Al Haris Salurkan Rp743,6 Juta untuk Pendidikan di Sarolangun, 522 Siswa Terima Bantuan

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi menggelontorkan bantuan pendidikan senilai Rp743,6 juta untuk mendukung kebutuhan belajar ratusan siswa di Kabupaten Sarolangun melalui program unggulan Pro Jambi Cerdas 2026.

Bantuan tersebut diserahkan langsung Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris di SMK Negeri 1 Sarolangun, Sabtu 21 November 2026.

Selain menyasar sektor pendidikan, Pemprov Jambi juga menyalurkan bantuan senilai Rp315 juta untuk membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam program Pro Jambi Cerdas tahun ini, sebanyak 522 siswa SMA, SMK, dan SLB di Kabupaten Sarolangun menerima bantuan perlengkapan sekolah.

Selain itu, 70 siswa dari keluarga kurang mampu yang menempuh pendidikan di sekolah swasta memperoleh bantuan biaya SPP.

Bantuan perlengkapan sekolah tersebut diharapkan dapat meringankan beban orang tua sekaligus memastikan keterbatasan ekonomi tidak menghalangi anak-anak untuk memperoleh pendidikan.

Gubernur Al Haris menegaskan, Pro Jambi Cerdas merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan dan mencegah anak putus sekolah akibat persoalan biaya.

“Khusus untuk kalian, tiap tahun kita berikan. Sejak kami menjabat, semua ini benar-benar kita lakukan. Tujuannya adalah supaya anak-anak kami yang sekolah di SMA, SMK, SLB ini tidak kesulitan dalam belajar,” kata Al Haris.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut mencakup kebutuhan dasar pendidikan, mulai dari seragam, tas, buku, sepatu hingga pembayaran SPP bagi siswa kurang mampu yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta.

“Mungkin ada yang sulit ketika bicara SPP, misalnya di swasta, ini kita bantu. Mungkin juga ada yang sulit baju seragam, nah ini kita bantu. Baju seragamnya, tasnya, bukunya, sepatunya, Alhamdulillah kita bantu,” ujarnya.

Al Haris Dorong Tidak Ada Anak Putus Sekolah karena Biaya

Menurut Al Haris, dukungan terhadap dunia pendidikan kini semakin luas melalui berbagai program pemerintah pusat dan daerah.

Selain Pro Jambi Cerdas, siswa juga mendapatkan dukungan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sekolah, serta kebijakan pemerintah pusat terkait pembiayaan gaji guru PPPK pada tahun mendatang.

Ia berharap berbagai dukungan tersebut dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik sehingga siswa bisa berkonsentrasi belajar tanpa terbebani persoalan ekonomi.

“Alhamdulillah, sekarang ada lagi program Pak Presiden yaitu MBG. Jadi lengkaplah sudah. Yang kita bantu ini baju-bajunya, perlengkapannya untuk anak-anak yang memang kita anggap perlu dibantu, ditambah lagi dengan makanan bergizi dari Pak Presiden, ditambah lagi revitalisasi sekolahnya,” ungkapnya.

Al Haris juga mengingatkan para siswa agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan belajar sungguh-sungguh.

Menurutnya, bantuan pemerintah harus diimbangi dengan keseriusan siswa dan tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Ia menilai pendidikan bukan sekadar upaya memperoleh ijazah, melainkan investasi jangka panjang untuk membentuk generasi yang berilmu, berkarakter, dan memiliki moral yang baik.

“Mudah-mudahan inilah warisan kita, anak-anak yang punya ilmu, punya akhlak, punya moral yang baik. Inilah warisan yang kita tinggalkan untuk negeri ini,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M. Umar menyampaikan bahwa cakupan Pro Jambi Cerdas 2026 mencapai ribuan peserta didik di seluruh Provinsi Jambi.

Tercatat sebanyak 5.291 siswa SMA, SMK, dan SLB dari keluarga kurang mampu menerima bantuan perlengkapan pendidikan.

Selain itu, sebanyak 622 siswa memperoleh bantuan biaya pendidikan yang tersebar di 374 satuan pendidikan negeri maupun swasta.

“Program Pro Jambi Cerdas merupakan upaya nyata Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah sekaligus meningkatkan kualitas hasil pembelajaran,” kata Umar.

63 Pelaku UMKM Sarolangun Terima Bantuan Rp315 Juta

Tidak hanya pendidikan, Pemprov Jambi juga memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran bantuan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Sarolangun.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 23 pelaku UMKM menerima bantuan modal usaha masing-masing Rp5 juta dengan total anggaran Rp115 juta.

Selain itu, pemerintah memberikan bantuan 40 unit gerobak dorong. Setiap gerobak memiliki nilai Rp5 juta sehingga total anggarannya mencapai Rp200 juta.

Dengan demikian, total bantuan pemberdayaan UMKM yang disalurkan di Kabupaten Sarolangun mencapai Rp315 juta.

Bantuan tersebut diterima secara simbolis oleh Bupati Sarolangun Hurmin.

Al Haris mengatakan, bantuan modal dan sarana usaha tersebut bertujuan membantu masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi, khususnya pedagang yang belum memiliki fasilitas usaha memadai.

“Bantuan ini diberikan pada para pelaku usaha UMKM yang berdagang, yang mungkin belum punya tempat, ya kita bantu gerobak. Niat kita juga mengangkat derajat ekonomi warga kita yang mungkin saja perlu kita bantu, perlu kita naikkan ekonomi rumah tangganya,” jelas Al Haris.

Ia menegaskan, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan agar pelaku usaha kecil mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas kegiatan usahanya.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Jambi. Kalau UMKM-nya maju, ekonominya jalan, masyarakatnya sejahtera. Karena itu pemerintah harus hadir membantu, bukan hanya dengan modal, tapi juga pendampingan,” tegasnya.

Al Haris berharap bantuan tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi mampu menjadi modal awal bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Melalui penyaluran bantuan pendidikan dan UMKM ini, Pemprov Jambi mendorong dua sektor penting pembangunan daerah, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat.

Pemerintah berharap bantuan yang diterima siswa dapat meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan, sementara dukungan kepada pelaku UMKM mampu memperkuat usaha kecil dan membuka peluang ekonomi baru di Kabupaten Sarolangun.(*)




Sekolah Rakyat Rp400 Miliar Dibangun di Sarolangun, Pemkab Siapkan Lahan 8,09 Hektare

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Kabupaten Sarolangun bersiap menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat dengan nilai anggaran sekitar Rp400 miliar.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyiapkan lahan seluas 8,09 hektare di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, untuk mendukung proyek pendidikan yang direncanakan menampung hingga 2.550 siswa tersebut.

Pembangunan fasilitas pendidikan itu dijadwalkan mulai pada Desember 2026.

Selain menyiapkan lahan, pemerintah kabupaten juga merencanakan pelebaran jalan di sekitar lokasi untuk menunjang akses menuju kawasan sekolah.

Bupati Sarolangun, H. Hurmin menyampaikan kesiapan tersebut saat mendampingi Gubernur Jambi, Al Haris meninjau lokasi Sekolah Rakyat pada Senin 12 Oktober 2026.

Hurmin mengatakan pemerintah kabupaten siap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan pihak terkait untuk mendukung tahapan pembangunan.

“Pemerintah Kabupaten Sarolangun siap mendukung pembangunan Sekolah Rakyat ini. Kami telah menyiapkan lahan yang dibutuhkan dan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta pihak terkait agar proses pembangunan berjalan dengan baik,” ujar Hurmin.

Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Sarolangun membawa dua aspek penting, penyediaan fasilitas pendidikan berskala besar dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dengan kapasitas yang direncanakan mencapai 2.550 siswa, sekolah tersebut diharapkan dapat mendukung kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Namun, manfaat proyek ini nantinya tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik.

Kesiapan tenaga pendidik, fasilitas pembelajaran, sistem penerimaan siswa, dan keberlanjutan operasional juga akan menentukan kualitas layanan pendidikan yang diterima siswa.

Nilai anggaran sekitar Rp400 miliar dan jadwal pembangunan pada Desember 2026 menjadi informasi penting dalam rencana proyek ini.

Rincian sumber pendanaan, tahapan konstruksi, serta target penyelesaian perlu dipastikan melalui keterangan resmi instansi pelaksana.

Selain menyediakan lahan, Pemkab Sarolangun merencanakan pelebaran jalan di sekitar Kelurahan Aur Gading.

Langkah tersebut bertujuan mendukung akses menuju kawasan sekolah sekaligus menunjang mobilitas selama pembangunan berlangsung.

Akses jalan akan menjadi salah satu aspek penting, terutama jika fasilitas pendidikan tersebut beroperasi dengan kapasitas ribuan siswa.

Perencanaan lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan konektivitas dengan kawasan permukiman perlu mendapat perhatian sejak tahap awal.

Koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan instansi pelaksana juga diperlukan agar pembangunan fasilitas utama berjalan selaras dengan kesiapan infrastruktur pendukung.

Dengan demikian, persiapan proyek tidak hanya berfokus pada penyediaan lahan, tetapi juga pada aksesibilitas dan kelayakan kawasan untuk menunjang kegiatan pendidikan dalam jangka panjang.

Hurmin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Sarolangun.

Ia berharap fasilitas tersebut memberikan manfaat nyata, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan akses pendidikan berkualitas.

“Kami berharap kehadiran Sekolah Rakyat ini nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai, mereka diharapkan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk meraih masa depan yang lebih baik,” kata Hurmin.

Harapan tersebut menempatkan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan pendidikan.

Meski demikian, keberhasilan program perlu diukur melalui manfaat yang diterima siswa, kualitas pembelajaran, dan kemampuan sekolah menjangkau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

Informasi mengenai mekanisme penerimaan siswa, jenjang pendidikan yang tersedia, dan fasilitas yang akan dibangun juga akan membantu masyarakat memahami manfaat program secara lebih konkret.

Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Aur Gading menjadi salah satu agenda pengembangan fasilitas pendidikan di Kabupaten Sarolangun.

Pemerintah daerah telah menyatakan kesiapan menyediakan lahan dan mendukung infrastruktur penunjang, termasuk pelebaran jalan.

Tahap berikutnya akan bergantung pada kesiapan teknis, pelaksanaan pembangunan sesuai jadwal, dan koordinasi antarlembaga yang terlibat.

Masyarakat juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai tahapan proyek, jadwal penyelesaian, serta mekanisme penerimaan peserta didik.

Jika terlaksana sesuai rencana dan didukung layanan pendidikan yang memadai, Sekolah Rakyat diharapkan memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Sarolangun dan wilayah sekitarnya.(*)




Hurmin Tegaskan Sarolangun Maju Bukan Sekadar Slogan, Ini Lima Agenda Pembangunannya

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Bupati Sarolangun H. Hurmin menegaskan komitmennya melanjutkan pembangunan daerah melalui visi Sarolangun Maju.

Ia menjadikan lima misi pembangunan sebagai arah kebijakan pemerintah kabupaten dalam menjalankan program selama periode RPJMD 2025–2029.

Komitmen tersebut disampaikan Hurmin dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun untuk memperingati Hari Jadi ke-27 Kabupaten Sarolangun di Gedung DPRD Sarolangun, Senin 12 Oktober 2026.

Di hadapan jajaran pemerintah daerah dan unsur pemangku kepentingan, Hurmin menyebut pembangunan Sarolangun merupakan hasil kerja bersama yang berlanjut dari satu periode kepemimpinan ke periode berikutnya.

Ia mengapresiasi kontribusi para pemimpin terdahulu, mulai dari Muhammad Madel dan Maryadi Syarif, hingga Hasan Basri Agus dan Cek Endra.

Menurutnya, setiap periode pemerintahan telah meletakkan bagian penting dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Sarolangun.

“Pembangunan Kabupaten Sarolangun adalah hasil kerja keras kita bersama di era masing-masing pemerintahan sebelumnya. Insya Allah, tongkat estafet pembangunan ini akan terus dilanjutkan oleh putra-putri terbaik daerah ini di masa mendatang,” ujar Hurmin.

Pernyataan tersebut menegaskan arah pembangunan yang ingin ia lanjutkan. Namun, tantangan pemerintah daerah tidak berhenti pada kesinambungan program.

Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan berjalan sesuai prioritas dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Lima misi menjadi arah pembangunan Sarolangun

Hurmin menjelaskan bahwa visi Sarolangun Maju menjadi landasan bagi lima misi utama pemerintahannya.

Kelima misi itu mencakup pelayanan dasar, penguatan nilai sosial dan budaya, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, serta perbaikan birokrasi.

Misi pertama berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Pemerintah daerah menempatkan sektor tersebut sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Misi kedua mencakup penguatan nilai keagamaan, pelestarian adat istiadat, dan pengembangan kepemudaan.

Agenda ini diarahkan untuk menjaga karakter daerah sekaligus memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan.

Pada misi ketiga, Hurmin menekankan pembangunan infrastruktur pelayanan umum yang merata dan berkualitas.

Pemerataan menjadi aspek penting agar masyarakat di berbagai wilayah memperoleh akses yang lebih baik terhadap fasilitas dan layanan dasar.

Misi keempat berorientasi pada pengembangan ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Arah kebijakan ini membuka ruang bagi penguatan usaha masyarakat dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah.

Sementara itu, misi kelima menyasar pembentukan budaya birokrasi yang berakhlak, tanggap, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kelima misi tersebut menjadi kerangka bagi pemerintah daerah dalam menentukan program dan prioritas pembangunan.

Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antarlembaga, pengelolaan anggaran yang efektif, serta evaluasi berkala terhadap hasil program.

Hurmin: Sarolangun Maju bukan sekadar slogan

Hurmin menegaskan visi dan misi pemerintahannya bukan sekadar pernyataan politik, melainkan komitmen yang harus diwujudkan melalui kerja nyata.

Ia menyatakan program dalam RPJMD Sarolangun 2025–2029 harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Visi dan misi ini bukan sekadar slogan, tetapi janji kami kepada masyarakat yang akan kami wujudkan. Melalui kerja nyata, kami berkomitmen memastikan bahwa setiap program pemerintah yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2025–2029 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Hurmin.

Komitmen tersebut menempatkan pelaksanaan program sebagai tolok ukur penting bagi keberhasilan pemerintahan.

Masyarakat membutuhkan perbaikan layanan yang nyata, mulai dari akses pendidikan dan kesehatan hingga infrastruktur dan kesempatan ekonomi.

Karena itu, keberhasilan agenda Sarolangun Maju perlu terlihat melalui indikator yang terukur, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi lokal, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap program memiliki target yang jelas sehingga masyarakat dapat menilai perkembangan dan hasil pelaksanaannya.

Tantangan pembangunan masih membutuhkan perhatian

Dalam rapat paripurna yang sama, Gubernur Jambi, Al Haris memaparkan sejumlah indikator pembangunan Sarolangun pada 2025.

Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 4,78 persen, meningkat dibandingkan 3,73 persen pada 2024.

Indeks Pembangunan Manusia juga naik dari 73,76 menjadi 74,72.

Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 5,03 persen pada 2024 menjadi 4,68 persen pada 2025. Sementara itu, tingkat kemiskinan masih mencapai 8,74 persen.

Angka tersebut memberikan gambaran mengenai capaian sekaligus tantangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian.

Pemerintah daerah membutuhkan program yang mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Al Haris juga mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam menentukan prioritas belanja di tengah keterbatasan fiskal.

Ia meminta program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelompok miskin.

Pesan tersebut relevan dengan agenda Sarolangun Maju karena pelaksanaan lima misi membutuhkan dukungan anggaran yang memadai dan pengelolaan sumber daya yang efektif.

Karhutla dan pemerataan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah

Selain persoalan kesejahteraan, karhutla masih menjadi tantangan di Kabupaten Sarolangun.

Al Haris menyebut kebakaran masih terjadi di kawasan Air Hitam dan meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat upaya pencegahan serta penanganan.

Persoalan tersebut membutuhkan koordinasi pemerintah, petugas lapangan, dan masyarakat.

Upaya pencegahan juga penting untuk mengurangi risiko kebakaran yang dapat mengganggu aktivitas warga dan merusak lingkungan.

Di sektor infrastruktur, pemerataan pembangunan tetap menjadi agenda penting agar akses pelayanan umum tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.

Pembangunan jalan dan fasilitas publik perlu berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta potensi ekonomi di masing-masing wilayah.

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa agenda pembangunan Sarolangun Maju membutuhkan pendekatan yang menyeluruh.

Pemerintah tidak hanya perlu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga lingkungan, meningkatkan layanan dasar, dan memastikan hasil pembangunan menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Hurmin ajak seluruh pihak perkuat sinergi

Hurmin mengakui pemerintah kabupaten tidak dapat menjalankan seluruh agenda pembangunan secara mandiri.

Ia membutuhkan dukungan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah pusat, serta masyarakat.

Menurutnya, sinergi antarpemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam melanjutkan pembangunan dan menjaga kesinambungan program daerah.

Pada usia ke-27 Kabupaten Sarolangun, pemerintah daerah menghadapi tugas untuk menerjemahkan visi Sarolangun Maju menjadi hasil yang dapat diukur dan dirasakan warga.

Lima misi yang telah ditetapkan memberikan arah kebijakan.

Namun, konsistensi pelaksanaan, ketepatan penggunaan anggaran, dan kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat akan menentukan sejauh mana agenda tersebut mencapai tujuannya.

Peringatan Hari Jadi ke-27 pun menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen pembangunan sekaligus mengevaluasi langkah yang perlu diprioritaskan pada tahun-tahun mendatang.(*)




Bupati Sarolangun Minta Perusahaan Bantu Tinggikan Lahan Sekolah Rakyat yang Rawan Banjir

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kabupaten Sarolangun mendorong keterlibatan dunia usaha dalam menjawab sejumlah kebutuhan pembangunan masyarakat.

Salah satu yang menjadi perhatian yakni kondisi lahan Sekolah Rakyat yang dinilai rawan terdampak banjir.

Bupati Sarolangun, H. Hurmin, S.H., meminta perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut ikut mendukung upaya penimbunan dan peninggian lahan Sekolah Rakyat.

Permintaan itu disampaikan Hurmin saat memimpin Rapat Tindak Lanjut Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP/CSR) serta Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Sarolangun, Selasa, 6 Oktober 2026.

Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan perwakilan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sarolangun, unsur pimpinan daerah, serta sejumlah instansi terkait.

Hurmin mengatakan, keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha.

Karena itu, ia secara khusus meminta perusahaan membantu penimbunan dan peninggian lahan Sekolah Rakyat agar fasilitas tersebut tidak mudah terdampak banjir.

Menurut Hurmin, dukungan tersebut penting untuk memastikan fasilitas pendidikan dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

“Pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran, sehingga kolaborasi dengan dunia usaha sangat dibutuhkan. Kami berharap perusahaan dapat ikut membantu penimbunan dan peninggian lahan Sekolah Rakyat yang rawan terdampak banjir,” ujar Hurmin.

Ia berharap dukungan tersebut tidak hanya membantu menyelesaikan persoalan kondisi lahan, tetapi juga mempercepat optimalisasi fasilitas Sekolah Rakyat.

Dalam rapat tersebut, Hurmin juga mendorong perusahaan pertambangan, perkebunan, perbankan, maupun sektor usaha lainnya agar memperkuat kontribusi sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, program TSLP/CSR dan PPM perlu disusun secara terencana dan terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami mengapresiasi kontribusi dunia usaha yang selama ini telah mendukung pembangunan daerah. Ke depan, komunikasi dan koordinasi perlu terus diperkuat agar program yang dilaksanakan perusahaan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah,” katanya.

Hurmin menekankan pentingnya keterbukaan dalam koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan.

Dengan komunikasi yang baik, program sosial perusahaan diharapkan dapat menghindari tumpang tindih sekaligus menyasar kebutuhan yang lebih mendesak.

Pemkab Sarolangun mengarahkan program TSLP/CSR dan PPM pada sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Bidang tersebut antara lain pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur dasar, penciptaan lapangan kerja, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hurmin mengatakan keterlibatan perusahaan di berbagai sektor tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Program TSLP/CSR dan PPM perlu dilaksanakan secara terencana, terukur dan transparan. Yang terpenting, program tersebut harus memiliki manfaat nyata serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Kabupaten Sarolangun,” ujar Hurmin.

Selain meminta dukungan untuk Sekolah Rakyat, pemerintah daerah juga mendorong agar sinergi antara perusahaan dan Pemkab Sarolangun terus diperkuat.

Menurut Hurmin, keberadaan perusahaan di daerah diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi dari sisi kegiatan usaha, tetapi juga ikut mengambil bagian dalam pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Pemerintah daerah berharap kolaborasi tersebut dapat mempercepat pembangunan berbagai sektor, terutama pada kebutuhan yang belum sepenuhnya dapat ditangani melalui APBD.

Hurmin menegaskan, pemerintah akan terus membuka ruang komunikasi dengan dunia usaha agar program TSLP/CSR dan PPM dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha harus terus dibangun. Dengan kolaborasi yang baik, berbagai kebutuhan masyarakat dapat ditangani bersama dan pembangunan di Kabupaten Sarolangun dapat berjalan lebih merata,” tutup Hurmin.(*)