pesan Pigai mengenai perlindungan hak warga, integritas kepemimpinan, penegakan hukum, dan kelestarian lingkungan menjadi pengingat bahwa pembangunan membutuhkan tanggung jawab yang menyeluruh.

Bagi masyarakat, pembangunan yang berkualitas tidak hanya terlihat dari infrastruktur yang berdiri atau pertumbuhan ekonomi yang tercapai.

Kepastian hukum, akses terhadap keadilan, perlindungan hak dasar, dan lingkungan yang terjaga juga menjadi bagian penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Bungo memusnahkan barang bukti dari 52 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Dalam kegiatan untuk periode Juni hingga Oktober 2026 itu, kejaksaan memusnahkan narkotika dan obat-obatan yang diperkirakan bernilai sekitar Rp1 miliar.

Barang bukti narkotika tersebut terdiri dari sabu dengan berat bersih 1.136,8 gram, ganja seberat 2,74 gram, dan ekstasi seberat 3,47 gram. Pemusnahan berlangsung di Kantor Kejari Bungo.

Plt. Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PAPBB) Kejari Bungo, Ivan Day Iswandy, S.H., mengatakan barang bukti itu berasal dari perkara yang telah memperoleh putusan Pengadilan Negeri Bungo.

Selain narkotika, kejaksaan turut memusnahkan barang bukti dari perkara pencurian, pelanggaran Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta tindak pidana umum lainnya.

Barang bukti lain meliputi timbangan digital, senjata tajam, pakaian, peralatan mesin, dan sejumlah benda yang berkaitan dengan tindak pidana.

Ivan menyebut perkara narkotika masih mendominasi penanganan tindak pidana umum di wilayah hukum Kejari Bungo.

Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan perhatian serius dari aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat meningkatkan pengawasan serta mengambil peran dalam mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Bungo.

“Harapannya, semoga angka peredaran narkoba dapat berkurang di Kabupaten Bungo,” ujar Ivan.

Pemusnahan barang bukti menjadi salah satu tahapan dalam pelaksanaan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun, upaya menekan peredaran narkotika juga membutuhkan pencegahan, pengawasan, penindakan, dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut, petugas memusnahkan barang bukti dengan metode berbeda sesuai jenisnya.

Petugas melarutkan sabu ke dalam air yang dicampur sabun cair, kemudian mengaduk campuran tersebut sebelum membuangnya ke selokan.

Petugas membakar ganja, sementara mereka memotong senjata tajam hingga tidak dapat digunakan kembali.

Pakaian dan sejumlah barang bukti lainnya juga dimusnahkan dengan cara dibakar.

Ivan menjelaskan, barang bukti narkotika sebelumnya menjalani pengujian menggunakan alat deteksi khusus saat penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pengujian tersebut bertujuan membantu memastikan keaslian barang bukti.

Pemusnahan barang bukti dari 52 perkara menunjukkan tindak lanjut penanganan perkara yang telah melewati proses peradilan.

Meski demikian, banyaknya barang bukti narkotika yang dimusnahkan juga menjadi pengingat pentingnya upaya pencegahan peredaran narkoba di daerah.

Kejari Bungo berharap kegiatan tersebut mendukung penegakan hukum sekaligus memberikan efek pencegahan terhadap tindak pidana, terutama peredaran narkotika.

Ke depan, penanganan persoalan narkoba memerlukan kerja bersama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar pencegahan tidak hanya bergantung pada penindakan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana menyiapkan pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi untuk menggantikan sementara Nella Ervina yang terseret perkara dugaan korupsi kegiatan pemutakhiran pajak daerah tahun anggaran 2024.

Maulana memastikan pejabat pengganti berasal dari luar lingkungan Disperindag.

Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah tersebut untuk menjaga kelangsungan tugas dan pelayanan dinas di tengah proses hukum yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi.

“Plt sudah kita siapkan dan sudah ditunjuk. Senin sudah diumumkan. Pltnya dari luar Disperindag,” kata Maulana.

Penunjukan pejabat sementara menjadi langkah administratif Pemkot Jambi setelah Nella menghadapi perkara hukum. Namun, pergantian pimpinan bukan satu-satunya hal yang menjadi perhatian.

Kasus tersebut juga mendorong pemerintah kota menyoroti kepatuhan terhadap aturan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Maulana mengaku prihatin atas perkara yang menjerat salah satu pejabat di lingkungan pemerintahannya.

Meski demikian, ia menegaskan Pemkot Jambi menghormati proses hukum dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

Menurut Maulana, perkara tersebut berkaitan dengan kegiatan tahun anggaran 2024.

Karena itu, ia meminta seluruh pihak menghormati proses yang berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Ini adalah proses tahun 2024. Kami sebagai atasan dan teman turut prihatin, dan kami mendukung proses hukum yang berjalan. Kami bersedih, iya, tapi dalam proses hukum kami mendukung,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan sikap pemerintah kota untuk tidak mencampuri penanganan perkara yang menjadi kewenangan Kejari Jambi.

Di luar penunjukan Plt, Maulana meminta seluruh jajaran Pemkot Jambi menjadikan perkara tersebut sebagai bahan evaluasi.

Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan integritas aparatur sipil negara (ASN), terutama dalam menjalankan kewenangan serta mengelola kegiatan pemerintahan.

Maulana mengaku telah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) mengingatkan seluruh OPD agar menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.

“Saya sudah berpesan, dikumpulkan Sekda, semua harus mengikuti aturan dan regulasi yang ada. Semua harus menjaga integritas,” tegasnya.

Instruksi itu menempatkan kepatuhan terhadap aturan sebagai salah satu perhatian pemerintah kota.

Namun, upaya pencegahan penyimpangan juga membutuhkan pengawasan yang berjalan konsisten, pemeriksaan dokumen kegiatan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan kegiatan pemutakhiran pajak daerah menjadi pengingat bagi pemerintah daerah mengenai pentingnya pengendalian internal.

Pemerintah perlu memastikan setiap program memiliki dasar pelaksanaan yang jelas, proses yang dapat diperiksa, dan hasil yang sesuai dengan perencanaan.

Penunjukan Plt dapat menjaga kesinambungan kepemimpinan Disperindag.

Sementara itu, evaluasi tata kelola diperlukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat kelemahan dalam prosedur pengawasan atau pelaksanaan kegiatan yang perlu diperbaiki.

Hingga kini, proses hukum terhadap Nella Ervina masih berjalan.

Penetapan tersangka dalam perkara tersebut tidak sama dengan putusan bersalah, sehingga perkembangan kasus tetap perlu merujuk pada keterangan resmi aparat penegak hukum.

Pemkot Jambi berharap pelayanan Disperindag tetap berjalan dan seluruh OPD memperkuat kepatuhan terhadap aturan.

Publik juga menanti langkah konkret pemerintah daerah dalam memastikan evaluasi tidak berhenti pada imbauan, tetapi menghasilkan pengawasan yang lebih efektif dan akuntabel.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi setelah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Nella Ervina, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemutakhiran pajak daerah tahun anggaran 2024.

Kasus tersebut menjadi sorotan karena kegiatan yang memiliki pagu anggaran Rp1,8 miliar itu diduga fiktif.

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi juga menyebut dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp1.378.180.183 atau sekitar Rp1,37 miliar.

Maulana menyatakan evaluasi menjadi salah satu langkah pemerintah kota untuk mencegah dugaan penyimpangan serupa terulang.

Ia meminta seluruh kepala OPD mematuhi aturan dalam menjalankan program dan mengelola anggaran.

“Agar tidak terjadi pengulangan atau tindakan korupsi di sana. Peristiwa ini membuat kita akan evaluasi. Kita juga telah berpesan semua kepala dinas agar mengikuti aturan yang ada,” ujar Maulana.

Selain mengevaluasi OPD, Maulana menyiapkan pergantian sementara pimpinan Disperindag Kota Jambi.

Pemerintah kota menjadwalkan pelantikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag pada Senin, 12 Oktober 2026.

Maulana memastikan pejabat yang akan mengisi posisi tersebut berasal dari luar Disperindag.

Penunjukan ini bertujuan menjaga kelangsungan pelayanan dan pelaksanaan tugas pemerintahan selama proses hukum terhadap Nella Ervina berjalan.

Langkah tersebut menjadi respons langsung pemerintah kota terhadap perkara yang menjerat pimpinan salah satu perangkat daerahnya.

Namun, evaluasi internal juga perlu mencakup pengawasan kegiatan, mekanisme pertanggungjawaban anggaran, dan sistem pengendalian agar pencegahan tidak berhenti pada pergantian pejabat.

Kejari Jambi menetapkan Nella Ervina sebagai tersangka pada Kamis, 8 Oktober 2026, dalam perkara dugaan korupsi kegiatan Belanja Konsultansi Pemutakhiran Pajak Daerah Kota Jambi tahun anggaran 2024.

Kegiatan tersebut memiliki pagu anggaran Rp1,8 miliar. Penyidik menduga kegiatan itu fiktif dan menyebut kerugian keuangan negara mencapai Rp1.378.180.183.

Nilai dugaan kerugian tersebut setara dengan sekitar 76,6 persen dari pagu anggaran kegiatan.

Meski demikian, pagu anggaran dan dugaan kerugian negara merupakan dua hal berbeda.

Angka tersebut juga belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana dugaan penyimpangan terjadi atau siapa saja yang bertanggung jawab di luar pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Rincian mengenai pelaksanaan pekerjaan, mekanisme pencairan anggaran, dokumen pertanggungjawaban, serta pihak lain yang mungkin terkait perlu merujuk pada keterangan resmi penyidik dan perkembangan perkara.

Maulana menyatakan, menghormati dan mendukung proses hukum yang ditangani Kejari Jambi.

Ia berharap perkara tersebut menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah kota untuk memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Di sisi lain, evaluasi OPD akan menjadi perhatian penting untuk menilai apakah pengawasan internal telah berjalan memadai.

Pemerintah kota perlu memastikan setiap kegiatan memiliki dasar perencanaan yang jelas, pelaksanaan yang dapat diverifikasi, serta pertanggungjawaban anggaran yang sesuai ketentuan.

Penanganan perkara ini masih berjalan. Status tersangka terhadap Nella Ervina merupakan bagian dari proses hukum atas dugaan korupsi, bukan putusan bersalah oleh pengadilan.

Publik kini menunggu perkembangan penyidikan sekaligus langkah konkret Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat pengawasan anggaran.

Evaluasi yang efektif tidak hanya bergantung pada pergantian pejabat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah mencegah celah penyimpangan dan memastikan penggunaan uang publik dapat dipertanggungjawabkan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Sebanyak 47 personel Polresta Jambi menerima penghargaan atas prestasi dan keberhasilan dalam menjalankan tugas kepolisian.

Penghargaan tersebut diberikan dalam upacara yang dipimpin Kapolresta Jambi Kombes Pol Ananto Herlambang, S.I.K., M.M., di Lapangan Hijau Mapolresta Jambi, Kamis 1 Oktober 2026.

Para personel yang menerima penghargaan dinilai telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, keberanian dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, termasuk dalam pengungkapan sejumlah perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

Dalam amanatnya, Ananto menyoroti keberhasilan personel mengungkap tindak pidana narkotika dengan sejumlah barang bukti.

Di antaranya 192 refill cartridge berisi cairan yang diduga mengandung narkotika dengan total 465,8 mililiter, 22 butir pil ekstasi, 336,03 gram sabu, serta 29 paket besar ganja dengan berat sekitar 29 kilogram.

Menurut Ananto, pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja personel Satnarkoba bersama timsus Polresta Jambi dalam memberantas peredaran gelap narkotika.

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh personel yang telah berhasil mengungkap tindak pidana narkotika dengan sejumlah barang bukti. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras Satnarkoba dan timsus serta bagian dari komitmen Polresta Jambi untuk terus memberantas peredaran gelap narkotika,” ujar Ananto.

Selain perkara narkotika, penghargaan juga diberikan kepada personel yang berhasil mengungkap kasus penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Kasus tersebut berkaitan dengan aksi penyiraman air keras terhadap korban.

Kapolresta menilai pengungkapan perkara tersebut membutuhkan kemampuan penyelidikan, kecepatan, ketelitian dan profesionalisme personel.

“Pengungkapan kasus tersebut tentunya membutuhkan kemampuan, kecepatan, ketelitian, serta profesionalisme,” katanya.

Ananto mengatakan pemberian penghargaan tidak semata-mata ditujukan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menyelesaikan perkara.

Penghargaan juga diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Namun, di tengah tuntutan peningkatan kinerja, Ananto mengingatkan personel agar proses penegakan hukum tetap berjalan dalam koridor aturan.

Ia meminta seluruh anggota berpedoman pada peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur (SOP), kode etik profesi Polri, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Dalam setiap proses penegakan hukum, kita harus mampu menunjukkan bahwa Polri hadir untuk memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat,” tegasnya.

Ananto juga meminta seluruh personel mempertahankan semangat kerja, meningkatkan profesionalisme serta memperkuat soliditas dan kerja sama internal.

Menurutnya, setiap keberhasilan dalam menjalankan tugas harus menjadi bagian dari pengabdian kepolisian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Upacara penghargaan tersebut turut dihadiri para Kabag, Kasat, Kasi, personel Polresta Jambi serta seluruh anggota yang menerima penghargaan.(*)