JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi mendapat tambahan dukungan dari pemerintah pusat.

Bukan hanya memperkuat pemadaman dari udara, pemerintah juga menyiapkan sumber air permanen di kawasan yang selama ini sulit dijangkau.

Dukungan tersebut berupa tambahan satu unit water bombing serta pembangunan 500 titik sumur dalam di lokasi yang jauh dari sumber air.

Rencana itu dibahas dalam rapat terbatas yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran kabinet untuk mengevaluasi kondisi karhutla di sejumlah wilayah Sumatera.

Dalam rapat tersebut, perkembangan karhutla di Jambi turut dilaporkan oleh jajaran terkait, termasuk Danrem dan Kapolda Jambi.

Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah mengatakan tambahan dukungan dari pemerintah pusat menjadi bagian penting untuk memperkuat kemampuan Jambi menghadapi kebakaran, terutama di lokasi yang sulit ditangani dengan sumber daya konvensional.

“Alhamdulillah kita mendapatkan support lagi tambahan water bombing dari pusat dan juga beberapa unit motor, dan juga program pembuatan sumur bor di titik-titik yang jauh dari jangkauan air,” kata Hafiz.

Saat ini, Jambi telah memiliki tiga unit water bombing untuk mendukung pemadaman karhutla melalui jalur udara.

Namun, dengan luasnya wilayah yang berpotensi terdampak dan karakter lokasi kebakaran yang tidak semuanya mudah dijangkau dari darat, jumlah tersebut dinilai masih perlu diperkuat.

Karena itu, Jambi mengusulkan tambahan tiga unit water bombing kepada pemerintah pusat.

Dari usulan tersebut, pemerintah pusat telah memberikan dukungan awal berupa satu unit tambahan yang ditargetkan dapat segera dioperasikan.

“Hari ini kan sudah ada tiga. Kita minta tambah tiga lagi. Kalau berdasarkan pernyataan dari virtual yang bisa sudah bisa dilaksanakan besok itu satu, sudah dapat support untuk Jambi,” jelas Hafiz.

Tambahan armada tersebut diharapkan mempercepat respons ketika titik api berada di kawasan yang sulit dijangkau tim pemadam dari darat.

Dukungan pemerintah pusat tidak berhenti pada pemadaman dari udara.

Sebanyak 500 titik sumur dalam juga disiapkan untuk Provinsi Jambi.

Konsep ini diarahkan untuk menjawab persoalan klasik dalam penanganan karhutla: titik api berada jauh dari sumber air.

Sumur-sumur tersebut nantinya diharapkan menjadi sumber air yang lebih dekat dengan kawasan rawan sehingga petugas tidak harus bergantung pada sumber air yang lokasinya jauh dari area kebakaran.

“Sumur dalam untuk sumber air untuk penyiraman. Kedekatan dengan titik-titik yang jauh dari jangkauan sumber air,” ujar Hafiz.

Menurutnya, pembangunan sumber air tersebut tidak hanya berguna menghadapi kondisi karhutla saat ini.

Tetapi juga dapat menjadi infrastruktur kesiapsiagaan menghadapi musim kering pada periode berikutnya.

“Jadi nanti akan dibikin sumur air dalam agar dalam upaya baik saat ini maupun dalam musim panas ke depan, kita sudah memiliki sumber-sumber air terdekat dari titik-titik api,” katanya.

Program pembangunan sumur dalam tersebut juga diberikan kepada Provinsi Sumatera Selatan.

Masing-masing daerah mendapatkan dukungan 500 titik sumur dalam.

Dengan skema tersebut, pemerintah pusat tidak hanya mengandalkan strategi pemadaman ketika kebakaran telah terjadi, tetapi juga mulai memperkuat infrastruktur pendukung di wilayah rawan.

Bagi Jambi, keberadaan sumber air yang lebih dekat dengan titik rawan diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi hambatan logistik ketika petugas menghadapi kebakaran di kawasan yang sulit dijangkau.

Hafiz berharap dukungan yang telah disampaikan pemerintah pusat tidak berhenti pada keputusan rapat, tetapi segera direalisasikan di lapangan.

Menurutnya, sejumlah dukungan bahkan diharapkan sudah dapat mulai ditindaklanjuti dalam waktu dekat.

“Harapan kita ini dapat menyelesaikan segera dan berdasarkan pernyataan Pak Presiden, besok atau hari ini sore ini bisa langsung ditindaklanjuti untuk beberapa support dari Presiden,” tutupnya.

Tambahan water bombing dan ratusan sumber air baru tersebut menjadi langkah penguatan bagi Jambi di tengah kebutuhan penanganan karhutla yang menuntut respons cepat.

Dengan tiga water bombing yang telah tersedia dan tambahan unit yang segera didukung pusat, kapasitas pemadaman udara diharapkan meningkat.

Sementara 500 sumur dalam diproyeksikan menjadi cadangan sumber air yang lebih dekat dengan wilayah rawan kebakaran.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) menjadi perhatian jajaran Polda Jambi.

Wakapolda Jambi Brigjen Pol K. Yani Sudarto turun langsung mengecek kesiapan personel, posko hingga peralatan yang akan digunakan jika terjadi kebakaran.

Pengecekan dilakukan setelah Wakapolda memimpin apel pagi jam pimpinan di Mako Polres Tanjab Barat, Rabu, 26 Agustus 2026.

Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi agenda internal kepolisian.

Di tengah ancaman karhutla yang masih membutuhkan kewaspadaan, Polda Jambi ingin memastikan jajaran di daerah benar-benar siap ketika menghadapi titik api di lapangan.

Dalam arahannya, Yani Sudarto mengapresiasi personel Polres Tanjab Barat yang telah terlibat dalam penanganan karhutla.

Namun, apel tersebut sekaligus digunakan untuk mengevaluasi langkah yang sudah dilakukan selama ini.

“Terima kasih atas kinerjanya selama penanganan Karhutla. Saya mewakili Bapak Kapolda melakukan pengecekan sekaligus menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk mengevaluasi rangkaian kegiatan penanganan Karhutla yang telah dilaksanakan,” ujar Yani.

Menurutnya, pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan hanya ketika api sudah muncul. Patroli, pemantauan dan kesiapan personel harus berjalan secara berkelanjutan.

Karena itu, jajaran kepolisian diminta mempertahankan kesiapsiagaan sekaligus memperkuat koordinasi dengan instansi lain.

Selain pencegahan, Polda Jambi memastikan aspek penegakan hukum tetap menjadi bagian dari penanganan karhutla.

Yani menegaskan langkah pencegahan telah dilakukan secara masif, tetapi proses hukum tetap diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.

“Kita tetap menjaga semangat sinergitas dan semangat anggota yang berada di lapangan. Berbagai langkah telah dilakukan secara masif, baik melalui upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

Untuk perkara karhutla, kepolisian menyatakan proses hukum harus berjalan berdasarkan fakta dan hasil penyelidikan.

Setiap perkara akan ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan gelar perkara sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

Dengan pendekatan tersebut, penanganan karhutla diarahkan berjalan pada dua sisi sekaligus: mencegah kebakaran sebelum terjadi dan menindak pihak yang terbukti menjadi penyebab kebakaran.

Polda Jambi juga menyebut Maklumat Kapolda Jambi mengenai pencegahan karhutla telah diterapkan.

Namun, pelaksanaannya tidak berhenti setelah maklumat diterbitkan.

Evaluasi akan terus dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut dan melihat apakah diperlukan langkah tambahan.

Artinya, strategi penanganan karhutla akan disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.

Setelah apel, Wakapolda bersama jajaran melanjutkan kegiatan dengan mengecek posko penanganan karhutla dan gudang peralatan.

Pengecekan ini diarahkan untuk memastikan perlengkapan yang tersedia benar-benar dalam kondisi baik dan dapat digunakan sewaktu-waktu.

Kesiapan peralatan menjadi penting karena penanganan titik api membutuhkan respons cepat.

Ketika api baru ditemukan, waktu menjadi faktor penentu agar kebakaran tidak sempat berkembang dan menjalar ke area yang lebih luas.

“Pengecekan posko dan peralatan ini penting untuk memastikan seluruh sarana pendukung benar-benar siap digunakan. Respons cepat sangat diperlukan ketika ditemukan titik api agar dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” ujar Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji.

Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar melalui Erlan mengatakan pengecekan langsung ke jajaran merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan karhutla berjalan dari hulu hingga hilir.

Mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman hingga penegakan hukum menjadi bagian yang harus dipersiapkan.

“Penanganan Karhutla tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergitas yang kuat antara Polri, TNI, pemerintah daerah, BPBD, instansi terkait dan masyarakat,” kata Erlan.

Jajaran Polda Jambi juga terus memperkuat patroli, pemantauan dan ground checking di kawasan yang dinilai memiliki potensi kebakaran.

Langkah tersebut diarahkan untuk menemukan titik api sedini mungkin sehingga petugas dapat segera mengambil tindakan.

Di sisi lain, masyarakat diminta ikut menjadi bagian dari sistem pencegahan.

Warga yang menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu karhutla diminta segera melaporkannya kepada petugas.

Sebab, semakin cepat informasi diterima, semakin besar peluang api dapat ditangani sebelum berubah menjadi kebakaran yang lebih luas.

Pengecekan Wakapolda di Tanjab Barat akhirnya tidak hanya berbicara soal kesiapan personel.

Yang diuji adalah apakah seluruh rantai penanganan karhutla mulai dari deteksi, peralatan, koordinasi hingga penegakan hukum benar-benar siap bekerja ketika ancaman kebakaran muncul.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mulai memperketat langkah antisipasi menghadapi sejumlah ancaman yang berpotensi langsung menekan masyarakat, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, kekeringan, hingga gangguan keamanan akibat aksi geng motor.

Pesan Wali Kota Jambi Maulana dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) cukup jelas: pemerintah tidak boleh bergerak setelah masalah telanjur membesar.

Kecepatan respons menjadi salah satu poin utama yang ditekankan Maulana.

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak bekerja secara parsial, melainkan saling berbagi informasi dan bergerak sesuai kewenangannya.

“Yang paling penting adalah kecepatan kita merespons. Jangan sampai masyarakat sudah terdampak baru kita bergerak,” kata Maulana.

Kualitas Udara Jadi Alarm Awal

Di tengah ancaman karhutla, perhatian Pemkot Jambi tidak hanya tertuju pada titik api.

Dampak yang paling cepat dirasakan warga perkotaan adalah memburuknya kualitas udara ketika asap menyebar.

Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi diminta lebih aktif membuka informasi mengenai kondisi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Maulana meminta informasi kualitas udara disampaikan kepada publik sedikitnya tiga kali dalam sehari.

Kebijakan tersebut penting karena informasi ISPU bukan sekadar angka.

Kondisi kualitas udara menjadi pertimbangan warga dalam menentukan apakah aktivitas di luar ruangan masih aman dilakukan atau perlu dikurangi.

Kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan, menjadi pihak yang paling membutuhkan informasi tersebut.

“DLH saya minta jangan hanya melakukan pemantauan, tetapi informasi mengenai kondisi udara juga harus disampaikan secara berkala. Minimal tiga kali sehari,” ujarnya.

Dengan pola penyampaian informasi yang lebih rutin, pemerintah diharapkan tidak hanya bertindak sebagai pihak yang menangani dampak, tetapi juga memberikan peringatan dini kepada masyarakat.

Kasus ISPA Diminta Jangan Menunggu Meledak

Dampak kualitas udara juga diarahkan untuk dipantau dari sisi kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Jambi diminta memperbarui perkembangan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama jika terdapat indikasi peningkatan kasus seiring memburuknya kondisi udara.

Maulana meminta pemantauan tidak berhenti pada laporan administratif.

Perkembangan di fasilitas kesehatan harus dibaca sebagai indikator untuk melihat apakah perubahan kualitas udara mulai memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.

“Kalau ada kecenderungan peningkatan, harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Langkah ini membuat persoalan kabut asap tidak lagi dilihat hanya sebagai masalah lingkungan.

Ketika kualitas udara menurun dan kasus gangguan pernapasan meningkat, pemerintah perlu memastikan respons kesehatan ikut bergerak dengan cepat.

Karhutla Tak Bisa Ditangani Sendirian

Karhutla menjadi persoalan lain yang mendapat perhatian dalam rapat Forkopimda.

Bagi Kota Jambi, dampak kebakaran di wilayah tertentu tidak berhenti di lokasi kejadian. Asap dapat bergerak dan mengganggu kualitas udara di kawasan perkotaan.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

Pemantauan wilayah rawan, pencegahan, hingga respons ketika kebakaran muncul dinilai harus menjadi satu rangkaian kerja.

Maulana mengingatkan agar kondisi di lapangan tidak dianggap sepele. Menunggu api membesar hanya akan memperluas dampak yang harus ditangani.

Geng Motor Masuk Radar Keamanan Kota

Di luar persoalan lingkungan dan kesehatan, aksi geng motor juga menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut.

Masalah ini tidak semata-mata dipandang sebagai gangguan ketertiban.

Bagi masyarakat, keberadaan aksi kelompok bermotor yang mengarah pada pelanggaran hukum juga menyentuh persoalan rasa aman.

Untuk aspek penegakan hukum, Pemkot Jambi menyerahkan kewenangan kepada aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan.

Pemerintah kota menyatakan siap mendukung koordinasi agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Namun, penanganan geng motor juga diharapkan tidak berhenti pada tindakan hukum.

Pembinaan generasi muda dan penanganan faktor sosial yang menjadi latar belakang munculnya perilaku tersebut tetap diperlukan agar persoalan tidak terus berulang.

“Untuk persoalan hukum, tentu kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Kepolisian dan kejaksaan memiliki kewenangan masing-masing,” ujar Maulana.

Kekeringan Diminta Diantisipasi Sebelum Meluas

Ancaman lain yang tidak luput dari pembahasan adalah kekeringan.

Pemkot Jambi meminta OPD terkait memetakan wilayah yang berpotensi terdampak dan menyiapkan langkah mitigasi jika kondisi semakin meluas.

Bagi pemerintah daerah, ancaman karhutla, kekeringan, kabut asap, gangguan kesehatan, dan keamanan tidak semestinya ditangani sebagai persoalan yang berdiri sendiri.

Semuanya membutuhkan koordinasi dan pembacaan kondisi lapangan secara cepat.

“Karhutla kita tangani, kualitas udara kita pantau, kesehatan masyarakat kita awasi, keamanan kita jaga, dan kekeringan juga harus kita siapkan langkah mitigasinya. Jangan bekerja sendiri-sendiri,” kata Maulana.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan koordinasi tersebut bukan hanya rapat dan laporan. Pemerintah dituntut memastikan keputusan yang dibuat benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan.

Maulana menegaskan seluruh OPD harus menjalankan tugas sesuai kewenangan dan menyampaikan perkembangan secara berkala.

Bagi masyarakat Kota Jambi, pesan itu bermuara pada satu hal: ketika ancaman mulai muncul, pemerintah harus lebih dulu bergerak sebelum dampaknya menjadi lebih besar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi mulai masuk ke ranah penegakan hukum.

Hingga Sabtu 22 Agustus 2026, Polda Jambi menyebut tujuh kasus Karhutla telah diproses dengan total delapan tersangka.

Perkembangan tersebut disampaikan Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto saat melakukan pengecekan hotspot Karhutla bersama unsur terkait di Posko Karhutla Bandara Lama, Sabtu.

Pengecekan dilakukan untuk melihat perkembangan situasi titik panas sekaligus mengevaluasi penanganan Karhutla yang telah dilakukan personel di lapangan.

“Upaya sudah kita laksanakan secara masif, termasuk penegakan hukum. Saat ini sudah ada tujuh kasus yang diproses dengan delapan tersangka,” ujar K. Yani Sudarto.

Angka tersebut menunjukkan penanganan Karhutla di Jambi tidak hanya diarahkan pada pemadaman ketika api muncul.

Kepolisian juga mulai menindak dugaan pelanggaran hukum yang ditemukan dari hasil penyelidikan.

Wakapolda menjelaskan, perkara Karhutla yang ditangani kepolisian diproses berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara.

Artinya, penetapan tersangka dilakukan melalui tahapan hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan temuan titik panas di lapangan.

“Dari hasil penyelidikan, semuanya kita proses melalui gelar perkara dan tahapan lainnya,” katanya.

Kepolisian juga masih melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah diterapkan untuk mencegah kebakaran meluas maupun munculnya titik api baru.

Pengecekan hotspot di Posko Karhutla Bandara Lama menjadi bagian dari pemantauan kondisi Karhutla di wilayah Jambi.

Dalam kegiatan tersebut, Wakapolda didampingi Danrem, Karo Ops Polda Jambi, Dirreskrimsus Polda Jambi, Dirsamapta Polda Jambi, Dansat Brimob Polda Jambi serta Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi.

Menurut K. Yani, evaluasi diperlukan untuk memastikan penanganan di lapangan tetap berjalan efektif sekaligus menjaga kesiapan personel yang berada di lokasi.

“Yang kita lakukan hari ini adalah evaluasi terhadap kinerja dan rangkaian kegiatan penanganan Karhutla. Kita tetap menjaga semangat sinergitas dan semangat anggota yang berada di lapangan,” ujarnya.

Selain operasi lapangan dan penegakan hukum, Polda Jambi juga menyebut Maklumat Kapolda Jambi mengenai pencegahan dan penanganan Karhutla telah dijalankan.

Namun, penerapannya tidak berhenti pada pelaksanaan kebijakan. Evaluasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan terus dilakukan untuk melihat apakah diperlukan langkah tambahan.

“Kita juga sudah melaksanakan Maklumat Kapolda. Ini akan terus kita evaluasi bersama Forkopimda, termasuk apakah masih diperlukan langkah-langkah lain yang perlu kita susun dan laksanakan secara bersama-sama,” kata Wakapolda.

Potensi Karhutla membutuhkan respons lintas sektor karena penanganannya tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga pemantauan hotspot, pencegahan, penanganan lokasi kejadian hingga proses hukum.

Karena itu, Polda Jambi akan memperkuat koordinasi dengan TNI, BPBD, pemerintah daerah dan seluruh unsur yang tergabung dalam Satgas Karhutla.

Wakapolda mengatakan dukungan terhadap personel yang bekerja di lapangan menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi penanganan Karhutla.

“Ke depan kita akan bersama-sama dengan Danrem dan seluruh Satgas untuk terus memberikan dukungan kepada anggota kita yang berada di lapangan,” ungkapnya.

Dengan tujuh perkara dan delapan tersangka yang telah diproses, penanganan Karhutla di Jambi kini tidak hanya berbicara soal seberapa cepat titik api dipadamkan, tetapi juga bagaimana dugaan pembakaran yang melanggar hukum dapat diusut.

Polda Jambi bersama TNI, BPBD dan pemerintah daerah akan melanjutkan pemantauan hotspot, pencegahan serta penanganan di lapangan untuk menekan risiko Karhutla di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Muaro Jambi telah membakar sekitar 50 hektare lahan.

Kondisi tersebut dilaporkan Gubernur Jambi Al Haris dalam rapat koordinasi penanganan peningkatan eskalasi Karhutla bersama pemerintah pusat, Senin 10 Agustus 2026.

Rakor tersebut digelar secara virtual dan melibatkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Kementerian Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Dari Jambi, rapat turut diikuti Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Eko Rinjani, unsur TNI/Polri serta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi.

Dalam rapat tersebut, Al Haris menyampaikan perkembangan terbaru penanganan Karhutla di Muaro Jambi.

Ia mengatakan tim gabungan masih berada di lapangan untuk mencegah api meluas.

“Sudah kita laporkan, mudah-mudahan tidak akan meluas lagi. Tim masih terus bekerja sampai hari ini,” ujar Al Haris.

50 Hektare Terbakar, Api Tak Boleh Dibiarkan Muncul Lagi

Menurut Al Haris, tantangan penanganan Karhutla tidak berhenti ketika kobaran api berhasil dipadamkan.

Kawasan yang terbakar, terutama lahan dengan karakteristik gambut, masih memiliki potensi menyimpan bara dan memunculkan kembali titik api.

Karena itu, Satgas Karhutla Provinsi Jambi bersama unsur terkait diminta tidak hanya melakukan pemadaman, tetapi juga memastikan proses pendinginan berjalan maksimal.

“Kami akan terus bekerja dan saling berkoordinasi untuk memadamkan api,” tegasnya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah api kembali muncul dan merambat ke area lain.

Apalagi kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan risiko kebakaran meluas.

Al Haris memastikan koordinasi antarpihak terus dilakukan selama proses penanganan berlangsung.

Pemerintah Pusat Minta Karhutla Segera Dikendalikan

Dalam rakor tersebut, Menko Polkam juga menekankan pentingnya kecepatan daerah dalam merespons setiap kejadian Karhutla.

Setiap titik kebakaran diminta segera ditangani agar api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan mengancam kawasan lain.

“Menko Polkam berharap pengendalian Karhutla di masing-masing daerah berjalan dengan baik, agar kepastian lahan kita aman. Kalau ada kebakaran segera diatasi dan diminimalisir perluasannya,” kata Al Haris menyampaikan arahan dalam rakor tersebut.

Bagi Pemprov Jambi, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci menghadapi peningkatan ancaman Karhutla.

Penanganan melibatkan pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, kejaksaan serta unsur terkait lainnya.

Al Haris Minta Warga Ikut Pantau Titik Api

Selain mengandalkan tim gabungan, Al Haris meminta masyarakat ikut menjadi bagian dari upaya pencegahan Karhutla.

Masyarakat dinilai memiliki posisi penting karena berada paling dekat dengan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran.

Ia meminta warga segera memberikan informasi apabila menemukan tanda-tanda munculnya api agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

“Masyarakat diminta terlibat dalam meminimalisir kejadian Karhutla, karena mereka yang mengetahui kondisi di lapangan,” pungkasnya.

Dengan luas lahan terbakar yang telah mencapai sekitar 50 hektare di Muaro Jambi, Pemprov Jambi kini memprioritaskan agar kebakaran tidak kembali meluas.

Tim di lapangan juga terus melakukan pemadaman dan pendinginan, sementara koordinasi dengan pemerintah pusat diperkuat untuk mengantisipasi peningkatan eskalasi Karhutla.(*)