JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Terdakwa kasus dugaan korupsi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Batang Hari, Nur Asia, dituntut lima tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi.

Selain pidana penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta. Jika denda tidak dibayarkan, dijatuhkan subsider lima bulan kurungan.

Jaksa menegaskan bahwa Nur Asia terbukti merugikan keuangan negara melalui pengelolaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan selama periode 2020–2023.

“Terdakwa dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsider lima bulan kurungan,” ujar JPU.

Dana BOP Pendidikan Kesetaraan ini disalurkan melalui PKBM Anugrah sebagai lembaga penerima hibah dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan.

Penyaluran mengikuti pedoman teknis sesuai peraturan menteri, termasuk persyaratan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), terdaftar di aplikasi Dapodik, izin operasional, dan rekening atas nama lembaga.

Besaran dana ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) per 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.

Namun, Jaksa menilai terdakwa diduga memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Perbuatan itu diduga dilakukan secara berulang dan berlanjut.

Dalam dakwaannya, Nur Asia dijerat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jika terbukti bersalah, terdakwa terancam hukuman maksimal, termasuk pidana penjara, denda, dan kewajiban mengembalikan kerugian negara.

Sidang selanjutnya dijadwalkan untuk mendengar pembelaan terdakwa, dengan menghadirkan saksi dan bukti tambahan untuk memperkuat tuntutan.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan peserta didik dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Batang Hari.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi, Andi Mulyadi, dan Kasubsi Bimkemas Bimbingan Klien Anak, Ilham Kurniadi, S.Tr.Pas, menghadiri Peresmian E-Library dan Launching Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sungai Buluh Mandiri di Aula LPKA Muara Bulian, pada hari Jumat, 25 April 2025.

Acara ini dimulai pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh berbagai pihak penting dalam dunia pendidikan dan pemasyarakatan.

Inisiatif ini merupakan bagian dari langkah konkret Kepala LPKA Kelas II Muara Bulian, Muhammad Askari Utomo, A.Md.IP., S.H., M.H, dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi anak binaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan akses pendidikan nonformal.

E-Library yang diresmikan dalam acara ini bertujuan untuk menyediakan sarana pembelajaran digital yang dapat diakses dengan mudah, memberikan berbagai bahan bacaan, referensi pendidikan, serta media pembelajaran interaktif yang relevan.

“Semoga launching PKBM Sungai Buluh Mandiri ini dapat menjadi tonggak awal penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, yang memungkinkan anak-anak binaan untuk terus belajar dan meraih pendidikan setara dengan pendidikan formal,” ujar Andi Mulyadi dalam sambutannya.

Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan, Direktur Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Masyarakat, serta mitra strategis seperti Q-Vici, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, dan banyak pihak lain yang mendukung proses pembinaan pendidikan di LPKA Muara Bulian.

Andi Mulyadi menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pembelajaran yang inklusif dan memberdayakan anak didik pemasyarakatan.

Sehingga mereka lebih siap untuk kembali ke masyarakat dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik.

“Kami mengapresiasi langkah positif pendirian e-Library dan PKBM yang dilakukan oleh Kepala LPKA Muara Bulian, sehingga anak-anak didik pemasyarakatan mendapatkan fasilitas perpustakaan digital dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan meskipun menjalani hukuman,” tutup Andi Mulyadi.(*)