JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi kembali dilakukan di kawasan yang memiliki nilai ekologis penting.

Satuan Brimob Polda Jambi dikerahkan untuk menangani karhutla di kawasan Taman Nasional Berbak, Desa Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Senin 21 September 2026.

Penanganan dilakukan di sekitar Posko Berbak dengan dipimpin langsung Dansat Brimob Polda Jambi Kombes Pol Budi Hidayat, S.I.K.

Personel Satbrimob melakukan upaya pemadaman sekaligus mengantisipasi agar api tidak meluas ke area lainnya.

Dalam proses tersebut, petugas menggunakan cairan X-FIRE sebagai salah satu sarana pendukung penanganan kebakaran di lapangan.

Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, pengerahan personel merupakan bagian dari respons cepat kepolisian terhadap kejadian karhutla.

Menurutnya, kawasan hutan dan lahan yang memiliki potensi terdampak kebakaran membutuhkan penanganan dan pemantauan secara berkelanjutan.

“Polda Jambi terus mengoptimalkan langkah-langkah penanganan Karhutla melalui respons cepat personel di lapangan. Kegiatan yang dilaksanakan Satbrimob Polda Jambi di kawasan Taman Nasional Berbak ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemadaman sekaligus mencegah api meluas,” ujar Erlan menyampaikan pesan Kapolda Jambi.

Penanganan di lapangan tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api, tetapi juga pemantauan kondisi kawasan untuk mengantisipasi perkembangan kebakaran.

Erlan mengatakan penanganan karhutla membutuhkan kecepatan dan kesiapsiagaan personel.

Sinergi antarunsur juga diperlukan agar respons terhadap titik api dapat dilakukan sesegera mungkin.

Polda Jambi, kata dia, terus mengarahkan personel untuk melakukan pemantauan, penanganan dan pemadaman di wilayah yang terdampak.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Apabila menemukan titik api atau mengetahui adanya potensi Karhutla, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat,” jelasnya.

Dalam operasi penanganan di kawasan Taman Nasional Berbak tersebut, Satbrimob Polda Jambi menggunakan cairan X-FIRE sebagai salah satu sarana pendukung pemadaman.

Penggunaan sarana tersebut menjadi bagian dari langkah yang dilakukan personel untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus mengupayakan agar api tidak menjalar ke area lain.

Polda Jambi menegaskan upaya penanggulangan karhutla akan terus dilakukan, baik melalui pemantauan maupun penanganan langsung di lapangan.

Selain aspek pemadaman, keterlibatan masyarakat juga dinilai penting dalam mencegah munculnya titik api baru.

Polda Jambi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang memiliki kerentanan terhadap karhutla.

Penanganan karhutla di Taman Nasional Berbak menjadi bagian dari langkah Polda Jambi dalam memperkuat respons terhadap kebakaran hutan dan lahan sekaligus meminimalkan potensi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi terus bergulir.

Polda Jambi bersama jajaran kini menangani 16 laporan polisi yang seluruhnya telah masuk tahap penyidikan, dengan 14 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dari keseluruhan perkara tersebut, dua kasus terjadi di areal korporasi. Masing-masing berada di kawasan PT R di Kabupaten Batang Hari dan PT SA di Kabupaten Sarolangun.

Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jambi, AKBP Hadi Handoko mengatakan, kedua perkara tersebut masih dalam proses penyidikan.

Penyidik masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Polda Jambi menangani PT R di Batang Hari dan PT SA di Sarolangun. Keduanya masih dalam proses penyidikan. Untuk pelaku masih kami dalami,” ujar Hadi saat dikonfirmasi, Senin 21 September 2026.

Dalam perkara di areal PT R, Kabupaten Batang Hari, luas lahan yang terbakar berdasarkan data sementara mencapai sekitar 5 hektare.

Penyidik telah memeriksa tujuh orang untuk mendalami kronologi kejadian, kondisi kawasan serta berbagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan areal tersebut.

“Untuk PT R luas lahan yang terbakar sekitar 5 hektare dan sudah tujuh orang yang diperiksa,” kata Hadi.

Sementara perkara di areal PT SA, Kabupaten Sarolangun, memiliki luasan lahan terbakar sekitar 50 hektare.

Sebanyak lima orang telah dimintai keterangan dalam proses penyidikan kasus tersebut.

“Sedangkan PT SA luas lahan yang terbakar sekitar 50 hektare dan lima orang sudah diperiksa,” ujarnya.

Dengan demikian, total sementara lahan yang terbakar dalam dua perkara di areal korporasi tersebut mencapai sekitar 55 hektare, dengan 12 orang telah diperiksa.

Namun, Polda Jambi menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap seseorang dalam proses penyidikan belum otomatis menunjukkan adanya keterlibatan pidana.

Penyidik masih mencocokkan keterangan para pihak dengan fakta lapangan serta alat bukti yang diperoleh.

Pendalaman perkara tidak hanya menyasar kronologi kebakaran dan pihak-pihak yang berkaitan dengan lokasi kejadian.

Aspek sarana dan prasarana penanggulangan karhutla di kawasan tersebut juga akan diperiksa.

Pemeriksaan ini nantinya melibatkan instansi terkait, di antaranya Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup.

“Nanti Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup yang akan melakukan pemeriksaan, terkait sarana dan prasarana serta aspek lainnya,” kata Hadi.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi kawasan sekaligus kesiapan penanganan kebakaran di lokasi.

Secara keseluruhan, Polda Jambi dan jajaran mencatat 16 laporan polisi terkait karhutla dengan total luasan lahan terbakar sekitar 75,25 hektare.

Dari jumlah tersebut, 14 perkara terjadi di lahan pribadi, sementara dua lainnya terjadi di areal korporasi.

“Sejauh ini Polda Jambi dan jajaran menangani 16 laporan polisi. Semuanya dalam proses penyidikan dan sudah ada 14 tersangka,” ujar Hadi.

Ia kembali menegaskan bahwa sebagian besar perkara karhutla yang ditangani aparat terjadi di lahan pribadi.

“Dari 16 laporan polisi ini, 14 dari lahan pribadi dan sisanya di lahan korporasi,” jelasnya.

Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, proses hukum terhadap perkara karhutla dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik.

Polda Jambi, kata Erlan, tidak hanya memproses perkara yang terjadi di lahan pribadi, tetapi juga mendalami kasus yang muncul di kawasan korporasi.

“Polda Jambi berkomitmen menangani setiap perkara karhutla secara serius, termasuk yang terjadi di areal korporasi. Setiap proses hukum dilakukan berdasarkan fakta, keterangan saksi, hasil pemeriksaan di lapangan, serta alat bukti yang diperoleh penyidik,” ujar Erlan.

Ia menegaskan proses penyidikan akan dilakukan secara transparan dan objektif untuk memastikan penyebab kebakaran serta pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Polda Jambi bersama jajaran akan terus melakukan penyidikan secara profesional dan objektif. Kami akan mengumpulkan seluruh fakta dan alat bukti untuk memastikan penyebab kebakaran serta menentukan pertanggungjawaban hukum berdasarkan hasil penyidikan. Penanganan karhutla merupakan komitmen bersama untuk menjaga lingkungan dan memberikan kepastian hukum,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Asap tebal kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi sejak Senin hingga Selasa pagi, 15 September 2026.

Pemerintah Provinsi Jambi menyebut salah satu sumber asap berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Sembilang, Sumatera Selatan.

Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan posisi kawasan yang terbakar cukup dekat dengan wilayah Jambi.

Kondisi angin yang bergerak ke arah Jambi kemudian membawa asap dari lokasi kebakaran masuk ke sejumlah wilayah di provinsi tersebut.

“Dari lokasi Taman Nasional Sembilang. Karena dia dekat Jambi, anginnya arah sini,” kata Al Haris setelah mengikuti rapat perkembangan penanganan karhutla bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Zoom Meeting di Korem 042/Garuda Putih, Selasa 15 September 2026.

Menurut Al Haris, persoalan karhutla saat ini tidak hanya terjadi di satu titik.

Sejumlah wilayah di Jambi masih menghadapi potensi kebakaran, terutama ketika kondisi cuaca kering dan curah hujan belum mampu menekan kemunculan titik api.

Titik karhutla masih ditangani di Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tebo, serta kawasan Taman Nasional Sembilang.

Pemerintah daerah bersama Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi, Korem 042/Garuda Putih, pemerintah kabupaten dan kota, perusahaan, serta Masyarakat Peduli Api terus melakukan penanganan di lapangan.

Namun, kondisi kemarau menjadi salah satu faktor yang membuat potensi kebakaran belum sepenuhnya terkendali.

“Karena memang kondisi kemarau yang masih cukup tinggi, curah hujannya belum juga banyak, sehingga semakin hari masih ada saja yang terbakar,” ujar Al Haris.

Kondisi berbeda terjadi di kawasan Taman Nasional Sembilang. Medan yang sulit membuat petugas tidak mudah menjangkau lokasi kebakaran secara langsung.

Untuk menjangkau titik api, pemadaman sementara dilakukan melalui operasi water bombing.

Pemprov Jambi juga mendorong pembukaan akses menuju kawasan tersebut agar peralatan dan alat berat dapat dikerahkan untuk mempercepat penanganan.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama pemerintah pusat.

Pemprov Jambi meminta agar akses menuju lokasi karhutla di Sembilang dapat dibuka sehingga penanganan tidak hanya mengandalkan pemadaman dari udara.

“Tadi kami pertanyakan dengan Pak Menko dan Menteri Kehutanan agar kami bisa membuka akses ke lokasi itu untuk membawa alat berat,” kata Al Haris.

Bagi Jambi, penanganan di Sembilang menjadi penting karena arah angin berpotensi membawa asap lebih jauh ke wilayah provinsi tersebut.

Bahkan, menurut Al Haris, titik kebakaran sudah berada di kawasan yang mengarah ke perbatasan Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi kini menaruh perhatian khusus terhadap pergerakan api di Sembilang.

Selain persoalan asap, pergerakan kebakaran menuju wilayah yang lebih dekat dengan Jambi menjadi ancaman yang harus diantisipasi.

Al Haris meminta penanganan dilakukan secepat mungkin agar api tidak bergerak semakin dekat dan dampak asap tidak meluas ke Jambi.

“Kalau yang arah Jambi, kita berharap jangan sampai masuk ke Jambi. Ini sudah mulai batas arah ke Jambi, ini yang kita cepat kerjakan,” tegasnya.

Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, pemerintah mengingatkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan respons cepat dan koordinasi lintas wilayah.

Sumber kebakaran yang berada di luar Jambi tetap dapat berdampak langsung terhadap kualitas udara di wilayah Jambi apabila arah angin membawa asap masuk ke provinsi tersebut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.iD – Kabut asap yang muncul di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Jambi mulai menjadi perhatian terhadap aktivitas masyarakat, termasuk para pelajar.

Di tengah kondisi tersebut, Polda Jambi mengambil langkah langsung dengan mendatangi Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di RT 42, Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Senin 7 September 2026 pagi.

Kunjungan itu tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Personel kepolisian bersama tim kesehatan memberikan pemeriksaan gratis kepada siswa sekaligus membagikan masker, vitamin, susu UHT dan air mineral.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi kesehatan anak-anak yang tetap menjalankan aktivitas belajar ketika kualitas udara terdampak kabut asap.

Dansat Brimob Polda Jambi Kombes Pol Budi Hidayat bersama Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji hadir langsung dalam kegiatan tersebut.

Rombongan diterima Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Dr Sudarmono bersama jajaran guru.

Di hadapan para siswa, Budi tidak hanya berbicara mengenai kesehatan. Ia juga menekankan pentingnya disiplin dan menjaga fokus belajar meski situasi lingkungan sedang menghadapi tantangan.

“Adik-adik harus selalu semangat dan fokus belajar dengan sungguh-sungguh. Raih masa depan yang gemilang melalui pendidikan,” kata Budi.

Ia meminta para siswa tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif serta tetap mengikuti arahan sekolah, terutama terkait upaya menjaga kesehatan selama kondisi udara kurang baik.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, kepedulian terhadap pelajar menjadi bagian dari upaya Polri hadir secara langsung di tengah masyarakat.

Menurutnya, persoalan kesehatan anak tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungan.

Ketika karhutla menimbulkan kabut asap, kelompok yang beraktivitas di luar ruangan, termasuk pelajar, perlu mendapat perhatian.

“Di tengah situasi karhutla dan kondisi udara yang berkabut asap, kami mengingatkan para siswa untuk tetap menjaga kesehatan,” ujar Erlan.

Ia menyebut penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan debu dan partikel di udara.

Selain masker, polisi juga memberikan vitamin, susu dan air mineral kepada siswa.

“Penggunaan masker merupakan salah satu langkah sederhana untuk melindungi diri dari paparan debu dan partikel di udara,” katanya.

Tim kesehatan Brimob Polda Jambi kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para siswa.

Edukasi mengenai kebersihan diri, pola hidup sehat dan penggunaan masker saat berada di luar ruangan juga diberikan.

Di sisi lain, perhatian Polda Jambi tidak hanya diarahkan pada kondisi kesehatan siswa. Kepolisian juga mendorong agar proses pendidikan tetap menjadi prioritas.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Dr Sudarmono mengapresiasi kunjungan tersebut.

Menurutnya, kehadiran kepolisian memberikan dukungan tambahan bagi sekolah dalam membangun kesadaran siswa mengenai kesehatan, disiplin dan pembentukan karakter.

Ia berharap kerja sama dengan kepolisian tidak berhenti pada kegiatan tersebut, tetapi berlanjut melalui edukasi dan pembinaan kepada para siswa.

Erlan menambahkan, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar telah mengarahkan jajaran kepolisian agar kehadiran Polri tidak hanya terlihat ketika menjalankan fungsi keamanan.

“Kami akan terus hadir di tengah masyarakat, termasuk memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan dan kesehatan generasi muda,” kata Erlan.

Bagi Polda Jambi, anak-anak di Sekolah Rakyat merupakan bagian dari generasi yang perlu mendapat perlindungan sekaligus dukungan agar tetap sehat, disiplin dan dapat mengikuti pendidikan dengan baik.

Kegiatan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 itu sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan ancaman terhadap lingkungan.

Ketika asap mulai mengganggu kualitas udara, kesehatan masyarakat terutama anak-anak ikut menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabut asap yang masih berdampak terhadap aktivitas warga di sejumlah wilayah Jambi mendorong Yonif 142/Ksatria Jaya (KJ) turun langsung memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Sebanyak 10.000 masker disiapkan dan dibagikan prajurit Yonif 142/KJ kepada warga yang terdampak kondisi udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pembagian masker dimulai Rabu 26 Agustus 2026 dengan menyasar sejumlah titik di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.

Distribusi selanjutnya akan diperluas ke wilayah lain yang turut terdampak kabut asap, termasuk Batanghari dan Sarolangun.

Langkah tersebut menjadi bentuk respons langsung TNI terhadap dampak karhutla yang tidak hanya menyentuh kawasan terbakar, tetapi juga masyarakat yang berada di wilayah terdampak asap.

Pasiops Yonif 142/KJ, Letda Inf Alfredo Massie mengatakan pembagian masker merupakan bentuk kepedulian prajurit terhadap masyarakat yang harus tetap beraktivitas di tengah kondisi udara yang kurang baik.

“Kehadiran kami di tengah masyarakat merupakan bagian dari kepedulian dan pengabdian prajurit. Dalam kondisi seperti ini, kami ingin membantu semaksimal mungkin agar masyarakat yang terdampak kabut asap mendapatkan perlindungan,” ujar Alfredo.

Masker terutama diberikan kepada masyarakat yang masih harus beraktivitas di luar rumah.

Menurut Alfredo, prajurit Yonif 142/KJ akan terus memantau kondisi di lapangan dan menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami akan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Prinsipnya, apabila masyarakat membutuhkan bantuan, kami siap hadir,” katanya.

Kabut asap menjadi persoalan yang memiliki dampak lebih luas dibandingkan lokasi munculnya titik api.

Masyarakat di daerah yang tidak menjadi lokasi kebakaran pun dapat ikut merasakan dampaknya ketika asap terbawa angin dan memengaruhi kualitas udara.

Karena itu, kehadiran personel Yonif 142/KJ tidak hanya diarahkan pada pembagian masker.

Prajurit juga meningkatkan kesiapsiagaan untuk membantu penanganan dampak karhutla bersama unsur terkait.

Kondisi di sejumlah wilayah akan terus dipantau untuk menentukan kebutuhan penanganan berikutnya.

Di tengah distribusi masker tersebut, masyarakat juga diminta tidak mengabaikan kondisi udara.

Warga dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak memiliki keperluan mendesak.

Bagi masyarakat yang harus keluar rumah, penggunaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan yang dapat dilakukan.

Terlebih, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan warga yang memiliki gangguan pernapasan perlu mendapatkan perhatian lebih ketika kualitas udara memburuk.

Yonif 142/KJ juga mengingatkan bahwa penanganan kabut asap tidak cukup dilakukan setelah kebakaran terjadi.

Pencegahan menjadi bagian penting agar titik api tidak berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih luas.

Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Jika menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu karhutla, warga diimbau segera melaporkannya kepada petugas.

Bagi Yonif 142/KJ, pembagian 10.000 masker menjadi salah satu bentuk kehadiran prajurit ketika masyarakat menghadapi dampak karhutla.

Sementara penanganan di lapangan akan terus dilakukan dengan mengikuti perkembangan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi belum mereda.

Sepanjang 2026 hingga 23 Agustus, ribuan titik panas terdeteksi dan ratusan hektare lahan telah terbakar.

Data pantauan satelit Terra-Aqua SNPP dan NOAA 20 mencatat 3.632 hotspot di wilayah Jambi sejak 1 Januari hingga 23 Agustus 2026.

Pada periode yang sama, luas lahan yang terdampak karhutla mencapai sekitar 916 hektare.

Situasi tersebut membuat Polda Jambi memperkuat operasi di lapangan. Sebanyak 873 personel Polri diterjunkan melalui Operasi Aman Nusa II-2026 untuk membantu penanganan karhutla di sejumlah wilayah rawan.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, personel yang dikerahkan terdiri dari 373 anggota Polda Jambi dan 500 personel dari Polres jajaran.

Ratusan personel tersebut ditempatkan dalam Posko Terpadu Satgas Karhutla Provinsi Jambi.

“Ke-873 personel Polri yang diterjunkan itu terdiri atas 373 personel Polda Jambi dan 500 personel Polres jajaran. Mereka tergabung dalam Posko Terpadu Satgas Karhutla Provinsi Jambi,” kata Erlan di Jambi, Rabu.

Polda Jambi memetakan sejumlah wilayah yang dinilai memiliki kerawanan tinggi terhadap karhutla.

Tujuh daerah menjadi perhatian, yakni Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo dan Merangin.

Ancaman semakin kompleks karena sebagian wilayah yang terbakar merupakan lahan gambut. Api di kawasan tersebut tidak selalu mudah dipadamkan hanya dengan membasahi permukaan.

Petugas harus melakukan pembasahan secara berkelanjutan untuk mencegah api kembali muncul dari bagian bawah lahan.

Selain itu, luas wilayah yang harus dipantau, keterbatasan sumber air, medan yang sulit dijangkau serta cuaca panas dan angin kencang menjadi tantangan tersendiri.

Satgas Karhutla tidak hanya bergerak ketika api sudah muncul.

Pada 24 Agustus 2026, tercatat 84 kegiatan pencegahan yang meliputi sosialisasi, patroli dan ground checking.

Pada hari yang sama, petugas juga melakukan 19 kegiatan pemadaman.

Penanganan dilakukan bersama berbagai unsur, mulai dari TNI, BPBD, Manggala Agni, masyarakat peduli api hingga instansi terkait.

Pola tersebut diarahkan untuk memperpendek waktu antara munculnya titik panas, verifikasi di lapangan dan tindakan pemadaman.

Erlan mengatakan pencegahan tetap menjadi strategi utama agar api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

“Upaya dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan pencegahan, pemantauan hotspot, patroli dan ground checking, pemadaman darat maupun udara, sosialisasi kepada masyarakat serta penegakan hukum,” ujarnya.

Tidak semua titik api dapat dijangkau dengan kendaraan atau personel melalui jalur darat.

Untuk kondisi tersebut, Satgas mengandalkan dukungan udara melalui pemantauan dan pemadaman menggunakan water bombing.

Posko Udara Satgas Karhutla melibatkan unsur Polri, TNI, BPBD, BMKG dan Basarnas.

Selain mendeteksi hotspot, unsur udara juga melakukan pemantauan kondisi lapangan serta membantu menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan segera.

Strategi tersebut diperkuat dengan pencarian sumber air, penyediaan embung portable, mobil tangki, sekat bakar hingga canal blocking.

“Khusus lahan gambut, penanganan juga harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pembasahan agar api tidak kembali muncul,” jelas Erlan.

Penanganan karhutla di Jambi juga memasuki ranah hukum.

Hingga 24 Agustus 2026, Polda Jambi mencatat 62 kasus karhutla dalam penanganan.

Dari jumlah tersebut, 55 kasus masih berada pada tahap penyelidikan, sedangkan 7 kasus telah masuk tahap penyidikan.

Polisi juga telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman. Aktivitas pembakaran yang memenuhi unsur pidana juga menjadi sasaran penegakan hukum.

Polda Jambi mengingatkan masyarakat maupun pihak lain agar tidak membuka lahan menggunakan api.

Jika pembakaran dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian dan kemudian memenuhi unsur pidana, proses hukum dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui keberadaan 81 pos terpadu di wilayah Jambi.

Sebanyak 11 pos didukung melalui APBD Provinsi Jambi, sedangkan 70 pos lainnya mendapatkan dukungan anggaran dari perusahaan di Provinsi Jambi.

Selain posko, pemerintah daerah juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, termasuk pemetaan wilayah rawan dan penunjukan koordinator karhutla tingkat kabupaten/kota dari unsur BPBD bersama perwira TNI/Polri.

Pemerintah Provinsi Jambi turut mengalokasikan Rp3 miliar untuk penanganan karhutla.

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga menjadi bagian dari strategi mitigasi, bersamaan dengan kesiapan personel, peralatan, helikopter patroli dan armada water bombing.

Polda Jambi mengingatkan bahwa upaya penanganan tidak akan efektif jika sumber kebakaran terus muncul akibat aktivitas manusia.

Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi kemarau yang kering dan berpotensi membuat api cepat menyebar.

Warga juga diminta segera melapor jika melihat titik api atau aktivitas pembakaran lahan.

“Karhutla adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga Jambi agar tetap aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Jangan membakar lahan, segera laporkan apabila menemukan titik api, dan bersama-sama kita cegah agar karhutla tidak meluas,” ujar Erlan.

Dengan ribuan hotspot yang telah terdeteksi dan luas lahan terdampak mencapai ratusan hektare, penanganan karhutla Jambi kini berpacu dengan kondisi cuaca, medan dan potensi munculnya titik api baru.

Pengerahan 873 personel, puluhan pos terpadu, pemadaman udara hingga penegakan hukum menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah karhutla berkembang menjadi krisis yang lebih luas.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api.

Pemerintah mulai mempertegas sisi penegakan hukum dengan menyelidiki tiga kasus yang melibatkan perusahaan di Jambi.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan, tiga kasus tersebut masuk dalam penanganan tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan RI dari total 42 kasus pelanggaran karhutla yang sedang ditangani secara nasional.

“Dari tim Gakkum, saat ini di Indonesia ada 42 kasus pelanggaran karhutla, ada tiga kasus dari Jambi yang sedang ditangani tim dan kami sudah minta Kejati terus berkoordinasi untuk mengungkapkan kasus itu,” ujar Raja Juli di Jambi, Selasa.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan karhutla di Jambi kini tidak hanya dilihat dari seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga dari bagaimana dugaan pelanggaran di balik kebakaran ditelusuri.

Raja Juli memastikan proses penegakan hukum karhutla tidak akan membedakan pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

Perusahaan maupun perorangan, kata dia, akan diproses berdasarkan ketentuan hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran.

“Gakkum Kementerian Kehutanan tidak akan pandang pilih dalam menegakkan hukum terkait kasus karhutla di Tanah Air, termasuk di Jambi, baik perorangan maupun perusahaan untuk ditindak sesuai hukum berlaku,” tegasnya.

Sikap tersebut disebut sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam penanganan karhutla.

Dengan masih adanya kebakaran di sejumlah wilayah, penegakan hukum dinilai menjadi bagian penting dari upaya pencegahan agar pembakaran tidak terus berulang.

Di tengah proses hukum berjalan, ancaman karhutla di Jambi juga belum sepenuhnya mereda.

Raja Juli menyebut masih terdapat firespot di tiga kabupaten, yakni Sarolangun, Batanghari dan Tebo.

Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mempertahankan kesiapsiagaan, terlebih musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung cukup intensif dan panjang.

Raja Juli bahkan membandingkan kondisi kemarau 2026 dengan situasi yang pernah terjadi pada 2015.

Karena itu, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan satu metode atau satu lembaga.

Pemerintah pusat meminta seluruh unsur di Jambi memperkuat koordinasi dan meninggalkan ego sektoral dalam menghadapi karhutla.

Mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, kejaksaan, BNPB, BPBD, BMKG, Kementerian Kehutanan hingga masyarakat peduli api dinilai memiliki peran masing-masing.

“Kita perlu bersama-sama semua pihak baik dari Pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, Kejaksaan, BNPB, BPBD, BMKG, Kehutanan dan masyarakat peduli api dan pihak lainnya untuk bersama mengantisipasi karhutla tahun ini,” kata Raja Juli.

Koordinasi tersebut menjadi semakin penting karena kebakaran tidak selalu berada di lokasi yang mudah dijangkau petugas.

Deteksi dini, pemadaman cepat, pemantauan cuaca hingga proses hukum harus berjalan dalam satu rangkaian penanganan.

Untuk memperkuat pemadaman dari udara, Jambi juga akan mendapatkan tambahan satu helikopter water bombing.

Helikopter tersebut dijadwalkan segera digeser ke Jambi dalam waktu dekat.

“Ada tambahan satu lagi helikopter water bombing untuk Jambi dalam waktu dekat. Helikopter itu segera digeser ke Jambi,” ujar Raja Juli.

Tambahan armada ini diharapkan memperkuat kemampuan petugas menangani titik api, khususnya apabila lokasi kebakaran sulit dijangkau melalui jalur darat.

Selain operasi pemadaman, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya menghadapi kondisi karhutla.

Raja Juli juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau panjang.

Imbauan tersebut menjadi penting karena kondisi cuaca kering dapat membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dikendalikan.

Pemerintah meminta masyarakat ikut berperan dalam mencegah munculnya titik api dengan tidak melakukan pembakaran yang berpotensi berkembang menjadi karhutla.

Di tengah masih munculnya firespot di Sarolangun, Batang Hari dan Tebo, penanganan karhutla Jambi kini bergerak pada dua jalur sekaligus: mempercepat pemadaman di lapangan dan memperkuat penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran.

Tiga kasus perusahaan yang masuk penyelidikan menjadi sinyal bahwa aspek hukum akan menjadi bagian penting dalam respons pemerintah terhadap karhutla tahun ini.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi mendapat tambahan dukungan dari pemerintah pusat.

Bukan hanya memperkuat pemadaman dari udara, pemerintah juga menyiapkan sumber air permanen di kawasan yang selama ini sulit dijangkau.

Dukungan tersebut berupa tambahan satu unit water bombing serta pembangunan 500 titik sumur dalam di lokasi yang jauh dari sumber air.

Rencana itu dibahas dalam rapat terbatas yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran kabinet untuk mengevaluasi kondisi karhutla di sejumlah wilayah Sumatera.

Dalam rapat tersebut, perkembangan karhutla di Jambi turut dilaporkan oleh jajaran terkait, termasuk Danrem dan Kapolda Jambi.

Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah mengatakan tambahan dukungan dari pemerintah pusat menjadi bagian penting untuk memperkuat kemampuan Jambi menghadapi kebakaran, terutama di lokasi yang sulit ditangani dengan sumber daya konvensional.

“Alhamdulillah kita mendapatkan support lagi tambahan water bombing dari pusat dan juga beberapa unit motor, dan juga program pembuatan sumur bor di titik-titik yang jauh dari jangkauan air,” kata Hafiz.

Saat ini, Jambi telah memiliki tiga unit water bombing untuk mendukung pemadaman karhutla melalui jalur udara.

Namun, dengan luasnya wilayah yang berpotensi terdampak dan karakter lokasi kebakaran yang tidak semuanya mudah dijangkau dari darat, jumlah tersebut dinilai masih perlu diperkuat.

Karena itu, Jambi mengusulkan tambahan tiga unit water bombing kepada pemerintah pusat.

Dari usulan tersebut, pemerintah pusat telah memberikan dukungan awal berupa satu unit tambahan yang ditargetkan dapat segera dioperasikan.

“Hari ini kan sudah ada tiga. Kita minta tambah tiga lagi. Kalau berdasarkan pernyataan dari virtual yang bisa sudah bisa dilaksanakan besok itu satu, sudah dapat support untuk Jambi,” jelas Hafiz.

Tambahan armada tersebut diharapkan mempercepat respons ketika titik api berada di kawasan yang sulit dijangkau tim pemadam dari darat.

Dukungan pemerintah pusat tidak berhenti pada pemadaman dari udara.

Sebanyak 500 titik sumur dalam juga disiapkan untuk Provinsi Jambi.

Konsep ini diarahkan untuk menjawab persoalan klasik dalam penanganan karhutla: titik api berada jauh dari sumber air.

Sumur-sumur tersebut nantinya diharapkan menjadi sumber air yang lebih dekat dengan kawasan rawan sehingga petugas tidak harus bergantung pada sumber air yang lokasinya jauh dari area kebakaran.

“Sumur dalam untuk sumber air untuk penyiraman. Kedekatan dengan titik-titik yang jauh dari jangkauan sumber air,” ujar Hafiz.

Menurutnya, pembangunan sumber air tersebut tidak hanya berguna menghadapi kondisi karhutla saat ini.

Tetapi juga dapat menjadi infrastruktur kesiapsiagaan menghadapi musim kering pada periode berikutnya.

“Jadi nanti akan dibikin sumur air dalam agar dalam upaya baik saat ini maupun dalam musim panas ke depan, kita sudah memiliki sumber-sumber air terdekat dari titik-titik api,” katanya.

Program pembangunan sumur dalam tersebut juga diberikan kepada Provinsi Sumatera Selatan.

Masing-masing daerah mendapatkan dukungan 500 titik sumur dalam.

Dengan skema tersebut, pemerintah pusat tidak hanya mengandalkan strategi pemadaman ketika kebakaran telah terjadi, tetapi juga mulai memperkuat infrastruktur pendukung di wilayah rawan.

Bagi Jambi, keberadaan sumber air yang lebih dekat dengan titik rawan diharapkan dapat mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi hambatan logistik ketika petugas menghadapi kebakaran di kawasan yang sulit dijangkau.

Hafiz berharap dukungan yang telah disampaikan pemerintah pusat tidak berhenti pada keputusan rapat, tetapi segera direalisasikan di lapangan.

Menurutnya, sejumlah dukungan bahkan diharapkan sudah dapat mulai ditindaklanjuti dalam waktu dekat.

“Harapan kita ini dapat menyelesaikan segera dan berdasarkan pernyataan Pak Presiden, besok atau hari ini sore ini bisa langsung ditindaklanjuti untuk beberapa support dari Presiden,” tutupnya.

Tambahan water bombing dan ratusan sumber air baru tersebut menjadi langkah penguatan bagi Jambi di tengah kebutuhan penanganan karhutla yang menuntut respons cepat.

Dengan tiga water bombing yang telah tersedia dan tambahan unit yang segera didukung pusat, kapasitas pemadaman udara diharapkan meningkat.

Sementara 500 sumur dalam diproyeksikan menjadi cadangan sumber air yang lebih dekat dengan wilayah rawan kebakaran.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) menjadi perhatian jajaran Polda Jambi.

Wakapolda Jambi Brigjen Pol K. Yani Sudarto turun langsung mengecek kesiapan personel, posko hingga peralatan yang akan digunakan jika terjadi kebakaran.

Pengecekan dilakukan setelah Wakapolda memimpin apel pagi jam pimpinan di Mako Polres Tanjab Barat, Rabu, 26 Agustus 2026.

Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi agenda internal kepolisian.

Di tengah ancaman karhutla yang masih membutuhkan kewaspadaan, Polda Jambi ingin memastikan jajaran di daerah benar-benar siap ketika menghadapi titik api di lapangan.

Dalam arahannya, Yani Sudarto mengapresiasi personel Polres Tanjab Barat yang telah terlibat dalam penanganan karhutla.

Namun, apel tersebut sekaligus digunakan untuk mengevaluasi langkah yang sudah dilakukan selama ini.

“Terima kasih atas kinerjanya selama penanganan Karhutla. Saya mewakili Bapak Kapolda melakukan pengecekan sekaligus menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk mengevaluasi rangkaian kegiatan penanganan Karhutla yang telah dilaksanakan,” ujar Yani.

Menurutnya, pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan hanya ketika api sudah muncul. Patroli, pemantauan dan kesiapan personel harus berjalan secara berkelanjutan.

Karena itu, jajaran kepolisian diminta mempertahankan kesiapsiagaan sekaligus memperkuat koordinasi dengan instansi lain.

Selain pencegahan, Polda Jambi memastikan aspek penegakan hukum tetap menjadi bagian dari penanganan karhutla.

Yani menegaskan langkah pencegahan telah dilakukan secara masif, tetapi proses hukum tetap diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.

“Kita tetap menjaga semangat sinergitas dan semangat anggota yang berada di lapangan. Berbagai langkah telah dilakukan secara masif, baik melalui upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

Untuk perkara karhutla, kepolisian menyatakan proses hukum harus berjalan berdasarkan fakta dan hasil penyelidikan.

Setiap perkara akan ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan gelar perkara sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

Dengan pendekatan tersebut, penanganan karhutla diarahkan berjalan pada dua sisi sekaligus: mencegah kebakaran sebelum terjadi dan menindak pihak yang terbukti menjadi penyebab kebakaran.

Polda Jambi juga menyebut Maklumat Kapolda Jambi mengenai pencegahan karhutla telah diterapkan.

Namun, pelaksanaannya tidak berhenti setelah maklumat diterbitkan.

Evaluasi akan terus dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut dan melihat apakah diperlukan langkah tambahan.

Artinya, strategi penanganan karhutla akan disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.

Setelah apel, Wakapolda bersama jajaran melanjutkan kegiatan dengan mengecek posko penanganan karhutla dan gudang peralatan.

Pengecekan ini diarahkan untuk memastikan perlengkapan yang tersedia benar-benar dalam kondisi baik dan dapat digunakan sewaktu-waktu.

Kesiapan peralatan menjadi penting karena penanganan titik api membutuhkan respons cepat.

Ketika api baru ditemukan, waktu menjadi faktor penentu agar kebakaran tidak sempat berkembang dan menjalar ke area yang lebih luas.

“Pengecekan posko dan peralatan ini penting untuk memastikan seluruh sarana pendukung benar-benar siap digunakan. Respons cepat sangat diperlukan ketika ditemukan titik api agar dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” ujar Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji.

Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar melalui Erlan mengatakan pengecekan langsung ke jajaran merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan karhutla berjalan dari hulu hingga hilir.

Mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman hingga penegakan hukum menjadi bagian yang harus dipersiapkan.

“Penanganan Karhutla tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergitas yang kuat antara Polri, TNI, pemerintah daerah, BPBD, instansi terkait dan masyarakat,” kata Erlan.

Jajaran Polda Jambi juga terus memperkuat patroli, pemantauan dan ground checking di kawasan yang dinilai memiliki potensi kebakaran.

Langkah tersebut diarahkan untuk menemukan titik api sedini mungkin sehingga petugas dapat segera mengambil tindakan.

Di sisi lain, masyarakat diminta ikut menjadi bagian dari sistem pencegahan.

Warga yang menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu karhutla diminta segera melaporkannya kepada petugas.

Sebab, semakin cepat informasi diterima, semakin besar peluang api dapat ditangani sebelum berubah menjadi kebakaran yang lebih luas.

Pengecekan Wakapolda di Tanjab Barat akhirnya tidak hanya berbicara soal kesiapan personel.

Yang diuji adalah apakah seluruh rantai penanganan karhutla mulai dari deteksi, peralatan, koordinasi hingga penegakan hukum benar-benar siap bekerja ketika ancaman kebakaran muncul.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mulai memperketat langkah antisipasi menghadapi sejumlah ancaman yang berpotensi langsung menekan masyarakat, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, kekeringan, hingga gangguan keamanan akibat aksi geng motor.

Pesan Wali Kota Jambi Maulana dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) cukup jelas: pemerintah tidak boleh bergerak setelah masalah telanjur membesar.

Kecepatan respons menjadi salah satu poin utama yang ditekankan Maulana.

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak bekerja secara parsial, melainkan saling berbagi informasi dan bergerak sesuai kewenangannya.

“Yang paling penting adalah kecepatan kita merespons. Jangan sampai masyarakat sudah terdampak baru kita bergerak,” kata Maulana.

Kualitas Udara Jadi Alarm Awal

Di tengah ancaman karhutla, perhatian Pemkot Jambi tidak hanya tertuju pada titik api.

Dampak yang paling cepat dirasakan warga perkotaan adalah memburuknya kualitas udara ketika asap menyebar.

Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi diminta lebih aktif membuka informasi mengenai kondisi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Maulana meminta informasi kualitas udara disampaikan kepada publik sedikitnya tiga kali dalam sehari.

Kebijakan tersebut penting karena informasi ISPU bukan sekadar angka.

Kondisi kualitas udara menjadi pertimbangan warga dalam menentukan apakah aktivitas di luar ruangan masih aman dilakukan atau perlu dikurangi.

Kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan, menjadi pihak yang paling membutuhkan informasi tersebut.

“DLH saya minta jangan hanya melakukan pemantauan, tetapi informasi mengenai kondisi udara juga harus disampaikan secara berkala. Minimal tiga kali sehari,” ujarnya.

Dengan pola penyampaian informasi yang lebih rutin, pemerintah diharapkan tidak hanya bertindak sebagai pihak yang menangani dampak, tetapi juga memberikan peringatan dini kepada masyarakat.

Kasus ISPA Diminta Jangan Menunggu Meledak

Dampak kualitas udara juga diarahkan untuk dipantau dari sisi kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Jambi diminta memperbarui perkembangan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama jika terdapat indikasi peningkatan kasus seiring memburuknya kondisi udara.

Maulana meminta pemantauan tidak berhenti pada laporan administratif.

Perkembangan di fasilitas kesehatan harus dibaca sebagai indikator untuk melihat apakah perubahan kualitas udara mulai memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.

“Kalau ada kecenderungan peningkatan, harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Langkah ini membuat persoalan kabut asap tidak lagi dilihat hanya sebagai masalah lingkungan.

Ketika kualitas udara menurun dan kasus gangguan pernapasan meningkat, pemerintah perlu memastikan respons kesehatan ikut bergerak dengan cepat.

Karhutla Tak Bisa Ditangani Sendirian

Karhutla menjadi persoalan lain yang mendapat perhatian dalam rapat Forkopimda.

Bagi Kota Jambi, dampak kebakaran di wilayah tertentu tidak berhenti di lokasi kejadian. Asap dapat bergerak dan mengganggu kualitas udara di kawasan perkotaan.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

Pemantauan wilayah rawan, pencegahan, hingga respons ketika kebakaran muncul dinilai harus menjadi satu rangkaian kerja.

Maulana mengingatkan agar kondisi di lapangan tidak dianggap sepele. Menunggu api membesar hanya akan memperluas dampak yang harus ditangani.

Geng Motor Masuk Radar Keamanan Kota

Di luar persoalan lingkungan dan kesehatan, aksi geng motor juga menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut.

Masalah ini tidak semata-mata dipandang sebagai gangguan ketertiban.

Bagi masyarakat, keberadaan aksi kelompok bermotor yang mengarah pada pelanggaran hukum juga menyentuh persoalan rasa aman.

Untuk aspek penegakan hukum, Pemkot Jambi menyerahkan kewenangan kepada aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan.

Pemerintah kota menyatakan siap mendukung koordinasi agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Namun, penanganan geng motor juga diharapkan tidak berhenti pada tindakan hukum.

Pembinaan generasi muda dan penanganan faktor sosial yang menjadi latar belakang munculnya perilaku tersebut tetap diperlukan agar persoalan tidak terus berulang.

“Untuk persoalan hukum, tentu kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Kepolisian dan kejaksaan memiliki kewenangan masing-masing,” ujar Maulana.

Kekeringan Diminta Diantisipasi Sebelum Meluas

Ancaman lain yang tidak luput dari pembahasan adalah kekeringan.

Pemkot Jambi meminta OPD terkait memetakan wilayah yang berpotensi terdampak dan menyiapkan langkah mitigasi jika kondisi semakin meluas.

Bagi pemerintah daerah, ancaman karhutla, kekeringan, kabut asap, gangguan kesehatan, dan keamanan tidak semestinya ditangani sebagai persoalan yang berdiri sendiri.

Semuanya membutuhkan koordinasi dan pembacaan kondisi lapangan secara cepat.

“Karhutla kita tangani, kualitas udara kita pantau, kesehatan masyarakat kita awasi, keamanan kita jaga, dan kekeringan juga harus kita siapkan langkah mitigasinya. Jangan bekerja sendiri-sendiri,” kata Maulana.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan koordinasi tersebut bukan hanya rapat dan laporan. Pemerintah dituntut memastikan keputusan yang dibuat benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan.

Maulana menegaskan seluruh OPD harus menjalankan tugas sesuai kewenangan dan menyampaikan perkembangan secara berkala.

Bagi masyarakat Kota Jambi, pesan itu bermuara pada satu hal: ketika ancaman mulai muncul, pemerintah harus lebih dulu bergerak sebelum dampaknya menjadi lebih besar.(*)