JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris, menghadiri kegiatan Koordinasi Program Prioritas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Provinsi Jambi Tahun 2026 yang berlangsung di Aston Jambi Hotel & Conference Center pada Kamis (12/3/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas guru serta tenaga kependidikan demi mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas di Provinsi Jambi.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa sektor pendidikan saat ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

Berbagai program tengah digulirkan, termasuk pembangunan sejumlah sekolah yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus memperluas akses bagi masyarakat di daerah.

Selain itu, Gubernur Al Haris juga menyoroti persoalan yang masih dihadapi daerah terkait keberadaan guru yang belum masuk dalam skema paruh waktu.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi terbaik untuk persoalan tersebut dengan berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat.

“Saya sudah beberapa kali bertemu dan berdiskusi dengan Menteri PANRB untuk mencari jalan keluar terkait status guru yang belum masuk skema paruh waktu,” ujar Al Haris.

Sebagai langkah sementara, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan kebijakan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur agar para guru tersebut tetap dapat menjalankan tugasnya sembari menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG), Nunuk Suryani, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.

Menurutnya, perhatian yang diberikan pemerintah daerah terhadap pengembangan guru dan tenaga kependidikan merupakan langkah penting dalam mendukung tercapainya pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan grand design pemenuhan kebutuhan guru secara berkelanjutan yang meliputi tahapan pre-service, in-service, hingga post-service.

Melalui skema tersebut, pemerintah tidak hanya fokus pada pemenuhan jumlah tenaga pendidik, tetapi juga pada peningkatan kualitas, kompetensi, serta pengembangan karier guru secara berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah juga terus melakukan penataan terhadap guru non-ASN agar tetap dapat menjalankan tugasnya sambil menunggu proses kebijakan yang sedang berlangsung.

Kegiatan koordinasi ini juga diakhiri dengan penandatanganan deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program prioritas Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Jambi.

Deklarasi tersebut sekaligus menjadi langkah nyata dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan BGTK, guna menciptakan tata kelola lembaga yang bersih, transparan, dan berintegritas dalam meningkatkan layanan pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Jambi.(*)

BANYUWANGI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyuwangi menghadapi dinamika di lapangan.

Sejumlah sekolah dilaporkan memilih tidak menerima penyaluran MBG bagi siswanya.

Informasi tersebut disampaikan oleh beberapa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pertemuan koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

Laporan itu diterima langsung oleh Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, yang menyebut bahwa penolakan datang terutama dari sekolah-sekolah dengan kategori tertentu, termasuk sekolah yang dinilai memiliki latar belakang ekonomi siswa yang relatif mampu.

Menurut Nanik, sikap tersebut tidak menjadi persoalan dalam pelaksanaan program nasional.

Ia menegaskan bahwa MBG tidak bersifat wajib dan penerimaannya sepenuhnya bergantung pada kesediaan sekolah maupun orang tua murid.

“Para Kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG, misalnya karena siswanya berasal dari keluarga yang mampu, itu tidak masalah,” ujar Nanik, Minggu (25/1/2026).

Ia menjelaskan bahwa tujuan utama program MBG adalah memastikan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, terutama bagi kelompok yang membutuhkan dukungan nutrisi tambahan.

Namun demikian, pemerintah tetap menghormati keputusan sekolah dan keluarga siswa yang memilih tidak ikut serta.

Nanik juga mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar menghindari pendekatan yang bersifat memaksa atau intimidatif dalam menjalankan program.

Menurutnya, cara tersebut justru dapat menciptakan citra negatif terhadap MBG, yang sejatinya dirancang sebagai bentuk bantuan sosial dan kesehatan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keputusan sekolah menolak MBG tidak bisa diartikan sebagai penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Hal itu merupakan pilihan masing-masing pihak dan tidak memengaruhi keberlanjutan program secara nasional.

BGN, kata Nanik, tetap berkomitmen menjalankan MBG dengan pendekatan persuasif dan sukarela, sambil memastikan akses makanan bergizi tetap tersedia bagi anak-anak yang membutuhkan di berbagai daerah di Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Program Lapor Mas Wapres, kanal pengaduan masyarakat yang digagas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah genap berjalan satu tahun sejak pertama kali diluncurkan pada 11 November 2024.

Dalam kurun waktu tersebut, program ini menerima total 16.505 laporan dari seluruh Indonesia, mencerminkan tingginya antusiasme publik untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun permintaan solusi terkait berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Dari seluruh laporan yang diterima, sekitar 66–72 persen disampaikan melalui WhatsApp, menjadikan aplikasi pesan instan tersebut sebagai jalur komunikasi utama masyarakat.

Selebihnya disampaikan melalui tatap muka, setelah masyarakat mendaftar melalui laman resmi Lapor Mas Wapres.

Isu yang masuk sangat beragam, mulai dari urusan pendidikan, bantuan sosial, lingkungan hidup, kesehatan, hingga problem pertanahan.

Beberapa laporan bahkan sudah diselesaikan melalui koordinasi lintas lembaga.

Di antara laporan yang ditindaklanjuti, terdapat kasus mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah dan kemudian menerima bantuan setelah proses verifikasi realitas di lapangan.

Sengketa pertanahan di beberapa daerah juga berhasil diselesaikan hingga penerbitan sertifikat tanah resmi.

Tidak hanya permasalahan individual, beberapa aduan dari lembaga pendidikan swasta terkait akreditasi program studi juga menjadi perhatian pemerintah.

Isu-isu tersebut dibahas lintas kementerian untuk menemukan solusi bersama, membuktikan bahwa Lapor Mas Wapres menjangkau berbagai kelompok, bukan sekadar perorangan.

Wakil Presiden Gibran menegaskan bahwa kanal ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah menerima laporan.

Lebih dari itu, Lapor Mas Wapres harus menjadi fondasi pembentukan kebijakan nasional.

“Kanal ini harus terus dikembangkan, agar aduan rakyat bisa dijadikan peta jalan bagi pembentukan kebijakan nasional,” ujar Gibran.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan sistem penanganan aduan agar proses pemeriksaan, verifikasi, hingga tindak lanjut dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap kondisi lapangan.

Meski banyak laporan berhasil ditindaklanjuti, Wapres mengakui masih ada sejumlah tantangan.

Koordinasi antar lembaga pemerintah, verifikasi data pelapor, serta kecepatan respons menjadi perhatian utama.

Seiring bertambahnya jumlah laporan, sistem penyaringan dan penentuan prioritas penanganan menjadi kunci agar setiap aduan mendapatkan respons proporsional.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap laporan yang masuk mendapat perhatian serius dan solusi yang nyata, sehingga masyarakat merasa didengar,” tegas Gibran.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan layanan Lapor Mas Wapres.

Ke depan, kanal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih kuat dalam pembentukan kebijakan sekaligus memperbaiki kualitas layanan publik.

Dengan kinerja yang terus berkembang, Lapor Mas Wapres kini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pemerintah mendekatkan diri kepada masyarakat melalui mekanisme digital yang lebih cepat, sederhana, dan mudah dijangkau.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Peringatan Hari Guru Nasional 2025, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan kebijakan baru terkait peningkatan kesejahteraan guru honorer.

Mulai tahun 2026, tunjangan bulanan guru honorer akan naik dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan.

Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa kenaikan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi guru honorer yang selama ini menghadapi tantangan ekonomi dan ketidakpastian status pekerjaan.

“Insentif untuk guru honorer dinaikkan dari Rp300.000 per bulan menjadi Rp400.000 per bulan mulai tahun 2026,” ujarnya.

Selain menaikkan tunjangan, Kemendikdasmen juga merencanakan penyaluran tunjangan melalui transfer langsung ke rekening guru honorer tanpa perantara.

Kebijakan ini diambil untuk meminimalkan hambatan birokrasi dan memastikan pencairan lebih cepat serta tepat sasaran.

Pemerintah turut memperkenalkan program beasiswa bagi guru honorer yang belum memiliki gelar D4/S1.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualifikasi akademik, profesionalisme, serta akses pendidikan bagi tenaga pendidik non-ASN.

Selama ini, banyak guru honorer menghadapi beban ekonomi, gaji di bawah standar, dan minimnya perlindungan kerja.

Karena itu, kebijakan kenaikan tunjangan dan kemudahan administrasi menjadi bentuk perhatian nyata terhadap kondisi mereka.

Meskipun nominal Rp400.000 per bulan masih belum mencukupi sebagai pendapatan utama, guru honorer tetap menyambut positif keputusan ini.

Di sisi lain, program peningkatan kualifikasi juga membuka peluang bagi mereka untuk memperbaiki kemampuan mengajar.

Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan, termasuk ketepatan waktu pencairan, jangkauan ke daerah terpencil, serta pengawasan agar benar-benar menyentuh guru yang berhak menerima.

Peningkatan tunjangan juga perlu diiringi pembenahan kompetensi guru, sarana-prasarana pendidikan, beban kerja, serta dukungan profesional lainnya agar kualitas pengajaran ikut meningkat.

Jika dijalankan secara konsisten, kebijakan ini dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat kesejahteraan guru honorer dan peningkatan mutu pendidikan nasional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris, melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 5 Jambi yang berada di Sentra Alyatama, Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Rabu (20/08/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk memantau secara langsung proses belajar mengajar serta aktivitas siswa di Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari Program Pendidikan Nasional gagasan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris berdialog langsung dengan para siswa, menanyakan kegiatan harian mereka serta mendengarkan aspirasi dan pengalaman belajar mereka di sekolah tersebut.

Para siswa penerima manfaat menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo atas fasilitas pendidikan yang lengkap dan dukungan nyata terhadap kemajuan pendidikan di daerah.

“Kami sangat bersyukur bisa belajar di sini. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo atas program Sekolah Rakyat yang membuat kami semangat belajar dan meraih cita-cita,” ungkap salah satu siswa.

Sekolah ini menyediakan fasilitas lengkap, mulai dari ruang kelas, alat tulis, makan siang bergizi, hingga layanan kesehatan.

Hal ini dinilai sangat membantu siswa-siswi yang berasal dari berbagai latar belakang ekonomi.

Gubernur Al Haris juga menyampaikan apresiasi atas program ini serta memberikan motivasi kepada para siswa agar terus belajar dengan sungguh-sungguh.

“Pak Presiden ingin semua anak-anak di Indonesia bisa mengakses pendidikan berkualitas. Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah pusat. Kita harus bersyukur dan manfaatkan sebaik mungkin,” tegas Al Haris.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendukung penuh sektor pendidikan, baik dalam hal peningkatan sarana prasarana, bantuan operasional sekolah, hingga beasiswa bagi siswa berprestasi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, mengungkapkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia sedang mempersiapkan Program Sekolah Rakyat yang akan segera diluncurkan.

Program ini bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga miskin.

“Semua tim sudah melakukan rapat koordinasi. Ada tim khusus untuk kurikulum, perekrutan guru, dan sarana-prasarana,” kata Gus Ipul di Jakarta, Sabtu.

Dalam hal perekrutan tenaga pengajar, pemerintah akan menggunakan guru ASN yang memenuhi syarat.

Mereka akan menjalani tes seleksi setelah lulus tes PBG (Pusat Belajar Guru). Penempatan guru akan disesuaikan dengan domisili mereka.

Gus Ipul menjelaskan, tenaga pengajar yang lulus seleksi akan mendapatkan pelatihan khusus sebelum mengajar.

Tim perekrutan dipimpin oleh Prof. Nuh, mantan Menteri Pendidikan Nasional, dan melibatkan tim dari Kemendikdasmen serta Kemdikdikti.

Gus Ipul menyatakan bahwa calon siswa Sekolah Rakyat harus memenuhi beberapa kriteria.

Mereka harus berada di desil 1 atau 2 pada DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional). Proses seleksi ini juga sudah disusun.

Perekrutan siswa akan diprioritaskan bagi anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi Sekolah Rakyat.

Tujuannya untuk menghindari anak-anak putus sekolah di tengah jalan.

Siswa Sekolah Rakyat akan melalui tahap orientasi sebelum memulai pendidikan.

Kolaborasi dengan pemerintah daerah berjalan lancar, dan banyak daerah telah mengajukan lokasi calon Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat akan didirikan untuk membantu siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tercatat di DTSEN.

Sekolah ini akan berkonsep asrama gratis, menanggung biaya sekolah, makan, dan tempat tinggal. Program ini bertujuan untuk mengubah taraf kesejahteraan keluarga siswa.

Sekolah Rakyat akan mencakup jenjang SD hingga SMA dengan kurikulum yang mencakup pendidikan formal dan karakter.

Tujuan utamanya adalah mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang siap bersaing di tingkat perguruan tinggi dan mengatasi kemiskinan antargenerasi.(*)