JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 menunjukkan capaian nilai peserta didik yang dinilai memprihatinkan dan memicu perhatian luas terhadap kualitas pendidikan nasional.

Nilai rata-rata siswa SMA dan SMK tercatat rendah, terutama pada mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris, sehingga dianggap sebagai alarm serius bagi sistem pembelajaran di Indonesia.

Berdasarkan data resmi, rata-rata nilai Matematika TKA 2025 hanya mencapai 36,10 dari skala 100. Sementara itu, nilai Bahasa Inggris bahkan lebih rendah, yakni 24,93.

Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, rata-rata nilai tercatat 55,38, meski angka tersebut masih dinilai belum ideal.

Mayoritas provinsi mencatat nilai Matematika di kisaran 30-an, dan hanya sedikit daerah yang mampu menembus angka 40.

Rendahnya capaian tersebut mendapat respons dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan pentingnya pengawalan serius terhadap pelaksanaan TKA agar benar-benar berfungsi sebagai alat ukur kualitas pendidikan.

“Komisi X DPR RI akan terus mengawal implementasi TKA agar benar-benar berfungsi sebagai alat ukur objektif dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, bukan sekadar menjadi formalitas atau beban tambahan bagi peserta didik,” ujar Lalu Hadrian Irfani.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa hasil TKA tidak digunakan sebagai penentu kelulusan siswa, melainkan sebagai instrumen pemetaan mutu pendidikan nasional.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Toni Toharudin, menyebut perbedaan capaian nilai antarmata pelajaran mencerminkan karakter kompetensi dan tingkat kesulitan soal.

“Kita lihat capaian rata-rata menunjukkan variasi antarmata pelajaran yang mencerminkan perbedaan karakter kompetensi dan tingkat kesulitan,” kata Toni Toharudin.

Menurut pemerintah, rendahnya nilai TKA mencerminkan tantangan besar dalam penguatan kemampuan analisis, penalaran, serta literasi numerasi siswa.

TKA dirancang untuk menguji pemahaman konseptual dan kemampuan berpikir kritis, bukan sekadar hafalan materi.

Sejumlah pengamat pendidikan menilai rendahnya nilai TKA juga dipengaruhi oleh kesiapan guru dan siswa yang belum merata dalam menghadapi model asesmen baru.

Selain itu, kesenjangan kualitas pembelajaran antarwilayah serta keterbatasan sarana pendidikan di sejumlah daerah turut menjadi faktor pendukung.

Hasil TKA 2025 diharapkan menjadi momentum evaluasi dan perbaikan sistem pendidikan secara menyeluruh.

DPR dan pemerintah sepakat bahwa diperlukan tindak lanjut konkret, mulai dari peningkatan kualitas guru, penguatan kurikulum, hingga pembiasaan pembelajaran berbasis penalaran sejak pendidikan dasar agar capaian akademik siswa Indonesia dapat meningkat ke depan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Rencana penerapan sekolah enam hari per minggu untuk SMA/SMK di Jawa Tengah memicu gelombang penolakan dari guru, siswa, hingga sebagian orang tua.

Banyak pihak menilai kebijakan ini berpotensi menambah beban fisik dan mental tanpa memberikan peningkatan signifikan terhadap kualitas pendidikan.

Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi, menyebut wacana enam hari sekolah sebagai langkah mundur.

Ia menegaskan bahwa dua hari libur sangat penting bagi siswa untuk bersosialisasi, mengembangkan hobi, serta mempelajari soft skill yang tidak sepenuhnya dapat difasilitasi sekolah.

“Anak itu butuh waktu untuk keluarga, hobi, dan soft skill. Tidak semua hal bisa diselesaikan di sekolah,” ujarnya.

Ia juga menilai aturan tersebut tidak adil bagi guru.

“Yang fungsional disuruh masuk, sementara struktural bisa libur. Ini tidak adil.”

Penolakan juga datang dari siswa. Albani Telanai, pelajar SMAN 11 Semarang, mengatakan bahwa tambahan hari sekolah hanya akan mengurangi waktu istirahat.

“Lima hari atau enam hari sama-sama capek. Kalau hari ditambah, istirahat kami berkurang,” ujarnya.

Siswa juga menilai pemerintah seharusnya fokus pada peningkatan kualitas guru dan kesejahteraan tenaga pendidik, bukan sekadar menambah durasi sekolah.

Meski banyak kritik, sebagian orang tua mendukung wacana enam hari sekolah.

Heri, salah satu wali murid, mengatakan bahwa jam pulang bisa lebih cepat sehingga anak belajar saat kondisi masih segar.

Namun ia juga mengakui perubahan kebijakan yang terus berubah membuat anak kebingungan.

Dukungan terhadap penolakan datang dari organisasi masyarakat. Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir, menegaskan bahwa banyak guru Muhammadiyah menginginkan jadwal lima hari sekolah tetap dipertahankan karena dianggap paling ideal.

Di ranah publik, petisi online berjudul “Menolak Usulan Kebijakan 6 Hari Sekolah SMA/SMK di Jawa Tengah” telah mengumpulkan puluhan ribu tanda tangan.

Petisi itu menyoroti pentingnya dua hari libur untuk pemulihan fisik dan mental siswa.

Pemerintah Jawa Tengah masih mengkaji rencana ini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa durasi belajar per minggu adalah yang paling penting, sementara teknis lima atau enam hari diserahkan kepada pemerintah daerah.

Hingga kini, wacana penambahan hari sekolah masih menjadi perdebatan hangat.

Guru, siswa, dan orang tua menekankan perlunya keseimbangan antara belajar, istirahat, dan pengembangan potensi non-akademik sebelum kebijakan final ditetapkan.(*)