JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Langkah percepatan pembangunan sektor perumahan di Kabupaten Merangin mulai menunjukkan arah yang jelas M Syukur membawa empat program strategis setelah melakukan pertemuan dengan Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), di Wisma Mandiri, Jakarta, Senin (23/2).

Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah komitmen penting yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk kemudahan akses pembiayaan rumah dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Program renovasi rumah tidak hanya berorientasi pada hunian layak, tetapi juga mendorong produktivitas ekonomi keluarga.

Pemerintah Kabupaten Merangin akan menggandeng PNM Mekaar agar rumah yang diperbaiki bisa dimanfaatkan sebagai pusat usaha rumahan, khususnya bagi kaum ibu.

Pemkab Merangin berkomitmen menata kawasan kumuh menjadi lingkungan yang sehat, tertata, dan layak huni. Program ini ditargetkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah memastikan setiap kabupaten/kota di Jambi memperoleh alokasi bantuan rumah swadaya.

Akses pembiayaan perumahan akan disederhanakan. Masyarakat berpenghasilan rendah di Merangin diprioritaskan untuk mendapatkan kemudahan KPR Tapak dan Rusun dengan skema subsidi yang lebih ringan.

“Kita akan mempermudah akses KPR Tapak dan Rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak kesulitan mencicil rumah,” ujar Bupati.

Ia menegaskan, keempat program tersebut segera direalisasikan agar masyarakat Merangin tidak lagi terbebani persoalan hunian.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait yang akrab disapa Menteri Ara mengungkapkan rencana besar untuk membantu jutaan masyarakat Indonesia.

Ia mengusulkan penurunan bunga kredit menjadi 5 persen bagi sekitar 16 juta nasabah, terutama ibu-ibu yang menjalankan usaha dari rumah.

“Saya sudah membuat proposal untuk mengurangi bunga menjadi 5% bagi 16 juta nasabah, terutama untuk ibu-ibu yang berusaha di rumah,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Menteri PKP berencana mengunjungi Provinsi Jambi usai Idul Fitri 1447 H.

Agenda tersebut mencakup pertemuan dengan perwakilan masyarakat, termasuk dari Kabupaten Merangin, guna memastikan program berjalan sesuai target.

Langkah ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat dalam memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat ekonomi keluarga berbasis rumah tangga.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, bergerak cepat memastikan warga Provinsi Jambi mendapatkan hunian layak.

Senin (23/2/2026), ia menggelar audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta.

Tak sendiri, Gubernur Al Haris memboyong seluruh Bupati, Wali Kota, dan Kepala Dinas Perkim se-Provinsi Jambi.

Pertemuan ini menjadi momen penting untuk membahas program rumah layak, bedah rumah (BSPS), penataan kawasan kumuh, hingga rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami hadir membawa puluhan ribu aspirasi rakyat Jambi yang merindukan rumah sehat dan layak huni. Program seperti bedah rumah, penataan kawasan kumuh, dan rumah subsidi diharapkan dapat digelontorkan secara masif ke Jambi,” ujar Al Haris.

Gubernur juga menegaskan pemerintah daerah siap menyiapkan data akurat agar bantuan dari pusat tepat sasaran.

“Kami ingin kawasan di Jambi tertata baik, ekonomi warga meningkat, dan pendidikan anak-anak terjamin karena rumahnya sehat,” tambahnya.

Respons Menteri PKP: Terobosan Besar Hunian Layak

Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik inisiatif Gubernur Al Haris. Ia memaparkan empat strategi utama untuk Jambi:

1. Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga – Bekerja sama dengan PNM Mekaar agar rumah yang direnovasi juga menjadi tempat usaha produktif.

2. Penataan Kawasan Kumuh – Mengubah kawasan kumuh menjadi pemukiman sehat.

3. BSPS (Bedah Rumah) – Menjamin seluruh kabupaten/kota di Jambi memperoleh jatah program rumah swadaya.

4. Penyederhanaan Subsidi – Mempermudah akses KPR Tapak dan Rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Ara menambahkan, pemerintah juga menyiapkan skema bunga KPR rendah 5% bagi 16 juta nasabah, khususnya ibu rumah tangga yang menjalankan usaha di rumah.

Selain itu, Menteri PKP akan melakukan kunjungan balasan ke Jambi dan Sulawesi Tengah pada April untuk meninjau langsung progres di lapangan.

“Saya senang bertemu Gubernur yang profesional seperti Pak Al Haris dan Pak Rusdy Mastura. Kami akan hadir langsung ke Jambi dan Sulteng bulan April untuk memastikan program berjalan,” pungkasnya.

Gubernur Al Haris didampingi sejumlah pejabat OPD Provinsi Jambi, termasuk Kadis Kominfo, Kepala Bappeda, Plt. Kadis Perkimtan, Karo Kesra, Plt. Karo Adpim, dan Plt. Kepala Badan Penghubung.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., melakukan langkah strategis untuk percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat.

Bersama seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, Gubernur Al Haris menggelar audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di Wisma Mandiri Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (23/02/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program perumahan daerah dengan kebijakan nasional.

Menteri Maruarar Sirait, yang akrab disapa Menteri Ara, didampingi jajaran Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Kementerian PKP.

Dalam diskusi hangat, Gubernur Al Haris memaparkan tiga prioritas strategis: peningkatan kualitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bedah rumah, pembangunan rumah susun di lokasi strategis, serta penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk kawasan kumuh.

“Kehadiran kami hari ini menunjukkan komitmen memastikan warga Jambi memperoleh hunian layak. Usulan kami fokus pada manfaat nyata seperti bedah rumah dan penataan kawasan kumuh,” ujar Al Haris.

Menteri Ara menegaskan bahwa penanganan kemiskinan dan kawasan kumuh harus terintegrasi, tidak parsial.

Ia mendorong Jambi menjadi wilayah percontohan program kolaboratif yang menggabungkan APBN, APBD, CSR perusahaan, BSPS, hingga skema KUR Perumahan.

Selain itu, Kementerian PKP juga akan melibatkan sektor perbankan dan pembiayaan melalui PNM (Permodalan Nasional Madani).

Menteri Ara menambahkan, program ini tidak hanya memperbaiki fisik lingkungan, tapi juga mendorong kemandirian ekonomi warga dan munculnya wirausaha lokal baru.

Sinergi ini diapresiasi oleh seluruh kepala daerah, dan Kementerian PKP berencana melakukan kunjungan kerja untuk meninjau kesiapan lahan dan validasi data usulan.

Gubernur Al Haris didampingi sejumlah pejabat kunci OPD Provinsi Jambi, termasuk Kepala Bappeda, Kadis Kominfo, Plt. Kadis Perkimtan, Karo Kesra, Plt. Karo Adpim, dan Plt. Kepala Badan Penghubung.

Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk mematangkan data teknis agar program rumah subsidi dan penataan kawasan kumuh di Provinsi Jambi dapat terealisasi secara bertahap sepanjang tahun 2026.(*)