JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kejaksaan Agung RI menyetujui penghentian penuntutan satu perkara tindak pidana umum di wilayah Jambi melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam ekspose perkara yang digelar pada Senin, 4 Mei 2026, melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang diwakili Direktur A Jampidum, Hari Wibowo, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Sugeng Hariadi, secara virtual.

Ekspose tersebut turut dihadiri jajaran Kejaksaan Tinggi Jambi, para kepala kejaksaan negeri se-wilayah Jambi, serta pejabat struktural bidang tindak pidana umum.

Sugeng Hariadi menjelaskan, perkara yang disetujui untuk dihentikan penuntutannya berasal dari Kejaksaan Negeri Tebo dengan tersangka berinisial M Sarnubi.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ia menegaskan bahwa penerapan restorative justice merupakan upaya menghadirkan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan kondisi sosial.

“Pendekatan ini bertujuan memulihkan keadaan dan menjaga keharmonisan masyarakat melalui kesepakatan para pihak,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa implementasi mekanisme ini harus mengacu pada ketentuan hukum terbaru, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya pada tahap penuntutan.

Selain itu, sinergi antarpenegak hukum dan lembaga terkait dinilai penting agar pelaksanaan keadilan restoratif, termasuk pidana kerja sosial, dapat berjalan efektif, terukur, dan diawasi dengan baik.

Secara keseluruhan, Kejati Jambi mencatat terdapat enam perkara yang ditangani melalui mekanisme keadilan restoratif di wilayah tersebut.

Rinciannya, tiga perkara diselesaikan melalui restorative justice di Kejari Muaro Jambi dan Cabang Kejari Batanghari Muaro Tembesi, sementara tiga lainnya berasal dari Kejari Merangin, Kejari Jambi, dan Kejari Tebo dengan berbagai kasus seperti pencurian, narkotika, dan penipuan.

Kejati Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan pendekatan hukum yang humanis, berkeadilan, dan adaptif seiring dengan pembaruan sistem hukum nasional.()*

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono menegaskan komitmennya dalam menindak tegas segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran hukum di lingkungan kepolisian, khususnya di wilayah hukum Polres Batanghari.

Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja di Aula Balai Laluan Polres Batanghari, Jumat (10/5/2025).

Dalam arahannya kepada seluruh personel, Kapolda menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme, penegakan hukum yang adil, serta penguatan pembinaan internal di tubuh kepolisian.

Ia juga memberikan peringatan keras terhadap potensi keterlibatan anggota dalam aktivitas ilegal.

“Saya minta jangan ada yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Saat ini banyak Satgas yang melakukan penegakan hukum. Jangan sampai justru anggota kita ikut terlibat. Jangan jadi preman berseragam,” tegas Irjen Rusdi.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut sejumlah pejabat utama Polda Jambi, seperti Karo Ops Kombes Pol M Edi Faryadi, Dirintelkam Kombes Pol Hendri Hotuguan Siregar, serta Dirresnarkoba Kombes Pol Ernesto Saiser.

Kapolres Batanghari, AKBP Handoyo Yudhy Santosa, sebelumnya melaporkan sejumlah tantangan yang dihadapi jajarannya, seperti konflik lahan, kerusakan sarana operasional seperti speedboat, serta keterbatasan jumlah personel di lapangan.

Menanggapi laporan tersebut, Kapolda menyampaikan apresiasi atas dedikasi jajaran Polres Batanghari, dan menyatakan siap membantu menyelesaikan hambatan yang ada, termasuk penguatan personel dan peralatan.

Selain itu, Kapolda Jambi juga mengingatkan pentingnya peran keluarga dalam mendukung kinerja anggota di lapangan.

“Sayangi keluarga kalian, karena mereka adalah pendukung utama kalian dalam menjalankan tugas,” pesannya.(*)