JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Peringatan HUT ke-81 TNI di Jambi tidak hanya menjadi momentum apresiasi terhadap pengabdian prajurit.

Gubernur Jambi, Al Haris justru menyoroti persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, yakni kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Al Haris meminta penanganan karhutla di Jambi terus diperkuat meski titik kebakaran di dalam daerah disebut mulai berkurang.

Menurutnya, asap dari wilayah luar Jambi masih memberikan dampak terhadap kondisi udara di provinsi tersebut.

Hal itu disampaikan Al Haris saat menghadiri peringatan HUT ke-81 TNI di Makorem 042/Gapu Jambi, Senin 5 Oktober 2026 pagi.

Dalam kesempatan itu, Al Haris menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, khususnya prajurit yang bertugas di wilayah Jambi.

Ia menilai TNI tidak hanya menjalankan tugas pertahanan, tetapi juga terlibat dalam berbagai persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kita merasakan betul bagaimana TNI telah bekerja luar biasa, berjuang di semua bidang. Atas nama pribadi dan masyarakat Jambi, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas segala kinerja dan dedikasi seluruh anggota TNI,” ujar Al Haris.

Di tengah peringatan HUT TNI, perhatian Al Haris tertuju pada kondisi kabut asap yang menurutnya semakin terasa berat.

Ia mengatakan penurunan titik kebakaran di wilayah Jambi belum otomatis membuat persoalan asap selesai.

Sebab, sebaran asap dari luar daerah masih berdampak terhadap kondisi di Jambi.

“Kondisi asap hari ini terasa makin berat. Kalau di daerah kita sendiri titik terbakar sudah mulai berkurang, tetapi dari luar daerah semakin besar,” katanya.

Karena itu, Al Haris meminta penanganan karhutla di wilayah Jambi tetap dimaksimalkan.

Ia juga menyebut akan kembali meninjau keaktifan posko karhutla bersama Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin.

“Kita akan tinjau kembali keaktifan Posko Karhutla dan memastikan respons cepat dari tim lapangan begitu ada titik api baru,” tegasnya.

Persoalan karhutla sebelumnya juga menjadi agenda bersama Al Haris dan Danrem 042/Gapu.

Pada September lalu, keduanya turun memantau kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Tanjung Jabung Timur melalui patroli udara.

Selain karhutla, Al Haris menilai keterlibatan TNI dalam penanganan berbagai persoalan sosial dan bencana menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat.

Menurutnya, sinergi TNI dan Polri bersama pemerintah daerah dibutuhkan untuk merespons persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Peringatan HUT ke-81 TNI di Makorem 042/Gapu tersebut diawali dengan upacara dan dilanjutkan syukuran.

Sejumlah unsur Forkopimda Provinsi Jambi, jajaran Korem 042/Gapu, serta undangan lainnya turut hadir.

Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin mengatakan HUT TNI menjadi momentum untuk melakukan introspeksi terhadap perjalanan pengabdian TNI kepada bangsa dan negara.

“Kekuatan TNI tidak dapat dipisahkan dari dukungan dan kepercayaan rakyat. Dan TNI akan terus meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, serta memperkuat sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk masyarakat Jambi,” ujar Nyamin.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pesan dalam rangkaian HUT ke-81 TNI di Jambi yang menempatkan hubungan TNI dan masyarakat sebagai salah satu perhatian utama.

Dalam kegiatan syukuran HUT TNI di Korem 042/Gapu, Nyamin juga menekankan kebutuhan soliditas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan berbagai komponen masyarakat dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Bagi Pemprov Jambi, sinergi tersebut kini menghadapi pekerjaan konkret di lapangan: memastikan setiap kemunculan titik api mendapat respons cepat dan dampak kabut asap dapat ditekan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan di Jambi pada 2026.

Namun, penanganan yang selama ini banyak bertumpu pada pemadaman dan patroli dinilai belum cukup untuk memutus siklus kebakaran.

Dekan Fakultas Pertanian (Faperta) Universitas Jambi (UNJA), Dr. Forst. Bambang Irawan, S.P., M.Sc., IPU, menawarkan enam langkah yang menurutnya perlu dijalankan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Bambang menyampaikan pandangannya dalam wawancara pada Kamis 1 Oktober 2026.

Ia menilai pemerintah perlu menggeser sebagian perhatian dari penanganan saat api sudah muncul menuju pencegahan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

“Selama ini penanganan kebakaran hutan dan lahan itu masih belum menyentuh akar masalah dari kebakaran hutan dan lahan itu sendiri,” ujar Bambang.

Menurut dia, karhutla berulang pada sejumlah periode, antara lain 1998, 2015, 2019, hingga 2026.

Pola penanganan yang dominan setelah kebakaran terjadi, kata dia, belum menyelesaikan persoalan secara permanen.

“Baru permukaannya saja, terjadi kebakaran, kemudian terjadi pemadaman, patroli, dan lain sebagainya. Dan itu tidak cukup,” katanya.

Enam Solusi yang Ditawarkan

Bambang menawarkan enam pendekatan untuk memperkuat pencegahan karhutla.

Pertama, memperbaiki tata kelola kawasan hutan.

Kedua, memperbaiki tata kelola gambut dan kawasan lainnya yang memiliki kerentanan terhadap kebakaran.

Ketiga, mengalihkan program dan anggaran ke wilayah rawan karhutla, sehingga sumber daya tidak hanya terkonsentrasi pada tingkat pusat atau administratif.

Keempat, memperkuat pemberdayaan masyarakat, terutama agar masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan membuka lahan serta menjalankan aktivitas pertanian tanpa menggunakan cara yang berisiko memicu kebakaran.

Kelima, memperkuat kerja lintas sektor.

Keenam, menjalankan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja.

Menurut Bambang, keenam pendekatan tersebut perlu berjalan bersamaan.

Sebab, karhutla tidak hanya berkaitan dengan kondisi lahan yang kering, tetapi juga berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia dalam mengelola kawasan.

Usulkan 70 Persen Sumber Daya Kehutanan Turun ke Tapak

Bambang juga menawarkan perubahan dalam distribusi sumber daya sektor kehutanan.

Ia mengusulkan minimal 70 persen sumber daya manusia dan anggaran sektor kehutanan diarahkan ke tingkat tapak, yakni langsung ke kawasan yang menjadi lokasi pengelolaan.

“Bukan di Jakarta, bukan di Jambi, bukan di Sarolangun, tapi memang di tapak, di kawasan hutan,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan sumber daya di lapangan dapat memperkuat pengelolaan dan pengawasan kawasan.

Ia juga mendorong pemerintah daerah menggunakan pendekatan serupa.

Program dan anggaran daerah, menurut dia, perlu lebih banyak diarahkan ke wilayah yang sudah terpetakan sebagai kawasan rawan karhutla.

Bambang mengusulkan minimal 40 persen program dan anggaran pemerintah daerah diarahkan ke wilayah rawan karhutla.

Program tersebut tidak hanya berorientasi pada pencegahan kebakaran, tetapi juga dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Masyarakat Harus Jadi Bagian dari Pencegahan

Bambang menilai pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci penting.

Masyarakat di sekitar kawasan rawan perlu mendapatkan pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola lahan tanpa membakar.

Menurutnya, kawasan yang memiliki aktivitas pengelolaan yang jelas juga akan lebih mudah diawasi.

“Intinya adalah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, mengedukasi masyarakat, untuk meramaikan supaya kawasan hutan ada aktivitasnya, sehingga kalaupun ada orang nakal membakar itu minimal mereka takut,” katanya.

Pendekatan ini, kata dia, membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Pemerintah pusat dapat berperan dalam pengelolaan kawasan hutan serta kebijakan. Pemerintah daerah dapat mengoordinasikan program di wilayahnya.

Sementara itu, perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui riset dan pengabdian masyarakat.

Organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat pemberdayaan, sedangkan dunia usaha dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

Media juga dinilai memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan pencegahan karhutla.

Penegakan Hukum Tetap Diperlukan

Selain pencegahan, Bambang menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu dari enam solusi.

Menurutnya, pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran harus mendapatkan tindakan hukum.

Namun, ia juga menekankan pentingnya aspek keadilan dalam penerapannya.

Dengan demikian, pendekatan penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah muncul, tetapi juga menggabungkan pengelolaan kawasan, pemberdayaan masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta penegakan hukum.

Solusi Permanen Dinilai Belum Diadopsi Penuh

Bambang mengatakan gagasan mengenai solusi permanen sebenarnya sudah ia sampaikan setelah karhutla besar pada 2015.

Namun, ia menilai penerapannya belum berjalan secara penuh. Kondisi tersebut membuat ancaman kebakaran kembali muncul ketika musim kemarau datang.

“Makanya terjadi lagi kebakaran. Jadi setiap kemarau kita selalu was-was. Karena memang adopsi solusi permanennya itu belum ada,” ujarnya.

Menurutnya, pola penanganan masih cenderung menguat ketika ancaman karhutla meningkat, termasuk melalui pemadaman dan penggunaan anggaran penanggulangan.

Ia mendorong pola tersebut dilengkapi dengan strategi pencegahan yang konsisten dan berbasis wilayah.

Dampak Karhutla Tak Hanya Soal Lingkungan

Bambang mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan lingkungan.

Asap akibat kebakaran dapat mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, termasuk pendidikan, perekonomian, transportasi, dan kesehatan.

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dan daerah mulai membahas penerapan enam solusi tersebut secara konkret, terutama dengan mengarahkan program dan sumber daya ke wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

“Jadi, diramaikan dengan berbagai program kegiatan yang memang terstruktur sistematis di daerah-daerah yang rawan karhutla,” tuturnya.

Bambang berharap pendekatan tersebut dapat mulai diterapkan sehingga penanganan karhutla di Jambi tidak terus mengulang pola yang sama setiap musim kemarau.

“Kalau itu kita lakukan, Insyaallah kebakaran hutan dan lahan itu secara perlahan bisa kita atasi,” katanya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu perhatian Gubernur Jambi, Al Haris dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Di tengah ancaman bencana tersebut, ia meminta para camat tidak hanya fokus pada rutinitas pembangunan dan administrasi, tetapi juga memastikan kondisi wilayahnya terpantau dan persoalan di lapangan dapat segera ditangani.

Pesan itu disampaikan Al Haris saat membuka Rapat Koordinasi Camat se-Provinsi Jambi Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa 29 September 2026.

Al Haris mengatakan, camat berada di posisi strategis karena menjadi pejabat pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Ketika terjadi karhutla maupun persoalan sosial, camat dituntut mengetahui kondisi wilayah dan mampu menggerakkan koordinasi dengan pihak terkait.

“Dalam kondisi hari ini kita bekerja di daerah, ditambah lagi ada bencana karhutla, ini harus sejalan. Kita bekerja juga menangani konflik yang ada di masyarakat, kemudian pembangunan tetap berlangsung seperti biasa, semangatnya juga terus mengalir,” ujar Al Haris.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh membuat agenda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terhenti.

Sebaliknya, pemerintah di tingkat kecamatan harus mampu menjalankan beberapa fungsi sekaligus, mulai dari mengawal pembangunan, menangani persoalan masyarakat hingga merespons kondisi darurat.

Dalam situasi seperti itu, Al Haris menilai penguasaan wilayah menjadi kemampuan mendasar yang harus dimiliki setiap camat.

Ia meminta camat memahami persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing, termasuk mengetahui potensi bencana maupun konflik yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.

“Camat harus menguasai wilayahnya masing-masing, menguasai persoalan yang ada di daerahnya, lalu dia tampil dan mengelola dengan baik,” tegasnya.

Bagi Al Haris, camat tidak seharusnya hanya menunggu laporan dari bawah.

Posisi sebagai pejabat kewilayahan menuntut adanya pemahaman langsung terhadap dinamika masyarakat dan kemampuan mengoordinasikan perangkat pemerintahan ketika persoalan muncul.

“Camat adalah pejabat yang di lapangan, tentu yang bertemu dengan banyak masyarakat. Mereka juga membina para kepala desa, perangkat desa, BPD. Itu semua di bawah pembinaan camat,” katanya.

Al Haris menempatkan karhutla sebagai bagian dari tantangan pemerintahan daerah yang membutuhkan kesiapsiagaan.

Namun pada saat yang sama, pemerintah tetap harus memastikan pelayanan publik dan pembangunan berjalan.

Selain bencana, camat juga menghadapi persoalan sosial yang membutuhkan respons cepat.

Karena itu, koordinasi antara kecamatan dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, perangkat daerah, hingga unsur terkait lainnya dinilai penting.

Rakor Camat se-Provinsi Jambi 2026 pun diarahkan untuk memperkuat koordinasi tersebut.

Forum itu diikuti camat dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.

Al Haris juga mengajak para camat menyatukan persepsi dalam menjalankan agenda pemerintahan dan pembangunan.

“Perlu hari ini kita mengajak mereka membangun persepsi untuk menyatukan visi, mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden dan juga mewujudkan visi Jambi Mantap serta visi yang ada di daerah masing-masing,” ujarnya.

Selain kesiapsiagaan menghadapi karhutla, rapat koordinasi tersebut membahas penguatan kapasitas camat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Al Haris, tuntutan terhadap pelayanan publik terus berkembang. Pemerintah kecamatan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam penerapan layanan berbasis digital dan koordinasi lintas sektor.

Sejumlah agenda yang dibahas meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, digitalisasi pelayanan publik, pengembangan ekonomi lokal, serta sinkronisasi program kecamatan dengan prioritas pemerintah provinsi.

Kecamatan juga diharapkan menjadi titik penting dalam memastikan program pemerintah dapat diterjemahkan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah.

Gubernur Jambi menegaskan, kekuatan pemerintahan di tingkat kecamatan akan sangat menentukan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Karena itu, ia meminta camat membangun pemerintahan yang responsif, mampu membaca persoalan dan bekerja bersama seluruh unsur di wilayah.

“Bangun pemerintahan yang hadir, bekerja nyata, melayani dengan hati, dan dipercaya masyarakat,” tegas Al Haris.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Luthpiah, mengatakan kecamatan memiliki peran strategis sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah.

Menurutnya, camat menjadi salah satu garda terdepan dalam pelayanan masyarakat sekaligus penghubung pemerintah dengan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Diperlukan kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, dan penguatan sinergi agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.

Melalui rakor tersebut, Pemprov Jambi mendorong agar koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan semakin kuat, terutama dalam menghadapi persoalan yang membutuhkan respons cepat seperti karhutla, konflik sosial, pelayanan publik, sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi kembali dilakukan di kawasan yang memiliki nilai ekologis penting.

Satuan Brimob Polda Jambi dikerahkan untuk menangani karhutla di kawasan Taman Nasional Berbak, Desa Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Senin 21 September 2026.

Penanganan dilakukan di sekitar Posko Berbak dengan dipimpin langsung Dansat Brimob Polda Jambi Kombes Pol Budi Hidayat, S.I.K.

Personel Satbrimob melakukan upaya pemadaman sekaligus mengantisipasi agar api tidak meluas ke area lainnya.

Dalam proses tersebut, petugas menggunakan cairan X-FIRE sebagai salah satu sarana pendukung penanganan kebakaran di lapangan.

Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, pengerahan personel merupakan bagian dari respons cepat kepolisian terhadap kejadian karhutla.

Menurutnya, kawasan hutan dan lahan yang memiliki potensi terdampak kebakaran membutuhkan penanganan dan pemantauan secara berkelanjutan.

“Polda Jambi terus mengoptimalkan langkah-langkah penanganan Karhutla melalui respons cepat personel di lapangan. Kegiatan yang dilaksanakan Satbrimob Polda Jambi di kawasan Taman Nasional Berbak ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemadaman sekaligus mencegah api meluas,” ujar Erlan menyampaikan pesan Kapolda Jambi.

Penanganan di lapangan tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api, tetapi juga pemantauan kondisi kawasan untuk mengantisipasi perkembangan kebakaran.

Erlan mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kecepatan dan kesiapsiagaan personel.

Sinergi antarunsur juga diperlukan agar respons terhadap titik api dapat dilakukan sesegera mungkin.

Polda Jambi, kata dia, terus mengarahkan personel untuk melakukan pemantauan, penanganan dan pemadaman di wilayah yang terdampak.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Apabila menemukan titik api atau mengetahui adanya potensi Karhutla, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat,” jelasnya.

Dalam operasi penanganan di kawasan Taman Nasional Berbak tersebut, Satbrimob Polda Jambi menggunakan cairan X-FIRE sebagai salah satu sarana pendukung pemadaman.

Penggunaan sarana tersebut menjadi bagian dari langkah yang dilakukan personel untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus mengupayakan agar api tidak menjalar ke area lain.

Polda Jambi menegaskan upaya penanggulangan karhutla akan terus dilakukan, baik melalui pemantauan maupun penanganan langsung di lapangan.

Selain aspek pemadaman, keterlibatan masyarakat juga dinilai penting dalam mencegah munculnya titik api baru.

Polda Jambi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang memiliki kerentanan terhadap karhutla.

Penanganan karhutla di Taman Nasional Berbak menjadi bagian dari langkah Polda Jambi dalam memperkuat respons terhadap kebakaran hutan dan lahan sekaligus meminimalkan potensi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi terus bergulir.

Polda Jambi bersama jajaran kini menangani 16 laporan polisi yang seluruhnya telah masuk tahap penyidikan, dengan 14 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dari keseluruhan perkara tersebut, dua kasus terjadi di areal korporasi. Masing-masing berada di kawasan PT R di Kabupaten Batang Hari dan PT SA di Kabupaten Sarolangun.

Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jambi, AKBP Hadi Handoko mengatakan, kedua perkara tersebut masih dalam proses penyidikan.

Penyidik masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Polda Jambi menangani PT R di Batang Hari dan PT SA di Sarolangun. Keduanya masih dalam proses penyidikan. Untuk pelaku masih kami dalami,” ujar Hadi saat dikonfirmasi, Senin 21 September 2026.

Dalam perkara di areal PT R, Kabupaten Batang Hari, luas lahan yang terbakar berdasarkan data sementara mencapai sekitar 5 hektare.

Penyidik telah memeriksa tujuh orang untuk mendalami kronologi kejadian, kondisi kawasan serta berbagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan areal tersebut.

“Untuk PT R luas lahan yang terbakar sekitar 5 hektare dan sudah tujuh orang yang diperiksa,” kata Hadi.

Sementara perkara di areal PT SA, Kabupaten Sarolangun, memiliki luasan lahan terbakar sekitar 50 hektare.

Sebanyak lima orang telah dimintai keterangan dalam proses penyidikan kasus tersebut.

“Sedangkan PT SA luas lahan yang terbakar sekitar 50 hektare dan lima orang sudah diperiksa,” ujarnya.

Dengan demikian, total sementara lahan yang terbakar dalam dua perkara di areal korporasi tersebut mencapai sekitar 55 hektare, dengan 12 orang telah diperiksa.

Namun, Polda Jambi menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap seseorang dalam proses penyidikan belum otomatis menunjukkan adanya keterlibatan pidana.

Penyidik masih mencocokkan keterangan para pihak dengan fakta lapangan serta alat bukti yang diperoleh.

Pendalaman perkara tidak hanya menyasar kronologi kebakaran dan pihak-pihak yang berkaitan dengan lokasi kejadian.

Aspek sarana dan prasarana penanggulangan karhutla di kawasan tersebut juga akan diperiksa.

Pemeriksaan ini nantinya melibatkan instansi terkait, di antaranya Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup.

“Nanti Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup yang akan melakukan pemeriksaan, terkait sarana dan prasarana serta aspek lainnya,” kata Hadi.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi kawasan sekaligus kesiapan penanganan kebakaran di lokasi.

Secara keseluruhan, Polda Jambi dan jajaran mencatat 16 laporan polisi terkait karhutla dengan total luasan lahan terbakar sekitar 75,25 hektare.

Dari jumlah tersebut, 14 perkara terjadi di lahan pribadi, sementara dua lainnya terjadi di areal korporasi.

“Sejauh ini Polda Jambi dan jajaran menangani 16 laporan polisi. Semuanya dalam proses penyidikan dan sudah ada 14 tersangka,” ujar Hadi.

Ia kembali menegaskan bahwa sebagian besar perkara karhutla yang ditangani aparat terjadi di lahan pribadi.

“Dari 16 laporan polisi ini, 14 dari lahan pribadi dan sisanya di lahan korporasi,” jelasnya.

Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, proses hukum terhadap perkara karhutla dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik.

Polda Jambi, kata Erlan, tidak hanya memproses perkara yang terjadi di lahan pribadi, tetapi juga mendalami kasus yang muncul di kawasan korporasi.

“Polda Jambi berkomitmen menangani setiap perkara karhutla secara serius, termasuk yang terjadi di areal korporasi. Setiap proses hukum dilakukan berdasarkan fakta, keterangan saksi, hasil pemeriksaan di lapangan, serta alat bukti yang diperoleh penyidik,” ujar Erlan.

Ia menegaskan proses penyidikan akan dilakukan secara transparan dan objektif untuk memastikan penyebab kebakaran serta pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Polda Jambi bersama jajaran akan terus melakukan penyidikan secara profesional dan objektif. Kami akan mengumpulkan seluruh fakta dan alat bukti untuk memastikan penyebab kebakaran serta menentukan pertanggungjawaban hukum berdasarkan hasil penyidikan. Penanganan karhutla merupakan komitmen bersama untuk menjaga lingkungan dan memberikan kepastian hukum,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Asap tebal kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi sejak Senin hingga Selasa pagi, 15 September 2026.

Pemerintah Provinsi Jambi menyebut salah satu sumber asap berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Sembilang, Sumatera Selatan.

Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan posisi kawasan yang terbakar cukup dekat dengan wilayah Jambi.

Kondisi angin yang bergerak ke arah Jambi kemudian membawa asap dari lokasi kebakaran masuk ke sejumlah wilayah di provinsi tersebut.

“Dari lokasi Taman Nasional Sembilang. Karena dia dekat Jambi, anginnya arah sini,” kata Al Haris setelah mengikuti rapat perkembangan penanganan karhutla bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Zoom Meeting di Korem 042/Garuda Putih, Selasa 15 September 2026.

Menurut Al Haris, persoalan karhutla saat ini tidak hanya terjadi di satu titik.

Sejumlah wilayah di Jambi masih menghadapi potensi kebakaran, terutama ketika kondisi cuaca kering dan curah hujan belum mampu menekan kemunculan titik api.

Titik karhutla masih ditangani di Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tebo, serta kawasan Taman Nasional Sembilang.

Pemerintah daerah bersama Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi, Korem 042/Garuda Putih, pemerintah kabupaten dan kota, perusahaan, serta Masyarakat Peduli Api terus melakukan penanganan di lapangan.

Namun, kondisi kemarau menjadi salah satu faktor yang membuat potensi kebakaran belum sepenuhnya terkendali.

“Karena memang kondisi kemarau yang masih cukup tinggi, curah hujannya belum juga banyak, sehingga semakin hari masih ada saja yang terbakar,” ujar Al Haris.

Kondisi berbeda terjadi di kawasan Taman Nasional Sembilang. Medan yang sulit membuat petugas tidak mudah menjangkau lokasi kebakaran secara langsung.

Untuk menjangkau titik api, pemadaman sementara dilakukan melalui operasi water bombing.

Pemprov Jambi juga mendorong pembukaan akses menuju kawasan tersebut agar peralatan dan alat berat dapat dikerahkan untuk mempercepat penanganan.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama pemerintah pusat.

Pemprov Jambi meminta agar akses menuju lokasi karhutla di Sembilang dapat dibuka sehingga penanganan tidak hanya mengandalkan pemadaman dari udara.

“Tadi kami pertanyakan dengan Pak Menko dan Menteri Kehutanan agar kami bisa membuka akses ke lokasi itu untuk membawa alat berat,” kata Al Haris.

Bagi Jambi, penanganan di Sembilang menjadi penting karena arah angin berpotensi membawa asap lebih jauh ke wilayah provinsi tersebut.

Bahkan, menurut Al Haris, titik kebakaran sudah berada di kawasan yang mengarah ke perbatasan Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi kini menaruh perhatian khusus terhadap pergerakan api di Sembilang.

Selain persoalan asap, pergerakan kebakaran menuju wilayah yang lebih dekat dengan Jambi menjadi ancaman yang harus diantisipasi.

Al Haris meminta penanganan dilakukan secepat mungkin agar api tidak bergerak semakin dekat dan dampak asap tidak meluas ke Jambi.

“Kalau yang arah Jambi, kita berharap jangan sampai masuk ke Jambi. Ini sudah mulai batas arah ke Jambi, ini yang kita cepat kerjakan,” tegasnya.

Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, pemerintah mengingatkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan respons cepat dan koordinasi lintas wilayah.

Sumber kebakaran yang berada di luar Jambi tetap dapat berdampak langsung terhadap kualitas udara di wilayah Jambi apabila arah angin membawa asap masuk ke provinsi tersebut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.iD – Kabut asap yang muncul di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Jambi mulai menjadi perhatian terhadap aktivitas masyarakat, termasuk para pelajar.

Di tengah kondisi tersebut, Polda Jambi mengambil langkah langsung dengan mendatangi Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di RT 42, Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Senin 7 September 2026 pagi.

Kunjungan itu tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Personel kepolisian bersama tim kesehatan memberikan pemeriksaan gratis kepada siswa sekaligus membagikan masker, vitamin, susu UHT dan air mineral.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi kesehatan anak-anak yang tetap menjalankan aktivitas belajar ketika kualitas udara terdampak kabut asap.

Dansat Brimob Polda Jambi Kombes Pol Budi Hidayat bersama Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji hadir langsung dalam kegiatan tersebut.

Rombongan diterima Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Dr Sudarmono bersama jajaran guru.

Di hadapan para siswa, Budi tidak hanya berbicara mengenai kesehatan. Ia juga menekankan pentingnya disiplin dan menjaga fokus belajar meski situasi lingkungan sedang menghadapi tantangan.

“Adik-adik harus selalu semangat dan fokus belajar dengan sungguh-sungguh. Raih masa depan yang gemilang melalui pendidikan,” kata Budi.

Ia meminta para siswa tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif serta tetap mengikuti arahan sekolah, terutama terkait upaya menjaga kesehatan selama kondisi udara kurang baik.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, kepedulian terhadap pelajar menjadi bagian dari upaya Polri hadir secara langsung di tengah masyarakat.

Menurutnya, persoalan kesehatan anak tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungan.

Ketika karhutla menimbulkan kabut asap, kelompok yang beraktivitas di luar ruangan, termasuk pelajar, perlu mendapat perhatian.

“Di tengah situasi karhutla dan kondisi udara yang berkabut asap, kami mengingatkan para siswa untuk tetap menjaga kesehatan,” ujar Erlan.

Ia menyebut penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan debu dan partikel di udara.

Selain masker, polisi juga memberikan vitamin, susu dan air mineral kepada siswa.

“Penggunaan masker merupakan salah satu langkah sederhana untuk melindungi diri dari paparan debu dan partikel di udara,” katanya.

Tim kesehatan Brimob Polda Jambi kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para siswa.

Edukasi mengenai kebersihan diri, pola hidup sehat dan penggunaan masker saat berada di luar ruangan juga diberikan.

Di sisi lain, perhatian Polda Jambi tidak hanya diarahkan pada kondisi kesehatan siswa. Kepolisian juga mendorong agar proses pendidikan tetap menjadi prioritas.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Dr Sudarmono mengapresiasi kunjungan tersebut.

Menurutnya, kehadiran kepolisian memberikan dukungan tambahan bagi sekolah dalam membangun kesadaran siswa mengenai kesehatan, disiplin dan pembentukan karakter.

Ia berharap kerja sama dengan kepolisian tidak berhenti pada kegiatan tersebut, tetapi berlanjut melalui edukasi dan pembinaan kepada para siswa.

Erlan menambahkan, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar telah mengarahkan jajaran kepolisian agar kehadiran Polri tidak hanya terlihat ketika menjalankan fungsi keamanan.

“Kami akan terus hadir di tengah masyarakat, termasuk memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan dan kesehatan generasi muda,” kata Erlan.

Bagi Polda Jambi, anak-anak di Sekolah Rakyat merupakan bagian dari generasi yang perlu mendapat perlindungan sekaligus dukungan agar tetap sehat, disiplin dan dapat mengikuti pendidikan dengan baik.

Kegiatan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 itu sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan ancaman terhadap lingkungan.

Ketika asap mulai mengganggu kualitas udara, kesehatan masyarakat terutama anak-anak ikut menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabut asap yang masih berdampak terhadap aktivitas warga di sejumlah wilayah Jambi mendorong Yonif 142/Ksatria Jaya (KJ) turun langsung memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Sebanyak 10.000 masker disiapkan dan dibagikan prajurit Yonif 142/KJ kepada warga yang terdampak kondisi udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pembagian masker dimulai Rabu 26 Agustus 2026 dengan menyasar sejumlah titik di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.

Distribusi selanjutnya akan diperluas ke wilayah lain yang turut terdampak kabut asap, termasuk Batanghari dan Sarolangun.

Langkah tersebut menjadi bentuk respons langsung TNI terhadap dampak karhutla yang tidak hanya menyentuh kawasan terbakar, tetapi juga masyarakat yang berada di wilayah terdampak asap.

Pasiops Yonif 142/KJ, Letda Inf Alfredo Massie mengatakan pembagian masker merupakan bentuk kepedulian prajurit terhadap masyarakat yang harus tetap beraktivitas di tengah kondisi udara yang kurang baik.

“Kehadiran kami di tengah masyarakat merupakan bagian dari kepedulian dan pengabdian prajurit. Dalam kondisi seperti ini, kami ingin membantu semaksimal mungkin agar masyarakat yang terdampak kabut asap mendapatkan perlindungan,” ujar Alfredo.

Masker terutama diberikan kepada masyarakat yang masih harus beraktivitas di luar rumah.

Menurut Alfredo, prajurit Yonif 142/KJ akan terus memantau kondisi di lapangan dan menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami akan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Prinsipnya, apabila masyarakat membutuhkan bantuan, kami siap hadir,” katanya.

Kabut asap menjadi persoalan yang memiliki dampak lebih luas dibandingkan lokasi munculnya titik api.

Masyarakat di daerah yang tidak menjadi lokasi kebakaran pun dapat ikut merasakan dampaknya ketika asap terbawa angin dan memengaruhi kualitas udara.

Karena itu, kehadiran personel Yonif 142/KJ tidak hanya diarahkan pada pembagian masker.

Prajurit juga meningkatkan kesiapsiagaan untuk membantu penanganan dampak karhutla bersama unsur terkait.

Kondisi di sejumlah wilayah akan terus dipantau untuk menentukan kebutuhan penanganan berikutnya.

Di tengah distribusi masker tersebut, masyarakat juga diminta tidak mengabaikan kondisi udara.

Warga dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak memiliki keperluan mendesak.

Bagi masyarakat yang harus keluar rumah, penggunaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan yang dapat dilakukan.

Terlebih, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan warga yang memiliki gangguan pernapasan perlu mendapatkan perhatian lebih ketika kualitas udara memburuk.

Yonif 142/KJ juga mengingatkan bahwa penanganan kabut asap tidak cukup dilakukan setelah kebakaran terjadi.

Pencegahan menjadi bagian penting agar titik api tidak berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih luas.

Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Jika menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu karhutla, warga diimbau segera melaporkannya kepada petugas.

Bagi Yonif 142/KJ, pembagian 10.000 masker menjadi salah satu bentuk kehadiran prajurit ketika masyarakat menghadapi dampak karhutla.

Sementara penanganan di lapangan akan terus dilakukan dengan mengikuti perkembangan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi belum mereda.

Sepanjang 2026 hingga 23 Agustus, ribuan titik panas terdeteksi dan ratusan hektare lahan telah terbakar.

Data pantauan satelit Terra-Aqua SNPP dan NOAA 20 mencatat 3.632 hotspot di wilayah Jambi sejak 1 Januari hingga 23 Agustus 2026.

Pada periode yang sama, luas lahan yang terdampak karhutla mencapai sekitar 916 hektare.

Situasi tersebut membuat Polda Jambi memperkuat operasi di lapangan. Sebanyak 873 personel Polri diterjunkan melalui Operasi Aman Nusa II-2026 untuk membantu penanganan karhutla di sejumlah wilayah rawan.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, personel yang dikerahkan terdiri dari 373 anggota Polda Jambi dan 500 personel dari Polres jajaran.

Ratusan personel tersebut ditempatkan dalam Posko Terpadu Satgas Karhutla Provinsi Jambi.

“Ke-873 personel Polri yang diterjunkan itu terdiri atas 373 personel Polda Jambi dan 500 personel Polres jajaran. Mereka tergabung dalam Posko Terpadu Satgas Karhutla Provinsi Jambi,” kata Erlan di Jambi, Rabu.

Polda Jambi memetakan sejumlah wilayah yang dinilai memiliki kerawanan tinggi terhadap karhutla.

Tujuh daerah menjadi perhatian, yakni Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo dan Merangin.

Ancaman semakin kompleks karena sebagian wilayah yang terbakar merupakan lahan gambut. Api di kawasan tersebut tidak selalu mudah dipadamkan hanya dengan membasahi permukaan.

Petugas harus melakukan pembasahan secara berkelanjutan untuk mencegah api kembali muncul dari bagian bawah lahan.

Selain itu, luas wilayah yang harus dipantau, keterbatasan sumber air, medan yang sulit dijangkau serta cuaca panas dan angin kencang menjadi tantangan tersendiri.

Satgas Karhutla tidak hanya bergerak ketika api sudah muncul.

Pada 24 Agustus 2026, tercatat 84 kegiatan pencegahan yang meliputi sosialisasi, patroli dan ground checking.

Pada hari yang sama, petugas juga melakukan 19 kegiatan pemadaman.

Penanganan dilakukan bersama berbagai unsur, mulai dari TNI, BPBD, Manggala Agni, masyarakat peduli api hingga instansi terkait.

Pola tersebut diarahkan untuk memperpendek waktu antara munculnya titik panas, verifikasi di lapangan dan tindakan pemadaman.

Erlan mengatakan pencegahan tetap menjadi strategi utama agar api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

“Upaya dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan pencegahan, pemantauan hotspot, patroli dan ground checking, pemadaman darat maupun udara, sosialisasi kepada masyarakat serta penegakan hukum,” ujarnya.

Tidak semua titik api dapat dijangkau dengan kendaraan atau personel melalui jalur darat.

Untuk kondisi tersebut, Satgas mengandalkan dukungan udara melalui pemantauan dan pemadaman menggunakan water bombing.

Posko Udara Satgas Karhutla melibatkan unsur Polri, TNI, BPBD, BMKG dan Basarnas.

Selain mendeteksi hotspot, unsur udara juga melakukan pemantauan kondisi lapangan serta membantu menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan segera.

Strategi tersebut diperkuat dengan pencarian sumber air, penyediaan embung portable, mobil tangki, sekat bakar hingga canal blocking.

“Khusus lahan gambut, penanganan juga harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pembasahan agar api tidak kembali muncul,” jelas Erlan.

Penanganan karhutla di Jambi juga memasuki ranah hukum.

Hingga 24 Agustus 2026, Polda Jambi mencatat 62 kasus karhutla dalam penanganan.

Dari jumlah tersebut, 55 kasus masih berada pada tahap penyelidikan, sedangkan 7 kasus telah masuk tahap penyidikan.

Polisi juga telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman. Aktivitas pembakaran yang memenuhi unsur pidana juga menjadi sasaran penegakan hukum.

Polda Jambi mengingatkan masyarakat maupun pihak lain agar tidak membuka lahan menggunakan api.

Jika pembakaran dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian dan kemudian memenuhi unsur pidana, proses hukum dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui keberadaan 81 pos terpadu di wilayah Jambi.

Sebanyak 11 pos didukung melalui APBD Provinsi Jambi, sedangkan 70 pos lainnya mendapatkan dukungan anggaran dari perusahaan di Provinsi Jambi.

Selain posko, pemerintah daerah juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, termasuk pemetaan wilayah rawan dan penunjukan koordinator karhutla tingkat kabupaten/kota dari unsur BPBD bersama perwira TNI/Polri.

Pemerintah Provinsi Jambi turut mengalokasikan Rp3 miliar untuk penanganan karhutla.

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga menjadi bagian dari strategi mitigasi, bersamaan dengan kesiapan personel, peralatan, helikopter patroli dan armada water bombing.

Polda Jambi mengingatkan bahwa upaya penanganan tidak akan efektif jika sumber kebakaran terus muncul akibat aktivitas manusia.

Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi kemarau yang kering dan berpotensi membuat api cepat menyebar.

Warga juga diminta segera melapor jika melihat titik api atau aktivitas pembakaran lahan.

“Karhutla adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga Jambi agar tetap aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Jangan membakar lahan, segera laporkan apabila menemukan titik api, dan bersama-sama kita cegah agar karhutla tidak meluas,” ujar Erlan.

Dengan ribuan hotspot yang telah terdeteksi dan luas lahan terdampak mencapai ratusan hektare, penanganan karhutla Jambi kini berpacu dengan kondisi cuaca, medan dan potensi munculnya titik api baru.

Pengerahan 873 personel, puluhan pos terpadu, pemadaman udara hingga penegakan hukum menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah karhutla berkembang menjadi krisis yang lebih luas.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api.

Pemerintah mulai mempertegas sisi penegakan hukum dengan menyelidiki tiga kasus yang melibatkan perusahaan di Jambi.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan, tiga kasus tersebut masuk dalam penanganan tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan RI dari total 42 kasus pelanggaran karhutla yang sedang ditangani secara nasional.

“Dari tim Gakkum, saat ini di Indonesia ada 42 kasus pelanggaran karhutla, ada tiga kasus dari Jambi yang sedang ditangani tim dan kami sudah minta Kejati terus berkoordinasi untuk mengungkapkan kasus itu,” ujar Raja Juli di Jambi, Selasa.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan karhutla di Jambi kini tidak hanya dilihat dari seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga dari bagaimana dugaan pelanggaran di balik kebakaran ditelusuri.

Raja Juli memastikan proses penegakan hukum karhutla tidak akan membedakan pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

Perusahaan maupun perorangan, kata dia, akan diproses berdasarkan ketentuan hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran.

“Gakkum Kementerian Kehutanan tidak akan pandang pilih dalam menegakkan hukum terkait kasus karhutla di Tanah Air, termasuk di Jambi, baik perorangan maupun perusahaan untuk ditindak sesuai hukum berlaku,” tegasnya.

Sikap tersebut disebut sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan karhutla.

Dengan masih adanya kebakaran di sejumlah wilayah, penegakan hukum dinilai menjadi bagian penting dari upaya pencegahan agar pembakaran tidak terus berulang.

Di tengah proses hukum berjalan, ancaman karhutla di Jambi juga belum sepenuhnya mereda.

Raja Juli menyebut masih terdapat firespot di tiga kabupaten, yakni Sarolangun, Batanghari dan Tebo.

Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mempertahankan kesiapsiagaan, terlebih musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung cukup intensif dan panjang.

Raja Juli bahkan membandingkan kondisi kemarau 2026 dengan situasi yang pernah terjadi pada 2015.

Karena itu, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan satu metode atau satu lembaga.

Pemerintah pusat meminta seluruh unsur di Jambi memperkuat koordinasi dan meninggalkan ego sektoral dalam menghadapi karhutla.

Mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, kejaksaan, BNPB, BPBD, BMKG, Kementerian Kehutanan hingga masyarakat peduli api dinilai memiliki peran masing-masing.

“Kita perlu bersama-sama semua pihak baik dari Pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, Kejaksaan, BNPB, BPBD, BMKG, Kehutanan dan masyarakat peduli api dan pihak lainnya untuk bersama mengantisipasi karhutla tahun ini,” kata Raja Juli.

Koordinasi tersebut menjadi semakin penting karena kebakaran tidak selalu berada di lokasi yang mudah dijangkau petugas.

Deteksi dini, pemadaman cepat, pemantauan cuaca hingga proses hukum harus berjalan dalam satu rangkaian penanganan.

Untuk memperkuat pemadaman dari udara, Jambi juga akan mendapatkan tambahan satu helikopter water bombing.

Helikopter tersebut dijadwalkan segera digeser ke Jambi dalam waktu dekat.

“Ada tambahan satu lagi helikopter water bombing untuk Jambi dalam waktu dekat. Helikopter itu segera digeser ke Jambi,” ujar Raja Juli.

Tambahan armada ini diharapkan memperkuat kemampuan petugas menangani titik api, khususnya apabila lokasi kebakaran sulit dijangkau melalui jalur darat.

Selain operasi pemadaman, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya menghadapi kondisi karhutla.

Raja Juli juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau panjang.

Imbauan tersebut menjadi penting karena kondisi cuaca kering dapat membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dikendalikan.

Pemerintah meminta masyarakat ikut berperan dalam mencegah munculnya titik api dengan tidak melakukan pembakaran yang berpotensi berkembang menjadi karhutla.

Di tengah masih munculnya firespot di Sarolangun, Batang Hari dan Tebo, penanganan karhutla Jambi kini bergerak pada dua jalur sekaligus: mempercepat pemadaman di lapangan dan memperkuat penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran.

Tiga kasus perusahaan yang masuk penyelidikan menjadi sinyal bahwa aspek hukum akan menjadi bagian penting dalam respons pemerintah terhadap karhutla tahun ini.(*)