JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi mencatat sebanyak 451 warga negara asing (WNA) tinggal di wilayah Provinsi Jambi.

Data tersebut menjadi dasar penguatan pengawasan keimigrasian, sekaligus pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi, Petrus Teguh Afrianto, menyampaikan bahwa ratusan WNA tersebut tersebar di sejumlah wilayah kerja kantor imigrasi.

Rinciannya, 268 orang berada di wilayah Kantor Imigrasi Jambi, 122 orang di Kuala Tungkal, 33 orang di Kerinci, dan 28 orang di Bungo.

Menurut Petrus, keberadaan WNA di Jambi harus dipastikan memberikan dampak positif dan tidak menimbulkan persoalan sosial maupun pelanggaran hukum.

Oleh karena itu, Imigrasi menerapkan pengawasan secara menyeluruh, baik melalui langkah preventif maupun penindakan.

Sebagai bagian dari strategi pencegahan, Imigrasi Jambi juga mengembangkan Program Desa Binaan Imigrasi yang difokuskan pada wilayah rawan pekerja migran non-prosedural.

Dalam program ini, Imigrasi menempatkan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) sebagai ujung tombak pengawasan berbasis masyarakat.

“Pimpasa berfungsi sebagai sarana edukasi kepada masyarakat sekaligus sistem peringatan dini terhadap potensi TPPO,” ujar Petrus.

Melalui desa binaan, masyarakat diberikan pemahaman mengenai bahaya bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal serta informasi resmi terkait layanan dan prosedur keimigrasian.

Informasi dari masyarakat juga menjadi bahan penting bagi Imigrasi untuk mencegah perekrutan tenaga kerja ilegal maupun pelanggaran keimigrasian lainnya.

Imigrasi menegaskan, setiap pelanggaran yang dilakukan WNA akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), mulai dari deportasi, pencekalan, detensi, hingga proses hukum sesuai peraturan yang berlaku.

“Pengawasan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Tujuannya agar keberadaan WNA di Jambi benar-benar memberi manfaat dan tidak menimbulkan gangguan di tengah masyarakat,” tutup Petrus.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi menegaskan komitmennya dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui penguatan pengawasan keimigrasian berbasis masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan Program Desa Binaan Imigrasi di wilayah rawan pekerja migran non-prosedural.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi, Petrus Teguh Afrianto, menjelaskan bahwa setiap desa binaan ditempatkan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang berperan sebagai ujung tombak edukasi dan sistem peringatan dini terhadap potensi TPPO.

Menurut Petrus, desa binaan diprioritaskan di daerah yang berpotensi menjadi kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.

Melalui pendekatan langsung ke masyarakat, Imigrasi memberikan pemahaman terkait risiko bekerja ke luar negeri secara tidak resmi serta informasi prosedur keimigrasian yang benar.

Selain fungsi edukatif, Pimpasa juga berperan dalam pengumpulan informasi sosial dari masyarakat.

Informasi tersebut menjadi bahan penting bagi Imigrasi dalam mengantisipasi perekrutan tenaga kerja ilegal maupun aktivitas orang asing yang tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan data terbaru Imigrasi, sebanyak 451 orang asing tercatat tinggal di Provinsi Jambi.

Jumlah tersebut tersebar di wilayah kerja Kantor Imigrasi Jambi, Kuala Tungkal, Kerinci, dan Bungo.

Imigrasi Jambi menegaskan bahwa, setiap pelanggaran keimigrasian akan ditindak tegas melalui Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK).

Mulai dari deportasi, pencekalan, detensi, hingga proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Petrus menekankan bahwa pengawasan keimigrasian tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga pencegahan.

Tujuannya agar keberadaan orang asing di Jambi dapat memberikan manfaat serta tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Provinsi Jambi.

Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas keamanan daerah sekaligus mencegah potensi pelanggaran keimigrasian, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi, Hubertus Hence, menegaskan bahwa pengawasan terhadap warga negara asing tidak dapat dilakukan secara terpisah oleh imigrasi saja.

Diperlukan sinergi lintas sektor agar pengawasan berjalan efektif dan menyeluruh.

Menurut Hubertus, pengawasan juga mencakup WNI yang telah berubah status menjadi WNA maupun kelompok tertentu yang memiliki kewenangan hukum di instansi lain.

Oleh karena itu, koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) serta instansi terkait menjadi hal penting.

Imigrasi Jambi secara rutin melakukan pengumpulan bahan keterangan melalui patroli lapangan, operasi gabungan, serta pemeriksaan administratif izin tinggal, termasuk pengecekan overstay.

Upaya ini bertujuan memastikan orang asing yang berada di Jambi mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Selain pengawasan langsung, Imigrasi Jambi juga menggandeng hotel dan penginapan untuk melaporkan data orang asing yang menginap.

Pelibatan pelaku usaha akomodasi ini dinilai penting sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.

Dalam memperkuat pengawasan, Imigrasi Jambi mengoptimalkan peran Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, serta Badan Kesbangpol.

Koordinasi lintas instansi ini dinilai efektif dalam mengantisipasi berbagai potensi penyimpangan, termasuk masuknya paham radikal.

Hubertus mencontohkan koordinasi Timpora di wilayah Kerinci yang berjalan dengan baik sehingga potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini.

Setiap temuan di lapangan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum melalui rekomendasi dari dinas teknis terkait.(*)