Maulana Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Hardiknas 2026

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Jambi untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan kesejahteraan guru, salah satunya melalui pengangkatan tenaga pendidik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti upacara peringatan Hardiknas dan Hari Otonomi Daerah ke-30 tingkat Provinsi Jambi yang digelar di Lapangan Kantor Bupati Bungo, Senin (4/5/2026).

Menurut Maulana, langkah pengangkatan guru menjadi PPPK merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap peran penting tenaga pendidik dalam mencetak generasi masa depan.

“Perkembangan dunia pendidikan saat ini sangat positif. Di Kota Jambi, seluruh tenaga guru sudah kita angkat menjadi PPPK sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot Jambi juga terus mendorong revitalisasi sarana dan prasarana sekolah.

Upaya tersebut diperkuat melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen.

Tak hanya fokus pada infrastruktur, Maulana juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam sistem pembelajaran guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Di sisi lain, ia menyoroti tantangan besar dunia pendidikan saat ini, yakni pembentukan karakter generasi muda di tengah derasnya arus informasi digital.

Pemkot Jambi, lanjutnya, mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai langkah menjaga nilai dan karakter bangsa.

“Kita ingin generasi muda tumbuh dengan karakter kuat dan tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pendidikan dan otonomi daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari guru hingga aparatur sipil negara, untuk terus menjaga semangat membangun daerah melalui peningkatan kualitas pendidikan.

“Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada generasi saat ini dalam melanjutkan perjuangan bangsa, terutama di bidang pendidikan dan pemerintahan daerah,” kata Al Haris.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jambi juga memberikan penghargaan kepada Bilqis Sakinah, siswi SMKN 4 Kota Jambi, atas prestasinya di tingkat nasional dalam bidang tata kecantikan.

Upacara ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, Forkopimda, serta para pelajar yang menjadi peserta, menandai komitmen bersama dalam memajukan pendidikan di Provinsi Jambi.(*)




Pendidikan Jambi Digenjot, Maulana Ajukan Revitalisasi 135 Sekolah ke Pemerintah Pusat

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Jambi kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kota.

Wali Kota Jambi Maulana melakukan kunjungan langsung ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Senin (27/04/2026) untuk bertemu Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Pertemuan tersebut digelar di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai bagian dari koordinasi peningkatan mutu pendidikan, khususnya di wilayah Provinsi Jambi.

Kegiatan ini merupakan inisiasi dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Juwita Iranita Lumban Gaol.

Dalam agenda tersebut, Wali Kota Jambi turut bergabung bersama kepala daerah se-Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani.

Dalam pertemuan itu, Maulana menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun.

Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah peningkatan jumlah sekolah PAUD negeri di Kota Jambi.

“Alhamdulillah bersama Bunda PAUD Kota Jambi, kami telah meningkatkan jumlah PAUD Negeri dari 2 menjadi 5 sekolah di tahun pertama kepemimpinan kami,” ujar Maulana.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan sejak usia dini, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Jambi juga mengusulkan agar setiap kecamatan memiliki PAUD Negeri.

Tujuannya untuk memastikan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini yang dapat diakses secara gratis.

Maulana juga menyoroti program SAPA Bahagia (Sisir, Ajak, Pantau, Advokasi untuk Anak Bahagia) yang bertujuan memastikan seluruh anak usia dini mendapatkan akses pendidikan yang layak.

“Program ini diharapkan dapat menjangkau anak-anak usia dini, khususnya dari keluarga kurang mampu, agar bisa masuk ke sekolah negeri,” jelasnya.

Selain penguatan PAUD, Wali Kota Jambi juga mengajukan usulan revitalisasi sekolah di Kota Jambi.

Tercatat, 40 sekolah telah masuk tahap verifikasi dan validasi (verval), sementara 95 sekolah lainnya diajukan sebagai tambahan usulan.

“Semua usulan sudah kami masukkan melalui sistem. Kami berharap dapat segera direalisasikan,” kata Maulana.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Jambi turut didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mulyadi serta Kepala Dinas Pendidikan Sugiyono beserta jajaran terkait.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat fondasi pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah, sekaligus mendorong pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah.(*)




Maria Magdalena Desak Disdik Kota Jambi Tindak Tegas Kasus Bullying di Sekolah

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kasus dugaan perundungan yang viral di lingkungan sekolah SMP Negeri 5 Kota Jambi mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif Kota Jambi.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena, menilai peristiwa tersebut menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan di lingkungan sekolah.

Ia menyayangkan kejadian yang diduga terjadi di hadapan guru namun tidak segera dihentikan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait fungsi pengawasan di sekolah.

“Kalau benar terjadi di depan guru dan tidak dihentikan, ini menjadi catatan serius. Guru seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi siswa,” tegas Maria Magdalena, dari Fraksi PDI-P ini.

Selain itu, ia menilai kasus ini bukan hanya persoalan antar siswa, tetapi juga mencerminkan lemahnya pembinaan dan pengawasan di lingkungan pendidikan.

Maria juga menyoroti beredarnya video kejadian tersebut di media sosial.

Menurutnya, tindakan merekam dan menyebarkan peristiwa tersebut menunjukkan rendahnya empati serta minimnya pemahaman etika di kalangan pelajar.

“Kita prihatin karena bukan dihentikan atau dilaporkan, malah direkam dan diviralkan. Ini harus jadi pembelajaran penting,” ujarnya.

Ia mendesak Dinas Pendidikan Kota Jambi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap peran pengawas sekolah dan guru Bimbingan Konseling (BK).

“Ini warning keras bagi Dinas Pendidikan dan pengawas sekolah. Peran guru BK harus diperkuat, tidak hanya menyelesaikan masalah setelah terjadi, tapi juga mencegah sejak awal,” tegasnya.

Maria Magdalena juga meminta agar siswa yang terlibat perundungan diberikan sanksi tegas disertai pembinaan serius, termasuk melibatkan orang tua dalam proses pengawasan.

Menurutnya, keterlibatan keluarga sangat penting agar pembentukan karakter anak tidak hanya dibebankan kepada pihak sekolah.

Ia bahkan berharap agar Kota Jambi dapat menekan angka kasus perundungan hingga nol di lingkungan pendidikan.

“Kami berharap kasus bullying bisa di-zero-kan di Kota Jambi. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter, etika, disiplin, dan empati siswa.

“Kalau ada siswa yang berulang melakukan pelanggaran, perlu ada sanksi tegas dari sekolah. Ini penting untuk pembinaan karakter,” tutupnya.(*)




Video Viral SMPN 5, Disdik Kota Jambi Pastikan Penanganan dan Evaluasi Menyeluruh

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pendidikan Kota Jambi bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video dugaan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah SMP Negeri 5 Kota Jambi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Sugiyono, menyampaikan bahwa sejak pagi pihaknya langsung turun ke lapangan untuk melakukan penelusuran dan memastikan kronologi kejadian secara menyeluruh.

“Mohon maaf kami baru bisa memberikan keterangan karena sejak pagi tim langsung turun ke sekolah untuk mendapatkan informasi secara komprehensif,” ujar Sugiyono, Jumat (24/4/2026).

Tidak hanya melakukan klarifikasi di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Jambi juga bergerak cepat bersama sejumlah pihak terkait untuk memastikan penanganan berjalan secara menyeluruh, termasuk perlindungan terhadap korban.

Menurutnya, koordinasi dilakukan bersama aparat kecamatan, kelurahan, pihak kepolisian, serta DPMPPA Kota Jambi dengan pendampingan psikolog.

“Kami juga telah mendatangi rumah orang tua korban untuk memastikan kondisi anak serta memberikan pendampingan psikologis,” jelasnya.

Sugiyono menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak hanya berfokus pada kejadian yang viral, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban serta evaluasi menyeluruh terhadap lingkungan sekolah.

“Kami ingin memastikan ada pemulihan bagi korban dan pembinaan bagi semua pihak yang terlibat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Jambi akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan di sekolah, termasuk peran tenaga pendidik dalam mencegah terjadinya kekerasan antar siswa.

Lebih lanjut, Disdik Kota Jambi menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan di lingkungan sekolah agar kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

“Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di sekolah-sekolah Kota Jambi,” tutup Sugiyono.(*)




Buntut Aksi Perundungan di SMPN 5 Kota Jambi, Fahrul Ilmi: Pengawasan Sekolah Dinilai Lemah

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kasus dugaan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dan viral di media sosial mendapat sorotan serius dari kalangan legislatif Kota Jambi.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi, Fahrul Ilmi, menilai insiden tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan di lingkungan sekolah.

Menurutnya, dari video yang beredar, terlihat bahwa pengawasan di sekolah diduga tidak berjalan optimal sehingga peristiwa perundungan tersebut dapat terjadi di lingkungan pendidikan.

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Dari video yang beredar, pengawasan terlihat sangat lemah, bahkan terkesan dibiarkan terjadi,” ujar Fahrul Ilmi, dari Fraksi PKS ini.

Ia menegaskan bahwa, kejadian tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keamanan dan kenyamanan peserta didik di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak.

Fahrul Ilmi juga meminta agar Dinas Pendidikan serta pengawas sekolah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di sekolah-sekolah di Kota Jambi.

Termasuk memperkuat pencegahan terhadap praktik perundungan.

“Kami meminta Dinas Pendidikan dan pengawas sekolah untuk lebih ketat mengawasi dan membina sekolah agar tidak terjadi lagi praktik perundungan seperti ini,” tegasnya.

Menurutnya, kasus ini harus menjadi momentum perbaikan sistem pendidikan, khususnya dalam hal pengawasan perilaku siswa dan pembinaan karakter di lingkungan sekolah.

Ia juga menekankan pentingnya peran guru dan pihak sekolah dalam mendeteksi dini potensi konflik antar siswa sebelum berkembang menjadi tindakan kekerasan.

“Sekolah harus hadir sebagai ruang aman. Jangan sampai ada pembiaran yang membuat kasus seperti ini terus berulang,” tambah Fahrul Ilmi.

Kasus ini sebelumnya viral setelah beredarnya video dugaan perundungan yang terjadi di salah satu sekolah di Kota Jambi dan memicu perhatian publik.(*)




Kasus Perundungan Terjadi di SPMN 5 Kota Jambi, Guru Sempat Melerai

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebuah video yang memperlihatkan dugaan aksi kekerasan antar pelajar di lingkungan sekolah viral di media sosial dan menghebohkan warga Kota Jambi, Jumat (24/4/2026).

Dalam video yang beredar luas tersebut, terlihat seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah rekannya di lingkungan sekolah.

Peristiwa itu disebut-sebut terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Kota Jambi, yakni SMP Negeri 5 Kota Jambi, meskipun hingga kini belum ada keterangan resmi terkait waktu maupun kronologi pasti kejadian tersebut.

Berdasarkan informasi yang beredar, insiden bermula dari perselisihan kecil antar siswa yang kemudian memanas setelah adanya aksi saling lempar benda di lingkungan sekolah.

Situasi yang awalnya hanya perkelahian satu lawan satu diduga berkembang menjadi pengeroyokan setelah siswa lain ikut terlibat.

Dalam rekaman video tersebut juga terlihat seorang guru berada di lokasi kejadian dan berupaya melerai para siswa.

Namun upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil meredakan situasi yang sudah terlanjur memanas.

Video tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan memicu beragam reaksi dari masyarakat.

Banyak pihak menyayangkan terjadinya dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi peserta didik.

Hingga saat ini, pihak sekolah maupun instansi pendidikan terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai insiden tersebut.

Namun, publik mendesak agar kasus ini segera ditelusuri dan ditangani secara serius guna mencegah kejadian serupa terulang.

Peristiwa ini kembali menjadi sorotan penting terkait perlunya penguatan pengawasan di lingkungan sekolah serta peran orang tua dan tenaga pendidik dalam membentuk karakter dan pengendalian emosi siswa.(*)




Dari TBC Hingga Pendidikan, Gubernur Al Haris Jelaskan Hasil Pembangunan Provinsi Jambi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH., menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Provinsi Jambi atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi di Gedung DPRD, Rabu (08/04/2026).

Gubernur menegaskan bahwa berbagai capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan di tahun mendatang.

Sektor Kesehatan

  • Angka keberhasilan pengobatan TBC mencapai 87% dari target 90%, menempatkan Jambi di peringkat 9 nasional.
  • 8 dari 11 kabupaten/kota telah dinyatakan bebas malaria (72,72%), sementara Batang Hari, Sarolangun, dan Merangin masih percepatan eliminasi.
  • Prevalensi KEK pada ibu hamil menurun dari 10,3% menjadi 9,6%, melampaui target nasional 9,7%.
  • Angka stunting meningkat menjadi 17,1%, meski masih di bawah rata-rata nasional 19,8%.
  • RSUD Raden Mattaher: Ketersediaan tempat tidur sudah normal, kewajiban keuangan Rp.122,38 miliar diselesaikan melalui cicilan Rp.5 miliar per bulan.

Sektor Pendidikan

  • Realisasi anggaran pendidikan 2025: 95,47% keuangan, 99,79% fisik. Mandatory spending 33% melebihi ketentuan minimal.
  • Tingkat penyerapan lulusan SMK meningkat menjadi 86,86%.
  • Sebanyak 446 mahasiswa dan dosen menerima beasiswa, 4.800 siswa SMA/SMK/SLB memperoleh bantuan pendidikan.
  • 40.762 anak ATS menjadi fokus intervensi afirmasi 2026.
  • Pendidikan inklusif: 71 sekolah melayani 105 siswa inklusi.
  • Akses internet 100% di SMA/SMK Provinsi Jambi.

Infrastruktur dan Ekonomi

  • Jambi diarahkan sebagai “Penyangga Bioindustri dan Ketahanan Energi di Sumatra” (RPJPN & RPJPD 2025–2045).
  • Jalan Padang Lamo, Kabupaten Tebo, ditangani bertahap sejak Februari 2026 melalui skema Inpres Jalan Daerah.
  • Pertambangan: dari 86 perusahaan berizin, 31 aktif produksi. DBH Minerba 100% sesuai target APBD 2025 (Rp.6,11 miliar iuran tetap, Rp.105,96 miliar iuran produksi).

Fiskal dan Tata Kelola

  • Kontribusi PAD terhadap APBD 2025: 43,03%, ditargetkan meningkat menjadi 51,76% pada 2026.
  • Belanja daerah tercapai 92,90% dengan rata-rata IKU 101,14%.
  • Optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak, penguatan SDM, dan pemanfaatan aset daerah (SIMBADA).
  • Predikat Reformasi Birokrasi meningkat dari B (2023) menjadi BB (2024).
  • Penerapan OSS RBA mencegah tumpang tindih regulasi, sementara tambang ilegal tetap di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Gubernur Al Haris mengapresiasi masukan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD dan menegaskan bahwa catatan tersebut akan menjadi evaluasi kebijakan.

Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen menghadirkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan pembangunan yang berpihak pada masyarakat, demi Jambi berdaya saing, berkelanjutan, dan sejahtera.(*)




Gubernur Jambi Tinjau TKA SMP 2026, Tekankan Pemerataan Pendidikan

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH, bersama Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, dan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A.,, meninjau pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) tingkat SMP di SMP Negeri 7 Kota Jambi, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh capaian akademik siswa di Provinsi Jambi sekaligus menilai efektivitas implementasi kurikulum.

Menurut Gubernur Al Haris, TKA bukan sekadar ujian rutin, tetapi instrumen penting untuk mengukur standar kompetensi dan kualitas proses belajar di sekolah.

“Tes ini membantu pemerintah memetakan keberhasilan pembelajaran serta menentukan kebijakan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan,” ujar Gubernur Al Haris.

Ia juga menekankan perlunya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, terutama perangkat belajar berbasis teknologi, agar tidak ada kesenjangan antarwilayah.

Sementara itu, Wali Kota Jambi, Maulana, menyampaikan bahwa kehadiran Gubernur memberikan motivasi bagi siswa, guru, dan tenaga pendidik.

Menurutnya, TKA juga menjadi refleksi kualitas manajemen sekolah, kesiapan guru, dan metode pembelajaran yang diterapkan.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci utama dalam percepatan pembangunan sektor pendidikan.

“Kami berharap dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di Kota Jambi. Kolaborasi yang kuat antarlevel pemerintahan sangat penting untuk memajukan pendidikan di semua tingkatan,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, M. Umar My, melaporkan bahwa pelaksanaan TKA SMP 2026 diikuti oleh 1.333 satuan pendidikan dengan 62.212 siswa di 11 kabupaten/kota.

Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar perbaikan kualitas pendidikan, termasuk kesiapan infrastruktur, pemerataan fasilitas, dan kompetensi tenaga pendidik.

Gubernur Al Haris optimistis, dengan evaluasi terukur dan kolaborasi antarlevel pemerintahan, mutu pendidikan di Jambi dapat meningkat dan bersaing di tingkat nasional.

Kendala teknis seperti jaringan internet dan pasokan listrik tetap menjadi perhatian untuk perbaikan pelaksanaan TKA berikutnya.

Dengan pelaksanaan yang tertib dan lancar, Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk mendorong pendidikan inklusif, merata, dan berdaya saing, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah.(*)




Program Prioritas GTK 2026 Dibahas, Al Haris Soroti Nasib Guru Non-ASN

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris, menghadiri kegiatan Koordinasi Program Prioritas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Provinsi Jambi Tahun 2026 yang berlangsung di Aston Jambi Hotel & Conference Center pada Kamis (12/3/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas guru serta tenaga kependidikan demi mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas di Provinsi Jambi.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa sektor pendidikan saat ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

Berbagai program tengah digulirkan, termasuk pembangunan sejumlah sekolah yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus memperluas akses bagi masyarakat di daerah.

Selain itu, Gubernur Al Haris juga menyoroti persoalan yang masih dihadapi daerah terkait keberadaan guru yang belum masuk dalam skema paruh waktu.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi terbaik untuk persoalan tersebut dengan berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat.

“Saya sudah beberapa kali bertemu dan berdiskusi dengan Menteri PANRB untuk mencari jalan keluar terkait status guru yang belum masuk skema paruh waktu,” ujar Al Haris.

Sebagai langkah sementara, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan kebijakan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur agar para guru tersebut tetap dapat menjalankan tugasnya sembari menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG), Nunuk Suryani, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.

Menurutnya, perhatian yang diberikan pemerintah daerah terhadap pengembangan guru dan tenaga kependidikan merupakan langkah penting dalam mendukung tercapainya pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan grand design pemenuhan kebutuhan guru secara berkelanjutan yang meliputi tahapan pre-service, in-service, hingga post-service.

Melalui skema tersebut, pemerintah tidak hanya fokus pada pemenuhan jumlah tenaga pendidik, tetapi juga pada peningkatan kualitas, kompetensi, serta pengembangan karier guru secara berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah juga terus melakukan penataan terhadap guru non-ASN agar tetap dapat menjalankan tugasnya sambil menunggu proses kebijakan yang sedang berlangsung.

Kegiatan koordinasi ini juga diakhiri dengan penandatanganan deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program prioritas Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Jambi.

Deklarasi tersebut sekaligus menjadi langkah nyata dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan BGTK, guna menciptakan tata kelola lembaga yang bersih, transparan, dan berintegritas dalam meningkatkan layanan pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Jambi.(*)




Skor IDSD Jambi Naik, Al Haris Minta Bupati dan Wali Kota Bergerak Cepat

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris, mendorong seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi untuk segera mengambil langkah konkret dalam meningkatkan daya saing daerah masing-masing.

Dorongan tersebut disampaikan usai Provinsi Jambi mencatat kenaikan skor dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Jakarta.

Dalam rilis resmi tersebut, skor IDSD Provinsi Jambi naik dari 3,38 menjadi 3,46. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja di sejumlah sektor strategis.

Menurut Al Haris, peningkatan ini merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Namun demikian, ia menegaskan masih diperlukan penguatan berkelanjutan agar Jambi mampu bersaing lebih kompetitif di tingkat nasional.

“Kita mendorong agar bupati dan wali kota melakukan langkah-langkah strategis agar daya saing di daerahnya meningkat,” tegasnya.

Sejumlah indikator yang mencatat performa baik dalam IDSD 2025 antara lain:

  • Kesehatan

  • Pendidikan

  • Ekonomi dan pasar

  • Tenaga kerja

Capaian ini dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun produktivitas daerah serta memperkuat iklim investasi.

Al Haris menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menjaga tren positif ini.

Dengan strategi yang tepat, inovasi yang konsisten, serta perencanaan yang matang, ia optimistis Jambi dapat terus memperbaiki peringkatnya secara nasional.

Peningkatan daya saing, menurutnya, bukan sekadar angka, tetapi cerminan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.(*)