JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Sugiyono, angkat bicara terkait kabar siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Jambi yang diduga tidak dapat mengikuti ujian akhir bersama teman-temannya karena kendala administrasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Sugiyono menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan pengecekan langsung serta berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya terkait kasus tersebut.

Ia menyampaikan bahwa meskipun madrasah berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Kota Jambi tetap memiliki perhatian terhadap persoalan pendidikan di daerah, terutama yang berkaitan dengan hak siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi.

“Memang itu kewenangan Kemenag, tapi tetap akan kita koordinasikan. Kita akan cek terlebih dahulu, apakah kendalanya karena ketidakmampuan atau faktor lain,” ujar Sugiyono.

Ia juga menambahkan bahwa sejumlah kasus serupa di tahun-tahun sebelumnya telah berhasil diselesaikan melalui koordinasi lintas instansi, sehingga ia optimistis persoalan ini dapat ditangani dengan baik.

“Beberapa kasus serupa di tahun-tahun sebelumnya juga sudah kita selesaikan,” tambahnya.

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah adanya laporan bahwa sejumlah siswa MTs harus mengikuti ujian susulan akibat kendala pembayaran SPP, sementara siswa lainnya telah lebih dahulu melaksanakan ujian akhir di sekolah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dengan penuh khidmat di lapangan utama kota, Senin (4/5/2026).

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazrah Aljosha, dan diikuti oleh jajaran pejabat daerah, para guru, serta ratusan pelajar dari berbagai sekolah.

Dalam amanatnya, Diza menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada capaian akademik semata, tetapi juga harus mampu membentuk karakter generasi muda yang jujur dan berintegritas.

Menurutnya, nilai kejujuran merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi yang kuat dan dapat dipercaya di masa depan.

“Kejujuran menjadi kunci penting dalam membangun generasi yang tangguh serta memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya di hadapan peserta upacara.

Ia juga menyoroti peran strategis guru dalam dunia pendidikan. Tidak hanya sebagai pengajar, guru dinilai memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing serta menjadi teladan bagi peserta didik.

“Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai positif dan membentuk karakter siswa agar menjadi pribadi yang lebih baik,” lanjutnya.

Selain itu, Diza mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah, sekolah, dan orang tua, untuk memperkuat kolaborasi dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.

Sinergi tersebut dianggap penting guna mempersiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

“Keberhasilan pendidikan akan sangat menentukan masa depan bangsa. Karena itu, semua pihak harus berperan aktif dan memberikan kontribusi terbaik,” tegasnya.

Peringatan Hardiknas ini menjadi momentum penting bagi Kota Jambi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mencetak generasi unggul yang siap menghadapi masa depan.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Jambi untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan kesejahteraan guru, salah satunya melalui pengangkatan tenaga pendidik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti upacara peringatan Hardiknas dan Hari Otonomi Daerah ke-30 tingkat Provinsi Jambi yang digelar di Lapangan Kantor Bupati Bungo, Senin (4/5/2026).

Menurut Maulana, langkah pengangkatan guru menjadi PPPK merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap peran penting tenaga pendidik dalam mencetak generasi masa depan.

“Perkembangan dunia pendidikan saat ini sangat positif. Di Kota Jambi, seluruh tenaga guru sudah kita angkat menjadi PPPK sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot Jambi juga terus mendorong revitalisasi sarana dan prasarana sekolah.

Upaya tersebut diperkuat melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen.

Tak hanya fokus pada infrastruktur, Maulana juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam sistem pembelajaran guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Di sisi lain, ia menyoroti tantangan besar dunia pendidikan saat ini, yakni pembentukan karakter generasi muda di tengah derasnya arus informasi digital.

Pemkot Jambi, lanjutnya, mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai langkah menjaga nilai dan karakter bangsa.

“Kita ingin generasi muda tumbuh dengan karakter kuat dan tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pendidikan dan otonomi daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari guru hingga aparatur sipil negara, untuk terus menjaga semangat membangun daerah melalui peningkatan kualitas pendidikan.

“Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada generasi saat ini dalam melanjutkan perjuangan bangsa, terutama di bidang pendidikan dan pemerintahan daerah,” kata Al Haris.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jambi juga memberikan penghargaan kepada Bilqis Sakinah, siswi SMKN 4 Kota Jambi, atas prestasinya di tingkat nasional dalam bidang tata kecantikan.

Upacara ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, Forkopimda, serta para pelajar yang menjadi peserta, menandai komitmen bersama dalam memajukan pendidikan di Provinsi Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekretaris Jenderal Forum Akademisi Indonesia, Eni Heni Hermaliani, resmi meraih gelar Doktor Ilmu Komputer setelah menyelesaikan studi di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Semarang, Jawa Tengah.

Keberhasilan ini menjadi sorotan karena diraih di tengah kesibukannya sebagai dosen Pascasarjana di Universitas Nusa Mandiri serta aktivitasnya sebagai pegiat sosial.

Gunakan Metode AI dalam Disertasi

Dalam studi doktoralnya, Eni mengangkat pendekatan modern berbasis teknologi, yakni metode Ensemble Learning dan Explainable AI.

Pendekatan ini dinilai memiliki kontribusi penting dalam pengembangan ilmu komputer, khususnya dalam meningkatkan transparansi sistem kecerdasan buatan.

Apresiasi dari Tokoh Akademisi dan Praktisi

Penasehat FAI, Aat Surya Safaat, menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut.

“Di tengah kesibukan sebagai dosen dan pegiat sosial, beliau berhasil meraih gelar doktor. Semoga ilmunya bermanfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Ucapan selamat juga datang dari berbagai tokoh, di antaranya Didin Syahrudin Sukeni yang menilai capaian ini sebagai langkah awal untuk kontribusi lebih besar dalam dunia pendidikan nasional.

Selain itu, sejumlah tokoh lain seperti Ichsanuddin Noorsy, Intan Syah Ichsan, serta Abdullah Hehamahua turut memberikan apresiasi atas keberhasilan tersebut.

Wisuda ke-87 Udinus

Gelar doktor tersebut resmi disematkan dalam Wisuda ke-87 Udinus yang digelar pada 29 April 2026 di Semarang, bersama ratusan wisudawan dari jenjang S1, S2, hingga S3.

Sebagai informasi, Udinus merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terakreditasi unggul dengan berbagai fakultas, mulai dari Ilmu Komputer hingga Kedokteran.

Dorong Kontribusi untuk Pendidikan dan Masyarakat

Pencapaian ini diharapkan tidak hanya menjadi prestasi akademik pribadi, tetapi juga mampu mendorong kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan di Indonesia.

FAI sendiri diharapkan semakin aktif menjadi wadah kolaborasi akademisi dalam menghadirkan solusi berbasis kajian ilmiah, termasuk dalam mendukung pendidikan bagi anak-anak kurang mampu.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengusulkan agar kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dapat dimasukkan sebagai bagian dari jalur prestasi dalam sistem penerimaan siswa baru di sekolah.

Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat mengikuti kegiatan retreat Ketua DPRD se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI di Akademi Militer Magelang, pada 15–19 April 2026.

Dalam kesempatan itu, Kemas Faried yang juga menjabat sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Jambi menekankan pentingnya pengakuan terhadap prestasi siswa di bidang kepramukaan dalam sistem seleksi masuk sekolah.

Ia menyampaikan bahwa selama ini kegiatan Pramuka memiliki kontribusi besar dalam pembentukan karakter, disiplin, dan kepemimpinan siswa, namun belum mendapatkan porsi penilaian yang optimal dalam jalur prestasi.

“Kami berharap ke depan Pramuka bisa masuk dalam petunjuk teknis sebagai bagian dari jalur prestasi, sehingga siswa yang aktif dan berprestasi di bidang ini mendapat apresiasi dalam penerimaan sekolah,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya relevan di Kota Jambi, tetapi juga layak diterapkan secara nasional sebagai bentuk keadilan bagi siswa yang berprestasi di jalur non-akademik.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa Pramuka sebenarnya sudah termasuk dalam kategori jalur prestasi non-akademik.

Kategori tersebut mencakup berbagai bidang seperti olahraga, seni, serta kepemimpinan melalui organisasi sekolah seperti OSIS.

“Keaktifan siswa di Pramuka menjadi salah satu aspek penilaian dalam jalur non-akademik pada penerimaan murid baru,” jelasnya.

Kegiatan retreat ini merupakan bagian dari Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diikuti oleh seluruh Ketua DPRD se-Indonesia.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri sejumlah menteri kabinet.

Momentum tersebut dimanfaatkan Kemas Faried untuk mendorong penguatan peran Pramuka dalam sistem pendidikan nasional, khususnya agar lebih diakui dalam jalur prestasi penerimaan siswa baru.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Tebo mulai mensosialisasikan sistem baru Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 yang digelar di aula kantor Dikbud Tebo.

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pengawasan, mulai dari Polres Tebo, Kejaksaan Negeri, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), hingga kepala sekolah dari jenjang TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Tebo.

Kabid Dikdas Dikbud Tebo, Rahman Dwiyatna, menjelaskan bahwa setelah sosialisasi ini, pihaknya akan segera menerbitkan Surat Edaran (SE) ke seluruh sekolah sebagai dasar pelaksanaan SPMB di lapangan.

Selanjutnya, setiap sekolah juga diwajibkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar proses penerimaan murid baru berjalan transparan dan dipahami secara luas.

Rahman menyebutkan bahwa SPMB tahun 2026 merupakan pengganti sistem PPDB yang sebelumnya digunakan pada tahun 2025.

Dalam sistem baru ini, terdapat empat jalur penerimaan yang berlaku secara nasional, yaitu jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Menurutnya, sosialisasi ini merupakan bagian dari ketentuan Kementerian Pendidikan agar setiap pemerintah daerah menjalankan proses penerimaan peserta didik secara terbuka dan sesuai aturan.

Ia menegaskan bahwa sistem SPMB dirancang untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang maupun praktik penerimaan siswa di luar jalur resmi.

Dengan sistem ini, seluruh proses penerimaan diharapkan lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rahman juga menambahkan bahwa pemerintah daerah diminta untuk memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum guna menjaga integritas dunia pendidikan.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, dilakukan penandatanganan fakta integritas yang mengacu pada arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya dalam penilaian sistem integritas pendidikan daerah.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem penerimaan murid baru yang bersih, adil, dan bebas dari praktik kecurangan di Kabupaten Tebo.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan bahwa rencana penerapan pembelajaran daring perlu melalui persiapan yang matang dan terstruktur.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh diterapkan secara tergesa-gesa tanpa kesiapan dari berbagai sektor.

Menurutnya, penerapan sistem pembelajaran berbasis daring harus melibatkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk kesiapan teknis di lapangan.

Hal ini penting agar tidak ada peserta didik yang kehilangan haknya dalam mengakses pendidikan.

Dalam pernyataannya, ia menyoroti pengalaman sebelumnya saat penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang masih menyisakan banyak kendala.

Beberapa di antaranya adalah keterbatasan kesiapan tenaga pengajar serta beban tambahan yang dirasakan oleh orang tua siswa.

Kondisi tersebut, menurutnya, turut berdampak pada menurunnya kualitas proses belajar mengajar. Oleh karena itu, ia menegaskan agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi jika kebijakan pembelajaran daring kembali diimplementasikan.

“Persiapan yang matang menjadi kunci agar kebijakan ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi dunia pendidikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kualitas pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Setiap kebijakan, termasuk pembelajaran daring, harus mampu menjaga keberlanjutan proses belajar yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.

Dari sisi implementasi, kesiapan infrastruktur digital, kompetensi tenaga pengajar, serta koordinasi lintas sektor menjadi faktor utama yang harus diperhatikan.

Tanpa hal tersebut, pembelajaran daring berisiko menimbulkan kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah.

Ia juga mendorong agar pemerintah lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan, dengan memastikan seluruh elemen pendidikan siap menjalankannya secara optimal.

Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, pembelajaran daring diharapkan dapat menjadi solusi efektif tanpa mengorbankan kualitas pendidikan maupun hak belajar siswa di seluruh Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris, menghadiri kegiatan Koordinasi Program Prioritas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Provinsi Jambi Tahun 2026 yang berlangsung di Aston Jambi Hotel & Conference Center pada Kamis (12/3/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas guru serta tenaga kependidikan demi mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas di Provinsi Jambi.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa sektor pendidikan saat ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

Berbagai program tengah digulirkan, termasuk pembangunan sejumlah sekolah yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus memperluas akses bagi masyarakat di daerah.

Selain itu, Gubernur Al Haris juga menyoroti persoalan yang masih dihadapi daerah terkait keberadaan guru yang belum masuk dalam skema paruh waktu.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi terbaik untuk persoalan tersebut dengan berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat.

“Saya sudah beberapa kali bertemu dan berdiskusi dengan Menteri PANRB untuk mencari jalan keluar terkait status guru yang belum masuk skema paruh waktu,” ujar Al Haris.

Sebagai langkah sementara, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan kebijakan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur agar para guru tersebut tetap dapat menjalankan tugasnya sembari menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG), Nunuk Suryani, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.

Menurutnya, perhatian yang diberikan pemerintah daerah terhadap pengembangan guru dan tenaga kependidikan merupakan langkah penting dalam mendukung tercapainya pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan grand design pemenuhan kebutuhan guru secara berkelanjutan yang meliputi tahapan pre-service, in-service, hingga post-service.

Melalui skema tersebut, pemerintah tidak hanya fokus pada pemenuhan jumlah tenaga pendidik, tetapi juga pada peningkatan kualitas, kompetensi, serta pengembangan karier guru secara berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah juga terus melakukan penataan terhadap guru non-ASN agar tetap dapat menjalankan tugasnya sambil menunggu proses kebijakan yang sedang berlangsung.

Kegiatan koordinasi ini juga diakhiri dengan penandatanganan deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program prioritas Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Jambi.

Deklarasi tersebut sekaligus menjadi langkah nyata dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan BGTK, guna menciptakan tata kelola lembaga yang bersih, transparan, dan berintegritas dalam meningkatkan layanan pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Jambi.(*)

BANYUWANGI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyuwangi menghadapi dinamika di lapangan.

Sejumlah sekolah dilaporkan memilih tidak menerima penyaluran MBG bagi siswanya.

Informasi tersebut disampaikan oleh beberapa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pertemuan koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

Laporan itu diterima langsung oleh Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, yang menyebut bahwa penolakan datang terutama dari sekolah-sekolah dengan kategori tertentu, termasuk sekolah yang dinilai memiliki latar belakang ekonomi siswa yang relatif mampu.

Menurut Nanik, sikap tersebut tidak menjadi persoalan dalam pelaksanaan program nasional.

Ia menegaskan bahwa MBG tidak bersifat wajib dan penerimaannya sepenuhnya bergantung pada kesediaan sekolah maupun orang tua murid.

“Para Kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG, misalnya karena siswanya berasal dari keluarga yang mampu, itu tidak masalah,” ujar Nanik, Minggu (25/1/2026).

Ia menjelaskan bahwa tujuan utama program MBG adalah memastikan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, terutama bagi kelompok yang membutuhkan dukungan nutrisi tambahan.

Namun demikian, pemerintah tetap menghormati keputusan sekolah dan keluarga siswa yang memilih tidak ikut serta.

Nanik juga mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar menghindari pendekatan yang bersifat memaksa atau intimidatif dalam menjalankan program.

Menurutnya, cara tersebut justru dapat menciptakan citra negatif terhadap MBG, yang sejatinya dirancang sebagai bentuk bantuan sosial dan kesehatan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keputusan sekolah menolak MBG tidak bisa diartikan sebagai penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Hal itu merupakan pilihan masing-masing pihak dan tidak memengaruhi keberlanjutan program secara nasional.

BGN, kata Nanik, tetap berkomitmen menjalankan MBG dengan pendekatan persuasif dan sukarela, sambil memastikan akses makanan bergizi tetap tersedia bagi anak-anak yang membutuhkan di berbagai daerah di Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Program Lapor Mas Wapres, kanal pengaduan masyarakat yang digagas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah genap berjalan satu tahun sejak pertama kali diluncurkan pada 11 November 2024.

Dalam kurun waktu tersebut, program ini menerima total 16.505 laporan dari seluruh Indonesia, mencerminkan tingginya antusiasme publik untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun permintaan solusi terkait berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Dari seluruh laporan yang diterima, sekitar 66–72 persen disampaikan melalui WhatsApp, menjadikan aplikasi pesan instan tersebut sebagai jalur komunikasi utama masyarakat.

Selebihnya disampaikan melalui tatap muka, setelah masyarakat mendaftar melalui laman resmi Lapor Mas Wapres.

Isu yang masuk sangat beragam, mulai dari urusan pendidikan, bantuan sosial, lingkungan hidup, kesehatan, hingga problem pertanahan.

Beberapa laporan bahkan sudah diselesaikan melalui koordinasi lintas lembaga.

Di antara laporan yang ditindaklanjuti, terdapat kasus mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah dan kemudian menerima bantuan setelah proses verifikasi realitas di lapangan.

Sengketa pertanahan di beberapa daerah juga berhasil diselesaikan hingga penerbitan sertifikat tanah resmi.

Tidak hanya permasalahan individual, beberapa aduan dari lembaga pendidikan swasta terkait akreditasi program studi juga menjadi perhatian pemerintah.

Isu-isu tersebut dibahas lintas kementerian untuk menemukan solusi bersama, membuktikan bahwa Lapor Mas Wapres menjangkau berbagai kelompok, bukan sekadar perorangan.

Wakil Presiden Gibran menegaskan bahwa kanal ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah menerima laporan.

Lebih dari itu, Lapor Mas Wapres harus menjadi fondasi pembentukan kebijakan nasional.

“Kanal ini harus terus dikembangkan, agar aduan rakyat bisa dijadikan peta jalan bagi pembentukan kebijakan nasional,” ujar Gibran.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan sistem penanganan aduan agar proses pemeriksaan, verifikasi, hingga tindak lanjut dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap kondisi lapangan.

Meski banyak laporan berhasil ditindaklanjuti, Wapres mengakui masih ada sejumlah tantangan.

Koordinasi antar lembaga pemerintah, verifikasi data pelapor, serta kecepatan respons menjadi perhatian utama.

Seiring bertambahnya jumlah laporan, sistem penyaringan dan penentuan prioritas penanganan menjadi kunci agar setiap aduan mendapatkan respons proporsional.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap laporan yang masuk mendapat perhatian serius dan solusi yang nyata, sehingga masyarakat merasa didengar,” tegas Gibran.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan layanan Lapor Mas Wapres.

Ke depan, kanal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih kuat dalam pembentukan kebijakan sekaligus memperbaiki kualitas layanan publik.

Dengan kinerja yang terus berkembang, Lapor Mas Wapres kini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pemerintah mendekatkan diri kepada masyarakat melalui mekanisme digital yang lebih cepat, sederhana, dan mudah dijangkau.(*)