JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dampak musim kemarau di Provinsi Jambi mulai terasa. Selain meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), debit air Sungai Batanghari dilaporkan mulai mengalami penyusutan seiring minimnya curah hujan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi.

Jika kemarau berlangsung lebih panjang hingga September 2026, ancaman kekeringan diperkirakan akan semakin besar dan berpotensi mengganggu kebutuhan air bersih masyarakat.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, mengaku penyusutan debit Sungai Batanghari merupakan salah satu dampak yang tidak dapat dihindari ketika musim kemarau berlangsung dalam waktu lama.

“Yang saya khawatirkan ketika kemarau semakin panjang dan air semakin tidak ada. Itu yang paling berbahaya,” kata Bachyuni.

Menurutnya, berkurangnya debit sungai bukan hanya berdampak terhadap kebutuhan air masyarakat, tetapi juga dapat menyulitkan proses pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan karena sumber air semakin terbatas.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi mengimbau masyarakat agar mulai menghemat penggunaan air selama memasuki puncak musim kemarau.

“Pak Gubernur sudah mengingatkan masyarakat supaya menggunakan air secukupnya saja karena sekarang kita baru memasuki puncak musim kemarau,” ujarnya.

Mengacu pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung sejak pekan terakhir Juli hingga September 2026.

Dalam periode tersebut, risiko kekeringan dan karhutla diperkirakan meningkat di sejumlah wilayah.

Selain persoalan ketersediaan air, BPBD juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan penyebab kebakaran yang sering dianggap sepele, salah satunya puntung rokok yang dibuang sembarangan.

Bachyuni mencontohkan kebakaran lahan yang terjadi di tepi jalan wilayah Kabupaten Bungo.

Berdasarkan indikasi di lapangan, kebakaran tersebut diduga dipicu bara puntung rokok yang mengenai rumput kering.

“Kalau di pinggir jalan itu sangat mungkin karena puntung rokok. Bisa juga karena anak-anak bermain api atau ulah orang yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Untuk membuktikan besarnya risiko tersebut, Bachyuni mengaku pernah melakukan simulasi sederhana di kawasan Rantau Panjang.

Hasilnya, bara rokok yang tertiup angin mampu memicu api hanya dalam waktu singkat ketika berada di atas tumpukan rumput kering.

“Saya coba sendiri. Bara rokok yang tertiup angin membuat rumput langsung terbakar dan api cepat menyebar ke sekitarnya. Artinya, puntung rokok memang sangat berbahaya saat musim kemarau seperti sekarang,” jelasnya.

Hingga saat ini, BPBD mencatat sebagian besar kejadian kebakaran masih terjadi di lahan milik masyarakat. Belum ditemukan kasus kebakaran yang terjadi di kawasan perusahaan.

Sebagai langkah antisipasi, BPBD Provinsi Jambi terus meningkatkan patroli di wilayah rawan karhutla sekaligus mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan.

“Pencegahan jauh lebih penting agar kebakaran tidak terus meluas. Kesadaran masyarakat menjadi kunci selama puncak musim kemarau berlangsung,” tegas Bachyuni.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Muaro Jambi mulai menghadapi peningkatan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 392 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah tersebut.

Jumlah itu menempatkan Muaro Jambi sebagai daerah dengan hotspot terbanyak kedua di Provinsi Jambi setelah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tingginya jumlah titik panas tersebut menjadi sinyal kewaspadaan bagi seluruh pihak, terutama menjelang periode puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.

Kondisi cuaca yang semakin kering membuat potensi munculnya kebakaran hutan dan lahan semakin besar, terutama pada kawasan dengan vegetasi yang mudah terbakar.

Muaro Jambi Jadi Salah Satu Wilayah Rawan Karhutla

Kepala Stasiun Koordinator BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistyono, mengatakan hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi telah memasuki periode musim kemarau.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat risiko karhutla harus menjadi perhatian bersama, mengingat cuaca kering dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran.

“Bulan Agustus hingga September merupakan puncak musim kemarau di Provinsi Jambi. Hampir seluruh wilayah akan mengalami kondisi yang sama, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Ibnu.

Ia menjelaskan, dari total 1.790 hotspot yang terpantau di Provinsi Jambi, sebanyak 392 titik berada di Kabupaten Muaro Jambi.

Data tersebut menunjukkan Muaro Jambi menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pencegahan karhutla.

BMKG Ingatkan Bahaya Membuka Lahan dengan Cara Membakar

Menurut BMKG, peningkatan hotspot tidak selalu berarti seluruh titik merupakan kebakaran aktif.

Namun, keberadaan titik panas dapat menjadi indikator awal adanya potensi kebakaran yang harus segera diantisipasi.

Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, terutama saat kondisi cuaca kering dan angin berpotensi mempercepat penyebaran api.

“Pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan ketika kebakaran sudah meluas,” kata Ibnu.

Selain itu, warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran kepada aparat desa, pemerintah setempat, atau petugas terkait.

Pemkab Muaro Jambi Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla

Menghadapi ancaman musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan instansi terkait telah melakukan berbagai langkah kesiapsiagaan.

Salah satunya melalui pelaksanaan apel siaga karhutla sebagai bentuk kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran.

Upaya tersebut dilakukan untuk menekan risiko meluasnya kebakaran sekaligus mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan, seperti kabut asap yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, hingga perekonomian.

Dengan musim kemarau yang masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, BMKG mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Kolaborasi antara pemerintah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar Kabupaten Muaro Jambi dapat terhindar dari bencana karhutla.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Muaro Jambi.

Salah satu strategi yang ditempuh adalah pelaksanaan program modifikasi cuaca atau hujan buatan pada sejumlah wilayah yang selama ini menjadi langganan titik api.

Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah satu daerah yang mendapatkan dukungan program tersebut dari BPBD Provinsi Jambi.

Fokus pelaksanaannya diarahkan ke empat kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap Karhutla, yakni Kumpeh, Kumpeh Ulu, Sungai Gelam, dan Taman Rajo.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan sebelum puncak musim kemarau tiba.

Pemerintah berharap curah hujan yang dihasilkan melalui modifikasi cuaca mampu menjaga kelembapan lahan gambut dan kawasan rawan kebakaran sehingga potensi munculnya titik api dapat ditekan sejak dini.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Anari Hasiholan Sitorus, mengatakan teknologi modifikasi cuaca menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi mitigasi bencana Karhutla.

Menurutnya, menjaga kondisi lahan tetap basah jauh lebih efektif dibandingkan melakukan pemadaman saat kebakaran sudah meluas.

“Langkah ini dilakukan agar lahan tetap lembap dan potensi munculnya titik api dapat diminimalkan,” ujar Anari.

Selain mengandalkan hujan buatan, BPBD Muaro Jambi juga meningkatkan pengawasan di lapangan.

Tim patroli terus diterjunkan ke sejumlah kawasan rawan untuk memantau kondisi lingkungan dan mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin.

Upaya tersebut dilakukan karena Karhutla tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga transportasi akibat kabut asap.

BPBD juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Warga diminta segera melapor apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

Menurut Anari, keberhasilan pencegahan Karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Pencegahan adalah langkah terbaik. Kami berharap seluruh masyarakat ikut berpartisipasi menjaga wilayahnya agar terhindar dari ancaman Karhutla,” tegasnya.

Dengan kombinasi modifikasi cuaca, patroli rutin, dan partisipasi masyarakat, pemerintah berharap ancaman Karhutla di Muaro Jambi selama musim kemarau 2026 dapat ditekan semaksimal mungkin.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersiap menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Langkah ini diambil menyusul meningkatnya potensi kekeringan dalam beberapa waktu ke depan.

Keputusan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah instansi terkait pada Jumat (24/4/2026).

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, menyampaikan bahwa saat ini sudah terdapat dua kabupaten yang lebih dulu menetapkan status siaga darurat, yakni Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah provinsi untuk menyelaraskan kebijakan penanggulangan karhutla di seluruh wilayah Jambi.

Dalam pembahasan rapat, setidaknya terdapat sembilan poin utama yang menjadi perhatian.

Salah satu poin menyebutkan bahwa Provinsi Jambi dinilai telah memenuhi syarat untuk menaikkan status siaga darurat.

Hal ini diperkuat dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan bahwa curah hujan akan mulai menurun pada awal Mei 2026.

“Penurunan curah hujan ini berpotensi meningkatkan suhu panas dan memperbesar risiko kekeringan di sejumlah wilayah,” ujar Bachyuni.

Ia juga menambahkan bahwa kondisi tersebut diperburuk oleh pengaruh fenomena El Nino yang masih berlangsung.

Pemerintah daerah pun menyepakati bahwa status siaga darurat karhutla akan mulai diberlakukan pada Senin, 27 April 2026.

BPBD Jambi mencatat sebagian besar wilayah di provinsi ini memiliki tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang bervariasi, mulai dari kategori sedang hingga tinggi.

Namun demikian, terdapat beberapa daerah yang relatif lebih rendah risiko, seperti Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan Kota Jambi.

Meski begitu, potensi kebakaran tetap dapat terjadi selama periode kemarau yang diperkirakan berlangsung dari Mei hingga Oktober.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan, pemerintah akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, BPBD, pemerintah desa, masyarakat, hingga pihak perusahaan swasta.

Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan di lapangan serta mempercepat respons jika terjadi kebakaran.

BPBD juga mengingatkan adanya larangan keras membuka lahan dengan cara membakar. Kapolda disebut telah mengeluarkan instruksi tegas terkait penegakan hukum bagi pelanggar.

Sebagai alternatif, masyarakat didorong menggunakan metode pembukaan lahan yang lebih aman, termasuk pemanfaatan alat berat.

“Masyarakat diminta tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan karena risikonya sangat besar,” tegas Bachyuni.

Upaya pencegahan akan diperkuat hingga tingkat desa dengan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama.

Pendekatan berbasis komunitas ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan.

“Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah karhutla,” tutupnya.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID — Polsek Pauh terus mengintensifkan kegiatan sambang dan monitoring keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukumnya.

Salah satunya melalui kunjungan ke Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Selasa (7/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Pauh, Iptu Hans Simangunsong bersama jajaran, termasuk Kanit Reskrim dan Bhabinkamtibmas, bertemu langsung dengan kepala desa dan perangkat setempat guna memperkuat sinergi menjaga situasi kamtibmas.

Kapolsek Pauh mengimbau pemerintah desa agar aktif mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran hukum.

“Peran aktif pemerintah desa sangat penting dalam mengajak masyarakat menjaga kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Dari hasil pemantauan, situasi di wilayah tersebut hingga saat ini terpantau dalam kondisi aman dan terkendali.

Selain kegiatan sambang, Polsek Pauh juga terlibat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pada Jumat (10/4/2026), jajaran Polsek Pauh menghadiri sosialisasi pencegahan karhutla yang digelar di Aula Kantor Camat Pauh.

Kegiatan tersebut merupakan kerja sama antara PT BKS, Forkopimcam Kecamatan Pauh, serta Manggala Agni Daops Sumatera XIII Sarolangun.

Dalam kesempatan itu, Kapolsek Pauh mengajak seluruh pihak, termasuk perusahaan dan unsur pemerintah kecamatan, untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat terkait bahaya karhutla.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk aktif memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan informasi apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas maupun indikasi kebakaran hutan dan lahan.

“Jika menemukan hal mencurigakan, segera laporkan kepada Bhabinkamtibmas atau Polsek Pauh agar dapat segera ditindaklanjuti,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Sarolangun, Wendi Oktariansyah, menegaskan bahwa kegiatan preventif seperti sambang dan sosialisasi merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat.

“Kami terus mendorong jajaran untuk aktif turun ke lapangan, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta melakukan pencegahan sejak dini terhadap potensi gangguan kamtibmas, termasuk karhutla,” tegasnya.

Dengan sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan situasi keamanan di Kecamatan Pauh tetap kondusif serta terhindar dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, masih berlangsung dan menunjukkan kecenderungan meluas.

Api yang muncul sejak pertengahan Januari 2026 membakar lahan di sejumlah titik, terutama di wilayah Kecamatan Johan Pahlawan, sehingga menimbulkan kekhawatiran warga karena lokasinya dekat permukiman.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat, Teuku Ronald Nehdiansyah, mengatakan kondisi cuaca menjadi tantangan utama pemadaman.

Angin kencang membuat api mudah menjalar, sehingga petugas harus bekerja ekstra untuk mencegah kebakaran meluas.

Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan terus dikerahkan. Pemadaman dilakukan secara manual dengan peralatan terbatas, karena akses menuju lokasi tidak semuanya mudah dijangkau dan sumber air minim.

Selain itu, sebagian lahan yang terbakar adalah lahan gambut dan semak kering, sehingga api cepat membesar saat tertiup angin.

Asap dari kebakaran mulai dirasakan warga sekitar, meski belum sampai mengganggu aktivitas secara luas.

Untuk mengantisipasi dampak lebih besar, BPBD Aceh Barat berkoordinasi dengan BPBA dan pihak terkait lainnya.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pengajuan bantuan tambahan, termasuk kemungkinan operasi modifikasi cuaca jika kondisi kebakaran semakin sulit dikendalikan.

BPBD mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melapor jika melihat titik api baru.

Hingga kini, proses pemadaman masih berlangsung, sementara aparat dan pemerintah daerah berupaya memastikan api tidak merembet ke permukiman dan fasilitas publik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menghadapi musim kemarau 2025, PT Wirakarya Sakti (WKS), bagian dari grup Asia Pulp & Paper (APP), meningkatkan kesiapsiagaan dengan menurunkan Regu Pengendalian Kebakaran (RPK) di seluruh area operasionalnya di Provinsi Jambi.

Kepala Fire Preparation PT WKS, Agus Sibarani, menjelaskan bahwa khusus di Distrik 7, Kecamatan Geragai, sebanyak 30 anggota RPK telah disiapkan untuk memantau dan menjaga kawasan seluas 33 ribu hektare dari potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Setiap distrik memiliki jumlah personel yang disesuaikan dengan luas areanya. Tim di Distrik 7 dibekali peralatan lengkap, termasuk menara pantau setinggi 30 meter, drone pemantau udara, kendaraan taktis, dan armada pemadam kebakaran mobile,” ujarnya, Rabu (27/8/2025).

Tak hanya peralatan, para personel RPK juga mendapat pelatihan intensif sesuai bidang tugas masing-masing, untuk memastikan respons cepat terhadap titik api.

Tim ini secara rutin melakukan patroli darat dan air menggunakan sepeda motor, mobil, serta airboat.

Agus menambahkan, perusahaan juga mengimplementasikan pendekatan preventif melalui program Integrated Fire Management.

Langkah ini mencakup penyuluhan ke masyarakat sekitar, edukasi ke sekolah-sekolah, dan pemasangan papan larangan pembakaran lahan.

“Di internal perusahaan, semua karyawan sudah mendapat pelatihan kebakaran. Apalagi saat status bahaya kebakaran dari Fire Danger Rating System (FDRS) memasuki level kuning atau merah, maka wajib ada pelaporan ke Situation Room setiap 30 menit,” jelasnya.

Area patroli juga diperluas hingga radius 5 kilometer dari konsesi. Perusahaan mengandalkan menara pantau, kamera pengawas (CCTV), dan drone untuk mendeteksi asap atau potensi api dari luar.

“Kami harus tanggap jika ada ancaman dari luar area konsesi. Jika ditemukan asap dalam radius 5 kilometer, tim kami langsung dikerahkan untuk merespons dan mencegah api menyebar ke area perusahaan,” sambungnya.

Selain itu, PT WKS memberdayakan masyarakat sekitar lewat program Masyarakat Peduli Api (MPA).

Setiap desa di sekitar area konsesi memiliki 15 anggota MPA yang aktif melaporkan kondisi wilayah secara berkala melalui grup komunikasi digital.

“Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Banyak desa bahkan mengusulkan lebih banyak relawan. Peran MPA sangat penting karena mereka tahu seluk-beluk wilayah sekitar dan bisa mendeteksi potensi kebakaran lebih awal. Ini menjadi bagian dari kolaborasi kami bersama Satgas Karhutla, aparat TNI/Polri, dan perangkat desa,” tutup Agus.(*)